Memahami Pemasyarakatan
•
0 likes•169 views
Politik hukum nasional Indonesia mengacu pada visi negara yang melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan UUD 1945."
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Memahami Pemasyarakatan
Similar to Memahami Pemasyarakatan (20)
More from Lestari Moerdijat
More from Lestari Moerdijat (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Memahami Pemasyarakatan
- 1. Politik hukum nasional Indonesia mengacu kepada visi negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Memahami Pemasyarakatan
- 2. 2 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Upaya melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, salah satunya diwujudkan dengan memberi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. LESTARI MOERDIJAT
- 3. 3 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan setiap sendi kehidupan bernegara yang berkaitan dengan penegakan hukum termasuk di dalamnya pemasyarakatan perlu diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa dan terpidana termasuk hak kebendaannya. LESTARI MOERDIJAT
- 4. 4 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). LESTARI MOERDIJAT
- 5. 5 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pemasyarakatan diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. LESTARI MOERDIJAT
- 6. 6 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Adapun yang dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. LESTARI MOERDIJAT
- 7. 7 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Setelah 22 (dua puluh dua) tahun berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula terbatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai dengan fase pra adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). LESTARI MOERDIJAT
- 8. 8 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pelaksanaan pemasyarakatan juga dirasa tidak memberi jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dalam kelompok rentan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola pemasyarakatan, antara lain belum optimalnya kapasitas, sarana dan prasarana, petugas pemasyarakatan serta lemahnya fungsi intelijen. LESTARI MOERDIJAT
- 9. 9 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya. Namun, berbagai perkembangan peran dimaksud dari sisi pengaturan diatur secara terpisah sehingga belum terintegrasi. Lapas juga menjadi sorotan publik, karena kelebihan kapasitas (overcapacity), banyaknya kasus narapidana melarikan diri, penembakan yang menyebabkan tewasnya beberapa narapidana, kerusuhan dan maraknya peredaran narkoba dalam lapas. LESTARI MOERDIJAT
- 10. 10 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur secara komprehensif perkembangan kebutuhan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dirasa belum optimal mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. LESTARI MOERDIJAT
- 11. 11 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pengaturan berbagai subsistem pemasyarakatan yang terpisah dan belum terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada akhirnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan disharmonisasi antarnorma. Berbagai kelemahan ini tentunya akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan pemasyarakatan. LESTARI MOERDIJAT
- 12. 12 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Sistem pemasyarakatan menurut Richard Snarr, mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, mendampingi mantan narapidana dalam bekerja dan mendapatkan pendidikan di masyarakat, hingga menyediakan pendampingan bagi korban. LESTARI MOERDIJAT
- 13. 13 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Perkembangan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Bermula dari berlakunya Reglemen Penjara yang menjadi titik awal sistem kepenjaraan di Indonesia dengan segala fase historisnya, sampai kepada pidato Sahardjo yang melahirkan lapas dan menghapuskan praktek lembaga penjara. LESTARI MOERDIJAT
- 14. 14 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Pergeseran paradigma terhadap pemasyarakatan yang saat ini diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana, pada dasarnya bekerja atas dasar kerangka kerja yang ada dalam sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terpadu. Kerangka kerja sistem peradilan pidana yang dimaksud didasarkan kepada pola hubungan sistemik dari masing-masing subsistem sebagai suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling tergantung (interdependen). LESTARI MOERDIJAT
- 15. 15 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Konsepsi ini mengandung konsekuensi adanya relasi antar elemen subsistem. Makna terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dapat diartikan sebagai suatu sinkronisasi dan keselarasan dalam hubungan antara elemen penegak hukum yang menjadi subsistem dalam sistem peradilan pidana. LESTARI MOERDIJAT
- 16. 16 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Senada dengan Snarr, Dindin Sudirman (2007) melihat sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai satu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum. LESTARI MOERDIJAT
- 17. 17 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com SPPT merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lapas yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap narapidana pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa. LESTARI MOERDIJAT
- 18. 18 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, dengan peringkatperingkat masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri. LESTARI MOERDIJAT
- 19. 19 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu: (1) kekuasaan ”penyidikan” oleh badan atau lembaga penyidik; (2) kekuasaan ”penuntutan” oleh badan atau lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan ”mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” oleh badan pengadilan; (4) kekuasaan ”pelaksanaan putusan atau pidana” oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi. LESTARI MOERDIJAT
- 20. 20 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Keempat tahap subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah SPPT. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan SPPT, adalah: Pertama, melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya menghilangkan kemampuan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya, terutama terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat. LESTARI MOERDIJAT
- 21. 21 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kedua, menegakkan dan memajukan aturan hukum dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. Ketiga, menjaga hukum dan ketertiban. Keempat, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut. Kelima, membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan. LESTARI MOERDIJAT
- 22. 22 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Mengkaji pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pada dasarnya tidak dapat lepas dari kajian sistem pemidanaan sebagai dasar filosofis keberadaan lembaga ini. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau penjatuhan sanksi pidana. LESTARI MOERDIJAT
- 23. 23 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Dengan demikian dapat diartikan bahwa tahapan pertama adalah tahapan penyusunan norma pidana materiil sebagaimana diatur dalam KUHP, kemudian tahap kedua pemberian pidana sebagaimana prosesnya diatur dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanan yang berwenang menjalankan pidana (hukum pelaksana pidana). LESTARI MOERDIJAT
- 24. 24 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Agar pemberian pidana dapat benar-benar terwujud, sistem pidana harus direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang memberikan pidana, serta: (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang menjalankan pidana. LESTARI MOERDIJAT