SLRT merupakan salah satu alat untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah
SLRT merupakan salah satu alat untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
More Related Content
Similar to Perencanaan Dasar, analisis renstra Kabupaten Lumajang
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKWulanHandayani19
Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. KELOMPOK 3
1. Razan Daffa Rivalgi
2. Ilham Surya Hananta
3. Faisal Adhitya Nurcahyo
4. Nur Indah Aminanti Putri
5. Mark Hidetosie Poeh
6. Bondan Reguel Rajatuah Siagian
3. Visi RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing , Makmur
dan Bermartabat”
Indikator sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten
Lumajang yaitu
“Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk”
Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lumajang merumuskan :
Tujuan Kinerja Utama
“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan” dengan
Sasaran yang dilakukan
“Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan”
melalui kebijakan.
4. VISI
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur, Dan Berdaya Saing
MISI
a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri.
b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro dan pariwisata.
c. Reformasi Birokrasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (Good and Clean
Govermance).
(-)
MOTTO
Melayanai dengan hati Sepenuh hati Dengan hati-hati Dan tidak seenak hati
5. KEBIJAKAN:
1. SIFILDA (Aplikasi Filter Data) bagi penduduk pemohon pencatatan biodata baru
2. KUDA KENCAK (Kudapatkan Cepat Akta dan Kartu Keluarga)
3. RCP (Reaksi Cepat Perekaman)
4. SAHAJA (Satu Hari Jadi) Pelayanan Adminduk khususnya untuk Akta Kelahiran,
Akta Kematian, dan Pindah Datang Penduduk
5. JEBOL ANDUK CAMAT (Jemput Bola Pelayanan Adminduk Cetak di Tempat)
untuk Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga
6. GADIS PINANG (Garap Dispensasi Pindah Datang)
7. LANDUK TAMAT (Pelayanan Kependudukan Tuntas di Kecamatan)
8. E- NIKMAT (Elektronik NIK bagi Penduduk yang Mati) penerbitan Akta Kematian
9. GADIS AYU (Gisa Datang ke Posyandu)
10. PELAYANAN ONLINE ADMINDUK
11. SPASI (Sistem Pendaftaran Antrian via SMS)
6. INOVASI:
1. Pelayanan Adminduk Online melalui Aplikasi WhattsApp (PANADDOL-MANTAP)
2. Pelayanan Tatap Muka Langsung (AMUNG-TAMU)
3. RCP (Reaksi Cepat Perekaman)
4. GADIS PINANG (Gerakan Dispensasi Pindah-Datang )
5. JEBOL ANDUK TERPADU (Layanan jemput bola administrasi kependudukan
secara terpadu )
6. Pelayanan Paket dan Layanan Terintegrasi
7. GADIS AYU (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk di Posyandu Di Posyandu)
8. LANDUK TAMAT (Pelayanan Kependudukan Tuntas di Kecamatan)
9. GADIS DESA SATU ANDUK (Layanan adminduk berbasis di desa melalui inovasi
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk di Desa menuju Desa Tuntas Administrasi
Kependudukan)
10. PANDU SIGEMILANG
7. Sistemtika Penulisan
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023
sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan
tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab ini berisikan dasar sumberdaya Perangkat
Daerah, kinerja pelayanan, capain kinerja dan anggaran periode sebelumnya, tantangan dan
peluang Perangkat Daerah
Bab III : Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah. Bab ini berisikan tentang isu-isu
strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
Bab IV : Tujuan dan Sasaran. Bab ini berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat
Daerah.
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini berisikan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif. Bab ini berisikan rencana
programdan kegiatan, indkator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat
Daerah.
Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah. Bab ini berisi rumusan
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai lima tahun mendatang.
Bab VIII : Penutup
8. Tantangan dan Peluang
Pengembangan
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1. Tantangan ( Threat ) Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
a. Pemohon kurang memahami persyaratan yang akan diajukan untuk memperoleh Dokumen
kependudukan dan Pecantatan Sipil.
a. Pengetahuan Penduduk / masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
masih rendah.
b. Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
c. Adanya pemahaman masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.
2. Peluang (Oppartunity)
a. Masih adanya Penduduk / masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan
sipil
b. Adanya Petugas pelayanan di tingkat kecamatan.
c. Keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung terhadap pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang prima.
d. Tingginya tingkat mobilitas penduduk.
e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil