1. Dokumen ini menggambarkan proses transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto setelah G30S/PKI. Soeharto secara bertahap memperoleh kekuasaan melalui serangkaian keputusan yang ditandatangani atas nama Soekarno, hingga akhirnya MPRS secara resmi memberhentikan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden.

1. Memasuki Orde Baru
1. Penyerahan Super Semar kepada Soeharto di kediamannya (Saleh
Jamhari, hlm. 56)
2. Soeharti membaca dan mengembalikan kembali surat kepada Basuki
Rahmat
3. Mengadakan briefing di markas KOSTRAD pukul 11.00 malam.
- diikuti para panglima, dll
- diikuti wakil KAMI
4. Basuki Rahmat menguraikan isi Super Semar dan prosesnya (57)
5. Soeharto meinta bantuan May.Jend. Sutjipto S.H untuk mengajukan
keputusan pembubaran PKI
6. Soeharto atas nama presiden Soekarno menandatangani keputusan
pembubaran PKI No. 1/3/1966 (Ideologi Komunisme)
7. Soekarno mempersoalkan pembubaran PKI yang dianggap menyalahi
perintah (Jamhari, 61)
8. Soeharto atas nama presiden mengedarkan beberapa keputusan
9. Soekarno terkejut mendengar pembubaran PKI

2. 10. Soekarno mengharapkan Soeharto agar hanya soal teknis saja yang
diambil bukan politik
11. Soeharto dengan dalih Super Semar tidak menyalahi secara teknis dan
politik
12. Soekarno memanggil M.Yusuf, Basuki Rahmat dan Amir Mahmud ke
Bogor , nada mempertanyakan kesal soal tindakan Soeharto (Jamhari, 64)
13. Soekarno mendapat informasi dari Achmadi bahwa Soeharto akan
membentuk Kabinet
14. Soekarno menuju Jakarta
15. Terjadi perbincangan Soekarno-Soeharto
16. 16 Maret 1966 Soeharto usul agar kabinet dirombak dari menteri yang
terlibat PKI
17. Soekarno menolak
18. Mahasiswa demo lagi tentang perombakan kabinet secara fundamental
19. Tanggal 17 Maret 1966 mahasiswa menyandera 3 menteri dari kantornya
20. Tanggal 18 Maret 1966 kondisi tegang

3. 21. Dikeluarkan aturan dalam masyarakat media RRI dan tentang berita
politik
22. Keluar Keputusan Presiden No. 5 yang ditanda tangani Soeharto a.n
presiden Atas instruksi ini Jend. Soeharto a.n presiden tanggal 13 Maret
1966 mengganti menteri yang dianggap terlibat PKI untuk mengindari
dari amuk massa.
23. Tanggal 19 Maret 1966 Rapat Raksasa di lapangan Bandung aksi massa
menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
24. Mahasiswa bersama dengan ABRI, dengan tuntutan sama, cara yang
beda demikian juga kepolisian RI
25. Presiden Soekarno masih PANGTI ABRI. Istana masih dilindungi tertutup
untuk umum
26. Terjadi perbedaan pendapat antara kebijakan kostrad dengan presiden
Soekarno yang tidak menerima cara yang dilakukan Soeharto dan
mahasiswa serta partai-partai yang menyerangnya dan menyerang
menteri-menteri
27. Keputusan Presiden No. 5 tentang mengamankan menteri-menteri yang
terlibat PKI banyak mendapat dukungan rakyat dan bekas pejuang
Siliwangi + PWI

4. 18. Ada 3 menteri yang melarikan diri :
1) Ir. Surachman
2) Drs. Achadi
3) LetKol Imam Syafi’ie
19. Let.Jend Soeharto mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri yang
tidak diamankan : mengangkat menteri-menteri ad-intern :
1) Sri Sulatan Hamengku Buwono IX
2) Dr. Roesli
3) Dr. Idam Chalid
4) Dr. Leimena
5) Adm Malik
20. MEMBENTUK KABINET PERALIHAN atas usulan sidang paripurna DPR GR 24
Maret 1966 yang bebas dari gestapu
21. Tanggal 27 Maret 1966 diumumkan Kabinet baru Kabinet DWIKORA
- 6 Menteri diantaranya LetJend Soeharto sebagai adintern bidang HamKam
- tidak ada menko tapi menteri koordinator (3 bidang)
1) Ekonomi : 9 menteri
2) Hukum : 6 Menteri
3) Sosial Politik : 9 menteri

5. 22. Disamping itu ada menteri yang tidak memimpin kementrian : ketua
MPRS, DPRGA, ketua pangasa KOGHM : A.H Nasution
23. Ssusunan kabinet telah terisi oleh orang-orang yang pro Soeharto
24. 1966-1967 terjadi Dualisme kepemimpinan. Soekarno masih aktif dan
Soeharto yang mulai populer (SNI. Hlm 415)
25. 5 Mei 1966, resolsusi DPRGR sebagai pemikiran untuk SU ke IV MPRS
26. 6-9 Mei simposikan di UI dikenal Trace baru Indonesia asumsi negara
hukum (SNI hlm 4.5) Sumbangan untuk orde baru
MAWAKSARA
27. 21 Juni 1966 : sidang MPRS, memilih ketua Jendral TNI A.H Nasution
28. 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato MAWAKSARA
29. Pasca pidato Nawaksara, banyak kalangan yang tidak puas karena tidak
menyinggung sama sekali soal G 30S/PKI. Tidak mencerminkan
penyelesaian konflik situasi yang berlangsung
30. Diberbagai daerah muncul tuntutan menolak pidato presiden (SP. 81)]
31. Para alim ulama Jabar menemui ketua DPR GR, menyatakan tidak
mengakui presiden Soekarno karena dianggap melakukan pelanggaran
terhadap syariat islam dan UUD 45, Tap MPRS (81)

6. 32. 25 Juni 1966 demokrasi DPR GR meminta A.H Nasution menurunkan
presiden Soekarno (koran)
33. 25 Juni 1966, sidang MPRS berakhir dengan 32 Tap. Tap No.
IX/MPRS/1966 SP. Berlaku s/d SU hasil pemilu
34. Permintaan agar presiden Soekarno melengkapi pidatonya Khusus
maslah G 30S/PKI dan ekonomi
35. 17 Agustus 1966 pidato presiden Soekarno “JAS MERAH” :
- Pidato dianggap tidak mencerminkan sebagai jawaban thd MPRS
- Reaksi masyarakat demo mahasiswa (koran)
36. 1-3 Oktober 1966 demo mahasiswa dan masa dari KAMI, KAPPI, KAPI
menuntut pertanggung jawaban G 30 S/PKI
37. Keluar lagi nota MPRS, nota presiden melengkapi pertanggung jawaban
38. 30 Desember 1966, KAPPI demo ke DPR
39. 9-12 Desember 1966, dua ratus ribu mahasiswa demo agar presiden
Soekarno diadili (koran)
40. Berbagai elemen Mahasiswa 20 Desember 1966 menyampaikan fakta
politik keterlibatan Soekarno dalam G 30S /PKI

7. 41. 10 Januari 1967 Sekmil Presiden MayJend Soeryo Sapeno menyampaikan
pidato pelengkap Nawaksara kepada MPRS dengan nada meragukan
keharusan pertanggung jawaban
42. 20-21 Januari 1966 sidang Istimewa MPRS :
- Membahas pidato pelengkap presiden
- Membahas maslah GBHN
- Membahas maslah pemerintah oleh presiden
- Meminta laporan yuridis dari pangkop kamtib/Soeharto
43. 1 Februari 1967 laporan pangkop kantib Soeharto kepada MPRS tentang
fakta G 30S/PKI tentang kemerosotan ekonomi.
44. 8 Februari 1967 rapat panglima dari 9 angkatan : menolak surat presiden
Soekarno yang mempersoalkan pembagian kekuasaan antara presiden
dan pengemban SP
45. 9 Februari 1967 keluar resolusi DPR GR untuk SI MPRS
46. 10 Februari 1967 Soeharto menyampaikan penolakan ABRI kepada pidato
Soekarno
47. 11 Februari 1967 panglima angkatan-angkatan menhadap presiden di
Bogor menyampaikan agar presiden Soekarno mematuhi konstitusi dan
Tap MPRS

8. 48. 12 Februari 1967 presiden bertemu lagi dengan angkatan-angkatan
setelah itu ajakan pertemuan ditolak
49. 19 Februari 1967 Soeharto dan panglima-panglima bertemu Soekarno di
Bogor tanpa ada kesepakatan
50. 20 Februari 1967 pertemuan kembali Soeharto dan panglima-panglima
dengan Soekarno :
- Presiden Soekarno memberikan Kekuasaan kepada penyebar SP
- Melaporkan kepada presiden penyerahan kekuasaan tersebut setiap
waktu
51. 22 Februari 1967 pengumuman kepada masyarakat di istana merdeka
disaksikan seluruh anggota kabinet
52. 23 Februari 1967 DPR GR menerima revolusi Jamaluddin Malik tentang
usul kepada MPRS agar presiden Soekarno dihentikan dan Soeharto
diangkat sebagai presiden
53. 7 MARET 1967 . SI MPRS
- Menghasilakn 26 Tap MPRS
- Mencabut kekuasaan pemerintah dari presiden Soekarno dan
mengangkat Soeharto sebagai Pj Presiden hingga pemilu sebagaimana
dalam Tap XXXIII/MPRS/1966 (koran)

9. 54. PASCA SOEKARNO
- Mengaktifkan pendidikan agama sebagai unsur mutlak dalam Charater
and National building (SNI:418) sesuai resolusi MPRS/1966
- Melarang doktrin yang bertentangan dengan pancasila : Marxisme,
Leninisme
55. Beberapa produk orde lama ditinjau kembali
- GBHN yang bersumber dari MANIPOLUSDEK diubah dengan GBHN
ORBA
- Gelar pemimpin besar revolusi ditinjau dengan Tap. XVII/MPRS/1966
yang tidak memiliki kewenangan hukum lagi
- Mencabut semua gelar Soekarno
- Mencabut semua karya Soekarno dan dianggap sama dengan karya
yang lain (tentang agama pemimpin besar revolusi) (SNI:420)