How to make Map Package in ArcGIS, more detailed about Map Packages see here http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/Creating_a_map_package/006600000403000000/
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 memberikan pedoman baru untuk pelaksanaan PTSL dengan menekankan peningkatan kualitas data, transformasi digital, dan penyelesaian desa/kelurahan secara lengkap. Beberapa perubahan penting adalah mewajibkan penciptaan Data Siap Elektronik, mengintegrasikan kegiatan non-sistematis ke dalam perencanaan, dan menetapkan target penyelesaian Kluster 3
How to make Map Package in ArcGIS, more detailed about Map Packages see here http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/Creating_a_map_package/006600000403000000/
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Petunjuk Teknis No 1 Tahun 2022 tentang PTSL 2022.pdfMohammadRifai28
Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 memberikan pedoman baru untuk pelaksanaan PTSL dengan menekankan peningkatan kualitas data, transformasi digital, dan penyelesaian desa/kelurahan secara lengkap. Beberapa perubahan penting adalah mewajibkan penciptaan Data Siap Elektronik, mengintegrasikan kegiatan non-sistematis ke dalam perencanaan, dan menetapkan target penyelesaian Kluster 3
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Keputusan Kepala Desa Sumberagung menetapkan pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa Sumberagung periode 2014-2018. Keputusan ini diambil berdasarkan peraturan terkait organisasi kemasyarakatan dan pedoman Karang Taruna serta mempertimbangkan perlunya meningkatkan kerjasama antar Karang Taruna di Kecamatan Kepohbaru.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Keputusan Kepala Desa Sumberagung menetapkan pengukuhan pengurus Karang Taruna Desa Sumberagung periode 2014-2018. Keputusan ini diambil berdasarkan peraturan terkait organisasi kemasyarakatan dan pedoman Karang Taruna serta mempertimbangkan perlunya meningkatkan kerjasama antar Karang Taruna di Kecamatan Kepohbaru.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanriyanto apri
Peta desa diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian wilayah di tingkat desa. Dokumen ini membahas urgensi pemetaan desa dan rencana percepatan pemetaan batas desa di Indonesia dari tahun 2016-2020. Sumber data pemetaan desa yang ada saat ini masih terbatas sehingga diperlukan standar pemetaan desa. Sistem Informasi Desa berbasis spasial dapat memanfaatkan batas desa untuk analisis data dan pemberian bantuan
Lki peningkatan kapasitas kinerja, baru 2015lkibandung
i. Bimtek bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan baru dan mempersiapkan dokumen pengadaan untuk menghadapi audit.
ii. Materi pelatihan meliputi pengelolaan keuangan daerah, belanja honorarium, barang/jasa, perjalanan dinas, dan barang milik daerah.
iii. Pelatihan 2 hari 3 malam dengan biaya Rp3,5 juta tanpa menginap dan Rp4,
Pedoman ini membahas penyelenggaraan diklat manajemen proyek untuk eselon III, mencakup tujuan diklat, struktur kurikulum berupa pohon kompetensi dan modul, alokasi waktu, peserta dan tenaga pengajar, metoda dan sarana diklat, waktu dan penyelenggaraan, evaluasi, dan sertifikasi.
Buku 9 panduan pelaksanaan program pendidikan keterampilan bagi siswa smp te...Nandang Sukmara
Buku panduan ini membahas konsep pendidikan kecakapan hidup dengan menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk menyembah-Nya dan menjadi khalifah di bumi. Pendidikan kecakapan hidup bertujuan mengembangkan potensi kecakapan hidup manusia untuk menjalani tugas kehidupan dan menghadapi persoalan hidup. Buku ini juga menjelaskan jenis-jenis kecakapan hidup dan model pendid
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013, meliputi realisasi BSPS tahun 2006-2011, target dan alokasi dana BSPS 2013, mekanisme pelaksanaan, dan tahapan-tahapannya.
Laporan ini membahas pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan menjelaskan latar belakang, struktur organisasi, peralatan, dan kegiatan kantor serta tujuan pelaksanaan Prakerin dan pembuatan laporan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pedoman penyusutan aset tetap pemerintah pusat berupa gedung, mesin, jalan, dan aset tetap lainnya.
2. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dengan mempertimbangkan masa manfaat yang ditetapkan untuk masing-masing kelompok aset.
3. Hasil penyusutan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan men
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Lembaga Kajian Indonesia akan menyelenggarakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun 2016 kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan dapat disinkronkan dengan penyusunan anggaran daerah.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
kemudahan dalam menyelesaikan Modul Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Tingkat II. Modul ini disusun sebagai penunjang kegiatan diklat agar peserta diklat
dapat mempelajari dan memahami materi-materi yang diberikan.
Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
membalas semua kebaikan dan jerih payah Saudara-saudara sekalian.
Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas
kepada pembaca, khususnya peserta diklat. Akhir kata dengan segala kerendahan
hati, tim penyusun mengharapkan masukan dan kritikan demi perbaikan
penyusunan modul di masa akan datang.
Terima kasih.
Bogor, November 2017
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
Dr. H. Dadang Suhendi, S.H., M.H.
NIP. 19611128 199103 1 002
3. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR .........................................................................................................................i
DAFTAR ISI...................................................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ..............................................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................1
A. LATAR BELAKANG......................................................................................................1
B. DESKRIPSI SINGKAT..................................................................................................2
C. TUJUAN PEMBELAJARAN..........................................................................................2
D. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK.............................................................3
E. PETUNJUK BELAJAR..................................................................................................3
BAB II SOSIALISASI........................................................................................................................4
A. KOMUNIKASI MASSA .................................................................................................4
B. KOORDINASI DAN KOLABORASI ..............................................................................9
C. TEKNIK PROMOSI.....................................................................................................19
D. MEDIA KOMUNIKASI.................................................................................................22
RANGKUMAN ......................................................................................................................25
LATIHAN ..............................................................................................................................26
BAB III PERSIAPAN ......................................................................................................................27
A. PENETAPAN LOKASI................................................................................................27
B. PEMBENTUKAN PANITA AJUDIKASI PTSL, SATGAS FISIK DAN SATGAS YURIDIS
....................................................................................................................................28
C. PEMBUATAN RENCANA KERJA PANITIA AJUDIKASI PTSL, SATGAS FISIK DAN
SATGAS YURIDIS. ....................................................................................................30
D. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PTSL ............................33
E. TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ...............................53
RANGKUMAN ......................................................................................................................56
LATIHAN ..............................................................................................................................56
BAB IV MEMBANGUN TIM EFEKTIF...........................................................................................57
A. PENGENALAN DIRI DAN ORANG LAIN...................................................................57
B. MANAJEMEN PENCAPAIAN KINERJA /TARGET....................................................59
C. MENGELOLA KONFLIK DALAM TIM ........................................................................65
4. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 iii
RANGKUMAN ......................................................................................................................68
LATIHAN ..............................................................................................................................68
BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN TIM/ PANITIA PTSL ..........................................................69
A. MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN...........69
B. OPTIMALISASI DAN REVISI ANGGARAN ..............................................................89
RANGKUMAN ......................................................................................................................96
LATIHAN ..............................................................................................................................97
KUNCI JAWABAN..........................................................................................................................98
LAMPIRAN...................................................................................................................................102
5. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan Alir Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan...............................................40
Gambar 2. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah................................................54
Gambar 3. Format SPBy dari PPK kepada Bendahara Pengeluaran ..................................................88
Gambar 4. Diagran Revisi Optimalisasi ................................................................................................96
6. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Prioritas Nasional pada Program Pengelolaan Pertanahan Daerah ......................................34
Tabel 2. Harga Satuan Peta Bidang Tanah ..........................................................................................51
Tabel 3. Perbedaan Tahapan Peta Bidang Tanah ASN dan Pihak Ketiga...........................................52
Tabel 4. Harga Satuan Sertipikat Hak Atas Tanah ...............................................................................53
Tabel 5. Contoh Hasil pelaksanaan PTSL di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sido Mukti Kabupaten
Sugih Makmur (Target PTSL 5.250 bidang) .........................................................................................89
Tabel 6. Hasil Optimalisasi Desa Argo Mulyo.......................................................................................90
7. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kegiatan PTSL saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL pada dasarnya sama dengan
pengertian pendaftaran tanah sistematis pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang
meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang
telah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang
setingkat dengan itu. Kegiatan PTSL harus melalui tahapan sebagaimana
disebut dalam Pasal 3 PMATR/KBPN No. 1 Tahun 2017 yaitu mulai dari
penetapan lokasi hingga penyerahan sertipikat.
Perencanaan, Persiapan dan Pelaporan merupakan tahapan yang
penting di dalam kegiatan PTSL. Seluruh rangkaian kegiatan harus
direncanakan dengan dipersiapkan yang antara lain meliputi kegiatan
sosialisasi, penetapan Lokasi pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas
Fisik dan Satgas Yuridis, Pembuatan Rencana Kerja Panitia Ajudikasi PTSL,
Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran PTSL (Sumber Dana, Standart Biaya Masukan dan Keluaran,
Penyusunan RAB, POK dan KAK), Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa dan
membangun tim efektif dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Dalam setiap
pelaksanaan kegiatan menggunakan beberapa mekanisme pengelolaan
keuangan dan optimalisasi anggaran antara lain dengan revisi anggaran.
8. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 2
Pelaporan adalah keterangan mengenai status hukum atau status
penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang
hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain
yang membebaninya. Kedua jenis data tersebut sangat penting dan harus
diteliti dengan benar apakah sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu
penelitian dan kendali mutu terhadap data yuridis dan fisik sangat menentukan
benar tidaknya penerbitan sertipikat hak atas tanah.
B. DESKRIPSI SINGKAT
Modul ini disiapkan untuk membekali peserta dengan pemahaman
mengenai konsep perencanaan, persiapan dan pelaporan PTSL. Mata diklat ini
sebagian besar merupakan panduan bagaimana merencanakan dan
mempersiapkan kegiatan PTSL sehinggan pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan sesuai target.
