MATERI_EVALUASI KOMDAT_2023.pptx

REFRESHING ENTRY DATA KOMDAT
TAHUN 2023

INDIKATOR PROMOSI KESEHATAN DAN PM TAHUN 2020 – 2024
PROYEK
PRIORITAS
(ProP)/PROY
E K
PRIORITAS
(PROP)/
PROYEK
INDIKATOR TARGET KET
2020 2021 2022 2023 2024 RPJMN RENSTRA
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
IKP IKK
Penguatan
Promosi
Germas
Persentase kabupaten/kota
yang menerapkan
kebijakan Germas
30% 33% 35% 45,14% 40% 100% 65% 90% V V
Persentase
kabupaten/kota dengan
minimal 80% posyandu
aktif
25% 24% 35% 6,03% 75% 55,26% 80% 85% V V
Pembinaan
posyandu
aktif
Persentase
kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan
posyandu aktif
51% 14% 70% 47,67
%
90% 97,4% 100% 100% v
Data Capaian Indikator Promkes dan PM PMK 13 per 31 Januari 2023

3
DEFINISI OPERASIONAL
INDIKATOR
sesuai PMK Nomor 13 Tahun 2022

2
dan atau
berwawasan
kluster germas
kebijakan
Kesehatan
2) Melaksanakan Penggerakan
Masyarakat dalam mendukung
5 (lima) kluster Germas minimal
setahun,
lintas
(sekolah),
dengan
sektor,
Upaya
3 kali
melibatkan
pendidikan
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) dan atau
mitra potensial
Pedoman
Indikator 2020
Kabupaten/kota menerapkan
kebijakan Germas, dengan kriteria
:
1) Memiliki Kebijakan Germas
sesuai dengan Inpres No 1
tahun 2017 (melaksanakan 5
kebijakan Germas bila memiliki
regulasi terkait Germas, dan
melaksanakan 2 dari 3 kegiatan
berikut:
1) Melaksanakan kampanye
Germas tema prioritas
2) Memiliki kegiatan skrining
kesehatan di tempat kerja
3) Memiliki kegiatan pembinaan
kesehatan tradisional
1 2 3
Surat Direktur Promkes
No.PR.03.01/5/1174/2021
PMK No. 13 Tahun 2022
Ttg Renstra Kementerian Kesehatan
Presentase
Kab/Kota yang
menerapkan
kebijakan
GERMAS
Definisi
Operasional
kebijakan Germas, dengan kriteria:
1) Memiliki kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat dan atau
kebijakan berwawasan
kesehatan
2) Melaksanakan Penggerakan
Masyarakat dlm mendukung
Germas, minimal 3 kali setahun
dengan melibatkan lintas sektor,
pendidikan (sekolah), Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) dan atau
Mitra Potensial
Penjelasan: Kegiatan penggerakan masyarakat
dapat dilakukan secara daring (online) maupun
luring (offline), dengan menyampaikan minimal
2 (dua) pesan Germas yang dilakukan minimal
3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor/
swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra
potensial.

3
Kabupaten/kota menerapkan kebijakan Germas bila memiliki regulasi terkait
Germas, dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut:
1) Melaksanakan kampanye Germas tema prioritas
2) Memiliki kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja
3) Memiliki kegiatan pembinaan kesehatan tradisional
PMK No. 13 Tahun 2022
Presentase
Kab/Kota yang
menerapkan
kebijakan
GERMAS
Definisi
Operasional
1) Melaksanakan
Kampanye
Germas tema
prioritas
• adalah kabupaten/kota melaksanakan
yang
penyebarluasan informasi minimal 1 dari 7 tema
prioritas dan melaksanakan gerakan minimal 3 kali per
tahun dengan melibatkan lintas sektor/swasta/dunia
usaha/ormas/ UKBM/mitra potensial.
Keterangan :
7 tema adalah olahraga, gizi seimbang, anti rokok, skrining kesehatan,
imunisasi, patuh pengobatan, sanitasi dan kebersihan lingkungan
Gerakan adalah meliputi Gerakan aksi bergizi, Gerakan bumil sehat,
Gerakan posyandu aktif, Gerakan Cegah stunting itu penting, Gerakan
jambore kader, Gerakan vaksinasi, Gerakan pencegahan kardiovaskuler,
Gerakan pencegahan enterix infection, dll

