Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perubahan peraturan terkait pengambilan manfaat JHT bagi peserta. Berdasarkan Permenaker 2 Tahun 2022, manfaat JHT dapat diambil ketika peserta mencapai usia 56 tahun, tanpa memandang alasan berhenti bekerja seperti mengundurkan diri atau PHK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.
Pemaparan Program Manfaat Layanan Tambahan Program Perumahan BPJSTK. Pinjaman berupa Kredit Pemilikan
Rumah Tapak (KPR) atau Kredit
Pemilikan Rumah Susun/Apartemen
(KPA) termasuk Take Over Kredit. PUMP (PINJAMAN UANG MUKA
PERUMAHAN)
Pinjaman untuk menyediakan sebagian
atau seluruh Uang Muka Perumahan
dan wajib dibundling dengan KPR BP
Jamsostek. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
“Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta
memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau
manfaat lain”
2. Dasar Hukum Lainnya:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 29
September 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan
tambahan Dalam program Jaminan Hari Tua.
b. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan BPJS
Ketenagakerjaan No. 43/PKS/DIR/2021 dan PER/204/102021 tanggal 28 Oktober 2021
Tentang Penyediaan Layanan Dan Jasa Perbankan Dalam Rangka Pemberian Manfaat
Layanan Tambahan Berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pemaparan Program Manfaat Layanan Tambahan Program Perumahan BPJSTK. Pinjaman berupa Kredit Pemilikan
Rumah Tapak (KPR) atau Kredit
Pemilikan Rumah Susun/Apartemen
(KPA) termasuk Take Over Kredit. PUMP (PINJAMAN UANG MUKA
PERUMAHAN)
Pinjaman untuk menyediakan sebagian
atau seluruh Uang Muka Perumahan
dan wajib dibundling dengan KPR BP
Jamsostek. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
“Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta
memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau
manfaat lain”
2. Dasar Hukum Lainnya:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 29
September 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan
tambahan Dalam program Jaminan Hari Tua.
b. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan BPJS
Ketenagakerjaan No. 43/PKS/DIR/2021 dan PER/204/102021 tanggal 28 Oktober 2021
Tentang Penyediaan Layanan Dan Jasa Perbankan Dalam Rangka Pemberian Manfaat
Layanan Tambahan Berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptx
1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Untuk Hari Tua Pekerja
yang Sejahtera
Kunto Wibowo
Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program
BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi Permenaker 2 Tahun 2022
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT Bagi:
Kepada Kepala Dinas Prov/Kab/Kota Yang Membidangi
Ketenagakerjaan, Mediator HI dan Pengawas Ketenagakerjaan
2. UU No. 40 Tahun 2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional
2
Perubahan Regulasi
Untuk Meningkatan Nilai Manfaat JHT Bagi Peserta
Melalui Pengambilan Pada Usia 56 tahun
Pasal 35 ayat (2)
“Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap,
atau meninggal dunia”
PP 46 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program JHT
Pasal 26 ayat (1)
Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta: mencapai usia pensiun
(56 th), mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, meninggalkan wilayah RI
PP 60 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program JHT
Permenaker 19 Tahun 2015
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat JHT
Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia
pensiun mengalami cacat total tetap, meninggal dunia
Manfaat JHT dapat dibayarkan ketika peserta Berhenti kerja Berhenti bekerja
meliputi : mengundurkan diri, PHK dan meninggalkan negara Indonesia
Permenaker 19 Tahun 2015
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat JHT
Manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat peserta memasuki Usia Pensiun (56
