pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan

3. AMANAT PP NO. 37 TAHUN 2021
• KEMENAKER
1. Pasal 10 ayat (2), Permenaker tentang Tata Cara Pendaftaran
2. Pasal 17 ayat (2), Permenaker tentang Rekomposisi Iuran
3. Pasal 31 ayat (3), Permenaker tentang Tata Cara Pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, Lembaga pelatihan,
dan pemanfaatkan pelatihan.
4. Pasal 41, Permenaker tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP
• KEMENKEU
1. Pasal 34, Permenkeu tentang Pembiayaan manfaat pelatihan
2. Pasal 42, Permenkeu tentang Dana Awal
3. Pasal 17, Permenkeu tentang Tata Cara Pembayaran Iuran yang Dibayar Oleh Pemerintah
• Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3), Evaluasi Besaran Iuran dan Batas Atas Upah ditetapkan
dengan PP
• Revisi
1. PP 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaran program JKK JKM
2. PP 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial

4. SIAPA PESERTA
• Peserta program jamsos (exsisting)
• Pekerja/buruh yang baru
.
PENDAFTARAN SYARAT
a. Peserta JKP adalah WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan
sosial sesuai penahapan kepesertaan
dalam Peraturan Presiden Nomor 109
tahun 2013
• Usaha besar dan usaha menengah,
diikutsertakan pada program JKN,
JKK,
JHT, JP dan JKM
• usaha kecil dan mikro, diikutsertakan
sekurang-kurangnya pada program
JKN, JKK, JHT, dan JKM.
b. Belum berusia 54 tahun
c. Mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha baik PKWT
maupun PKWTT
*BPJS Ketenagakerjaan melakukan
integrasi data kepesertaan BPJS
Kesehatan paling lama 6 bulan sejak
PP 37/2021 berlaku

5. MANF
AAT
SUMB
ER
PEMB
IAYAA
N
IURAN
Pemerintah Pusat :
0,22 %
SUMBER
PENDAN
AAN
Rekomposisi iuran
program :
• JKK sebesar 0,14%,
• JKM sebesar 0,10%.
KETEN
TUAN
• Dasar perhitungan
upah adalah upah
yang dilaporkan
kepada BPJS
• Batas atas upah
sebesar Rp. 5 juta
UANG
TUNAI
 45 dari Upah untuk
3 (tiga) bulan
pertama; dan
 25 % dari Upah
untuk 3 (tiga) bulan
berikutnya
 Selama 6 bulan.
AKSES
INFOR
MASI
PASAR
KERJA
• layanan informasi
pasar kerja dan/atau
bimbingan jabatan
• Dilakukan oleh
Pengantar Kerja atau
Petugas Antarkerja.
PELAT
IHAN
KERJ
A
 Pelatihan berbasis
kompetensi
 dilakukan melalui
Lembaga Pelatihan
• Kerja milik pemerintah,
swasta, atau
perusahaan.
MANFAAT DAN SUMBER PEMBIAYAAN

6. SIAPA PENERIMA MANFAAT JKP?
01 02 03
Mengalami PHK
dengan sesuai
dengan UU Cipta
Kerja (Pasal 154A UU
No. 11 Tahun 2020)
Dikecualikan untuk
alasan PHK karena:
a. mengundurkan
diri;
b. cacat total tetap;
c. pensiun; atau
d. meninggal dunia.
berkeinginan
bekerja kembali
Memiliki masa iur
paling sedikit 12
bulan dalam 24
bulan, membayar
Iuran 6 (enam)
bulan berturut-turut
sebelum terjadi
PHK

