Dokumen tersebut merangkum perjalanan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan tidak mampu di Indonesia sejak 2011 hingga rencana pembentukannya di seluruh desa/kelurahan dan kabupaten/kota pada 2024. Dokumen tersebut juga menjelaskan perlunya merevisi peraturan tentang Puskesos untuk meningkatkan sin

1. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
PERATURAN MENTERI SOSIAL 15 TAHUN 2018 TENTANG SLRT UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN TIDAK MAMPU

2. Perjalanan Puskesos-SLRT
Dalam Pembangunan Nasional
2
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kemensos menggagas
pengembangan Sistem Layanan
dan Rujukan Terpadu melalui
Pelayanan Terpadu dan
Gerakan Masyarakat Peduli
Kab/Kota (Pandu Gempita)
2011
2013
Uji coba Pandu Gempita di 5
Kab/Kota : Kab. Bantaeng,
Berau, Sragen, dan Kota
Sukabumi serta Kota
Payakumbuh
2014
Kajian cepat peningkatan
Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu berbasis teknologi
informasi
2015
Uji coba pembentukan SLRT di 5
kab/kota yaitu Bantaeng,
Sragen, Sleman, Sukabumi dan
Belitung Timur
2016
Pembentukan SLRT di 50
Kab/kota dan Puskesos di 100
desa/kelurahan
2017
Pembentukan SLRT di 20
Kabupaten/Kota dan Puskesos di 40
desa/kelurahan
2018
2019
2020
2021
Pembentukan SLRT di 60 kab/kota
dan Puskesos di 120
desa/kelurahan
Pembentukan SLRT di 20
kabupaten/kota dan Puskesos di
desa/kelurahan
Seharusnya terbentuk di 140
kabupaten/kota dan 280 Puskesos
desa/kelurahan, karena recofusing
anggaran untuk covid-19 ditunda
sampai dengan tahun 2021
- Penggantian nama menjadi
Puskesos untuk semua tingkat
mulai dari pusat hingga
desa/kelurahan
- Rencana pembentukan
Puskesos di 280 Kab/Kota dan
Puskesos di 560 desa/Kel
514 Kab/Kota
Puskesos
tahun 2024

3. Apa itu Puskesos?
•Adalah Lembaga yang dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin termasuk
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan akses dan menjangkau layanan
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat,
provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan lembaga non-pemerintah
•Puskesos juga sebagai pusat aduan layanan sosial, sehingga lebih responsif dan tepat sasaran.
•Puskesos menjalankan Fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
1.Mengintegrasikan informasi, data dan layanan
2.Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan
3.Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program
4.Mendukung penerapan SPM Bidang Sosial
5.Membantu verivali DTKS melalui SIKS-NG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)
Puskesos juga menjadi wadah
mewujudkan adanya sinergi berbagai
potensi dan sumber daya
masyarakat, memperkuat jaringan-
jaringan sosial, dan membangun
kebersamaan dalam mengatasi
permasalahan sosial di tingkat lokal

4. Sehingga Puskesos-SLRT adalah
Puskesos sebagai suatu kelembagaan
SLRT sebagai sistem

5. Kedudukan Puskesos
Puskesos Desa/Kelurahan
Puskesos Kabupaten/Kota
Puskesos Provinsi

6. RPJMN 2020-2024
Seharusnya sudah
ditumbuhkan di
220 kab/kota
2020
Rencana sudah
terbentuk di
300 kab/kota
2021
Diproyeksikan 514
(seluruh) kab/kota
telah terbentuk
Puskesos
2024
Rencana sudah
terbentuk di
460 kab/kota
2023
Rencana sudah
terbentuk di
380 kab/kota
2022
TARGET
CAPAIAN:
Puskesos telah
berkembang dan
berfungsi di seluruh
kab/kota dan di seluruh
desa/kelurahan hingga
akhir 2024

7. RENCANA DAN TARGET PEMBENTUKAN PUSKESOS SECARA NASIONAL
Tidak ada
pembentukan
Puskesos
2020
Rencana sudah
terbentuk di
430 kab/kota
2021
Pendampingan
Puskesos Kab/Kota
dan Pembentukan
Puskesos
Desa/Kelurahan
2024
Pendampingan
Puskesos Kab/Kota
dan Pembentukan
Puskesos
Desa/Kelurahan
2023
Sisa 84 Kab/Kota
(rampung 514
Kab/Kota)
2022
TARGET
CAPAIAN:
Puskesos telah
berkembang dan
berfungsi di seluruh
kab/kota dan di seluruh
desa/kelurahan

8. ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN I
Mendorong
pembentukan Puskesos
hingga diseluruh
Kabupaten/Kota dan
Desa/Kelurahan
KEBIJAKAN II
Memperkuat peran
TKPK di pusat, provinsi
dan TKPKD
kabupaten/kota termasuk
meningkatkan peran
Dinas Sosial dalam
bekerja sama dengan
perangkat daerah
KEBIJAKAN III
Membentuk tim
koordinasi
kelembagaan
Puskesos tingkat pusat
yang diharapkan dapat
menguatkan sinergi dan
dukungan terhadap
penyelenggaraan dan
keberlanjutan Puskesos
KEBIJAKAN IV
Merevisi Permensos No
15 Tahun 2018 tentang
SLRT untuk penanganan
Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu dengan
beberapa fokus perubahan

9. Capaian Penyelenggaraan Puskesos
 Hingga tahun 2021
Puskesos telah
terbentuk di 150
kab/kota dan lebih dari
7.000 desa/kel.
 Tahun 2021 akan
dibentuk di 280
kab/kota dan 560
desa/kelurahan.
Pembentukan
 Sejak tahun 2016,
lebih dari 800 ribu
keluhan telah
ditangani melalui
Puskesos
 Lebih dari 80%
keluhan dapat
diselesaikan di tingkat
daerah
Penanganan keluhan
 Komitmen dan
dukungan kab/kota
dalam
penyelenggaraan
Puskesos masih
beragam
 Sudah banyak
inovasi layanan yang
dilaksanakan
(ngantar Paimah,
SLRT keliling,
lasamba dll)
Penyelenggaraan
Puskesos SLRT
 Kinerja Puskesos
masih beragam.
Beberapa kab/kota
menunjukkan kinerja
yang sangat baik
seperti Kab.
Bandung, Sleman,
Sragen, Bantaeng,
Bogor, Tabalong,
Trenggalek,
Pasaman, Blora dll
Kinerja

10. REVISI
PERMENSOS
Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang SLRT untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Tidak Mampu

11. Permensos No
15 Tahun 2018
TENTANG SLRT UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU

12. • Amanah Undang-undang tentang
Kesejahteraan Sosial,
• Penyesuaian Nama
• Mengakomodir Kebutuhan-kebutuhan
lainnya
HAL YANG MENDASARI PENYESUAIAN
PERMENSOS

13. What's New
PUSKESOS
NamaLembaga
menjadi
Puskesos untuk
semua tingkatan
KEDUDUKAN
Kedudukan
Puskesos di
Desa/Kel,
Kab/Kota,
Provinsi dan
Pusat
MEKANISME
LAYANAN
• Langsung dan
Tidak Langsung
• Puskesos
Desa/Kel Turut
serta dalam
Pencegahan
Stunting
KOORDINASI
Pelaksanaan
Koordinasi
sesuai dengan
wilayah
kewenangan
PENGUATAN
KELEMBAGAA
N
• Pelibatan
TKPKD
• Koordinasi
antar K/L

14. TIM
KELEMBAGAAN
KOORDINASI
PUSKESOS-SLRT
Permensos No. 15 Tahun 2018 tentang SLRT untuk
Penanganan Fakir Miskin dan Tidak Mampu

15. • Untuk menentukan arah kebijakan,strategi,
dan substansi Pelaksanaan Puskesos
• Mendorong efektifitas pengembangan
Puskesos
• Melaksanakan kegiatan secara terencana,
terpadu dan berkesinambungan untuk
mendukung pengembangan,penguatan dan
keberlanjutan Puskesos
HAL YANG MENDASARI
PEMBENTUKAN TIM KELEMBAGAAN KOORDINASI

16. • Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk terus mendorong
pengembangan Puskesos
• Sebagai contoh kongkrit pendekatan multi-
sektor yang kolaboratif
LAINNYA

17. Kunci Keberhasilan: SINERGI
Program dan layanan perlindungan sosial tidak hanya
diselenggarakan oleh Kemensos
Berbagai K/L memiliki program yang berbeda, atau bahkan mirip satu
dengan lainnya.
Pelaksanaan layanan di daerah membutuhkan aturan
bersama di tingkat pusat
Perlu adanya MoU, PKS, SKB, dll antar K/L pusat.
Dibutuhkan akses ke berbagai program dan layanan di
berbagai K/L
Untuk meningkatkan layanan dan meluaskan jangkauan.
Akses membutuhkan keterhubungan data & informasi serta
kerjasama.
SATU data terpadu dan diferensiasi persyaratan penerima manfaat
yang jelas dan tegas menjadi kebutuhan mutlak.

18. T ERI MA KASI H