3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kepesertaan program jaminan sosial di PT Askes (Persero). Terdapat empat poin utama yaitu dasar hukum kepesertaan, pasal-pasal terkait kepesertaan, pengalihan program kepesertaan dari instansi lain ke PT Askes, dan upaya pemutakhiran data peserta melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut berisi daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan BPJS Kesehatan dan kemajuan pembahasan masing-masing peraturan, di antaranya peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran, pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan, hubungan antar lembaga, sanksi administratif, dan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, besaran iuran, program pelayanan TNI dan POLRI, gaji dewan pen
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Jaminan Hari Tua ln156 2015(5716)pp046-2015 - jhtEpul Saepullah
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang meliputi ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Terdapat dua jenis peserta yakni peserta penerima upah dan bukan penerima upah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan peserta bukan penerima upah dapat mendaftar sendiri atau melalui kelomp
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kepesertaan program jaminan sosial di PT Askes (Persero). Terdapat empat poin utama yaitu dasar hukum kepesertaan, pasal-pasal terkait kepesertaan, pengalihan program kepesertaan dari instansi lain ke PT Askes, dan upaya pemutakhiran data peserta melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut berisi daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan BPJS Kesehatan dan kemajuan pembahasan masing-masing peraturan, di antaranya peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran, pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan, hubungan antar lembaga, sanksi administratif, dan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, besaran iuran, program pelayanan TNI dan POLRI, gaji dewan pen
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Jaminan Hari Tua ln156 2015(5716)pp046-2015 - jhtEpul Saepullah
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang meliputi ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Terdapat dua jenis peserta yakni peserta penerima upah dan bukan penerima upah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan peserta bukan penerima upah dapat mendaftar sendiri atau melalui kelomp
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dokumen ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran program jaminan tersebut bagi pekerja dan pemberi kerja.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perubahan tersebut mencakup peningkatan manfaat program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, seperti manfaat perawatan di rumah, beasiswa pendidikan bagi anak korban, serta manfaat lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Program Jaminan Kesehatan Nasional memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan sistem asuransi sosial bersifat wajib melalui pembayaran iuran yang terjangkau secara rutin.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptxpadlah1984
Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perubahan peraturan terkait pengambilan manfaat JHT bagi peserta. Berdasarkan Permenaker 2 Tahun 2022, manfaat JHT dapat diambil ketika peserta mencapai usia 56 tahun, tanpa memandang alasan berhenti bekerja seperti mengundurkan diri atau PHK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptxdaffa54962
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ringkasannya adalah:
1. JKN-KIS bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang timbul akibat biaya pelayanan kesehatan melalui skema asuransi kesehatan bersama.
2. Program ini didasarkan pada UUD dan undang-undang terkait serta diselenggarakan oleh Badan
Dokumen tersebut membahas perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut, sistematika pengaturannya, serta ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat mulai dari prinsip, perilaku dasar lembaga jasa keuangan, h
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dokumen ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran program jaminan tersebut bagi pekerja dan pemberi kerja.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perubahan tersebut mencakup peningkatan manfaat program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, seperti manfaat perawatan di rumah, beasiswa pendidikan bagi anak korban, serta manfaat lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Program Jaminan Kesehatan Nasional memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan sistem asuransi sosial bersifat wajib melalui pembayaran iuran yang terjangkau secara rutin.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Materi Sosialisasi JHT Sesi 1_FINAL.pptxpadlah1984
Program Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan perubahan peraturan terkait pengambilan manfaat JHT bagi peserta. Berdasarkan Permenaker 2 Tahun 2022, manfaat JHT dapat diambil ketika peserta mencapai usia 56 tahun, tanpa memandang alasan berhenti bekerja seperti mengundurkan diri atau PHK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta.
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptxdaffa54962
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ringkasannya adalah:
1. JKN-KIS bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang timbul akibat biaya pelayanan kesehatan melalui skema asuransi kesehatan bersama.
