Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal, kewenangan melaksanakan tugas dari pemerintah, serta perencanaan pembangunan desa berbasis data. Dokumen ini juga membahas pentingnya penggunaan teknologi informasi dan keterbukaan informasi dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan desa.
Presentasi Konsep Desa 2.0 - Pemanfaatan Sistem Informasi Desa berbasis Teknologi Web melalui jaringan Internet oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kec. Lumbir, Banyumas - Jawa Tengah
By Connecting thru ACN the following Services are much more affordable with "Above-Par" Customer Service. Additionally, for each Service you connect, a hungry child gets fed (a meal to eat & drink); also for each time your Bill is paid. This is automatic transacted in co-ordination with Canada's Food Banks.
menulis berita adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para praktisi humas agar bisa eksis di dunia kerja yang kompetitif dan menantang. Disampaikan oleh Dr indiwan seto wahjuwibowo , dosen Komunikasi Uniiversitas Multimedia Nusantara .Email: indiwanx@gmail.com
SKRIPSI PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN...Reza Yudhalaksana
EFFECT OF REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (RGDP) AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) ON FISCAL AUTONOMY
(A Case Study of Cities and Counties of West Java Year 2008-2013)
Presentasi Konsep Desa 2.0 - Pemanfaatan Sistem Informasi Desa berbasis Teknologi Web melalui jaringan Internet oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kec. Lumbir, Banyumas - Jawa Tengah
By Connecting thru ACN the following Services are much more affordable with "Above-Par" Customer Service. Additionally, for each Service you connect, a hungry child gets fed (a meal to eat & drink); also for each time your Bill is paid. This is automatic transacted in co-ordination with Canada's Food Banks.
menulis berita adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para praktisi humas agar bisa eksis di dunia kerja yang kompetitif dan menantang. Disampaikan oleh Dr indiwan seto wahjuwibowo , dosen Komunikasi Uniiversitas Multimedia Nusantara .Email: indiwanx@gmail.com
SKRIPSI PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN...Reza Yudhalaksana
EFFECT OF REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (RGDP) AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) ON FISCAL AUTONOMY
(A Case Study of Cities and Counties of West Java Year 2008-2013)
Update : Ada perubahan kebijakan, Anda dapat melihat update presentasi saya di http://s.id/desaid2015
Domain desa.id adalah kode second level domain untuk desa (atau sebutan lain di Indonesia). desa.id muncul sebagai solusi atas tidak diijinkannya desa menggunakan domain go.id yang hanya boleh digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota).
Analisis situs web pemerintah kab.bogor - WAWASAN & APLIKASI TEKNOLOGI Muhamad Ibnu
Latar Belakang
Situs pemerintah adalah suatu tempat dengan tujuannya masing-masing tetapi memiliki arahan yang sama yaitu Melayani masyarakat, karena bukan siapa-siapa kepemerintahan jika tidak ada masyarakat, sebegitu banyak situs-situs pemerintah ada situs yang pasti di miliki di setiap Kabupaten yang di buat untuk memudahkan warga-warga nya,
Fasilitas – Fasilitas dan informasi yang di sediakan pun beragam yang terdapat dalam situs ini, mulai dari hiburan seperti Radio, Rtv dan lain sebagainya, yang tentunya untuk memudahkan masyarakat dan menghibur masyarakat.
Informasi dalam sekitar pun mudah di jangkau, jika kita sering membaca Koran ataupun Televisi untuk mencari informasi sekitar bisanya akan sedikit kesulitan karena hanya beberapa saja yang diliput, tetapi dengan adanya situs ini bisa menjadi lebih mudah untuk di ketahui, karena lebih di prioritas kan dibandingkan berita luar kabupaten.
Proposal usulan second level domain Indonesia baru untuk Desa = "desa.id" yang disampaikan pada Diskusi Umum Terbuka (DUT) PANDI ke-2 tgl 12 Februari 2013 di Perpustakaan UI, Depok.
Presentasi usulan ini oleh Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Banyumas. Mewakili Desa-desa lainnya, seluruh Indonesia.
Bayu Nugroho adalah pegiat Gerakan Desa Membangun (GDM).
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Kewenangan Desa
Bagaimana menempatkan kedudukan Desa sangat berkaitan
dengan Kewenangannya.