4
Presentase
Kab/Kota yang
menerapkan
kebijakan
GERMAS
Definisi
Operasional
2) Memiliki
Kegiatan
Skrining
Kesehatan di
Tempat Kerja
• adalah melaksanakan pemeriksaan skrining kesehatan
pada pekerja yang terdiri dari:
1. Pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan
tekanan darah, minimal 6 bulan sekali; dan
2. Pemeriksaan lainnya sesuai dengan kemampuan, minimal
1 kali dalam 1 tahun dengan pilihan sebagai berikut:
a. Pengukuran kebugaran jasmani; atau
b. Pemeriksaan kadar gula darah; atau
c. Pemeriksaan kadar kolesterol; atau
d. Deteksi kanker leher rahim dengan Inspeksi Visual
Asam Asetat (IVA) untuk perempuan usia 30-50 tahun
atau sudah menikah atau sudah berhubungan
seksual; atau
e. Periksa payudara klinis untuk perempuan usia 30-50
tahun; atau
f. Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran
• Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua tempat kerja
perkantoran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tingkat
Kabupaten/Kota.

5
Presentase
Kab/Kota yang
menerapkan
kebijakan
GERMAS
Definisi
Operasional
3) Memiliki
Kegiatan
Pembinaan
Kesehatan
Tradisional
• adalah Kabupaten/Kota yang memiliki PKM yang
melakukan Pembinaan kelompok asuhan mandiri
kesehatan tradisional

PERMASALAHAN DALAM
PELAPORAN
1. Kesalahan dalam penginputan
regulasi/kebijakan atau masa berlaku
regulai habis sehingga tidak terbaca oleh
sistem
2. Kesalahan dalam mengupload dokumen
laporan (hanya foto kegiatan atau surat
undangan/kegiatan atau regulasi dan atau
kegiatan yang diupload adalah kegiatan
puskesmas atau bukan kegiatan
penggerakan) sehingga tidak terverifikasi
3. Bentuk kegiatan masih dalam bentuk
Pertemuan/Rapat
4. Kegiatan yang di input merupakan
kegiatan tingkat Puskesmas bukan
Tingkat Kab/Kota
1. Untuk kebijakan yang telah diinput
dicek kembali masa berlakunya. Jika
tidak ada masa berlaku di klik
BERLAKU SELAMANYA
2. Mengupload Laporan Pelaksanaan
Kegiatan dengan Format : Judul
Kegiatan, Gambaran kegiatan, Tujuan,
Sasaran & LS yg terlibat, Tanggal,
Tempatf. Foto (1-2 lbr)
3. Bentuk Kegiatan Penggerakan seperti
Aksi Bergizi, Gerakan Bumil Sehat,
Jambore Kader, HKN, dll
4. Kab/Kota yang pelaksanaan diwilayah
Puskesmas, laporan dijadikan 1 utk
laporan tk Kab/Kota dengan mengklik
semua wilayah kecamatan (bukan
masing – masing Puskesmas
menginput).
UPAYA YANG DILAKUKAN

AKSES LOGIN : INDIKATOR GERMAS
AKSES KOMDAT KESMAS
https://komdatkesmas.kemkes.go.id/
LANGKAH :
1. Masukan username dan password
2. Klik Sign in untuk masuk
DASHBOAD KOMDAT KESMAS
LANGKAH :
1. Klik menu Aplikasi pada menu bagian kiri
2. Sub Menu akan terbuka, Klik “Promkes”
pada sub menu
3. Pengguna akan diarahkan ke halaman
microsiate promkes
1 2

FORMAT USERNAME DAN PASSWORD
Username Kabupaten : nama kabupaten
Password : admin
Contoh
Username : pamekasan
Password : admin
10