7. WORKFLOW PENDAFTARAN KEPESERTAAN JKP
PESERTA EXISTING
Syarat Program JKP:
• Nama
• Usia <54 tahun
• NIK
• Skala Usaha Pemberi
Kerja
• Kepesertaan PU
Program JKN
• PK
Tenaga
Kerja
Tidak
Pengusah
a
Pemberi Kerja
melapor TK
Ya
Rekomposisi
Iuran JKM & JKK
Eligible
DATA dari BPJS
TK (yang telah
diverifikasi dan
di validasi
Penyerahan Data:
• Pengusaha
• Peserta Program JKP:
- Nama Peserta
- NIK
- No Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Alamat
- Upah dilapor
- Perhitungan Iuran
- Total Iuran (iuran rekomposisi &
iuran pemerintah
- Perhitungan Iuran JKP (hasil
rekomposisi 0.24%)
- Perhitungan Iuran JKP (dari
pemerintah 0.22%)
- Total TK
Daftar Tagihan
Iuran
PEMERINTAH
Posting Iuran
JKP
Peserta telah
terdaftar JKP dan
terbit Tanda Bukti
Peserta
Iuran JKP:
• 0,14% dari
JKK
• 0,1% dari JKM
Persetujuan
Tagihan Iuran
Kepada
Pemerintah
Penerbitan 3
hari sejak iuran
dibayarkan
Maksimal Laporan
tanggal 20 bulan berikutnya
Maksimal
Rekomposisi
tanggal 15 bulan
berikutnya dengan
ceiling 5jt
Iuran JKP 0,22%
dari Pemerintah
Pemberi kerja
mendapatkan
sertifikat,
sedangkan Kartu
Peserta otomatis
terintegrasi
dengan program
lainnya.
1
2
3
4
5
Pengecekan
Kepesertaan
PU JKN
Verifikasi dan
Validasi Peserta
Integrasi API
Tarif JKK & JKM Kembali sesuai PP 44/2015
Peserta memilih salah satu kepesertaan
JKP bila terdaftar > 1 perusahaan dalam
batas waktu 15 hari.
Dana rekomposisi perusahaan tidak terpilih
masuk ke DJS
Integrasi
dilakukan setelah
6 bulan
PEMBERI KERJA – BPJS KETENAGAKERJAAN
9
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

8. INTEGRASI SISTEM
SINGLE PLATFORM
SINGLE PLATFORM JKP
Menu
Pelatihan Kerja
Menu Pencarian
Kerja
Menu
Tunjangan JKP
(Uang Tunai)
Pelatihan Kerja Akses Informasi Pasar Kerja Uang Tunai
Kemnaker RI
K/L
Provider Lain
Kemnaker RI
Provider Lain
BPJS Ketenagakerjaan
Verifikasi
Kepesertaan JKN
13
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

9. SISNAKER
BPJS
Ketenagakerja
an
Mendaftar/
Mengisi form
di SISNAKER
bimbingan
jabatan 
Melamar
Pekerjaan
Konseling
Karir
Melamar
Pekerjaan
Konseling
Karir
Melamar
Pekerjaan
Konseling
Karir
Melamar
Pekerjaan
Konseling
Karir
Melamar
Pekerjaan
1
Mengikuti
Pelatihan
Kerja
Mengikuti
Pelatihan
Kerja
5 6
2 3 4
Data ware house
BPJS mendapatkan
akses data aktivitas
penerima manfaat
Cash Benefit / Manfaat Uang Tunai
Mengikuti
Pelatihan
Kerja
bimbingan
jabatan 
Melamar
Pekerjaan
bimbingan
jabatan 
Melamar
Pekerjaan
Cash Benefit / Manfaat Uang Tunai
Penerima
Manfaat
JKP
MEKANISME PEMBERIAN MANFAAT JKP

10. LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN KEMNAKER
TAHUN 2021
A. Regulasi
1. Harmonisasi Rancangan Permenaker tentang Tata Cara Pendaftaran dan Rekomposisi
Iuran (di Kumham, masih terdapat beberapa Pasal Pending)
2. Penyusunan Rancangan Permenaker tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Program
JKP
B. Pembangunan Sistem
1. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk integrasi system BPJS
Ketenagakerjaan dan system informasi ketenagakerjaan di Kemnaker.
2. Koordinasi integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK
C. Penyebarluasan
1. Sosialisasi UU dan PP tentang Program JKP kepada Pegawai Fungsional Bidang
Ketenagakerjaan (Mediator, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengantar Kerja) dan BPJS
Ketenagakerjaan, HR di perusahaan.
2. Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan Standar bagi SDM yang akan
melayani penyelenggaraan program JKP
3. Membangun koordinasi fungsional bidang ketenagakerjaan untuk pembinaan dan
penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan penindakan.

12. TERIMA KASIH