SlideShare a Scribd company logo
MANFAAT INVESTASI DAN
KENDALA DALAM INVESTASI
Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya
jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan
manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara
sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan
lapangan kerja.
Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia:
1. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi
lebih baik lagi.
3. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.
4. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran.
5. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
6. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
7. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal
Tujuan Penanaman Modal Asing
1. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain.
2. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain
3. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih
baik.
4. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara
Faktor-Faktor Yang Menghambat
Kegiatan Investasi
Terdapat beberapa faktor penentu untuk dilakukannya penanaman modal, yaitu
penanaman modal memberikan revenue tambahan kepada perusahaan melalui
penjualan produknya secara lebih besar, suku bunga merupakan harga atau biaya yang
harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspekstasi
keuntungan.
Dengan demikian para penanam modal melakukan penanaman modal untuk
mendapatkan keuntungan atas penanaman modal yang dilakukan. Pertimbangan
tersebut adalah sepenuhnya merupakan pertimbanganpertimbangan penanaman modal
yang terkait secara langsung dengan faktor-faktor ekonomi. Perlu juga diperhatikan
bahwa iklim investasi di Indonesia akan menjadi kurang menarik apabila layanan
kepada pelaku usaha tidak diperbaiki.
Termasuk dalam layanan kepada publik adalah birokrasi yang efektif. Dengan
penerapan good governance maka prasyarat ini akan mendorong iklim investasi
Faktor-Faktor Yang Menghambat
Kegiatan Investasi
1. Masalah keamanan dan kepastian hukum
2. Masalah ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah.
3. Masalah ketenagakerjaan
4. Masalah birokrasi
5. Masih tingginya korupsi kolusi nepotisme (KKN).
6. Rendahnya jaminan dan perlindungan penanaman modal
7. Masalah koordinasi kelembagaan
8. Masalah pertanahan
9. Masalah infrastruktur yang kurang memadai
10. Masalah perizinan
Faktor-Faktor Yang Memperkuat Kegiatan Investasi
Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi
investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia
lokasinya untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang
murah dan tersedianya pasar yang prospektif.
Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki
keunggulan alamiah dan komparatif, seperti, pertama, negeri yang sangat luas
dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia
masih cukup banyak. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk
pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.
Berikut diuraikan secara lebih spesifik beberapa faktor
yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai
Negara tujuan investasi:
1. Sumber daya alam yang melimpah
2. Letak geografis yang strategis
3. Pasar yang potensial (jumlah penduduk besar)
4. Jumlah tenaga kerja yang banyak
5. Kondisi cuaca yang ramah
6. Sistem devisa terbuka

More Related Content

Similar to Hukum-Investasi-9.pptx

Makalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasionalMakalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasionalTri Ajeng
 
Isi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasi
Isi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasiIsi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasi
Isi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasi
Slamet MF
 
Penanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesiaPenanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesia
jeesinel
 
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomian
Dampak perundang   undangan penanaman modal perekonomianDampak perundang   undangan penanaman modal perekonomian
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomian
cekkembali dotcom
 
Sukma prospek ukm dalm perdagangan bebes
Sukma prospek ukm dalm perdagangan bebesSukma prospek ukm dalm perdagangan bebes
Sukma prospek ukm dalm perdagangan bebes
Sukma Wijaya
 
Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....
rosita puspa
 
Studi Kelayakan Bisnis Materi 02
Studi Kelayakan Bisnis Materi 02Studi Kelayakan Bisnis Materi 02
Studi Kelayakan Bisnis Materi 02
Zombie Black
 
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Tri Widodo W. UTOMO
 
13 modal asing dan hutang luar negeri
13 modal asing dan hutang luar negeri13 modal asing dan hutang luar negeri
13 modal asing dan hutang luar negeri
muhammad muhaimin
 
BMP EKMA4311 Studi Kelayakan Bisnis
BMP EKMA4311 Studi Kelayakan BisnisBMP EKMA4311 Studi Kelayakan Bisnis
BMP EKMA4311 Studi Kelayakan Bisnis
Mang Engkus
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Frans Dione
 
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptxBimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Abdul Hadi Ilman
 
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Frans Dione
 
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasionalPeran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasionalIffa Tabahati
 
Foreign Direct Investment (FDI) dan Iklim investasi di Indonesia
Foreign Direct Investment (FDI) dan  Iklim investasi di IndonesiaForeign Direct Investment (FDI) dan  Iklim investasi di Indonesia
Foreign Direct Investment (FDI) dan Iklim investasi di Indonesia
Andi Nur Bau Massepe (Hasanuddin University)
 
P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018
Lailani Fitria
 
Studi kelayakan bisnis skb
Studi kelayakan bisnis skbStudi kelayakan bisnis skb
Studi kelayakan bisnis skb
Judianto Nugroho
 
Kel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesia
Kel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesiaKel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesia
Kel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesia
FitriAyu27
 

Similar to Hukum-Investasi-9.pptx (20)

Makalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasionalMakalah keuangan internasional
Makalah keuangan internasional
 
Isi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasi
Isi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasiIsi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasi
Isi proposal teknis kajian kerangka kebijakan investasi
 
Penanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesiaPenanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesia
 
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomian
Dampak perundang   undangan penanaman modal perekonomianDampak perundang   undangan penanaman modal perekonomian
Dampak perundang undangan penanaman modal perekonomian
 
Sukma prospek ukm dalm perdagangan bebes
Sukma prospek ukm dalm perdagangan bebesSukma prospek ukm dalm perdagangan bebes
Sukma prospek ukm dalm perdagangan bebes
 
penanaman modal
penanaman modalpenanaman modal
penanaman modal
 
Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....
 