PENGENALAN BERANDA DAN
STRUKTUR
3
TAMPILAN DASHBOARD
EDIT PROFIL
BANTUAN
NOTIFIKASI
HALAMAN DETAIL

KRITERIA INDIKATOR GERMAS
KEBIJAKAN
GERMAS
PENGGERAKAN
GERMAS
TAMBAH
DATA
TAMBAH
DATA
MATRIKS
KEBIJAKAN
GERMAS
MATRIKS
PENGGERAKAN
GERMAS
4
5

13
Pilih Tipe Kebijakan
1. Kebijakan Germas  SE/Pergub/Perwal tentang Germas
2. Kebijakan Berwawasan Kesehatan  Bupati/ Walikota/Kepala OPD berupa
Peraturan/Surat Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran yang mendukung salah satu
klaster germas.

14
Pilih Jenis Kebijakan
- Perda
- Perbup/Perwal
- Kep Bupati/Walikota
- Instruksi Bupati/Walikota
- SE Bupati/Walikota
- Lainnya

15
Tuliskan Judul Kebijakan
Tulis Tanggal Kebijakan Diterbitkan
Format : Tanggal/Bulan/Tahun
Tuliskan Nomor Kebijakan

16
Pilih Pejabat Penandatangan
- Bupati
- Walikota
- Sekda
- Wakil Bupati

17
Tulis Pejabat Yang Menandatangi Kebijakan
Contoh : H. Muhammad Ibnu, SH, MM
Pilih Tahun mulai berlakunya kebijakan
Dan Tahun selesai kebijakan
Jika Tidak ada maka pilih BERLAKU SELAMANYA

18
Pilih Ruang Lingkup Kebijakan
(Bisa Lebih dari Satu)
- Forum Germas
- Asi Ekslusif
- Aktivitas Fisik
- dll
Pilih File Dokumen Kebijakan
Dalam Bentuk PDF maksimal 5 MB
Klik Simpan “SAVE”

20
Klik Tombol “TAMBAH”
Untuk menambahkan Data

21
Ketik Tanggal Mulai dan Selesai Kegiatan
Ketik Nama Kegiatan
Pilih Kecamatan Sasaran
Boleh lebih dari 1
Pilih Tipe Kebijakan yang sesuai dengan Kegiatan
 Kebijakan yang sudah di Input

22 Pilih Kebijakan yang sesuai
dengan Kegiatan Penggerakan
yang sudahDi upload

23
Pilih Klaster Germas yang
mendukung Pelakasanaan
Kegiatan Penggerakan Germas
Unsur yang terlibat dalam
Kegoatan Penggerakan Germas
Bisa lebih dari 1

24
Upload Dokumen laporan Kegiatan dan
Foto Kegiatan Dalam bentuk PDF
maksimal 5 MB

LAPORAN INDIKATOR GERMAS
MENU LAPORAN REKAPITULASI
FORMULIR PENCARIAN
HASIL PENCARIAN
6

DEFINISI INDIKATOR RPJMN 2020-2024
Persentase Kab/Kota Melaksanakan
Pembinaan Posyandu Aktif
Memiliki Pokjanal Posyandu yang disahkan
melalui keputusan Bupati/walikota
KRITERIA 1 adalah memiliki Pokjanal Posyandu yang keanggotaannya
terdiri dari lintas sektor terkait tingkat Kabupaten/Kota yang
disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota
KRITERIA 4
Memiliki sistim pelaporan kegiatan
Posyandu
adalah melakukan peningkatan kapasitas (sosialisasi/
lokakarya/refreshing/ orientasi/ pelatihan) bagi petugas
puskesmas dan kader Posyandu baik sebagai penyelenggara
ataupun sebagai peserta minimal 1 kali setahun
adalah memiliki dan menggunakan sistem pelaporan
kegiatan posyandu secara offline atau online.
KRITERIA 2
Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu
minimal 2 kali setahun
KRITERIA 3
adalah : Pokjanal Posyandu mengadakan pertemuan rutin
setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan
dan evaluasi pelaporan kegiatan.
Melakukan peningkatan kapasitas bagi
petugas Puskesmas dan kader