C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Kompetensi Dasar
Setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengetahui dan
memahami perencanaan dan persiapan kegiatan PTSL sehingga dalam
pelaksanaan dapat diminimalisir kendala dalam pencapaian target PTSL.
2. Indikator keberhasilan
Setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat :
a. Mengetahui perencanaan dan persiapan PTSL
b. Mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan dan optimalisasi PTSL
dengan revisi
9. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 3
D. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
Mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok untuk Mata Diklat
”Perencanaan, persiapan dan Pelaporan PTSL” terdiri dari :
a. Sosialisasi
b. Persiapan
c. Membangun Tim Efektif
d. Pengelolaan Keuangan Tim/Panitia
e. Pelaporan
E. PETUNJUK BELAJAR
Modul Perencanaan, Persiapan dan Pelaporan PTSL merupakan
lanjutan dari pembelajaran mata diklat yang terkait dengan operasional
kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Diharapkan pembaca telah
terlebih dahulu memiliki pengetahuan mengenai kegiatan PTSL.
Bagian modul yang berisi tentang mekanisme perencanaan, persiapan
dan pengelolaan keuangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibaca
dengan seksama terutama pada bagian paragraf yang membicarakan suatu
konsep. Selesai membaca bagian teori secara keseluruhan, pembaca dapat
menambah khasanah pengetahuan dengan membaca peraturan – peraturan
terkait. Selain itu juga pembaca dituntut untuk melengkapi bacaan dengan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBN.
10. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 4
BAB II
SOSIALISASI
Indikator Keberhasilan : setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu melaksanakan
sosialisasi kegiatan dengan serangkaian tahapan dan komponen yang terkait dengan sosialisasi
antara lain Komunikasi Massa,Koordinasi dan Kolaborasi Tehnik Promosi dan Media Komunikasi
Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh
seseorang atau beberapa orang atau organisasi/perusahaan memberitahukan
sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum. Sosialisasi merupakan kegiatan
awal serangkaian proses atau sebuah kegiatan. Beberapa hal terkait dengan
sosialisasi antara lain :
A. KOMUNIKASI MASSA
Komunikasi merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari seluruh
bidang kehidupan. Tiap orang tentu pernah melakukannya, karena pada
hakekatnya manusia adalah makhluk soaial yang selalu bergantung pada
manusia lain. Sehingga satu-satunya cara dan alat yang digunakan agar tetap
bisa saling berhubungan adalah dengan berkomunikasi satu sama lain. Baik
itu melalui komunikasi sederhana maupun komunikasi yang tergolong canggih
karena proses penyampaiannya melalui saluran yang disebut media massa.
Perkembangan teknologi komunikasi massa tidak dapat dipungkiri
telah banyak membantu umat manusia untuk mengatasi berbagai hambatan
dalam berkomunikasi. Khalayak dapat mengetahui apa yang terjadi di seluruh
dunia jauh lebih cepat, bahkan sering kali khalayak lebih dahulu mengetahui
apa yang terjadi jauh di luar negeri daripada di dalam negeri. Komunikasi
massa merupakan proses dimana organisasi media membuat dan
menyebarkan pesan kepada khalayak banyak (publik).
11. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 5
1. Pengertian komunikasi massa
Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi melalui media
massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. Komunikasi
massa adalah sebagai keterampilan, sebagai seni, dan sebagai ilmu. Ia
adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik
fundamental tertentu yang dapat di pelajari. Ia adalah seni dalam pengertian
bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif. Ia adalah ilmu dalam
pengetahuan bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tentang bagaimana
berlangsungnya komunikasi yang dapat dikukuh dan dipergunakan untuk
membuat berbagai hal menjadi lebih baik.
Seperti dikatakan oleh Severin dan Tankard,Jr. komunikasi massa itu adalah
keterampilan, seni, dan ilmu, dikaitkan dengan pendapat devito bahwa
komunikasi massa itu ditunjukkan kepada massa dengan melalui media
massa dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya.
2. Ciri-ciri komunikasi massa
a. Komunikasi massa Berlangsung Satu Arah
Berbeda dengan komunikasi antar personal yang berlangsung dua arah,
komunikasi massa berlangsung satu arah. Ini berarti bahwa tidak terdapat
arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan kata lain
wartawan sebagai komunikator tidak mengetahui tanggapan para
pembacanya terhadap pesan ataupun yang disiarkannya itu.
Sebagai kosenkuensi dari situasi komunikasi seperti itu, komunikator
pada pada komunikasi harus melakukan perencanaan dan persiapan
sedemikiannya kepada komunikan harus komunikatif dalam arti kata
dapat diterima secara inderawidan secara rohani pada satu kali
penyiaran.
b. Komunikator Pada Komunikasi Massa Melembaga
Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga,
yakni suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, komunikatornya
12. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 6
melembaga atau dalam bahasa asing disebut institutionalized
communicator atau organized communicator.
Komunikator pada komunikasi massa, misalnya wartawan surat kabar
atau penyiar televisi karena media yang dipergunakannya sebagai suatu
lembaga dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya bertindak atas
nama lembaga, sejalan dengan kebijaksanaan surat kabar dan stasion
televise yang di wakilinya. Ia tidak mempunya kebebasan individual.
Ungkapan seperti kebebasan mengemukakan pendapat merupakan
kebebasan terbatasi.
c. Pesan Pada Komunikasi Massa Bersifat Umum
Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum karena
ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak
ditujukan kepada perseorang pun atau kepada sekelompok tertentu.
Media massa tidak akan menyiarkan satu pesan yang tidak menyangkut
kepentingan umum. Media massa aka menyiarkan berita mengenai
seorang menteri yang meresmikan sebuah proyek pembangunan, tetapi
tidak akan menyiarkan berita seorang menteri yang menyelenggaran kan
khitanan anaknya.
d. Media Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan
Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan
keserampakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang
disebarkan. Hal ini lah merupakan cirri paling hakiki dibandingkan dengan
media komunikasi lainnya. Bandingkan misalnya poster atau papan
pengumuman dengan radio siaran yang sama-sama merupakan media
komunikasi. Poster dan papan pengumuman adalah media komunikasi,
tetapi bukan media komunikasi massa sebab tidak mengandung ciri
keserempakan, sedangkan radio siaran adalah media komunikasi massa
disebabkan oleh ciri keserempakan yang dikandungnya.
e. Komunikan Komunikasi Massa Bersifat Heterogen
Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota
masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai
13. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 7
sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Hampir semua surat
kabar, radio, dan televisi menyajikan rubrik atau acara yang secara
khusus di peruntukkan bagi anak-anak, remaja, dan dewasa.
Demikian ciri-ciri dengan menggunakan media massa untuk
membandingkan dengan komunikasi yang memakai media nirmassa.
Pada akhirnya penggunaan media massa dan media nirmassa itu saling
mengisi pengoprasiannya, baik secara nasional maupun secara
internasioanl. Hal ini erat sekali kaitannya dengan model komunikasi
multitahap (multistep flow communication) yang telah di singgung dimuka.
Dalam hubungan inilah pula penting nya strategi komunikasi.
3. Fungsi komunikasi massa
Di muka telah ditegaskan bahwa komunikasi massa disini diartikan
komunikasi massa modern dengan media massa sebagai salurannya.
Perkembangan masyarakat yang dipacu oleh kemajuan teknologi
komunikasi yang semakin caggih menunjukkan pengaruh yang kuat
terhadap kemekaran media massa, tetapi di lain pihak secara timbal balik ini
menimbulkan dampak yang teramat kuat pula terhadap masyarakat.
Harold D.Laswell, pakar komunikasi terkenal yang namanya pernah
disebut dimuka, juga telah menampilkan pendapatnya mengenai fungsi
komunikasi itu. Dikatakannya bahwa proses komunikasi di masyarakat
menunjukan 3 fungsi :
a. Pengamatan terhadap lingkungan, penyingkapan ancaman dan
kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat dan bagian-bagian
unsure didalam nya.
b. Korelasi unsure-unsur masyarakat ketika menanggapi lingkungan.
c. Penyebaran warisan sosial. Disini berperan para pendidik, baik dalam
kehidupan rumah tangganya maupun disekolah, yang meneruskan
warisan sosial kepada keturunan berikutnya.
Berikut adalah fungsi-fungsi komunikasi massa:
14. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 8
1. Pengawasan (surveillance)
Dikatakan bahwa pengawasan mengacu kepada yang kita kenal sebagai
peranan berita dan informai dari media massa. Fungsi pengawasan dapat
dibagi menjadi 2 jenis:
a) Pengawasan peringatan, pengawasan jenis ini terjadi jika media
menyampaikan informasi kepada kita mengenai ancaman taufan,
letusan gunung api, kondisi ekonomi yang mengalami depresi,
meningkatnya inflasi atau serangan militer.
b) Pengawasan instrumental, pengawasan ini berkaitan dengan
penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.
2. Interprestasi ( interpretation)
Yang erat sekali kaitannya dengan fungsi pengawsan adalah fungsi
interpretasi. Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi
juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu.
3. Hubungan ( linkage)
Media massa mampu menghubungakan unsur-unsur yang terdapat di
dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh
saluran perseorangan.
4. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai yang mengacu kepada cara-
cara dimana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai dari suatu
kelompok media massa menyajikan penggambaran masyarakat dan
dengan membaca, mendengar, menonton. Maka seseorang memperlajari
bagaimana khlayak berprilaku dan nilai-nilai apa yang penting.
5. Hiburan (intertaiment)
Hiburan memrupakan fungsi media massa. Mengenai hal ini memang
jelas tampak pada televisi, film, dan rekamana suara.
Demikianlah fungsi-fungsi komunkasi massa. Jelas kiranya bahwa
pernyataan mengenai fungsi komunikasi massa di masyarakat akan sejajar
dengan pernyataan mengenai bagaimana fungsi media pada taraf individual.
15. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 9
Dari paparan di atas, fungsi-fungsi komunikasi dan komunikasi massa
yang begitu banyak itu dapat di sederhanakan jadi 4 fungsi saja, yakni :
1) Menyampaikan informasi ( to inform)
2) Mendidik ( to educate)
3) Menghibur ( to entertaint)
4) Mempengaruhi ( to influence)
B. KOORDINASI DAN KOLABORASI
Koordinasi dan kolaborasi merupakan salah satu materi dengan
maksud agar peserta mempunyai pemahaman dan mampu mempraktekan
koordinasi dan berkolaborasi dalam lingkungan kerja khususnya dalam upaya
melaksanakan suatu kegiatan. Tulisan ini sebagai sumbangan untuk menambah
wawasan tentang koordinasi bagi pembaca untuk dapat dipraktekan
dilingkungan kerja, dan agar saat melaksanakan kegiatan tidak terjadi
permasalahan-permasalahan karena disebabkan oleh lemahnya koordinasi.
Koordinasi kata yang sering terucap, gampang diucapkan tapi tidak
mudah dilakukan. Tidak sedikit permasalahan yang terjadi disebabkan oleh
koordinasi, ketika kegiatan tidak berjalan dengan baik atau hasil dari pekerjaan
tidak sesuai dengan harapan, sering kita dengar seseorang mengucapkan
“bagaimana sih koordinasinya?”, “kurang koordinasi ni!”, atau terucap kalimat
lain yang menggambarkan masalah yang terjadi disebabkan karena koordinasi
yang tidak baik. Bagi penulis yang bertugas di pendidikan dan pelatihan
seringkali menemui peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh koordinasi yang
tidak baik, misalnya ruang kelas yang masih berantakan padahal kelas akan
digunakan, pengajar yang tidak datang dikelas, pengajar yang masuk kelas saat
ada pengajar lain sedang mengajar, modul atau bahan ajar yang diterima
peserta saat diklat akan berakhir, dan masih banyak kejadian lainnya yang
terlalu banyak untuk diceritakan.
Untuk dapat melaksanakan koordinasi dengan baik, kita harus
memahami beberapa hal yang terkait dengan koordinasi antara lain pengertian,
pedoman, tipe, halangan-halangan, prinsip-prinsip, dan cara mengatasi masalah
16. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 10
koordinasi. Pada tulisan bagian pertama ini penulis akan membahas tentang
pengertian, tujuan, tipe, dan prinsip koordinasi dan kolaborasi.
1. Pengertian Koordinasi
Cukup banyak para ahli manajemen yang mendifinisikan tentang koordinasi,
berikut ini pengertian koordinasi menurut beberapa ahli
a. G.R Terry : Koordinasi adalah suatu usaha yang sikron dan teratur untuk
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan
untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada
sasaran yng telah ditentukan.
b. E.F.L Brech: Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim
dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-
masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan
keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.
c. M.c Farland : Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan
mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara
bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan
bersama.
d. Dr. Awaluddin Djamin M.P.A : Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama
antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu
sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.
e. Drs. H Malayu S.P Hasibuan: Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan,
mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan
pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan oganisasi.
f. Handoko : Koordinasi adalah proses pengitegrasian tujuan-tujuan kegiatan-
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-
bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
secara efisien.
Dari pengertian yang dimaksud oleh para ahli seperti tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa Koordinasi merupakan suatu ”pengaturan/penataan”
beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis.
17. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 11
Kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan
seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga beban
tiap bagian menjadi serasi, selaras dan seimbang. Sebagai salah satu fungsi
manajemen koordinasi merupakan fungsi pengikat, penyeimbang dan
penyelaras semua aktifitas dan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa setiap
fungsi manajemen pasti memerlukan fungsi koordinasi. Disamping itu
koordinasi sangat dibutuhkan pada saat pekerjaan yang insidentil dan tidak
rutin serta kegiatan yang tidak direncanaka . Kebutuhan akan koordinasi tidak
dapat dihindarkan karena setiap organisasi pasti mempunyai unit-unit atau
satuan-satuan organisasi yang mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi
mempunyai hubungan yang saling ketergantungan.
Menurut James D.Thompson, ada tiga macam saling ketergantungan di
antara satuan-satuan organisasi, yaitu:
a. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependent), bila satuan-
satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam
melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung kepada pelaksanaan kerja
setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
b. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependent), dimana
suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu
sebelum satuan yang lain bekerja.
c. Saling ketergantungan timbal balik (reciporal interdependent) merupakan
hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.
Adanya saling ketergantungan ini menyebabkan koordinasi sangat diperlukan
dalam mengintegrasi kinerja setiap unit. Peran koordinasi dalam hal ini adalah
berupaya membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang
saling bergantung. Terciptanya koordinasi yang baik antar unit atau
departemen dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan konflik sehingga
proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif.
Sehingga dapat disimpulkan koordinasi bertujuan meliputi:
a. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran
18. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 12
b. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah
tercapainya sasaran organisasi
c. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
d. Menghindari keterampilan overlanding dari sasaran organisasi
e. Menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran oraganisasi
f. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah
sasaran organisasi
2. Jenis Koordinasi
Menurut Drs. Soewarno Handayaningrat (1991) jenis koordinasi ada 2 (dua)
yaitu : Koordinasi intern dan Koordinasi ekstern.
a. Koordinasi intern terdiri atas : koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan
koordinasi diagonal.
1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang
mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarchies.
Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena
satu dengan lainnya berada pada satu garis komando ( line of
command ). Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepela
direktorat terhadap para kepala sub direktorat yang berada dalam
lingkungan direktoratnya.
2) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan
antara yang mengkooordinasikan dan yang dikoordinasikan
mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan
fungsinya kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga
perlu dilakukan koordinasi.
3) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang
mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat
eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang
lainnya tidak berada pada suatu garis komando (line of command).
Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala pusdiklat
19. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 13
pengembangan sumberdaya manusia dengan para kepala balai diklat
keuangan BPPK.
b. Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi
ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal
dan diagonal.
1) Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal, misalnya koordinasi yang
dilakukan oleh kepala pusdiklat dengan Direktur pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan.
2) Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal, misalnya koordinasi yang
dilakukan oleh kepala Pusdiklat dengan kepala kantor Kantor
Pertanahan Kabupaten A.
3. Prinsip Koordinasi
a. Dalam pelaksanaan kegiatan PTSL pasti membutuhkan koordinasi, untuk
itu kita perlu memahami terlebih dahulu prinsip koordinasi yang merupakan
acuan atau dasar dalam melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip
koordinasi secara tepat dapat mendukung terwujudnya suatu kegiatan.
Menurut para ahli terdapat beberapa prinsip koordinasi, Prinsip-prinsip
tersebut antara lain: Komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam rangka
koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Komunikasi
dilakukan secara formal dan informal, komunikasi organisasi dan individu,
komunikasi eksternal dan internal. Hubungan yang produktif hasil
komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek
perubahan.
b. Integrasi
Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan
berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan
pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang
telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi,
koordinasi dapat berjalan secara terarah di semua level.
c. Sinkronisasi
20. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 14
Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan
kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam
pelaksanaan tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas
mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi.
d. Simplifikasi
Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada
harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-
masing unit organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan
tentang tugas dan pelaksanaanya kepada masing-masing bagian yang
ada.
4. Pengertian dan Konsep tentang Kolaborasi
Pengertian Kolaborasi Istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk
menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan
melibatkan proses kerja masing- masing maupun kerja bersama dalam
mencapai tujuan bersama tersebut. Motivasi utamanya biasanya adalah
memperoleh hasil-hasil kolektif yang tidak mungkin dicapai jika masing-
masing pihak bekerja sendiri-sendiri. Selain seperti dalam kerjasama, para
pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang
inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang
memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan
muncul/berkembangnya saling pengertian dan realisasi visi bersama dalam
lingkungan dan sistem yang kompleks. Pengertian dan pentingnya kolaborasi
menurut para ahli:
a. Jonathan (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi di
antara beberapa orang yang berkesinambungan.
b. Menurut Kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja
bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran.
c. Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses
berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan
21. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 15
dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan
keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.
d. Kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing
pengetahuan yang direncanakan yang disengaja, dan menjadi tanggung
jawab (Lindeke dan Sieckert, 2005).
e. Shortridge, et. Al., (1986) mendefinisikan kolaborasi terutama di bidang
kesehatan sebagai hubungan timbal balik dimana (pemberi pelayanan)
memegang tanggung jawab paling besar untuk perawatan pasien dalam
kerangka kerja bidang respektif mereka. Praktik kolaboratif menekankan
tanggung jawab bersama dalam manajemen perawatan pasien dengan
proses pembuatan keputusan bilateral yang didasarkan pada masing-
masing pendidikan dan kemampuan praktisi.
Dari pengertian ahli tersebut pada dasarnya kolaborasi adalah bentuk
kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu,
lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari
sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan
untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta
berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi didefinisikan juga digunakan untuk
menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu.
Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam
namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama,
berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi
sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang menjadi
esensi dari kegiatan ini.
Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja
bersama khususnya dalam usaha penggambungkan pemikiran. Hal ini sesuai
dengan apa yang dikemukakan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa
kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terlibat
memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan
solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan mereka terhadap
22. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 16
apa yang dapat dilakukan. Kolaborasi juga dimaknai sebagai kebersamaan,
kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-
pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi,
kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih
sayang serta berbasis masyarakat. Pada sektor publik misalnya, kolaborasi
dipahami sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan
tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang
berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan
untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis
masyarakat. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari government,
civil society, dan private sector. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik
diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat. Juga
kolaborasi dalam bentuk kemitraan di bidang teknologi misalnya, dapat
berupa hubungan umum antara dua pihak atau lebih, yang dapat bersifat
koordinatif, bentuk kerjasama tertentu ataupun kolaborasi yang lebih
khusus/spesifik di bidang teknologi. Walaupun begitu, dalam beberapa
literatur, istilah kemitraan sering dipertukarkan dengan kerjasama dan/atau
kolaborasi, atau bahkan sebatas koordinasi. Konteks kemitraan teknologi itu
sendiri, terutama dari perspektif kebijakan, yang menjelaskan maksud
hubungan antara para pihak dalam suatu praktik kemitraan iptek tertentu. Dari
berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa
kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam, yang
melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan menggabungkan
pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana
setiap pihak yang terlibat saling ketergantungan di dalamnya. Apapun bentuk
dan tempatnya, kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide
yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Menurut Carpenter
(1990), kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu:
a. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis.
23. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 17
b. Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan.
c. Adanya tujuan yang masuk akal.
d. Ada pendefinisian masalah.
e. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain.
f. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagi pilihan.
g. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat.
h. Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.
5. Peranan dan hambatan Kolaborasi
Apa itu Kolaborasi
a. Tindakan kerjasama antara satu orang atau lebih untuk mencapai sesuatu
b. Berkhianat karena bekerja dengan musuh pada situasi perang
c. Usaha memecahkan “masalah atau konflik” secara bersama-sama bukan
melalui proses mediasi.
Manfaat kolaborasi :
a. Memberikan pelayanan atau usaha yang berkualitas dengan
menggabungkan keahlian unik profesional.
b. Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efesiensi sumber daya.
c. Meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja
d. Meningkatkan kohesivitas antar pelaku yang terlibat di dalamnya
e. Memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar pelaku yang terlibat
di dalamnya Struktur Elemen-elemen kolaborasi Praktik kolaborasi
mengganti pendekatan pengelompokan hirarkis dengan pendekatan yang
mendorong interaksi antara sesama anggota. Model hirarkis menekankan
komunikasi satu arah, terdapat tokoh yang dominan. Model praktik
kolaboratif menekankan komunikasi dua arah, tetapi tetap menempatkan
salah satu tokoh pada posisi utama. Model melingkar menekankan
kontinuitas, kondisi timbal balik satu dengan yang lain dan tak ada satu
anggota stakeholder yang melakukan kolaborasi mendominasi terus
menerus.
24. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 18
Tujuan kolaborasi
Secara singkat kolaborasi bertujuan untuk :
a. memecahkan masalah;
b. menciptakan sesuatu;
c. menemukan sesuatu di dalam sejumlah hambatan.
Sedangkan hambatan dalam berkolaborasi, diketahui karena::
a. keahlian;
b. waktu;
c. biaya;
d. kompetisi;
e. kearifan konvensional.
Mengapa diperlukan Kolaborasi ?
a. Membangun pemahaman melalui sharing gagasan, informasi, antara
berbagai pihak, memberikan mekanisme penyelesaian suatu
ketidakpastian
b. Membangun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif melalui
proses yang fokus pada masalah bersama, dan membangun dukungan
c. Menghasilkan alat kerja yang efektif melalui koordinasi lintas batas,
manajemen bersama, dan mobilisasi perluasan gagasan
d. Mengembangkan kapasitas bersama multi pihak untuk menghadapi
tantangan dimasa depan
6. Penerapan Kolaborasi
Apa itu manajemen Kolaborasi ?
a. Manajemen = Pengelolaan
b. Kolaborasi = bersama-sama menuangkan gagasan, ide pemikiran,
masalah, dalam suatu program
c. Pembagian kewenangan politis, pendanaan, dan administrasi antar para
pihak yang mewakili berbagai lapisan kelembagaan para pihak yang
25. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 19
mewakili berbagai lapisan kelembagaan pemerintah, masyarakat sipil dan
sektor swasta. Sebuah sistem yang merupakan perpaduan berbagai aspek
desentralisasi, dekonsentrasi dan demokratisasi untuk secara efektif
mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam
pengelolaan sumberdaya alam
Tujuan Manajemen Kolaborasi
a. Menyediakan instrumen untuk mengenali stakeholder
b. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder
c. Mencipatakan mekanisme pemberdayaan masyarakat
d. Menciptakan mekanisme pemberdayaan masyarakat
e. Menciptakan mekanisme pembelajaran yang dialogis
f. Memperbaiki tindakan tindakan perlindungan sumberdaya hutan
g. Menyediakan sistem manajemen yang terbuka dan selalu melakukan
improvement”
C. TEKNIK PROMOSI
Salah satu cara yang baik memperkenalkan suatu ide
gagasan/kegiatan yang tentunya dibiayai oleh lambaga dalam mencapai tujuan
untuk menimbulkan ketertarikan konsumen/stakeholder agar melakukan
berpartisipasi dan bekerjasama.
1. Pengertian Promosi
Promosi adalah usaha-usaha para pemasar untuk memberi informasi dan
mengingatkan orang-orang dalam pasar sasaran mengenai produk-produk,
dan membujuk mereka untuk ikut serta dalam pertukaran. Kombinasi alat-
alat promosi yang digunakan satu organisasi disebut bauran
promosi (promotion mix). Komunikasi pemasaran terpadu (integrated
marketing communication) adalah mengombinasikan semua alat promosi
menjadi satu strategi promosi yang menyeluruh dan terpadu.
Ada empat metode umum yang dipakai untuk menetapkan anggaran total
untuk promosi :
26. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 20
a. Metode Sesuai Kemampuan
Metode sesuai kemampuan yaitu menetapkan anggaran promosi pada
tingkat yang, oleh manajeman, diperkirakan dapat ditanggung oleh
perusahaan.
b. Metode Presentase Penjualan
Metode presentase penjualan (percentage-of-sale method) yaitu
menetapkan anggaran promosi pada presentase tertentu dari penjualan
saat ini atau yang diperkirakan atau dalam presentase harga penjualan.
c. Metode Mengimbangi Pesaing
Metode mengimbangi pesaing (competitive-parity method) yaitu
menetapka anggaran promosi untuk mengimbangi apa yang dilakukan
oleh pesaing.
d. Metode Sasaran dan Tugas
Metode sasaran dan tugas (objective-and-task method) yaitu
mengembangkan anggaran promosi dengan
1) menetapkan sasaran spesifik;
2) menetapkan tugas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tadi; dan
3) memperkirakan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas ini.
4) Jumlah ini diusulkan menjadi anggaran promosi.
2. Tujuan Promosi
a. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial
b. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit
c. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan
d. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar
e. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing
f. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang
diinginkan.
27. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 21
3. Teknik Promosi
Berikut adalah 4 usaha marketing yang bisa kita lakukan:
a. Posisikan kita sebagai pelanggan
Cara inilah yang lebih baik, dimana kita membaca apa yang kita tawarkan
seolah kita sendiri yang sedang menerima tawaran tersebut. Sehingga
pada saat kita membuat sebuah penawaran menjadi sangat hati-hati dan
memikirkan bagaimana orang lain yang merupakan target market kita jadi
tertarik dan tergila-gila dengan penawaran yang kita buat. Mengertilah
bahwa pelanggan ingin untung sehingga kita harus membuat mereka
seolah win. Orang hanya akan membeli saat mereka butuh dan saat
mereka merasa mendapatkan keuntungan yang lebih. Buat penawaran
yang seolah “orang yang mendapat tawaran itu merasa Goblok” (maaf)
jika tidak membeli dari anda. Jika anda mempromosikan lewat internet
(tulisan: brosur, dll) maka belajarlah ilmu Copywriting.
b. Branding
Proses ini cukup penting, dimana Anda harus benar nyata sebagai orang
penting yang menjual produk penting di mata para calon konsumen Anda.
Jika Anda lihat iklan di TV anda akan melihat artis-artis terkenal dijadikan
icon sebuah produk bermerk. Anda tidak perlu sewa artis, cukup lakukan
bagaimana cara supaya pelanggan percaya kepada Anda. Perhatikan
refutasi dan profesionalitas Anda di mata para pelanggan Anda. Mereka
yang membeli adalah mereka yang percaya.
c. Perbanyak penerima tawaran
Walau bagaimanapun juga bisnis yang sukses adalah bisnis yang ramai,
jadi solusinya adalah kita harus membuat bisnis kita ini ramai yang
melihat. Jika anda berbisnis internet, maka perbanyaklah jumlah
kunjungan ke halaman yang memuat produk atau jasa yang anda
promosikan. Rumusnya sangat sederhana Traffic x Konversi = Duit.
Perbanyak trafiic dan terus tingkatkan konversi tawaran Anda. Konversi
gambarannya seperti berikut, misal ada 100 pengunjung yang membaca
penawaran dari Anda, dan 10 dari 100 orang tersebut membeli, maka
28. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 22
konversi surat penawaran Anda adalah 10%. Paham ya?Jika anda
berbisnis di dunia offline, maka Anda harus perhitungkan cara-cara
promosi yang lebih efektif. Misal ketika Anda memasang iklan di koran
atau memasang spanduk, maka buatlah headline yang memukau yang
mampu menyedot orang untuk mau membaca penawaran dari Anda.
Perhatikan jenis tulisan dan Headline Anda. Kuncinya iklan itu berada di
headline, maka buatlah headline yang memukau dan menyita perhatian
orang.
d. Perbesar jumlah pembeli
Mempersering penjualan terhadap orang yang sama dan berikan viral
effect. Anda bisa gunakan cara yang lebih efektif untuk bagaimana si
pelanggan tetap mau membeli produk-produk Anda. Salah satunya
adalah dengan memberikan 4 poin yang sudah saya berikan di atas.
Pelihara pelanggan Anda, berikan bonus pada hari-hari tertentu. Orang
doyan yang namanya gratis.
Lebih detail lagi akan saya bahas pada postingan selanjutnya, sekian
dulu. semoga bisa membantu anda menemukan cara-cara yang paling
efektif untuk melakukan promosi baik itu produk ataupun jasa yang anda
sediakan. Apabila ada yang ingin menambahkan silahkan tinggalkan di
kotak komentar.
D. MEDIA KOMUNIKASI
Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan
untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.Media dominan
dalam berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti telinga dan
mata.Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat
melihat lingkungan yang lebih jauh, sebagai penafsir yang membantu
memahami pengalaman,Sebagai landasan penyampai informasi, Sebagai
komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens, Sebagai penanda pemberi
intruksi atau petunjuk , Sebagai penyaring atau pembagi pengalaman dan
fokus terhadap orang lain, cermin yang merefleksikan diri kita dan penghalang
29. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 23
yang menutupi kebenaran. Media komunikasi juga dijelaskan sebagai sebuah
sarana yang dipergunakan sebagai memproduksi, reproduksi, mengolah dan
mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Media komunikasi
sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Secara sederhana,
sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan
sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar
efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Komunikasi merupakan
bentuk percakapan yang berlangsung atas dasar persamaan persepsi.
Komunikasi dalam bahasa inggris communicationberasal dari kata latin
communicatio dan berasal dari kata communis yang berarti sama.
1. Pengertian Media Komunikasi
Komunikasi ialah suatu proses yang berhubungan dengan manusia
terhadap lingkungan disekitarnya. Jika tidak ada komunikasi, manusia akan
terisolir dari lingkungan disekitarnya. Tetapi jika tidak ada lingkungan,
komunikasi akan menjadi sebuah kegiatan yang tidak penting. Dengan kata
lain manusia berkomunikasi dikarenakan untuk melakukan hubungan
dengan lingkungan. Saat manusia berkomunikasi, pastinya memerlukan
media komunikasi. Yang dimaksud dengan (pengertian) media komunikasi
ialah seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, mereproduksi,
menyalurkan atau menyebarkan dan juga menyajikan informasi.
Dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini media komunikasi mempunyai
peran yang sangat penting, karena berbagai informasi yang ada seluruh
dunia ini dapat anda dicari dengan cepat, akurat, tepat, mudah, murah,
efektif dan efisien.
2. Fungsi Media Komunikasi
a. Efektifitas: media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam
penyampaian informasi
b. Efesiensi: media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam
penyampaian informasi
30. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 24
c. Konkrit: media komunikasi sebagai sarana untuk membantu
mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak
d. Motivatif: media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat
melakukan komunikasi
3. Jenis Jenis Media Komunikasi
Media Komunikasi Berdasarkan Fungsinya
a. Fungsi produksi: media komunikasi yang bermanfaat sebagai penghasil
berbagai macam informasi, contohnya: komputer/PC pengolah kata (word
processor)
b. Fungsi reproduksi: media komunikasi yang bermanfaat untuk mencetak
ulang dan menggandakan informasi, contohnya: audio tapes recorder
serta video tapes
c. Fungsi penyampaian informasi: media komunikasi yang berdaya guna
untuk dipakai menyebarluaskan serta menyampaikan pesan kepada
komunikan yang menjadi sasarannya, contohnya: Handphone, telephone,
faximile, dan lain sebagainya.
Media Komunikasi Berdasarkan Bentuknya
a. Media cetak: merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa
dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi,
seperti: surat kabar/koran, brosur, buletin, dan lain sebagainya.
b. Media audio: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang
penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra
pendengaran, contohnya: radio
c. Media visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang
penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indra
penglihatan, contohnya: foto
d. Media audio visual: merupakan suatu bentuk media komunikasi yang
dapat dilihat sekaligus didengar, jadi untuk mengakses pesan informasi
31. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 25
yang disampaikan memakai indra penglihatan dan juga indra
pendengaran, contohnya: televisi, video
Berdasarkan Jangkauannya
Media komunikasi eksternal merupakan suatu media komunikasi yang
dipakai untuk menjalin hubungan dan menyampaikan pesan informasi
dengan pihak-pihak luar, misalnya: Media komunikasi tertulis/cetak, radio,
televisi/TV, telepon, telepon selular (Handphone), surat dan internet.
Sedangkan media komunikasi internal ialah seluruh sarana penyampaian
dan penerimaan pesan informasi dikalangan publik internal, dan pada
umumnya mempunyai sifat non-komersial. Penerima atau pengirim
informasinya adalah orang-orang publik internal. Media yang bisa dipakai
sebagai komunikasi internal yaitu, seperti: surat. Telephone, papan
pengumuman, majalah bulanan, media komunikasi cetakan (printed
material), media pertemuan dan pembicaraan, dan lain-lain.
RANGKUMAN
Sosialisasi bertujuan untuk membekali seseorang dengan keterampilan
tertentu, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif,
mengendalikan fungsi-fungsi organik, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan
nilai-nilai yang ada di masyarakat, dengan kerjasama, interaksi, kompromi beberapa
elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara
langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
Hal ini memerlukan suatu ide gagasan/kegiatan dan alat atau sarana
yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak
(Media komunikasi) yang tentunya dibiayai oleh Lembaga dalam mencapai tujuan
untuk menimbulkan ketertarikan konsumen/stakeholder agar melakukan
berpartisipasi dan bekerjasama.
32. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 26
LATIHAN
1. Sebutkan fungsi-fungsi komunikasi dan komunikasi secara sederhana?
2. Sebutkan hambatan dalam berkolaborasi,
3. Sebutkan Tujuan Promosi
4. Sebutkan Bentuk Media Komunikasi
33. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 27
BAB III
PERSIAPAN
Indikator Keberhasilan : setelah mempelajari bab ini peserta diharapkan mampu mengetahui
melaksanakan persiapan Kegitan PTSL dengan Penetapan Lokasi, Pembentukan Panitia Ajudikasi
PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, Pembuatan Rencana Kerja Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas
Fisik dan Satgas Yuridis, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran PTSL (Sumber Dana,
Standart Biaya Masukan dan Keluaran, Penyusunan RAB, POK dan KAK) dan Tahapan Pengadaan
Barang dan Jasa
A. PENETAPAN LOKASI
1. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah
kerjanya.
2. Penetapan Lokasi dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau
secara bertahap bagian demi bagian dalam satu hamparan.
3. Penetapan lokasi dilakukan dengan ketentuan:
a. berdasarkan ketersediaan anggaran khusus PTSL yang telah
dialokasikan dalam APBN/APBD;
b. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan
PRONA/PRODA, dana desa, lintas sektor, massal swadaya masyarakat,
Corporate Social Responsibility (CSR) dan/atau program pendaftaran
tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu)
desa/kelurahan PTSL; dan
c. mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan
kemampuan optimal pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor
Pertanahan.
d. Dalam hal lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa
desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi obyek
PTSL letaknya berdekatan.
e. Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan.
34. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 28
4. Penetapan Lokasi Tanah Obyek Redistribusi Tanah Landreform
a. Dalam hal lokasi tanah obyek redistribusi tanah landreform ditetapkan
sebagai obyek PTSL maka terlebih dahuludikeluarkan dari obyek
landreform dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dilakukan melalui
mekanisme PTSL.
b. Dalam hal pendaftaran tanah obyek landreform dilaksanakan melalui
PTSL, maka besaran dan komponen anggarannya disesuaikan dengan
anggaran PTSL atau anggaran PRONA/PRODA.
c. Penyesuaian anggarandilakukan melalui revisi anggaran.
d. Dalam hal tanah obyek transmigrasi dan konsolidasi tanah yang menjadi
obyek PTSL, penerbitan Sertipikat Hak atas Tanahnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perubahan Lokasi PTSL
a. Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang
sudah ditetapkan dalam hal perubahan itu benar-benar diperlukan.
b. Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan perubahan lokasi PTSL
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan memberikan alasan tentang
perubahan dimaksud.
B. PEMBENTUKAN PANITA AJUDIKASI PTSL, SATGAS FISIK DAN SATGAS
YURIDIS
1. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL
Setelah penetapan lokasi, atau perubahan penetapan lokasi, Kepala Kantor
Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL. Susunan
Panitia Ajudikasi PTSL, terdiri atas:
a. Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai
Kantor Pertanahan;
b. Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami
urusan infrastruktur pertanahan;
35. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 29
c. Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap
anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang
memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
d. Sekretaris yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;
e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan
yang ditunjuknya; dan
f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.
Dalam hal diperlukan, anggota Panitia Ajudikasi PTSL dapat ditunjuk dari
pegawai komponen seksi lain selain dari seksi Hubungan Hukum Keagrariaan
dan Infrastruktur Keagrariaan di lingkungan Kantor Wilayah BPN maupun
Kantor Pertanahan.
Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparat pelaksana,
setiap Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau
untuk beberapa wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat
setiap desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Tugas Panitia Ajudikasi PTSL
a. menyiapkan rencana kerja PTSL;
b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang
tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda
penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti
kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti
kepemilikan atau penguasaan tanah;
e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah
dikumpulkan;
f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak- pihak yang
bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
36. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 30
g. mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis yang akan
digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian
hak serta pendaftaran hak;
h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik
dan Satuan Tugas Yuridis.
3. Pembentukan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis
(Satgas Yuridis)
Dalam melaksanakan tugas, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan
Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis). Berikut
penjelasan mengenai Pembentukan Satgas :
a. Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dapat dibentuk pada masing-masing
desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.
b. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan
pegawai dari Kantor Pertanahan sebagai Satgas Fisik atau Satgas Yuridis
untuk membantu pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan lain dalam
satu wilayah Provinsi.
c. Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis
dibuat dalam bentuk keputusan.
C. PEMBUATAN RENCANA KERJA PANITIA AJUDIKASI PTSL, SATGAS FISIK
DAN SATGAS YURIDIS.
1. Penyuluhan
a. Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia
Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
b. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan paling sedikit
mengenai:
1) manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil
pelaksanaan program PTSL;
2) tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
37. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 31
3) penetapan dan pemasangan tanda batas masingmasing bidang tanah;
4) dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
5) jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh
Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
6) hasil akhir kegiatan program PTSL;
7) pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain
yang sah melalui kegiatan PTSL;
8) kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta
kegiatan PTSL.
