SlideShare a Scribd company logo
Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Untuk Hari Tua Pekerja
yang Sejahtera
Kunto Wibowo
Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program
BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi Permenaker 2 Tahun 2022
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT Bagi:
Kepada Kepala Dinas Prov/Kab/Kota Yang Membidangi
Ketenagakerjaan, Mediator HI dan Pengawas Ketenagakerjaan
UU No. 40 Tahun 2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional
2
Perubahan Regulasi
Untuk Meningkatan Nilai Manfaat JHT Bagi Peserta
Melalui Pengambilan Pada Usia 56 tahun
Pasal 35 ayat (2)
“Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap,
atau meninggal dunia”
PP 46 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program JHT
Pasal 26 ayat (1)
Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta: mencapai usia pensiun
(56 th), mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, meninggalkan wilayah RI
PP 60 Tahun 2015
Penyelenggaraan Program JHT
Permenaker 19 Tahun 2015
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat JHT
Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia
pensiun mengalami cacat total tetap, meninggal dunia
Manfaat JHT dapat dibayarkan ketika peserta Berhenti kerja Berhenti bekerja
meliputi : mengundurkan diri, PHK dan meninggalkan negara Indonesia
Permenaker 19 Tahun 2015
Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat JHT
Manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat peserta memasuki Usia Pensiun (56
Tahun), Cacat Total Tetap dan Meninggal Dunia
Berlaku mulai tanggal
4 Mei 2022
11/08/2023
No. ASPEK PERMENAKER 19 TAHUN 2015 PERMENAKER 2 TAHUN 2022
1 Pemberlakuan Masih berlaku pada saat masa transisi (s.d 3 Mei
2022
Berlaku pada tanggal 4 Mei 2022
2 Kriteria Persyaratan Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang
mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada
peserta setelah melewati masa tunggu 1 bulan dari
surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari
perusahaan diterbitkan
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang
mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada
peserta pada saat peserta mencapai usia 56 tahun
3 Kelengkapan dokumen klaim
JHT usia 56 tahun
 Asli kartu peserta
 Suket. Berhenti kerja karena usia pensiun dari
perusahaan
 Copy KTP & KK yang masih berlaku
 Kartu peserta BPJSTK
 KTP atau identitas lain
4 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena mengundurkan diri
 Asli kartu peserta
 Suket. Pengunduran diri dari perusahaan
 Copy KTP & KK yang masih berlaku
Diambil ketika telah Usia 56 tahun, dengan
persyaratan:
 Kartu peserta BPJSTK
 KTP atau identitas lain
5 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena PHK
 Asli kartu peserta
 Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan
ke PHI atau penetapan PHI
 Copy KTP & KK yang masih berlaku
Diambil ketika telah Usia 56 tahun, dengan
persyaratan:
Usia 56 tahun
 kartu peserta BPJSTK
 KTP atau identitas lain
3
Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT
11/08/2023
Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT
No. ASPEK PERMENAKER 19 TAHUN 2015 PERMENAKER 2 TAHUN 2022
6 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena meninggalkan
Indonesia
 Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
 Copy paspor
 Copy visa bagi tenaga kerja WNI
Untuk Peserta WNA
 Kartu peserta BPJSTK
 Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
 Paspor
7 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena cacat total tetap
 Asli kartu peserta
 Suket. dokter
 Kartu peserta BPJSTK
 Suket. Dokter
 KTP atau identitas lain
8 Kelengkapan dokumen klaim
JHT karena peserta meninggal
dunia
Peserta WNI
 asli kartu peserta
 suket.kematian dari RS/kepolisian/kelurahan
 Suket. Ahli waris
 Copy KTP dan KK yang masih berlaku
Peserta WNI:
 Kartu peserta BPJSTK
 Suket. Kematian dari pejabat yang berwenang
 Suket. Ahli waris
 KTP atau identitas lainnya dari ahli waris
 KK
Peserta WNA
 Kartu peserta BPJSTK
 Suket. Kematian dari pejabat yang berwenang
 Suket. Ahli waris dari Kantor perwakilan negera
tempat Peserta berasal
 Paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris
9 Bentuk dokumen  Tidak menyebutkan bentuk dokumen
fisik/eletronik
 Dokumen dimaksud dapat berupa dokumen
elektronik atau fotokopi
4
55%
36%
5
3%
KLAIM JHT
Berdasarkan Sebab Klaim Periode s.d Des 2021
Mengundurkan Diri
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Usia Pensiun
Jumlah Kasus dan Pembayaran Klaim JHT terbanyak berdasarkan kategori sebab klaim
didominasi karena Mengundurkan Diri (55%) dan Pemutusan Hubungan Kerja (36%).
Sedangkan Usia Pensiun hanya 3% dari total kasus klaim JHT.
*Data dari BPJAMSOSTEK
6
S T A T I S T I K
KLAIM JHT
3 Tahun Terakhir (2019-2021)
20-30tahun
Rentang Usia Produktif
Mendominasi Klaim JHT
(45% dari Total Kasus)
1-10juta
Nilai nominal klaim JHT
memberikan manfaat yang masih
minim
*Data dari BPJAMSOSTEK
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 2017 2018 2019 2020
5.06 5
5.25 5.18
3.68
7.19
7.83
6.26
6.08
5.59
Rata-rata Bunga Deposito Bank Pemerintah
Hasil Pengembangan JHT
Tingkat Pengembangan Jaminan Hari Tua
7
7
Pemerintah menjamin terselenggaranya
pengembangan DJS JHT sesuai dengan
prinsip kehati-hatian, minimal setara
dengan suku bunga deposito bank
Pemerintah jangka waktu satu tahun
sehingga peserta memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya.
8
Simulasi Perolehan Manfaat JHT
UPAH
AKUMULASI SALDO DENGAN MASA KEPESERTAAN
2 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun
4.000.000 5.760.705 15.527.576 35.345.135 92.918.637 186.699.805
7.000.000 10.081.233 27.173.258 61.853.987 162.607.615 326.724.659
10.000.000 14.401.762 38.818.940 88.362.839 232.296.594 466.749.513
*Asumsi tingkat pengembangan JHT sebesar 5%
9
JMO (Jamsostek Mobile)
 Info Saldo
 Klaim digital/otomatis untuk saldo<10 juta
Kemudahan Layanan Klaim JHT
LAPAK ASIK
(Layanan Tanpa Kontak Fisik)
https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Kantor Cabang
BPJamsostek
 Klaim tanpa datang ke kantor cabang
 Layanan yang ramah, nyaman dan siap membantu
1
0
1
1
Perlindungan Menyeluruh Bagi Pekerja yang Berhenti
Bekerja
Mengalami PHK
PKWT yang Habis
Kontrak
Mengundurkan Diri
Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP)
Pesangon
Kartu Prakerja
