Recommended
More Related Content
Similar to MATERI HAN I.pptx
Similar to MATERI HAN I.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
MATERI HAN I.pptx
- 2. DEFINISI HUKUM Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Ernst Utrecht Hukum adalah norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan. Hans Kalsen Hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Mochtar Kusumaatmadja
- 3. PENGERTIAN, PERAN DAN FUNGSI, CABANG-CABANG DAN MENURUT PARA AHLI Sosiologi, Sejarah, dan Perbandingan Hukum (J.Van Apeldoorn) Dokmatik,Sejarah,Perbandingan,Politik,& Ajaran Ilmu Hukum (J.B.H Bolleprond) Positif, Sosiologi, Perbandingan, dan Dokmatik (Uneodhock) Cabang-Cabang Ilmu Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Pengertian
- 4. 02 04 03 01 FUNGSI HUKUM Memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat Law As A Tool of social engineering (Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat) Sarana Pembentukan Masyarakat, Khususnya Sarana Pembangunan Law As A Weapon In Social Conflict (Hukum sebagai senjata dalam konflik sosial)
- 5. UNSUR, CIRI, HUBUNGAN, TEORI HUKUM DAN ALIRAN DALAM MASYARAKAT a. Peraturan tingkah laku manusia. b. Peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib. c. Peraturan itu bersifat memaksa. d. Sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas. a. Adanya prenta-prenta atau larangan-larangan b. Larangan dan prenta itu harus ditaati c. Harus ada sanksi hukum yang tegas a. Aliran Legisme b. Aliran Rechtslehre c. Aliran Rechtvinding
- 6. TUJUAN, SANKSI, PENEGAKAN HUKUM Tujuan Hukum Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban, Kedamaian, keadilan, dan untuk kepastian hukum Sanksi Hukum Hukuman ditujukan kepada seseorang yang melanggar hukum atau degan kata lain adalah reaksi dari masyarakat berbeda dengan sanksi sosial, sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenal ruang lingkup cara pelaksanaan tahanan berat ringan hukuman,upaya yang tersedia bagi tersangka untuk mebuktikan kesalahan untuk menangkis tujuan yang menuju padanya. Penegakan Hukum Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, dan rasa kegunaan.
- 7. Subjek, Objek dan Peristiwa Hukum Subjek Hukum Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya dalah benda. Peristiwa Hukum Peristiwa => (Peristiwa hukum) & (peristiwa bukan hukum) Peristiwa hukum => (Perbuatan subjek hukum) & (Bukan perbuatan hukum) Perbuatan subjek hukum => (Perbuatan hukum) & (bukan perbuatan hukum) Peristiwa bukan hukum => (perbuatan manusia) & ( Kejadian alam)
- 8. TATA HUKUM DI INDONESIA Macam-Macam Sistem Hukum 1. Sistem Hukum Eropa Kontinental 2. Sistem Hukum Anglo Saxon 3. Sistem Hukum Adat Hukum Tata Negara di Indonesia 1. Hukum Perdata Indonesia 2. Hukum Pidana Indonesia 3. Hukum Administrasi Negara 4. Hukum Dagang 5. Hukum Agraria 6. Hukum Acara Pengadilan 7. Hukum Tata Negara Indonesia 8. Hukum Adat 9. Hukum Islam
- 9. Berdasarkan Sifatnya, Fungsi, Isi, Waktu dan Wujudnya 1. Berdasarkan Sifatnya Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-Perintah dan larangan- larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat 2. Berdasarkan Fungsinya Fungsi Hukum ialah untuk mengatur, sebagai petugas, serta sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban. 3. Berdasarkan Isinya Hukum berdasarkan isinya adanya hukum privat dan hukum publik. 4. Berdasarkan Waktu Berlakunya Hukum berdasarkan Waktu Berlakunya berdasarkan Hukum Positif atau Tata-Hukum dengan nama asing disebut ius constitutum sebagai lawan kata dari pada ius constituendu. 5. Berdasarkan Wujudnya Hukum tertulis, dan hukum tak tertulis TATA HUKUM DI INDONESIA