2. Pengumpulan Data Fisik
a. Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan
pemetaan bidang tanah.
b. Pengukuran dan pemetaan bidang dilakukan dengan menggunakan
teknologi survei dan pemetaan seperti drone, Global Positioning System
(GPS), ContinuouslyOperating Reference Station (CORS), Total Station,
Distometer dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra/peta foto dengan
resolusi tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran.
c. Pengumpulan Data Fisikdilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
d. Satgas Fisik mempunyai tugas:
1) penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau
citra;
2) pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan
pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
3) melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan
Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur;
4) menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang
berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
5) menandatangani Gambar Ukur, Peta Bidang, Surat Ukur, dan seluruh
dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
e. Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus
mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak
38. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 32
yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak
dan surat keterangan kepemilikan atau surat pernyataan peguasaan fisik
atas tanahnya.
f. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor
Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau Kantor
Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi melalui tata cara dan pembiayaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengumpulan Data Yuridis
a. Pengumpulan Data Yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut
adalah Tugas Satgas Yuridis:
1) melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
2) melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
3) melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah;
4) membuat daftar bidang-bidang tanah;
5) menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis
bidang tanah;
6) menginvetarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
7) menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau
penegasan Hak atas Tanah;
8) menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan
dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP;
9) membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.
b. Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata
cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 33
d. Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan
dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir
isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL.
e. Hasil pengumpulan Data Yuridisdibuat dalam bentuk Rekapitulasi Data
Isian Inventarisasi dan Identifikasi PTSL.
f. Formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta Ajudikasi PTSL, dan
Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan Identifikasi PTSL.
D. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PTSL
1. Gambaran Umum
Tahun 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional mempunyai Program Prioritas Nasional Reforma Agraria yang
merupakan bagian salah satu dari Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah.
Dari Program Prioritas Nasional Reforma Agraria tersebut terdapat 5 (lima)
Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu:
a. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
b. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
c. Kepastian Hukum dan Legalisasi Aset Atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
d. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan
Produksi Obyek Reforma Agraria;
e. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.
Di samping Program Prioritas Nasional Reforma Agraria, Kementerian
ATR/BPN mempunyai Program Prioritas Nasional Tata Ruang dan
Pengendalian Tata Ruang yang mendukung Program Prioritas Nasional
Kementerian/Lembaga lain. Prioritas Nasional Kementerian Agraria dan Tata
Ruang tersebut berada di satuan kerja pusat dan Daerah. Untuk satuan kerja
daerah pada program Pengelolaan Pertanahan Propinsi dapat disampaikan
sebagaimana tabel berikut:
40. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 34
Tabel 1. Prioritas Nasional pada Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
No Uraian Output Satuan Keterangan Kegiatan Prioritas
1 Peta Dasar Hektar Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
2 Peta Tematik Hektar Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
3 Peta Bidang Bidang Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
4 Sertipikat Hak Atas
Tanah
Bidang Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
5 Pemberdayaan
Masyarakat
Kelompok
Masyarakat
Kegiatan Prioritas 4 : Pemberdayaan
Masyarakat dalam Penggunaan,
Pemanfaatan dan Produksi atas TORA
6 Pengendalian
Legalisasi Aset (PTSL)
Daerah
Paket Kegiatan Prioritas 5 : Kelembagaan
Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan
Daerah
7 Sertipikat BMN Bidang Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
8 Inventarisasi P4T Bidang Kegiatan Prioritas 2 :Penataan
Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek
Reforma Agraria
9 Sertipikat Redistribusi
Tanah Obyek
Landreform Melalui
Penegasan
Bidang Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
10 Neraca Penatagunaan
Tanah
Kab/Kota/K
ec
Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
11 Sertipikat Konsolidasi
Tanah
Bidang Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
12 Gugus Tugas Reforma
Agraria
Provinsi Kegiatan Prioritas 5 : Kelembagaan
Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan
Daerah
13 Identifikasi Peralihan
Redistribusi Tanah
(Verifikasi TORA)
Provinsi Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
14 LP2B Provinsi Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
15 Inventarisasi dan
Pemetaan Pengadaan
Tanah
Satker Kegiatan Prioritas 5 : Kelembagaan
Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan
Daerah
16 Peta Zona Nilai Tanah
Skala 1 : 10.000 dan
1 : 25.000
Hektar Kegiatan Prioritas 5 : Kelembagaan
Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan
Daerah
17 Usulan HPL SK Kegiatan Prioritas 3 : Kepastian Hukum
dan Legalisasi Atas TORA
18 Inventarisasi Tanah
Terindikasi Terlantar
Bidang Kegiatan Prioritas 2 : Penataan
Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek
Reforma Agraria
41. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 35
No Uraian Output Satuan Keterangan Kegiatan Prioritas
19 Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar
Bidang Kegiatan Prioritas 2 : Penataan
Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek
Reforma Agraria
20 Pemantauan Dan
Pembinaan
Pertanahan Di Kantor
Wilayah
Satker Kegiatan Prioritas 2 : Penataan
Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek
Reforma Agraria
21 Penanganan Kasus
Pertanahan (Kanwil)
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
22 Kegiatan Beracara di
Pengadilan (Kanwil)
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
23 Upaya Pencegahan
Timbulnya Sengketa
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
24 Layanan Pengaduan
(Kanwil dan Kantah)
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
25 Layanan Analisis
Sengketa/Konflik
(Kantah)
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
26 Layanan Tindak Lanjut
Penyelesaian Kasus
(Kantah)
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
27 Kegiatan Beracara di
Pengadilan (Kantah)
Kasus Kegiatan Prioritas (1) : Penguatan
Kerangka Regulasi dan Penyelesaian
Konflik Agraria
Legalisasi Aset yang dilaksanakan dengan metode Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu Program Prioritas Nasional
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun
2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang masih mendapat
tanggapan positif dari masyarakat. Pendaftaran Tanah Sistematis dilakukan
dengan melakukan pensertipikatan dan pendataan tanah dalam suatu wilayah
desa/kelurahan menuju desa/kelurahan lengkap sebagai integrasi tata ruang
42. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 36
dan pertanahan guna mewujudkan “Tanah untuk ruang hidup yang
memakmurkan dan menenteramkan”.
Dengan diberikan tanda bukti hak (sertipikat) atas bidang tanah kepada
Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan
akan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah sehingga dapat
meminimalisir terjadinya permasalahan agraria (sengketa, konflik dan perkara
pertanahan), meningkatkan nilai aset serta dapat dijadikan jaminan pinjaman
ke Bank untuk menambah modal kegiatan usaha sehinggapensertipikatan
tanah secara massal melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap
merupakan salah satu kegiatan pertanahan yang mendapat tanggapan positif
dari masyarakat.
Setiap kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah termasuk Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus direncanakan penganggarannya
dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) di tahun T-1
dan dilaksanakan di awal tahun T setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Satuan Kerja disahkan oleh a.n Menteri Keuangan, Direktur Jenderal
Anggaran. Perencanaan program dan anggaran dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku, yang secara garis besar mencakup 3
(tiga) perspektif ketentuan, yaitu: ketentuan yang mengatur tentang organisasi
dan tata kerja, ketentuan yang mengatur substansi pertanahan, dan ketentuan
yang mengatur substansi perencanan program dan anggaran. Substansi
ketentuan pertama dan kedua lebih bersifat internal dan substansi yang ketiga
lebih banyak cakupannya bersifat eksternal, yaitu peraturan perundangan yang
diterbitkan oleh instansi eksternal, seperti Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan RI. Konsekuensi dari
ketaatan terhadap peraturan perundangan yang bersifat eksternal salah
satunya adalah, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
perencanaan program dan anggaran terikat pada jadwal atau kalender
perencanaan yang berlaku secara nasional serta hal-hal substantif lainnya
yang menjadi prinsip perencanaan.
43. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 37
Hal prinsip dalam perencanaan tersebut berkaitan dengan
diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Secara garis besar prinsip-prinsip
tersebut adalah : perencanaan berbasis kinerja, yaitu perencanaan yang
berorientasi kepada output dan outcome; perencanaan terpadu, yaitu
perencanaan yang dilakukan dalam satu kesatuan dokumen; serta
perencanaan kerangka pengeluaran jangka menengah, yaitu perencanaan
yang dilakukan dengan telah memprediksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke
depan. Untuk mengimplementasikan ketiga prinsip dasar perencanaan
tersebut, sejak tahun 2010 telah dilakukan Restrukturisasi Program dan
Kegiatan, yang telah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun
2015-2019.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan
Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan terdiri atas perencanaan jangka
panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1
tahun). Secara nasional, perencanaan jangka panjang telah diatur di dalam
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tahun 2004 – 2025. Hingga saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional belum memiliki dokumen perencanaan jangka
panjang bagi pembangunan pertanahan yang dituangkan ke dalam suatu
peraturan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional. Sedangkan perencanaan jangka menengah, baik
secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
44. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 38
Badan Pertanahan Nasional masing-masing berupa RPJM Nasional tahun
2010-2014 dan RENSTRA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional tahun 2010-2014.
a. Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP)
Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) ini diatur di dalam UU Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2004-2025.RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. RPJP Nasional ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan
RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.
b. Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM)
Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) ini diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.RPJM
Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil
Pemilihan Umum tahun 2014. RPJM berfungsi sebagai pedoman bagi
Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga untuk Periode 5 tahun. RPJM Nasional memuat strategi
pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga
dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja
yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
c. Rencana Kinerja Pemerintah (RKP)
Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) ini diatur Dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018.RKP adalah dokumen perencanaan
45. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 39
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2018, yang berfungsi sebagai :
1) pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun rancangan Undang-Undang
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota
Keuangan Tahun 2018;
2) dasar dalam pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Tahun 2018;
dan
3) pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018
Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2018 sebagai acuan
dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.