Kompensasi
KUR
Bekerja Kembali &
Melanjutkan Keps
Program JHT
Beralih Profesi
Berwirausaha dan
Melanjutkan Keps
Program JHT
Mendapatkan
manfaat JHT
saat usia
mencapai
usia pensiun
(56 tahun),
cacat total
tetap atau
meninggal
dunia
PERSYARATAN 30%
Kepemilikan Rumah
 10 tahun terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
 Kartu Peserta BPJSKetenagakerjaan
 KTP atau bukti identitas lainnya
 Dokumen Perbankan, untuk peruntukan :
a. Pembayaran uang muka pinjaman rumah
b. Pembayaran cicilan/angsuran rumah
c. Pelunasan sisa pinjaman rumah
1
2
PERSYARATAN 10%
Persiapan Memasuki Usia Pensiun
 10 tahun terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
 KTP atau bukti identitas lainnya
Pengambilan Klaim JHT Sebagian
Masa Kepesertaan 10 Tahun
Untuk Pengambilan Sebagian masih berlaku ketentuan yang lama
sesuai PP 46 Tahun 2015 Pasal 22 Ayat 4 dan 5
Layanan informasi pasar kerja dan/atau
bimbingan jabatan
 Berbasis kompetensi
 Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah,
Swasta, atau Perusahaan yang
terdaftar & terverifikasi di Sisnaker
03
02
Diberikan paling banyak 6 bulan, :
 45% dari Upah di 3 bulan pertama
 25% dari Upah di 3 bulan berikutnya
01
PP 37/2021 Pasal 21
PP 37/2021 Pasal 25
PP 37/2021 Pasal 30
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi
Pekerja Ter-PHK
1
3
Simulasi Perolehan Manfaat JHT dan JKP
Peserta • Upah yang dilaporkan ke BPJamsostek : Rp. 5.000.000
Berapa manfaat JKP yg diperoleh apabila
6 bulan tidak bekerja?
3 bulan pertama 45% dari Upah Rp. 2.250.000 x 3 bulan
3 bulan selanjutnya 25% dari Upah Rp. 1.250.000 x 3 bulan
Total Manfaat Uang Tunai JKP yang diperoleh selama 6 bulan:
Rp. 10.500.000
1
4
Berapa estimasi manfaat JHT yg didapatkan
jika bekerja selama 2 tahun?
Dengan Rata-Rata Tingkat Pengembangan JHT
5 Tahun Terakhir: 5,7%
Total Manfaat JHT yang diperoleh
Rp. 7.216.661*
Manfaat JKP lebih besar
dibandingkan klaim JHT pada jangka
pendek
+ Manfaat Pelatihan senilai Rp. 1.000.000
DANA JAMINAN HARI TUA
Kredit Konstruksi
(KK/FPPP)
Pinjaman Renovasi
Perumahan (PRP)
Pinjaman Uang Muka
Perumahan (PUMP)
Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)
Rp 150 juta
(maks)
Rp 200 juta
(maks)
Rp 500 juta
(maks)
Maks
(80%xRAB)
JENIS & BESARAN MLT Perumahan
1
SUKU BUNGA
-BIRR+5%(maks) : KPR, PRP, PUMP
-BIRR+6% (maks) : KK
Tenaga kerja
Peserta
Developer/
Pengembang
2
3
4
Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
BANK PENYALUR
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
1
5
Rusunawa Bagi Pekerja
Sarana Kesejahteraan Peserta
1
6
Cikarang
•Luas Tanah : 7.480 m²
•Jumlah Tower : 2 Tower
•Jumlah Kamar : 245 kamar
•Jumlah Kamar Per Tower : 123 Kamar
Lancang Kuning
•Luas Tanah : 20.004,27 m²
•Jumlah Tower : 6 Tower
•Jumlah Kamar : 564 kamar
•Jumlah Kamar Per Tower : 94 Kamar
Muka Kuning
•Luas Tanah : 2.984 m²
•Jumlah Tower : 1 Tower
•Jumlah Kamar : 78 Kamar
Kabil
•Luas Tanah : 100.003 m²
•Jumlah Tower : 10 Tower
•Jumlah Kamar : 1.000 Kamar
•Jumlah Kamar Per Tower : 100
Kamar
“Jaminan Sosial bukanlah tabungan melainkan janji
Negara untuk menjagamu dan keluargamu ketika tidak
dapat lagi bekerja”
Jeff Bingaman – Penulis, Senator, Mantan Jaksa Agung di Amerika

More Related Content

Similar to Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptx

jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatanjaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
hidnisa
 
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptxPAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
BintangDemarta1
 
S O S I A L I S A S I J A M S O S T E K
S O S I A L I S A S I  J A M S O S T E KS O S I A L I S A S I  J A M S O S T E K
S O S I A L I S A S I J A M S O S T E K
maichara
 
Perencanaan pensiun new
Perencanaan pensiun newPerencanaan pensiun new
Perencanaan pensiun new
Anthon Budyana.SSi.RFPC.CFP.QWP.QFE
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Nodd Nittong
 
SOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.pptSOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.ppt
mahesasuryanagara202
 
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdfMATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
avenryanditampubolon
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
MasykurRahmat
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk Dppk
Bagus Budiono
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanTeddy Mulyana
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
WidiaNoviaShafira
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
TV Desa
 
SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptx
SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptxSOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptx
SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptx
MuchamadMungfarid2
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Ilham Ismail
 
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdfSOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
NikmahRositaRosita
 
JKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKP
JKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKPJKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKP
JKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKP
hernyherfina2
 
MATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdfMATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdf
RiskaFitriaYulianto
 
Ppt okta
Ppt oktaPpt okta
Ppt okta
adminhusna
 
Laporan nur enzan r (xi akuntansi)
Laporan nur enzan r (xi akuntansi)Laporan nur enzan r (xi akuntansi)
Laporan nur enzan r (xi akuntansi)
adminhusna
 

Similar to Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptx (20)

jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatanjaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
 
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptxPAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
 
S O S I A L I S A S I J A M S O S T E K
S O S I A L I S A S I  J A M S O S T E KS O S I A L I S A S I  J A M S O S T E K
S O S I A L I S A S I J A M S O S T E K
 
Perencanaan pensiun new
Perencanaan pensiun newPerencanaan pensiun new
Perencanaan pensiun new
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
 
SOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.pptSOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.ppt
 
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdfMATERI SOSIALIASASI MLT  SUMBAGUT.pdf
MATERI SOSIALIASASI MLT SUMBAGUT.pdf
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk Dppk
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
Sosialisasi layanan program bpjs tk kemendes 160621
 
SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptx
SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptxSOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptx
SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK YU176200.pptx
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdfSOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
SOSIALISASI BADAN USAHA.pdf
 
JKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKP
JKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKPJKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKP
JKP FS KETENAGAKERJAAN 6 April program JKP
 
MATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdfMATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdf
 
Ppt okta
Ppt oktaPpt okta
Ppt okta
 
Laporan nur enzan r (xi akuntansi)
Laporan nur enzan r (xi akuntansi)Laporan nur enzan r (xi akuntansi)
Laporan nur enzan r (xi akuntansi)
 

More from padlah1984

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
padlah1984
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
padlah1984
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
padlah1984
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
padlah1984
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
padlah1984
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
padlah1984
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
padlah1984
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
padlah1984
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
padlah1984
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
padlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
padlah1984
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
padlah1984
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
padlah1984
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
padlah1984
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
padlah1984
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
padlah1984
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
padlah1984
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
padlah1984
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
padlah1984
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt
padlah1984
 

More from padlah1984 (20)

Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .pptKebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
Kebijakan Kriminal dari suatu keputusan .ppt
 
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
Pengertian Praktek Beacara pada Pengadilan Pidana Indonesia-pengadilan-pidana...
 
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
KJA Goes to Campus_All for accounting  SMEKJA Goes to Campus_All for accounting  SME
KJA Goes to Campus_All for accounting SME
 
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logisticJenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
Jenis-Dokumen-Freight-Forwarding for logistic
 
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistikKEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen  logistik
KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik
 
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaanPenggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
Penggunaan-Azas-Domunius Litis pada kewenangan kejaksaan
 
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaruPengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
Pengantar pembaharuan dari hukum pidana terbaru
 
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.pptRetensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
Retensi Kejahatan Harta Benda by Padlah Riyadi.ppt
 
0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf0.3.SPI GCG PM.pdf
0.3.SPI GCG PM.pdf
 
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
0.2. Sekretaris Perusahaan, Kehumasan GCG PM.pdf
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
7 S TRIO MOTOR BISA.ppt
 
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf0.1  Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdf
 
Materai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdfMaterai Elektronik.pdf
Materai Elektronik.pdf
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
pajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptxpajak-dalam-perusahaan.pptx
pajak-dalam-perusahaan.pptx
 
1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx1. RUPS WTI.pptx
1. RUPS WTI.pptx
 
1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt1. Ekonomi_china.ppt
1. Ekonomi_china.ppt
 