Tahun), Cacat Total Tetap dan Meninggal Dunia
Berlaku mulai tanggal
4 Mei 2022
3. 11/08/2023
No. ASPEK PERMENAKER 19 TAHUN 2015 PERMENAKER 2 TAHUN 2022
1 Pemberlakuan Masih berlaku pada saat masa transisi (s.d 3 Mei
2022
Berlaku pada tanggal 4 Mei 2022
2 Kriteria Persyaratan Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang
mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada
peserta setelah melewati masa tunggu 1 bulan dari
surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari
perusahaan diterbitkan
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang
mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada
peserta pada saat peserta mencapai usia 56 tahun
3 Kelengkapan dokumen klaim
JHT usia 56 tahun
Asli kartu peserta
Suket. Berhenti kerja karena usia pensiun dari
perusahaan
Copy KTP & KK yang masih berlaku
Kartu peserta BPJSTK
KTP atau identitas lain
4 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena mengundurkan diri
Asli kartu peserta
Suket. Pengunduran diri dari perusahaan
Copy KTP & KK yang masih berlaku
Diambil ketika telah Usia 56 tahun, dengan
persyaratan:
Kartu peserta BPJSTK
KTP atau identitas lain
5 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena PHK
Asli kartu peserta
Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan
ke PHI atau penetapan PHI
Copy KTP & KK yang masih berlaku
Diambil ketika telah Usia 56 tahun, dengan
persyaratan:
Usia 56 tahun
kartu peserta BPJSTK
KTP atau identitas lain
3
Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT
4. 11/08/2023
Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT
No. ASPEK PERMENAKER 19 TAHUN 2015 PERMENAKER 2 TAHUN 2022
6 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena meninggalkan
Indonesia
Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
Copy paspor
Copy visa bagi tenaga kerja WNI
Untuk Peserta WNA
Kartu peserta BPJSTK
Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
Paspor
7 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena cacat total tetap
Asli kartu peserta
Suket. dokter
Kartu peserta BPJSTK
Suket. Dokter
KTP atau identitas lain
8 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena peserta meninggal
dunia
Peserta WNI
asli kartu peserta
suket.kematian dari RS/kepolisian/kelurahan
Suket. Ahli waris
Copy KTP dan KK yang masih berlaku
Peserta WNI:
Kartu peserta BPJSTK
Suket. Kematian dari pejabat yang berwenang
Suket. Ahli waris
KTP atau identitas lainnya dari ahli waris
KK
Peserta WNA
Kartu peserta BPJSTK
Suket. Kematian dari pejabat yang berwenang
Suket. Ahli waris dari Kantor perwakilan negera
tempat Peserta berasal
Paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris
9 Bentuk dokumen Tidak menyebutkan bentuk dokumen
fisik/eletronik
Dokumen dimaksud dapat berupa dokumen
elektronik atau fotokopi
4
5. 55%
36%
5
3%
KLAIM JHT
Berdasarkan Sebab Klaim Periode s.d Des 2021
Mengundurkan Diri
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Usia Pensiun
Jumlah Kasus dan Pembayaran Klaim JHT terbanyak berdasarkan kategori sebab klaim
didominasi karena Mengundurkan Diri (55%) dan Pemutusan Hubungan Kerja (36%).
Sedangkan Usia Pensiun hanya 3% dari total kasus klaim JHT.
*Data dari BPJAMSOSTEK
6. 6
S T A T I S T I K
KLAIM JHT
3 Tahun Terakhir (2019-2021)
20-30tahun
Rentang Usia Produktif
Mendominasi Klaim JHT
(45% dari Total Kasus)
1-10juta
Nilai nominal klaim JHT
memberikan manfaat yang masih
minim
*Data dari BPJAMSOSTEK
7. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 2017 2018 2019 2020
5.06 5
5.25 5.18
3.68
7.19
7.83
6.26
6.08
5.59
Rata-rata Bunga Deposito Bank Pemerintah
Hasil Pengembangan JHT
Tingkat Pengembangan Jaminan Hari Tua
7
7
Pemerintah menjamin terselenggaranya
pengembangan DJS JHT sesuai dengan
prinsip kehati-hatian, minimal setara
dengan suku bunga deposito bank
Pemerintah jangka waktu satu tahun
sehingga peserta memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya.