KAB/KOTA
JUMLAH
POSYANDU VALID
JUMLAH
POSYANDU AKTIF
PERSENTASE
POSYANDU AKTIF
STATUS
KAB. PACITAN 839 766 91,30% MEMENUHI
KAB. TRENGGALEK 858 858 100,00% MEMENUHI
KAB. TULUNGAGUNG 1242 1195 96,22% MEMENUHI
KAB. BLITAR 1473 1391 94,43% MEMENUHI
KAB. KEDIRI 1747 1683 96,34% MEMENUHI
KAB. LUMAJANG 1302 944 72,50% TIDAK MEMENUHI
KAB. JEMBER 2753 1970 71,56% TIDAK MEMENUHI
KAB. BANYUWANGI 2275 1451 63,78% TIDAK MEMENUHI
KAB. BONDOWOSO 1091 1003 91,93% MEMENUHI
KAB. PROBOLINGGO 1327 848 63,90% TIDAK MEMENUHI
KAB. PASURUAN 1921 1720 89,54% MEMENUHI
KAB. SIDOARJO 1842 1651 89,63% MEMENUHI
KAB. MOJOKERTO 1290 680 52,71% TIDAK MEMENUHI
KAB. NGANJUK 1325 1099 82,94% MEMENUHI
KAB. MADIUN 877 877 100,00% MEMENUHI
KAB. MAGETAN 931 456 48,98% TIDAK MEMENUHI
KAB. NGAWI 1222 623 50,98% TIDAK MEMENUHI
KAB. TUBAN 1443 628 43,52% TIDAK MEMENUHI
KAB. LAMONGAN 1749 1709 97,71% MEMENUHI
KAB. GRESIK 1516 1395 92,02% MEMENUHI
KAB. BANGKALAN 1146 510 44,50% TIDAK MEMENUHI
KAB. PAMEKASAN 988 215 21,76% TIDAK MEMENUHI
KAB. SUMENEP 1252 6 0,48% TIDAK MEMENUHI
KOTA KEDIRI 347 283 81,56% MEMENUHI
KOTA BLITAR 168 168 100,00% MEMENUHI
KOTA PROBOLINGGO 218 218 100,00% MEMENUHI
KOTA PASURUAN 303 223 73,60% TIDAK MEMENUHI
KOTA MOJOKERTO 171 0 0,00% TIDAK MEMENUHI
KOTA MADIUN 270 252 93,33% MEMENUHI
KOTA BATU 190 184 96,84% MEMENUHI
KAB. PONOROGO 1133 1094 96,56% MEMENUHI
KAB. MALANG 2691 824 30,62% TIDAK MEMENUHI
KAB. SITUBONDO 941 642 68,23% TIDAK MEMENUHI
KAB. JOMBANG 1589 1520 95,66% MEMENUHI
KAB. BOJONEGORO 1653 1647 99,64% MEMENUHI
KAB. SAMPANG 1051 464 44,15% TIDAK MEMENUHI
KOTA MALANG 647 509 78,67% TIDAK MEMENUHI
KOTA SURABAYA 2720 2668 98,09% MEMENUHI

5
Posyandu Aktif Posyandu dikatakan aktif jika:
1. Melakukan kegiatan rutin posyandu
setiap bulan (pelayanan kesehatan ibu
hamil/balita/remaja/usia
produktif/lansia)
2. Memberikan pelayanan kesehatan
pada ibu hamil/ nifas/ bayi/ balita/
KB/Imunisasi/Gizi
3. Memiliki minimal 5 orang kader
Indikator RPJMN
2022 2023 2024
Target Capaian Target Target
Persentase
kabupaten/kota
melaksanakan
pembinaan
posyandu aktif
90% 65,95% 100% 100%
Persentase
kabupaten/ kota
dengan minimal
80% posyandu
aktif
75% 48.44% 80% 85%