2. Program ini didasarkan pada UUD dan undang-undang terkait serta diselenggarakan oleh Badan
Dokumen tersebut membahas perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut, sistematika pengaturannya, serta ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat mulai dari prinsip, perilaku dasar lembaga jasa keuangan, h
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Materi ini sangat penting sebagai kita pendidik di smk untuk apa untuk memberikan motifasi kepada kita sebagai pendidik di smk bahwa tujuan akhir kita tidak hanya transfer ilmu saja melainkan juga mengantar peserta didik menuju du di
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
3. 3
UU 40/2004
Tentang SJSN
Cakupan Penduduk yang menjadi
Peserta JKN mencapai minimal 98%
pada Tahun 2024
UUD 45
PP 86/2013
UU 24/2011
Tentang BPJS
PERPRES 18/2020
TENTANG
RPJMN
PERPRES 82/2018
PERPRES 64/2020
Pasal 28H Ayat 3:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia
yang bermartabat”
Pasal 4
huruf (g) “Sistem Jaminan Sosial
Nasional diselenggarakan
berdasarkan pada prinsip
kepesertaan bersifat wajib”.
Latar Belakang dan Dasar Hukum hadirnya
Program JKN
8. 8
KEPESERTAAN JKN KIS
SEGMEN PESERTA
NON PBI
Pekerja Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
Bukan Pekerja
PBI
PBI JK
PBPU PD PEMDA
KELAS I
Rp. 150.000,-
KELAS II
Rp. 100.000,-
KELAS III
Rp. 42.000,-
2021 : Rp.35.000,-
*selisih iuran disubsidi
oleh pemerintah
10. KEWENANGAN BPJS
Melaporkan Kepada Instansi Yang Berwenang Mengenai
Ketidakpatuhan dalam Membayar Iuran atau dalam
memenuhi kewajiban lain
•Pasal 11 huruf c,f,g UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jaminan sosial nasional
Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau
Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
10
11. NORMA JAMINAN
SOSIAL
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
Kewajiban
Pemberi Kerja
Mendaftarkan dirinya
dan Pekerjanya sebagai
Peserta
(Pasal 15 Ayat (1))
Memungut Iuran yang
menjadi beban
Peserta dari
Pekerjanya dan
menyetorkannya
Pasal 19 Ayat (1) )
Membayar dan
menyetor Iuran yang
menjadi tanggung
jawabnya
(Pasal 19 Ayat (2))
Memberikan data dirinya
dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya
secara lengkap dan benar
(Pasal 15 Ayat (2))
11
13. Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara
Tidak Patuh dalam pembayaran iuran :
a. Tidak memungut dan menyetor kewajiban
pekerjanya ke BPJS Kesehatan
b. Tidak menyetor kewajiban iuran yang
menjadi tanggung jawab pemberi kerja
13
(Perpres 64 Tahun 2020)
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara:
1) Penghentian Pelayanan Kesehatan
2) Denda pelayanan 5% x Bln tertunggak
x Paket InaCbgs (maks tungg 12 bln)
dan denda paling tinggi 30jt.
(Pasal 55 UU BPJS Tahun 2011 )
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara
Negara:
3) Sanksi Pidana:
a. Penjara kurungan 8 tahun; atau
b. denda satu milyar Rupiah
SANK
SI
14. 14
1. Perizinan terkait usaha
2. Izin yang diperlukan dalam
mengikuti tender proyek
3. Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)
4. Izin Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/ Buruh (PPJP/ PPJB)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Sertifikat tanah
4. Paspor
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK)
PEMBERI KERJA PERORANGAN
PP 86 tahun 2013
Pasal 9 ayat (1)
16. HAK PESERTA (JKN-KIS)
16
Identitas BPJS Kesehatan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan
Manfaat dan informasi tentang hak
dan kewajiban serta prosedur
pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan di
Fasilitas kesehatan yang kerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Menyampaikan keluhan/pengaduan,
kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke
kantor BPJS Kesehatan
17. KEWAJIBAN PESERTA (JKN-KIS)
17
Mendaftarkan dirinya dan seluruh
pekerjanya beserta anggota
keluarganya
Memberikan data dirinya dan
pekerjanya berikut anggota keluarga
secara lengkap dan benar
Melakukan pembayaran iuran
paling lambat tanggal 10
18. 18
STATUS KEPESERTAAN SUAMI ISTRI
PPU (PEKERJA PENERIMA UPAH)
Wajib keduanya
didaftarkan menjadi
peserta oleh
masing-masing
pemberi kerja, dan
keduanya dikenakan
kewajiban untuk
membayar iuran
Dalam hal suami dan istri
memiliki hak kelas
rawat berbeda maka
suami istri dapat memilih
hak ruang kelas
perawatan yang
tertinggi dari hak
suami/istri
UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 111 Tahun 2013
19. KEWAJIBAN
PEMBERI KERJA
mendaftarkan dirinya
dan Pekerjanya sebagai
Peserta JKN
(Pasal 13 ayat (1))
Melaporkan perubahan
data Kepsertaan Paling
lambat 7 hari sejak terjadi
perubahan
(Pasal 22 ayat (2))
memungut iuran dari Pekerjanya,
membayar iuran yang menjadi
tanggung jawabnya, dan
menyetor iuran tersebut kepada
BPJS Kesehatan paling lambat
tanggal 10 setiap bulan
(Pasal 39 Ayat (1))
Membayar Denda Rawat
Inap Pekerja, jika terlambat
membayar iuran
(Pasal 42 ayat 7))
memberikan data dirinya dan
Pekerjanya berikut anggota
keluarganya secara lengkap
dan benar
(Pasal 3 Ayat (1))
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA
Perpres 82 th 2018 dan PP 86 tahun 2013
19
22. BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH GAJI/UPAH SEBAGAI
DASAR PERHITUNGAN IURAN PESERTA PPU
Batas paling tinggi Gaji atau Upah per
bulan yang digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran Iuran bagi Peserta
PPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) yaitu
Pasal 32 Ayat
(1)
12J
t Perpres No.75/2019
Perpres No.64/2020
Batas paling rendah Gaji atau
Upah per bulan yang digunakan
sebagai dasar perhitungan besaran
Iuran bagi Peserta PPU untuk
pegawai swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf g yaitu sebesar upah
minimum kabupaten/kota.
Batas paling rendah Gaji
atau Upah per bulan yang
digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran Iuran
bagi Peserta PPU
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu
sebesar upah minimum
kabupaten/kota.
Pasal 32 Ayat
(2)
Pengaturan batas bawah
berlaku untuk semua Peserta
PPU baik PPU Pemerintah
maupun PPU swasta
22
IURAN
22
25. 25
TANGGUNGAN PPU (PEKERJA PENERIMA UPAH)
PPU
yang ditanggung
5 (lima) orang
Isteri/Suami yang sah dari
peserta
Anak kandung, anak tiri dan/atau
anak angkat yang sah dari peserta
Tidak atau belum pernah
menikah atau tidak
mempunyai penghasilan
sendiri
Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
atau belum berusia 25 (dua puluh lima)
tahun yang masih melanjutkan
pendidikan formal
26. +
1%per-orang
Tambahan potongan dari
Penghasilan Tetap
Peserta Tambahan PPU
• Anak ke 4 dan seterusnya
• Orang tua kandung
(Ayah dan/atau Ibu)
• Mertua
Keluarga tambahan lainnya seperti keponakan, kerabat lain,
asisten rumah tangga dan lainnya → Iuran PBPU
* Persyaratan: Surat kuasa kepada HRD/PIC untuk pemotongan gaji , dokumen kependudukan
(E-KTP, KK atau minimal NIK. Jika anggota keluarga tambahan sdh terdaftar sebagai mandiri maka
akan dinonaktifkan dan jika ada tunggakan wajib dilunasi terlebih dahulu )
26
27. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi & Informasi
Kanal Pengecekan Status Kepesertaan JKN
Kantor Cabang –
Kantor Kab/Kota
Mobile Customer
Service
Mal Pelayanan
Publik
PIPP Faskes (FKRTL
& FKTP )
Mobile JKN
PANDAWA
Chatbot Interaktif
( CHIKA)
Website
Lapor!
Medsos (FB,
Twitter, Instagram)
Tatap Muka Tanpa Tatap Muka
CARE CENTER
165
08118165165
27