Studi Kelayakan Bisnis Materi 02
Studi Kelayakan Bisnis Materi 02Studi Kelayakan Bisnis Materi 02
Studi Kelayakan Bisnis Materi 02
 
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perij...
 
13 modal asing dan hutang luar negeri
13 modal asing dan hutang luar negeri13 modal asing dan hutang luar negeri
13 modal asing dan hutang luar negeri
 
BMP EKMA4311 Studi Kelayakan Bisnis
BMP EKMA4311 Studi Kelayakan BisnisBMP EKMA4311 Studi Kelayakan Bisnis
BMP EKMA4311 Studi Kelayakan Bisnis
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptxBimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal.pptx
 
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
 
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasionalPeran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
Peran investasi dalam pembangunan ekonomi nasional
 
Foreign Direct Investment (FDI) dan Iklim investasi di Indonesia
Foreign Direct Investment (FDI) dan  Iklim investasi di IndonesiaForeign Direct Investment (FDI) dan  Iklim investasi di Indonesia
Foreign Direct Investment (FDI) dan Iklim investasi di Indonesia
 
Konsumsi & investasi2
Konsumsi & investasi2Konsumsi & investasi2
Konsumsi & investasi2
 
P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018
 
Studi kelayakan bisnis skb
Studi kelayakan bisnis skbStudi kelayakan bisnis skb
Studi kelayakan bisnis skb
 
Kel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesia
Kel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesiaKel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesia
Kel2 pro kontra perlindungan investasi di indonesia
 

More from FirstnandiarGlica

Istadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdf
Istadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdfIstadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdf
Istadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdf
FirstnandiarGlica
 
MATERI ARBITRASE III.pptx
MATERI ARBITRASE III.pptxMATERI ARBITRASE III.pptx
MATERI ARBITRASE III.pptx
FirstnandiarGlica
 
MATERI ARBITRASE I.ppt
MATERI ARBITRASE I.pptMATERI ARBITRASE I.ppt
MATERI ARBITRASE I.ppt
FirstnandiarGlica
 
MATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptxMATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptx
FirstnandiarGlica
 

More from FirstnandiarGlica (6)

11murabahah.pptx
11murabahah.pptx11murabahah.pptx
11murabahah.pptx
 
Istadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdf
Istadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdfIstadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdf
Istadi_PeningkatanNilaiSubstansiARJUNA_26-27Juli2022.pdf
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
MATERI ARBITRASE III.pptx
MATERI ARBITRASE III.pptxMATERI ARBITRASE III.pptx
MATERI ARBITRASE III.pptx
 
MATERI ARBITRASE I.ppt
MATERI ARBITRASE I.pptMATERI ARBITRASE I.ppt
MATERI ARBITRASE I.ppt
 
MATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptxMATERI HAN I.pptx
MATERI HAN I.pptx
 

Recently uploaded

ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 

Recently uploaded (17)

ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 

Hukum-Investasi-9.pptx

  • 2. Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Fungsi Penanaman Modal Asing bagi Indonesia: 1. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. 3. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan. 4. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. 5. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. 6. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. 7. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal Tujuan Penanaman Modal Asing 1. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. 2. Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain 3. Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. 4. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara
  • 3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kegiatan Investasi Terdapat beberapa faktor penentu untuk dilakukannya penanaman modal, yaitu penanaman modal memberikan revenue tambahan kepada perusahaan melalui penjualan produknya secara lebih besar, suku bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspekstasi keuntungan. Dengan demikian para penanam modal melakukan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan atas penanaman modal yang dilakukan. Pertimbangan tersebut adalah sepenuhnya merupakan pertimbanganpertimbangan penanaman modal yang terkait secara langsung dengan faktor-faktor ekonomi. Perlu juga diperhatikan bahwa iklim investasi di Indonesia akan menjadi kurang menarik apabila layanan kepada pelaku usaha tidak diperbaiki. Termasuk dalam layanan kepada publik adalah birokrasi yang efektif. Dengan penerapan good governance maka prasyarat ini akan mendorong iklim investasi
  • 4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Kegiatan Investasi 1. Masalah keamanan dan kepastian hukum 2. Masalah ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah. 3. Masalah ketenagakerjaan 4. Masalah birokrasi 5. Masih tingginya korupsi kolusi nepotisme (KKN). 6. Rendahnya jaminan dan perlindungan penanaman modal 7. Masalah koordinasi kelembagaan 8. Masalah pertanahan 9. Masalah infrastruktur yang kurang memadai 10. Masalah perizinan
  • 5. Faktor-Faktor Yang Memperkuat Kegiatan Investasi Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasinya untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti, pertama, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah.
  • 6. Berikut diuraikan secara lebih spesifik beberapa faktor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai Negara tujuan investasi: 1. Sumber daya alam yang melimpah 2. Letak geografis yang strategis 3. Pasar yang potensial (jumlah penduduk besar) 4. Jumlah tenaga kerja yang banyak 5. Kondisi cuaca yang ramah 6. Sistem devisa terbuka