1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt1. IKEA MNC.ppt
1. IKEA MNC.ppt
 

Recently uploaded

Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdfKonsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
roomahmentari
 
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIAMATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
ratih402596
 
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptxPERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
AndrikIrfani
 
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
Cara Menggugurkan Kandungan 087776558899
 
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
PratiwiZikri
 
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
zirmajulianda1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPIPERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
nirmalaamir3
 
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOMCDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
LinaJuwairiyah1
 

Recently uploaded (8)

Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdfKonsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
Konsep Dasar Keperawatan Komplementer 2020.pdf
 
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIAMATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
MATERI PENCATATAN DAN PELAPORAN SKRINING LANSIA
 
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptxPERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
PERTOLONGAN PERTAMA 3 (penilaian korban).pptx
 
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
(Aborsi kandungan) obat penggugur kandungan untuk masa depan yang belum mau {...
 
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
 
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
04 KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN dan TARIF .pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPIPERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
PERAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN KEMOTERAPI
 
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOMCDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
CDOB Cara Distribusi Obat yang Baik Peraturan BPOM
 

Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptx

  • 1. Program Jaminan Hari Tua (JHT) Untuk Hari Tua Pekerja yang Sejahtera Kunto Wibowo Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Permenaker 2 Tahun 2022 Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT Bagi: Kepada Kepala Dinas Prov/Kab/Kota Yang Membidangi Ketenagakerjaan, Mediator HI dan Pengawas Ketenagakerjaan
  • 2. UU No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional 2 Perubahan Regulasi Untuk Meningkatan Nilai Manfaat JHT Bagi Peserta Melalui Pengambilan Pada Usia 56 tahun Pasal 35 ayat (2) “Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia” PP 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program JHT Pasal 26 ayat (1) Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta: mencapai usia pensiun (56 th), mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, meninggalkan wilayah RI PP 60 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program JHT Permenaker 19 Tahun 2015 Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT Manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun mengalami cacat total tetap, meninggal dunia Manfaat JHT dapat dibayarkan ketika peserta Berhenti kerja Berhenti bekerja meliputi : mengundurkan diri, PHK dan meninggalkan negara Indonesia Permenaker 19 Tahun 2015 Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT Manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat peserta memasuki Usia Pensiun (56 Tahun), Cacat Total Tetap dan Meninggal Dunia Berlaku mulai tanggal 4 Mei 2022