8. 8
Simulasi Perolehan Manfaat JHT
UPAH
AKUMULASI SALDO DENGAN MASA KEPESERTAAN
2 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun
4.000.000 5.760.705 15.527.576 35.345.135 92.918.637 186.699.805
7.000.000 10.081.233 27.173.258 61.853.987 162.607.615 326.724.659
10.000.000 14.401.762 38.818.940 88.362.839 232.296.594 466.749.513
*Asumsi tingkat pengembangan JHT sebesar 5%
9. 9
JMO (Jamsostek Mobile)
Info Saldo
Klaim digital/otomatis untuk saldo<10 juta
Kemudahan Layanan Klaim JHT
LAPAK ASIK
(Layanan Tanpa Kontak Fisik)
https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Kantor Cabang
BPJamsostek
Klaim tanpa datang ke kantor cabang
Layanan yang ramah, nyaman dan siap membantu
11. 1
1
Perlindungan Menyeluruh Bagi Pekerja yang Berhenti
Bekerja
Mengalami PHK
PKWT yang Habis
Kontrak
Mengundurkan Diri
Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP)
Pesangon
Kartu Prakerja
Kompensasi
KUR
Bekerja Kembali &
Melanjutkan Keps
Program JHT
Beralih Profesi
Berwirausaha dan
Melanjutkan Keps
Program JHT
Mendapatkan
manfaat JHT
saat usia
mencapai
usia pensiun
(56 tahun),
cacat total
tetap atau
meninggal
dunia
12. PERSYARATAN 30%
Kepemilikan Rumah
10 tahun terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Peserta BPJSKetenagakerjaan
KTP atau bukti identitas lainnya
Dokumen Perbankan, untuk peruntukan :
a. Pembayaran uang muka pinjaman rumah
b. Pembayaran cicilan/angsuran rumah
c. Pelunasan sisa pinjaman rumah
1
2
PERSYARATAN 10%
Persiapan Memasuki Usia Pensiun
10 tahun terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
KTP atau bukti identitas lainnya
Pengambilan Klaim JHT Sebagian
Masa Kepesertaan 10 Tahun
Untuk Pengambilan Sebagian masih berlaku ketentuan yang lama
sesuai PP 46 Tahun 2015 Pasal 22 Ayat 4 dan 5
13. Layanan informasi pasar kerja dan/atau
bimbingan jabatan
Berbasis kompetensi
Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah,
Swasta, atau Perusahaan yang
terdaftar & terverifikasi di Sisnaker
03
02
Diberikan paling banyak 6 bulan, :
45% dari Upah di 3 bulan pertama
25% dari Upah di 3 bulan berikutnya
01
PP 37/2021 Pasal 21
PP 37/2021 Pasal 25
PP 37/2021 Pasal 30
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi
Pekerja Ter-PHK
1
3
14. Simulasi Perolehan Manfaat JHT dan JKP
Peserta • Upah yang dilaporkan ke BPJamsostek : Rp. 5.000.000
Berapa manfaat JKP yg diperoleh apabila
6 bulan tidak bekerja?
3 bulan pertama 45% dari Upah Rp. 2.250.000 x 3 bulan
3 bulan selanjutnya 25% dari Upah Rp. 1.250.000 x 3 bulan
Total Manfaat Uang Tunai JKP yang diperoleh selama 6 bulan:
Rp. 10.500.000
1
4
Berapa estimasi manfaat JHT yg didapatkan
jika bekerja selama 2 tahun?
Dengan Rata-Rata Tingkat Pengembangan JHT
5 Tahun Terakhir: 5,7%
Total Manfaat JHT yang diperoleh
Rp. 7.216.661*
Manfaat JKP lebih besar
dibandingkan klaim JHT pada jangka
pendek
+ Manfaat Pelatihan senilai Rp. 1.000.000
15. DANA JAMINAN HARI TUA
Kredit Konstruksi
(KK/FPPP)
Pinjaman Renovasi
Perumahan (PRP)
Pinjaman Uang Muka
Perumahan (PUMP)
Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)
Rp 150 juta
(maks)
Rp 200 juta
(maks)
Rp 500 juta
(maks)
Maks
(80%xRAB)
JENIS & BESARAN MLT Perumahan
1
SUKU BUNGA
-BIRR+5%(maks) : KPR, PRP, PUMP
-BIRR+6% (maks) : KK
Tenaga kerja
Peserta
Developer/
Pengembang
2
3
4
Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
BANK PENYALUR
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
1
5
16. Rusunawa Bagi Pekerja
Sarana Kesejahteraan Peserta
1
6
Cikarang
•Luas Tanah : 7.480 m²
•Jumlah Tower : 2 Tower
•Jumlah Kamar : 245 kamar
•Jumlah Kamar Per Tower : 123 Kamar
Lancang Kuning
•Luas Tanah : 20.004,27 m²
•Jumlah Tower : 6 Tower
•Jumlah Kamar : 564 kamar
•Jumlah Kamar Per Tower : 94 Kamar
Muka Kuning
•Luas Tanah : 2.984 m²
•Jumlah Tower : 1 Tower
•Jumlah Kamar : 78 Kamar
Kabil
•Luas Tanah : 100.003 m²
•Jumlah Tower : 10 Tower
•Jumlah Kamar : 1.000 Kamar
•Jumlah Kamar Per Tower : 100
Kamar
17. “Jaminan Sosial bukanlah tabungan melainkan janji
Negara untuk menjagamu dan keluargamu ketika tidak
dapat lagi bekerja”
Jeff Bingaman – Penulis, Senator, Mantan Jaksa Agung di Amerika