Definisi Operasional :
Posyandu melakukan kegiatan hari buka/memberikan layanan Posyandu
minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda baik pada hari buka Posyandu
maupun kunjungan rumah/kunjungan ke fasyankes untuk kelompok
sasaran ibu hamil/bayi, balita /usia pra sekolah/usia sekolah-remaja/usia
produktif/lansia
Persentase Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif
1. Melakukan kegiatan rutin posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/bayi/balita, usia
prasekolah/usia sekolah-remaja/usia produktif/lansia) 1 kali dalam sebulan minimal 8 kali
per tahun

Persentase Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif
Setiap bulan buka, dengan pelayanan berikut (sedikitnya/garis miring 1 layanan):
 Pelayanan kesehatan promotif dan preventif Ibu hamil dan ibu nifas, seperti: melakukan penimbangan BB,
pengukuran TB, memberikan edukasi/penyuluhan/konseling (termasuk ASI Ekslusif dan PMBA) dan
menyelenggarakan kelas ibu hamil, baik yang didapatkan di Posyandu/Fasyankes lainya/pelayanan bidan
swasta dan kunjungan rumah
 Pelayanan kesehatan promotif dan preventif Bayi-Balita dan Apras (0-6 tahun) seperti: melakukan
penimbangan BB, pengukuran PB/TB, LiLA, LiKa, pemberian Vit A, obat cacing, imunisasi dan
edukasi/penyuluhan/konseling, baik yang didapatkan di Posyandu/Fasyankes lainya/pelayanan bidan swasta
dan kunjungan rumah.
 Pelayanan kesehatan promotif dan preventif usia sekolah dan remaja (7-18 tahun) seperti: melakukan
penimbangan BB, pengukuran TB, skrining PTM (tekanan darah dan gula darah bagi remaja ≥15 tahun), skrining
anemia bagi remaja putri, dan memberikan edukasi/penyuluhan/konseling, baik yang didapatkan di
Posyandu/Fasyankes lainya/pelayanan bidan swasta/pelayanan di sekolah (UKS) dan kunjungan rumah.
 Pelayanan kesehatan promotif dan preventif Usia produktif (19-59 tahun) seperti: melakukan penimbangan BB,
pengukuran TB, Lingkar Perut, skrining layak hamil, skrining PPOK, skrining PTM (tekanan darah, dan gula darah),
skrining masalah jiwa, skrining obesitas, skrining TBC, pelayanan KB (pil, suntik dan kondom), memberikan
edukasi/penyuluhan/konseling, baik yang didapatkan di Posyandu/Fasyankes lainya/pelayanan bidan swasta
dan kunjungan rumah.
 Pelayanan kesehatan promotif dan preventif lansia (≥ 60 tahun) seperti: melakukan penimbangan BB,
pengukuran TB, Lingkar Perut, skrining geriatril, skrining PPOK, skrining PTM (tekanan darah, dan gula darah),
skrining masalah jiwa, skrining obesitas, skrining TBC, memberikan edukasi/penyuluhan/konseling, baik yang
didapatkan di Posyandu/Fasyankes lainya/pelayanan bidan swasta dan kunjungan rumah.
2. Memberikan pelayanan kesehatan minimal kepada ibu hamil/bayi/ balita/remaja

3. Memiliki minimal 5 orang kader
Posyandu Memiliki kader sekurang-kurangnya 5 orang yang disahkan dengan surat
keputusan (SK Kades/Lurah)

KONSEP POSYANDU AKTIF
STRATA POSYANDU
PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
RPJMN
2020-2024
POSYANDU AKTIF

AKSES LOGIN : INDIKATOR PEMBINAAN POSYANDU
AKSES KOMDAT KESMAS
LANGKAH :
LANGKAH :
2. Sub Menu akan terbuka, Klik “Promkes” pada
sub menu
microsiate promkes
1 2

KRITERIA INDIKATOR PEMBINAAN POSYANDU
TAMBAH
DATA
MATRIKS
4

Kepemilikan SK Pokjanal Posyandu tingkat
Kab/Kota yang disahkan oleh Bupati/Walikota

Jika memiliki SK Pokjanal Posyandu 
Ketikkan Nomor SK Pokjanal
Tanggal SK
Uplaod file SK dalam bentuk PDF maksimal 2 MB