3. Proses Perencanaan Tahunan
Perencanaan jangka pendek setiap tahun dilakukan oleh pemerintah dan
demikian juga oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.Secara nasional perencanaan jangka pendek dituangkan di dalam
Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah. Sedangkan bagi
Kementerian/ Lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, rencana jangka pendek tersebut dituangkan ke
dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RENJA), Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) serta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Format seluruh
dokumen tersebut disusun berdasarkan sistem aplikasi yang diterbitkan oleh
Bappenas bersama Kementerian Keuangan.
a. Bagan Alir Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Setiap tahun siklus bagan alir perencanaan Kegiatan dan anggaran dapat
digambarkan sebagaimana berikut:
46. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 40
Gambar 1. Bagan Alir Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan
b. Penjelasan Bagan Alir Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan
Kerangka waktu/ jadwal atau kalender perencanaan serta aktifitas yang
dilakukan dalam kerangka waktu tersebut diuraikan secara ringkas sebagai
berikut:
1) November – Desember pada Tahun T -2
47. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 41
Pemutahiran data pokok perencanaan pada setiap satuan kerja,
bermula dari satuan kerja Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi, dan Kantor Pusat Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Data pokok ini mencakup
3 kategori, yaitu data pokok kantor (berisi: data pegawai, aset bergerak
dan tidak bergerak), data pokok kinerja (berisi: data capaian hasil kinerja
di bidang fisik dan keuangan seluruh kinerja satuan kerja secara
akumulatif) sehingga diketahui posisi terkini capaian anggaran dan fisik
tersebut. Khusus capaian anggaran disusun secara time series dalam 3
(tiga) tahun terakhir.Data pokok berikutnya adalah data pokok wilayah,
yaitu data yang berisi tentang kondisi wilayah administrasi terkait
dengan bidang pertanahan.
2) Januari- Pebruari pada Tahun T-1
Pada awal dari kurun waktu ini Kantor Pusat Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mengirim surat edaran kepada
seluruh satuan kerja dan unit kerja pusat untuk menyampaikan usulan
Program, Kegiatan, dan Anggaran pada tahun yang akan datang
dengan mengacu pada RENSTRA dan berdasarkan data pokok yang
telah dimutakhirkan. Pengusulan dilakukan secara berjenjang dari
Satuan Kerja Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan ke
Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.Berdasarkan usulan dari seluruh satuan kerja, Biro
Perencanaan dan Kerjasama mengkoordinasikan agregat usulan
tersebut ke unit teknis terkait untuk memperoleh usulan secara
nasional.Referensi usulan secara nasional tersebut berupa RENSTRA,
anggaran baseline dan harga satuan dalam tahun anggaran berjalan.
Secara simultan, permintaan data untuk penyusunan exercise harga
satuan output kegiatan prioritas yang disusun bersama-sama oleh Biro
Perencanaan dan Kerjasama, Biro Keuangan dan BMN, Unit Teknis
Pusat dan Inspektorat Jenderal kemudian diusulkan ke Kementerian
48. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 42
Keuangan RI. Pada periode ini telah mulai menyiapkan penyusunan
Standar Biaya Keluaran (SBK) yang akan digunakan dalam penyusunan
RKA-K/L Pagu Anggaran (Sementara) pada bulan Juni-Juli.
Dalam kurun waktu ini juga, Komisi II DPR RI mengundang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk
menyampaikan Laporan Kinerja tahun sebelumnya kepada DPR RI.
3) Maret pada tahun T-1
Dalam kurun waktu ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional telah menyampaikan usulan ke Bappenas dan
Kementerian Keuangan, serta berkoordinasi secara intensif dengan
Bappenas untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang
RKP dan rancangan Pagu Indikatif. Pembahasan bersama Bappenas
dan Kementerian Keuangan dalam fase ini sangat penting untuk
mengupayakan terwujudnya Rencana Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam tahun yang akan
datang agar sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
RENSTRA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.
4) April pada Tahun T-1
Pagu Indikatif dan rancangan RKP diterbitkan melalui SEB antara
Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan. SEB tersebut
mengamanatkan agar setiap K/L menyusun RENJA yang sebelumnya
dilakukan pembahasan Trilateral Meeting antara K/L, termasuk
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
dengan mitra di Bappenas (Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Direktorat Alokasi Pendanaan) dan Kementerian Keungan (Direktorat
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dan Direktorat PNBP).
Persetujuan atau kesepakatan hasil Trilateral Meeting tersebut
digunakan sebagai referensi dalam penyusunan RENJA K/L. Dalam
kurun waktu ini, secara simultan, Direktorat PNBP bersama Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyusun target
49. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 43
dan pagu belanja PNBP yang akan dituangkan ke dalam Pagu
Anggaran. Hasil penyusunan target dan pagu belanja tersebut
dituangkan ke dalam dokumen berdasarkan sistem aplikasi Target dan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPNBP).
5) Mei pada Tahun T-1
Setelah RENJA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional disampaikan ke Bappenas dan Kementerian
Keuangan, Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang diikuti oleh seluruh
provinsi dan kabupaten/kota. Musrenbangnas ini diselenggarakan untuk
mengkoordinasikan dan mensikronisasikan pembangunan nasional yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam forum
ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
menjadi salah satu perserta instansi pusat untuk mengkoordinasikan
pembangunan pertanahan dan menyinkronkan pembangunan
pertanahan berdasarkan rencana pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah. Hasil Musrenbangnas digunakan sebagai dasar penerbitan
Peraturan Presiden tentang RKP. Pada akhir bulan Mei atau awal bulan
Juni, Komisi II DPR RI biasanya mengundang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk menyampaikan
rancangan awal Rencana Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional pada tahun yang akan datang.
6) Juni-Juli pada Tahun T-1
Pada akhir bulan Juni atau awal bulan Juli, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden tentang RKP dan Surat Edaran Menteri Keuangan
tentang Pagu Anggaran untuk tahun yang akan datang. Perpres dan SE
tersebut mengamanatkan agar K/L menyusun RKA-K/L sebagai bahan
lampiran Nota Keuangan Presiden yang akan disampaikan oleh
Pemerintah kepada DPR RI dalam pengajuan RUU tentang APBN tahun
yang akan datang. Setelah RKA-K/L disusun oleh seluruh Satuan Kerja
(saat ini : 1 Satuan kerja Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata
50. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 44
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 1 Satuan kerja STPN, 33 Satuan
kerja Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan 334 Satuan kerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Kota) dan dikompilasikan serta
diintegrasikan ke dalam RKA-K/L Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, dokumen tersebut dimintakan persetujuan
ke Pimpinan Komisi II DPR RI dan diajukan ke Kementerian Keuangan
dan Bappenas. Terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran tersebut,
Kementerian Keuangan cq. Ditjen Anggaran (Direktorat Anggaran II) dan
Bappenas melakukan penelaahan bersama Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
Secara simultan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional bersama Bappenas menyiapkan konsep narasi
Nota Keuangan Presiden, khususnya narasi atau penjelasan yang
terkait dengan bidang pertanahan, antara lain berisi: rencana jangka
menengah, capaian akumulasi dan tahun sebelumnya hingga tahun
berjalan, permasalahan yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala
tersebut serta rencana pembangunan tahun yang akan datang.
7) Agustus- September pada Tahun T-1
Pada pertengahan bulan Agustus Presiden menyampaikan Nota
Keuangan dan RUU APBN kepada DPR RI. Dalam pemandangan
umum fraksi-fraksi atas penyampaian Nota Keuangan dan RUU
tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional disertakan oleh Kementerian Keuangan untuk menghadiri dan
mengikuti acara tersebut dan secara tertulis menyiapkan jawaban atas
kemungkinan pertanyaan atau yang dipertanyakan oleh fraksi-fraksi.
Jawaban tertulis yang disampaikan kemudian, dikoordinasikan oleh
Kementerian Keuangan.
Komisi II DPR RI selanjutnya mengundang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan Dengar
Pendapat dengan agenda RKA-K/L Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Acara Dengar Pendapat tersebut
51. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 45
dapat dilakukan beberapa kali, baik oleh sidang lengkap Komisi II
maupun oleh Panitia Kerja (panja) Pertanahan serta Panitia Anggaran
(panggar) Komisi II DPR RI. Pembahasan bersama Komisi II DPR RI
biasanya dilakukan dalam ruang lingkup belanja K/L. Sedangkan
terhadap sektor Penerimaan, pembahasan oleh DPR RI dilakukan
Badan Anggaran (Panitia A, yang membahas tentang Asumsi Makro dan
Fiskal). dalam pembahasan ini, Pemerintah dikoordinasikan oleh
kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional mendampingi Badan Fiskal Kementerian
Keuangan.
8) Oktober pada Tahun T-1
Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI,
RUU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Sebagai tindak lanjut UU
tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan tentang Pagu
Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) yang disampaikan kepada seluruh K/L.
Sebagai tindaklanjut keputusan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyusun kembali RKA-K/L
berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran untuk seluruh Satuan Kerja.
Setelah RKA-K/L tersebut dikompilasi, diintegrasikan dan rekonsiliasikan
secara nasional, diajukan kepada Komisi II DPR RI untuk dimohonkan
persetuan oleh seluruh Pimpinan Komisi II DPR RI.RKA-K/L yang telah
disetujui oleh Pimpinan Komisi tersebut disampaikan ke Kementerian
Keuangan dan Bappenas. Kementerian Keuangan dan Bappenas
menyelenggarakan penelaahan bersama Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa RKA-K/L
yang disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional dan telah disetujui oleh DPR RI telah sesuai
dengan RKP, alokasi anggaran yang disediakan, serta telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Dalam hal terjadi
perbedaan antara RKA-K/L dengan RKP, baik alokasi anggaran per
program maupun target fisik RKP, sepanjang RKA-K/L telah
52. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 46
mendapatkan persetujuan oleh DPR RI maka RKA-K/L tersebut dapat
diterima sebagai dokumen yang sah.Hal tersebut sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden tentang RKP yang bersangkutan.Terhadap RKA-K/L
yang belum dilengkapi dengan persyaratan dokumen yang ditentukan
atau karena kebijakan nasional tertentu, maka secara bersama-sama
antara K/L bersama Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran
terhadap sebagian RKA-K/L yang bersangkutan.Pemblokiran tersebut
dapat dilakukan setelah peryaratan yang ditentukan dipenuhi.
9) November pada Tahun T-1
Selanjutnya Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan
(SP) RKA-K/L. Berdasarkan SP RKA-K/L tersebut, Kementerian
Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan menyiapkan Daftar Nominatif
Anggaran (DNA) sebagai dasar penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyusun
konsep. Secara simultan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional mulai melakukan pemutakhiran data pokok untuk
bahan perencanaan pada 2 (dua) tahun ke depan atau T + 2.