- 25. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HAN
- 26. Istilah HAN 3 kelompok 1. Pendapat Sarjana * E. Utrecht : HTUI, HTUNI, HANI * Prins : HTUNI * Rochmat Sumitro : ADMINISTRASI * Sunaryati Hartono : TUN, AN * Wiryono P : HTU PEMERINTAH-AN
- 27. II. PER UU AN 1. UUD’S 1950 : Pasal 108 & Pasal 142 2. UU No14/1970 : HTUN 3. UU No5/1986 : tentang Peradilan TUN P.144 Peradilan Administrasi Negara 4. SK MENDIKBUD RI 0198/U/1972 P.5 c & 10 ayat 2 : HTP 5. SK MENDIKBUD RI 31/KPT/83 : HAN 6. SK MENDIKBUD RI 0325/U/94 tentang Kurikulum yg berlaku secara nasional Program sarjana ilmu hukum : HAN
- 28. III. PERGURUAN TINGGI, al: 1. UI, UNAIR, UGM, UNDIP: HTP 2. UNPAD, UNSRI: HTUN 3. Rapat pengajar Fakultas Hukum Cibulan tahun 1973 : HAN dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan istilah lain (Terdapat kebebasan memilih).
- 29. PERSOALAN : MENGAPA TERDAPAT PERBEDAAN ISTILAH ? Perbedaan terjemahan dari istilah ASAL atau kecenderungan memilih salah satu dari istilah yang berbeda, yang dipakai para Sarjana terdahulu. • Di Belanda : Administratiefrecht Bestuursrecht Bestuurkunde Bestuurwetenschapp • Di Inggris : Administrative law • Di Perancis : Droit Administratif • Di Jerman : Verwaltungrecht
- 30. Definisi 1. Sjachran Basah: Hukum administrasi negara lebih luas dari tata usaha negara karena HAN mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sedangkan tata usaha negara hanya bagian dari administrasi 2. Rochmat Soemitro: Dalam hukum administrasi negara tersimpul didalamnya tata usaha negara
- 31. PENGERTIAN HAN Administrasi dalam arti sempit: Tata Usaha Administrasi dalam arti luas: To serve (melayani) Pemerintah dalam arti sempit: Eksekutif Pemerintah dalam arti luas: Eksekutif, legislatif, yudikatif
- 32. E.Utrecht: Himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi, peraturan yang mana mengatur hubungan-hubungan antara tiap warga negara, dengan pemerintahannya, diluar peraturan mengenai pengadilan sipil (perdata) dan pengadilan pidana. Menguji hubungan- hubungan istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdragers) melakukan tugas mereka yang bersifat khusus.
- 33. Rochmat Sumitro : Hukum administrasi negara meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan, yaitu seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan
- 34. Prajudi Atmosudirjo Administrasi negara memiliki 3 unsur : 1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah 2. Sebagai aparatur (macinery) dan aparat (apparatus) dari pemerintah 3. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu Sondang P Siagian Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dari suatu negara untuk mencapai tujuan
- 35. Administrasi Negara (administrare : latin) 1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. 2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan 3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 4. Kegiatan kantor dan tata usaha negara
- 36. Sifat- Sifat HAN : 1.Tidak mungkin dikodifikasi a. Usianya masih muda dibanding hukum yang lain b. Tugas-tugas pemerintah berkembang dengan cepat c. Badan administrasi negara sangat banyak dan masing-masing memiliki wewenang untuk membuat aturan, keputusan dan perubahan atas aturan, keputusan tersebut sangat cepat
- 37. 2. Karena tidak dapat dikodifikasi, maka tidak mungkin seragam 3. Peka terhadap politik 4. Dapat masuk kesegala aspek kehidupan masyarakat 5. Mencoba mengatur hubungan- hubungan di dalam masyrakat, sama halnya dengan hukum perdata dan hukum pidana