Pertemuan Rutin Pokjanal Posyandu
Tingkat Kab/Kota minimal 2 kali dalam 1 Tahun
Bisa Daring / Offline

Ketik Jumlah Pertemuan yang telah dilaksanakan
Misal: 2
Keterangan : Keterangan Pertemuan Pokjanal Posyandu
Misal : Pertemuan Perencanaan Pokjanal Posyandu
Tk Kab Kediri secara daring pada 2 Februari 2021

Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Puskesmas/
Kader di tingkat Kab/Kota
Bisa sebagai Penyelenggara& Peserta
Atau
Peserta
Keterangan Kegiatan Kapasitas
Misalnya : Peningkatan Kapasitas bagi Petugas
Puskesmas dan kader di Kab.Kediri tanggal 6 Juli 2021

Sistem pelaporan Posyandu baik Online/Offline
Pilih YA atau TIDAK

LAPORAN INDIKATOR PEMBINAAN POSYANDU
MENU LAPORAN REKAPITULASI
FORMULIR PENCARIAN
HASIL PENCARIAN
5

AKSES LOGIN : INDIKATOR POSYANDU
AKTIF
AKSES KOMDAT KESMAS
LANGKAH :
LANGKAH :
2. Sub Menu akan terbuka, Klik “Promkes”
pada sub menu
microsiate promkes
1 2

KRITERIA INDIKATOR POSYANDU AKTIF
KEGIATAN RUTIN
KADER POSYANDU
TAMBAH
DATA
TAMBAH
DATA
MATRIKS
KEGIATAN
RUTIN
MATRIKS KADER
4
5

KRITERIA INDIKATOR POSYANDU AKTIF
CAKUPAN
SASARAN TAMBAH
DATA
TAMBAH
DATA
MATRIKS
6

Buka (Hari Buka)  Jika FISIK POSYANDU BUKA
Buka (Layanan)  Jika POSYANDU TUTUP,
NAMUN ADA LAYANAN JANJI TEMU, KEGIATAN
MANDIRI, KUNJUNGAN RUMAH
Tutup  Jika Posyandu TIDAK BUKA dan TIDAK
MELAKSANAKAN PELAYANAN

Klik EDIT
Untuk menambahkan Kegiatan Rutin/ Buka Posyandu
Di BULAN BERIKUTNYA

Pilih KECAMATAN
Ketik tahun 2021

Isikan Jumlah Kader
Minimal 5 kader Status Kepemilikan SK Kader
Ya
Tidak
Isikan Nomor SK

LAPORAN INDIKATOR POSYANDU AKTIF
FORMULIR PENCARIAN
HASIL PENCARIAN
9

No INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
1 Jumlah Kab/Kota yang memiliki
regulasi tentang komunikasi
perubahan perilaku percepatan
pencegahan stunting
Kabupaten/kota yang memiliki regulasi pemerintah daerah (dapat berupa Peraturan
Bupati/Walikota, Perda, SK Bupati/Walikota, dan/atau SE Bupati/Walikota) dalam upaya
percepatan penurunan stunting dengan berisi klausul antara lain:
1. Memasukkan strategi untuk KPP (Komunikasi Perubahan Perilaku) di tingkat
Kab/kota; meliputi sasaran, pesan, saluran, dan pemantauan-evaluasi
2. Memasukkan kegiatan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) sebagai salah satu kegiatan
dari strategi KPP;
3. Memuat keterlibatan OPD terkait dalam implementasi strategi KPP Percepatan
Penurunan Stunting; dan
4. Mencantumkan arahan agar OPD terkait alokasi anggaran untuk mendukung
implementasi strategi KPP Percepatan Penurunan Stunting
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki
Strategi Komunikasi
Perubahan Perilaku Percepatan
Penurunan Stunting
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan
Stunting yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota
3 Jumlah petugas kesehatan yang
dilatih/diorientasi komunikasi antar
pribadi (bidan, perawat, gizi, promkes,
sanitasi) dan Kader
Jumlah kabupaten/kota yang petugas kesehatannya (bidan/perawat/gizi/promkes/sanitarian)
yang dilatih/diorientasi komunikasi antar pribadi
DEFINISI INDIKATOR PENURUNAN STUNTING

No INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL
4 Kabupaten/kota melaksanakan
komunikasi antar pribadi di
minimal 40% seluruh desa
Jumlah desa yang melaksanakan KAP oleh petugas kesehatan (bidan/
perawat/gizi/promkes/sanitarian) minimal 1 kegiatan di bawah ini:
1. Kegiatan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan minimal 4 kali dalam setahun di desa;
2. Kegiatan yang dilakukan saat tenaga kesehatan melakukan
kunjungan rumah untuk memberi informasi/edukasi kesehatan
terkait faktor risiko stunting minimal 1 kali dalam setahun;
3. Kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan saat
melaksanakan penyuluhan kelompok kepada masyarakat minimal
1 kali dalam setahun, misalnya di forum-forum kesehatan;
4. Kegiatan pelaksanaan kelas ibu hamil di tingkat desa minimal 1
kali dalam setahun;
5. Kegiatan pengendalian malaria dengan melibatkan partisipasi
masyarakat minimal 1 kali dalam setahun;
6. Kegiatan penyuluhan di langkah 4 di Posyandu minimal 8 kali
dalam setahun; atau
7. Kegiatan pemicuan STBM minimal 1 kali dalam setahun;
DEFINISI INDIKATOR PENURUNAN STUNTING

Pilih tahun di keluarkannya Regulasi
Pilih Bentuk/Jenis Kebijakan
Perda/ Pebup-Perwal/KepBup-Walikota
Instruksi Bupati/Walikota

Tulis Judul Kebijakani
Tulis Nomor Kebijakan
Tanggal Terbit kebijakan

Pilih Pejabat yang Menandatangani
Misal : Bupati / walikota/Sekda/Wakil Bupati

Tulis Nama Pejabat yang menandatangani
Misal : H. Muhammad Ibnu, SH, MM
Pilih Muatan yang tertuang dalam kebijakan
Upload dokumen Kebijakan
Bentuk FILE PDF maksimal 5 MB

1. Jika Data Posyandu Sudah Tidak Beroperasi atau Sudah
Merger namun masih Muncul Maka
1. Klik Data Dukung
2. Pilih Posyandu Klik ‘VALID” pada baris Posyandu
Yang tidak sesuai

Ubah Menjadi ‘TIDAK VALID”
Masukkan Keterangan Alasan
Tidak Valid
Klik Konfirmasi

2. Jika Posyandu Salah Desa/Kecamatan
maka
1. Klik Data Dukung
2. Klik Posyandu
Klik “EDIT” pada Baris Posyandu
yang akan diubah datanya

Pilih Kecamatan yang Sesuai dg Posyandu
Pilih Desa yang Sesuai dg Posyandu

3. Jika Data Posyandu Benar – Benar Belum masuk di Data
Komdat Maka Posyandu Bisa Ditambahkan Secara Manual
1. Klik Data Dukung
2. Pilih Posyandu Klik TAMBAH

Pilih KECAMATAN
Pilih DESA
Masukkan Kode PR.001
Ketik NAMA POSYANDU
Klik Simpan ‘SAVE”

PUSKESMAS BOLEH
MERUBAH/MENAMBAH DATA
POSYANDU, namun
HARUS MELAPORKAN KE PJ PROMKES TINGKAT KAB/KOTA UNTUK DIREKAP DAN DI
LIST OLEH KAB/KOTA SEBAGAI ACUAN VALIDASI DATA POSYANDU OLEH KEMENKES
DAN MOHON MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PJ EPPBGM KAB/KOTA JIKA ADA
DATA POSYANDU YANG PERLU DI KLARIFIKASI, KARENA DATA POSYANDU DITARIK
DARI EPPBGM

MATERI_EVALUASI KOMDAT_2023.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to MATERI_EVALUASI KOMDAT_2023.pptx

Similar to MATERI_EVALUASI KOMDAT_2023.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

MATERI_EVALUASI KOMDAT_2023.pptx