10) Desember pada Tahun T-1
Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada setiap Satuan Kerja
menandatangani DIPA dan disahkan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan untuk Satuan Kerja Pusat dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan untuk Satuan Kerja Daerah. Pengesahan DIPA ini
ditargetkan terbit pada pertengahan bulan Desember dan berlaku efektif
sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Kemudian satuan kerja
melakukan penyusunan dan pengesahan POK yang dapat dicetak dari
Kertas Kerja RKAKL. Selain itu satuan kerja perlu menyampaian data
target kegiatan prioritas secara nasional kepada satuan kerja pusat,
menyusunan Perjanjian Kinerjadan Rencana Aksi. Sementara Unit
Teknis Pusat menyiapkanPetunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran sebagai acuan pelaksanaan DIPA.
53. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 47
4. Penyusunan Standar Biaya
Dalam penyusunan standar biaya perlu disampaikan beberapa hal terkait
Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan
Biaya Output Peta Bidang Tanah dan Output Sertipikat Hak Atas Tanah yang
telah ditetapkan sebagai SBK Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
a. Standar Biaya Masukan (SBM)
Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2018 diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Standar Biaya Masukan adalah
satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran penyusunan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018. Standar
Biaya Masukan ini berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.
b. Standar Biaya Keluaran (SBK)
Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2018 diatur di dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018. Standar Biaya Keluaran
adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran
(output)/sub keluaran (sub output). Dalam rangka perencanaan anggaran,
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai: a. batas
tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2018;
b. referensi penyusunan prakiraan maju; c. bahan penghitungan pagu
indikatif kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2019; dan atau d. referensi
penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output)/sub keluaran
(sub output) sejenis pada kementerian/lembaga yang berbeda.
Standar Biaya Keluaran terdiri dari : a. Indeks biaya keluaran, merupakan
Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan satu volume
keluaran (output), dan;b.Total biaya keluaran, merupakan Standar Biaya
Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran (output). Adapun
54. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 48
mekanisme penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian ATR/BPN
dijelaskan sebagaimana berikut:
1) Permintaan usulan satuan biaya keluaran ke unit teknis pusat
terhadap kegiatan di tahun perencanaan (T+1). Usulan diajukan
berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan arahan
kebijakan;
2) Pembahasan internal terhadap data usulan dibahas bersama dengan
unit teknis pengusul, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Keuangan
dan BMN serta Inspektorat Jenderal;
3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusulkan draft template
Rincian Anggaran Belanja (RAB) level output/sub output untuk satuan
kerja Pusat dan Daerah baik sumber daya Rupiah Murni ataupun
PNBP beserta data dukung dan analisanya;
4) Penyusunan Data Usulan SBK ke dalam aplikasi SBK dan
menyampaikan Usulan SBK melalui surat Sekretaris Jenderal ke
Kementerian Keuangan RI yang kemudian diintegrasikan dalam
aplikasi RKAKL oleh Direktorat Jenderal Anggaran;
5) Pembahasan oleh Kementerian Keuangan RI dan penetapan SBK oleh
Menteri Keuangan RI terhadap usulan satuan biaya kegiatan yang
dapat memenuhi kriteria sebagai SBK. Dari semua usulan tersebut
sebagian template RAB tersebut ditetapkan menjadi SBK tahun 2018
melalui Peraturan Menteri Keuangan.
SBM dan SBK merupakan dokumen standar biaya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan untuk menyusun RKAKL Kementerian Lembaga.
Perbedaannya ialah, dalam penyusunan SBK melibatkan unit
Kementerian/Lembaga (Kementerian Agraria dan Tata Ruang).
Adapun template RAB kegiatan strategis kementerian/lembaga tersebut
yang tidak masuk kriteria SBK, akan diusulkan menjadi Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di tahun
2018.
55. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 49
Pada tiap TOR dan RAB level output/sub output yang menjadi dasar
perhitungan harga satuan dicantumkan rincian belanja per tahapan
pekerjaan dan analisa biaya.
Kewenangan revisi mempedomani peraturan revisi pelaksanaan anggaran
yang berlaku.
c. Satuan Biaya Kegiatan Legalisasi Aset dengan Metode Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL)
Sampai dengan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2025 direncanakan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah
terdaftar. Adapun Road Map penyelesaian pendaftaran tanah yang akan
dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan target sebanyak 5.000.000 bidang,
tahun 2018 sebanyak 7.000.000 bidang, tahun 2019 sebanyak 10.000.000
bidang, tahun 2020 sebanyak 10.000.000 bidang, tahun 2021 sebanyak
10.000.000 bidang, tahun 2022 sebanyak 10.000.000 bidang, tahun 2023
sebanyak 10.000.000 bidang dan tahun 2024 sebanyak 2.444.710 bidang
tanah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali
secara masal melalui Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu Program Prioritas
Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
serta Petunjuk Teknis nomor 01/Juknis-400/XII/2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap Bidang Yuridis.
Definisi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi
semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat
dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data
56. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 50
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Tujuan dari pelaksanaan pensertipikatan bidang tanah secara sistematik
lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap
diantaranya:
1. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik;
2. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
3. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan
yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan;
4. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam
satu wilayah desa/kelurahan.
5. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir delimitatie)
relatif lebih mudah dilaksanakan.
Standar Biaya Keluatan (SBK) Tahun 2018 ditetapkan 86/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 denagn rincian
SBK pada level output/sub ouput pada Lampiran I. SBK Kegiatan
Legalisasi Aset dengan metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) adalah Output Peta Bidang Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah
(HAT).
Untuk output Peta Bidang Tanah (5816.006) oleh ASN dan Pihak Ketiga
terdapat 12 kategori. Peta Bidang Tanah oleh ASN terdiri dari 7 (tujuh)
kategori terdiri dari dua tahapan yaitu: (051) Penyuluhan dan (052)
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah. Adapun perbedaan untuk Peta
Bidang Tanah Pihak Ketiga adalah pada Komponen (052) Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah, terdapat sub komponen Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah dan Kendali Mutu. Adapun Tabel SBK dan Detil
Tahapan untuk output SBK Peta Bidang Tanah sebagai berikut:
57. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 51
Tabel 2. Harga Satuan Peta Bidang Tanah
No Output Volume
Harga
Satuan
Kategori Propinsi
1 Peta Bidang Tanah
Kategori I (ASN)
1 Bidang 325.600 Papua, Papua Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara
2 Peta Bidang Tanah
Kategori II (ASN)
1 Bidang 275.900 Sulut, Sulteng, Sultra,
NTB, Kepri, Bangka
Belitung
3 Peta Bidang Tanah
Kategori III (ASN)
1 Bidang 227.600 Sulbar, Sulsel, Kaltim,
Kalbar, Aceh, Sumut,
Sumbar, Kalteng,
Gorontalo
4 Peta Bidang Tanah
Kategori IV (ASN)
1 Bidang 175.800 Kalsel, Riau, Jambi,
Sumsel, Bengkulu,
Lampung
5 Peta Bidang Tanah
Kategori V (ASN)
1 Bidang 125.500 Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah,
D.I.Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali
6 Peta Bidang Tanah
Kategori VI (ASN)
1 Bidang 542.000 Wilayah Kepulauan
7 Peta Bidang Tanah
Kategori VII (ASN)
1 Bidang 953.000 Daerah Terpencil/Terluar
8 Peta Bidang Tanah
Kategori I (Pihak
Ketiga)
1 Bidang 495.995 Papua, Papua Barat, Nusa
Tenggara Timur, Maluku,
Maluku Utara
9 Peta Bidang Tanah
Kategori II (Pihak
Ketiga)
1 Bidang 420.510 Sulut, Sulteng, Sultra,
NTB, Kepri, Bangka
Belitung
10 Peta Bidang Tanah
Kategori III (Pihak
Ketiga)
1 Bidang 345.395 Sulbar, Sulsel, Kaltim,
Kalbar, Aceh, Sumut,
Sumbar, Kalteng,
Gorontalo
11 Peta Bidang Tanah
Kategori IV (Pihak
Ketiga)
1 Bidang 266.665 Kalsel, Riau, Jambi,
Sumsel, Bengkulu,
Lampung
12 Peta Bidang Tanah
Kategori V (Pihak
Ketiga)
1 Bidang 188.305 Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah,
D.I.Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali
58. DIKLAT PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TINGKAT II
Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2017 52
Tabel 3. Perbedaan Tahapan Peta Bidang Tanah ASN dan Pihak Ketiga
KODE
PETA BIDANG TANAH
(ASN)
KODE
PETA BIDANG TANAH
(PIHAK KETIGA)
5816.006 PETA BIDANG TANAH 5816.006 PETA BIDANG TANAH
5816.006.U
01-U07
PETA BIDANG TANAH
KATEGORI I s.d VII (ASN)
5816.006.U0
8-U12
PETA BIDANG TANAH
KATEGORI I s.d V (pihak
ketiga)
051 Penyuluhan 051 Penyuluhan
521211 Belanja Bahan 521211 Belanja Bahan
Bahan Bahan
521811 Belanja Barang Persediaan
Konsumsi
521811 Belanja Barang
Persediaan Konsumsi
ATK ATK
521219 Belanja Barang Non
Operasional
521219 Belanja Barang Non
Operasional
Biaya Penyuluhan Biaya Penyuluhan
052 Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah
052 Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah
A Persiapan A Persiapan
521211 Belanja Bahan 521211 Belanja Bahan
Bahan Bahan
521213 Honor Output Kegiatan
Honor Panitia Lelang (5
orang x 1 Paket)
B Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah
B Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
Biaya Pengukuran Pengukuran, Pemetaan
dan Informasi Bidang
Tanah
C Kendali Mutu
521211 Belanja Bahan
Bahan
521219 Belanja Barang Non
Operasional
Biaya Kendali Mutu
Untuk output Sertipikat Hak Atas Tanah terdapat 7 (tujuh) kategori dan
terdiri dari komponen : (051) Penyuluhan, (052) Pengumpulan Data (alat
bukti hak/alas hak), (053) Pemeriksaan Tanah, (054) Penerbitan SK