  • 3. 11/08/2023 No. ASPEK PERMENAKER 19 TAHUN 2015 PERMENAKER 2 TAHUN 2022 1 Pemberlakuan Masih berlaku pada saat masa transisi (s.d 3 Mei 2022 Berlaku pada tanggal 4 Mei 2022 2 Kriteria Persyaratan Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada peserta setelah melewati masa tunggu 1 bulan dari surat keterangan pengunduran diri atau PHK dari perusahaan diterbitkan Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau PHK dibayarkan kepada peserta pada saat peserta mencapai usia 56 tahun 3 Kelengkapan dokumen klaim JHT usia 56 tahun  Asli kartu peserta  Suket. Berhenti kerja karena usia pensiun dari perusahaan  Copy KTP & KK yang masih berlaku  Kartu peserta BPJSTK  KTP atau identitas lain 4 Kelengkapan dokumen klaim JHT karena mengundurkan diri  Asli kartu peserta  Suket. Pengunduran diri dari perusahaan  Copy KTP & KK yang masih berlaku Diambil ketika telah Usia 56 tahun, dengan persyaratan:  Kartu peserta BPJSTK  KTP atau identitas lain 5 Kelengkapan dokumen klaim JHT karena PHK  Asli kartu peserta  Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan ke PHI atau penetapan PHI  Copy KTP & KK yang masih berlaku Diambil ketika telah Usia 56 tahun, dengan persyaratan: Usia 56 tahun  kartu peserta BPJSTK  KTP atau identitas lain 3 Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT
  • 4. 11/08/2023 Matriks Perubahan Aturan terkait Pengambilan JHT No. ASPEK PERMENAKER 19 TAHUN 2015 PERMENAKER 2 TAHUN 2022 6 Kelengkapan dokumen klaim JHT karena meninggalkan Indonesia  Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia  Copy paspor  Copy visa bagi tenaga kerja WNI Untuk Peserta WNA  Kartu peserta BPJSTK  Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia  Paspor 7 Kelengkapan dokumen klaim JHT karena cacat total tetap  Asli kartu peserta  Suket. dokter  Kartu peserta BPJSTK  Suket. Dokter  KTP atau identitas lain 8 Kelengkapan dokumen klaim JHT karena peserta meninggal dunia Peserta WNI  asli kartu peserta  suket.kematian dari RS/kepolisian/kelurahan  Suket. Ahli waris  Copy KTP dan KK yang masih berlaku Peserta WNI:  Kartu peserta BPJSTK  Suket. Kematian dari pejabat yang berwenang  Suket. Ahli waris  KTP atau identitas lainnya dari ahli waris  KK Peserta WNA  Kartu peserta BPJSTK  Suket. Kematian dari pejabat yang berwenang  Suket. Ahli waris dari Kantor perwakilan negera tempat Peserta berasal  Paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris 9 Bentuk dokumen  Tidak menyebutkan bentuk dokumen fisik/eletronik  Dokumen dimaksud dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi 4
  • 5. 55% 36% 5 3% KLAIM JHT Berdasarkan Sebab Klaim Periode s.d Des 2021 Mengundurkan Diri Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Usia Pensiun Jumlah Kasus dan Pembayaran Klaim JHT terbanyak berdasarkan kategori sebab klaim didominasi karena Mengundurkan Diri (55%) dan Pemutusan Hubungan Kerja (36%). Sedangkan Usia Pensiun hanya 3% dari total kasus klaim JHT. *Data dari BPJAMSOSTEK
  • 6. 6 S T A T I S T I K KLAIM JHT 3 Tahun Terakhir (2019-2021) 20-30tahun Rentang Usia Produktif Mendominasi Klaim JHT (45% dari Total Kasus) 1-10juta Nilai nominal klaim JHT memberikan manfaat yang masih minim *Data dari BPJAMSOSTEK
  • 7. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2016 2017 2018 2019 2020 5.06 5 5.25 5.18 3.68 7.19 7.83 6.26 6.08 5.59 Rata-rata Bunga Deposito Bank Pemerintah Hasil Pengembangan JHT Tingkat Pengembangan Jaminan Hari Tua 7 7 Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan DJS JHT sesuai dengan prinsip kehati-hatian, minimal setara dengan suku bunga deposito bank Pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
  • 8. 8 Simulasi Perolehan Manfaat JHT UPAH AKUMULASI SALDO DENGAN MASA KEPESERTAAN 2 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 4.000.000 5.760.705 15.527.576 35.345.135 92.918.637 186.699.805 7.000.000 10.081.233 27.173.258 61.853.987 162.607.615 326.724.659 10.000.000 14.401.762 38.818.940 88.362.839 232.296.594 466.749.513 *Asumsi tingkat pengembangan JHT sebesar 5%
  • 9. 9 JMO (Jamsostek Mobile)  Info Saldo  Klaim digital/otomatis untuk saldo<10 juta Kemudahan Layanan Klaim JHT LAPAK ASIK (Layanan Tanpa Kontak Fisik) https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/ Kantor Cabang BPJamsostek  Klaim tanpa datang ke kantor cabang  Layanan yang ramah, nyaman dan siap membantu
  • 10. 1 0
  • 11. 1 1 Perlindungan Menyeluruh Bagi Pekerja yang Berhenti Bekerja Mengalami PHK PKWT yang Habis Kontrak Mengundurkan Diri Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Pesangon Kartu Prakerja Kompensasi KUR Bekerja Kembali & Melanjutkan Keps Program JHT Beralih Profesi Berwirausaha dan Melanjutkan Keps Program JHT Mendapatkan manfaat JHT saat usia mencapai usia pensiun (56 tahun), cacat total tetap atau meninggal dunia
  • 12. PERSYARATAN 30% Kepemilikan Rumah  10 tahun terdaftar BPJS Ketenagakerjaan  Kartu Peserta BPJSKetenagakerjaan  KTP atau bukti identitas lainnya  Dokumen Perbankan, untuk peruntukan : a. Pembayaran uang muka pinjaman rumah b. Pembayaran cicilan/angsuran rumah c. Pelunasan sisa pinjaman rumah 1 2 PERSYARATAN 10% Persiapan Memasuki Usia Pensiun  10 tahun terdaftar BPJS Ketenagakerjaan  Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan  KTP atau bukti identitas lainnya Pengambilan Klaim JHT Sebagian Masa Kepesertaan 10 Tahun Untuk Pengambilan Sebagian masih berlaku ketentuan yang lama sesuai PP 46 Tahun 2015 Pasal 22 Ayat 4 dan 5
  • 13. Layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan  Berbasis kompetensi  Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang terdaftar & terverifikasi di Sisnaker 03 02 Diberikan paling banyak 6 bulan, :  45% dari Upah di 3 bulan pertama  25% dari Upah di 3 bulan berikutnya 01 PP 37/2021 Pasal 21 PP 37/2021 Pasal 25 PP 37/2021 Pasal 30 Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Ter-PHK 1 3
  • 14. Simulasi Perolehan Manfaat JHT dan JKP Peserta • Upah yang dilaporkan ke BPJamsostek : Rp. 5.000.000 Berapa manfaat JKP yg diperoleh apabila 6 bulan tidak bekerja? 3 bulan pertama 45% dari Upah Rp. 2.250.000 x 3 bulan 3 bulan selanjutnya 25% dari Upah Rp. 1.250.000 x 3 bulan Total Manfaat Uang Tunai JKP yang diperoleh selama 6 bulan: Rp. 10.500.000 1 4 Berapa estimasi manfaat JHT yg didapatkan jika bekerja selama 2 tahun? Dengan Rata-Rata Tingkat Pengembangan JHT 5 Tahun Terakhir: 5,7% Total Manfaat JHT yang diperoleh Rp. 7.216.661* Manfaat JKP lebih besar dibandingkan klaim JHT pada jangka pendek + Manfaat Pelatihan senilai Rp. 1.000.000
  • 15. DANA JAMINAN HARI TUA Kredit Konstruksi (KK/FPPP) Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rp 150 juta (maks) Rp 200 juta (maks) Rp 500 juta (maks) Maks (80%xRAB) JENIS & BESARAN MLT Perumahan 1 SUKU BUNGA -BIRR+5%(maks) : KPR, PRP, PUMP -BIRR+6% (maks) : KK Tenaga kerja Peserta Developer/ Pengembang 2 3 4 Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BANK PENYALUR Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) 1 5
  • 16. Rusunawa Bagi Pekerja Sarana Kesejahteraan Peserta 1 6 Cikarang •Luas Tanah : 7.480 m² •Jumlah Tower : 2 Tower •Jumlah Kamar : 245 kamar •Jumlah Kamar Per Tower : 123 Kamar Lancang Kuning •Luas Tanah : 20.004,27 m² •Jumlah Tower : 6 Tower •Jumlah Kamar : 564 kamar •Jumlah Kamar Per Tower : 94 Kamar Muka Kuning •Luas Tanah : 2.984 m² •Jumlah Tower : 1 Tower •Jumlah Kamar : 78 Kamar Kabil •Luas Tanah : 100.003 m² •Jumlah Tower : 10 Tower •Jumlah Kamar : 1.000 Kamar •Jumlah Kamar Per Tower : 100 Kamar
  • 17. “Jaminan Sosial bukanlah tabungan melainkan janji Negara untuk menjagamu dan keluargamu ketika tidak dapat lagi bekerja” Jeff Bingaman – Penulis, Senator, Mantan Jaksa Agung di Amerika