• ASAS REKOGNISI = SEBAGAI KOMUNITAS, DESA
PUNYA HAK ASAL USUL & KEWENANGAN ASLI
(HAK-HAK TRADISIONAL)
• ASAS DESENTRALISASI = SEBAGAI DAERAH
OTONOM TINGKAT III, DESA PUNYAK
KEWENANGAN YANG DISERAHKAN DARI
PEMERINTAH (pusat & daerah)
• ASAS DELEGASI = SEBAGAI UNIT
PEMERINTAHAN, KEWENANGAN DESA TERBATAS
PADA TUGAS-TUGAS YANG DIBERIKAN
PEMERINTAH (pusat & daerah)
3. Wewenang Desa
Dianalisis dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Kewenangan Desa meliputi:
• kewenangan berdasarkan hak asal usul;
• kewenangan lokal berskala Desa;
• kewenangan melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah
kabupaten/kota; dan
• kewenangan melaksanakan tugas lain dari
Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, atau
Pemerintah kabupaten/ kota.
4. Perencanaan & Keuangan
• Sejauh mana kewenangan Desa merencanakan
pembangunannya sendiri ?
• Apakah perencanaan Desa terintegrasi dengan
sistem penganggaran Daerah & Pusat ?
• Bagimana cara agar Warga Masyarakat terlibat
(berpartisipasi aktif) dalam Perencanaan Desa ?
• Bagaimana menjamin transparansi penganggaran
dan akuntabilitas penggunaan keuangan Desa ?
• Berapa sebenarnya Uang untuk Desa ?
5. Perencanaan Pembangunan
Desa Berbasis Data
Masalah
• Tuntutan masyarakat pada keterbukaan
informasi semakin tinggi.
• Pemerintah Desa jarang memiliki data yang
akurat dan terbaharui secara cepat.
• Banyak Desa KETEK* (ketinggalan teknologi)
dan harus belajar menjadi Desa yang Melek
Informasi dan Teknologi alias DedemIT (Desa-
Desa Melek IT)
6. Persoalan Desa Terkait Data
1. Sedikitnya perangkat Desa yang mahir menggunakan
komputer, internet dan beragam aplikasi TIK.
2. Internet masih dianggap barang mahal, karena
keterjangkauan akses internet belum merata.
3. Kerjasama antar Desa masih rendah.
4. Adanya kebijakan Pemerintah (pusat/daerah) yang
berubahubah terkait profil Desa, sistem surat-menyurat dll.
Aplikasi pengolah Data Desa harganya relatif mahal. Jika
ada program dari pemerintah sering tidak sesuai kebutuhan
Desa.
5. Dalam media arus utama (koran, tv dll.) porsi
pemberitaan Desa masih sangat sedikit, Jika ada pun,
pemberitaan Desa biasanya tentang hal-hal negatif.
7. Selalu Ada Solusi
1. Desa bisa meningkatkan kapasitas SDM mandiri
2. Desa bisa memiliki akses internet yang terjangkau
3. Desa bisa kerjasama dan berjejaring antar Desa
4. Desa bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintah
dengan mengungkapkan kondisi dan kebutuhannya
5. Desa bisa menyusun aplikasi dan sistem sendiri
6. Desa bisa memiliki media sendiri
7. Desa bisa berinisiatif, memulai tanpa menunggu
instruksi atau program Pemerintah
8. Sistem Informasi
• Informasi sangat dibutuhkan dalam proses
pengambilan keputusan.
• Dengan sistem informasi manajemen,
keputusan akan efisien dari aspek waktu
karena data dapat diakses secara instan.
• Akurasi data lebih terjamin, sehingga
keputusan yang dirumuskan akan lebih tepat
dan dirumuskan dengan lebih singkat.
• Sistem informasi semacam itu kini dapat
dengan mudah dibuat dengan sistem
komputerisasi.
9. Manfaat data dan teknologi informasi
•Membantu merumuskan masalah yang terjadi di Desa
• Membantu penyusunan rencana kerja Pemdes dan pengambilan
keputusan yang cepat dan akurat
• Keterbukaan informasi dan akuntabilitas Pemdes
• Data yang akurat dan terperbarui (update) akan membantu
penyusunan RPJMDes yang tepat sasaran.
• Koneksi intranet (antar komputer) maupun antar Desa
• Dengan adanya website Desa, maka potensi, kegiatan, peraturan
hingga sejarah Desa menjadi pengetahuan kolektif milik Desa,
Pemerintah bahkan Dunia.
10. Peran Pemerintahan Desa
• Memahami dan berkomitmen untuk memanfaatkan
TIK dan keterbukaan informasi publik dalam mengelola
data di Desa.
• Bekerjasama dan mendorong seluruh staf Desa agar
aktif dan kontinyu mengelola website Desa termasuk
memberikan dukungan fasilitas yang diperlukan.
• Mengimplementasi Sistem Informasi Desa, untuk
pelayanan publik Pemerintah Desa.
• Menyusun RPJMDes / RKP / APBDes berbasis data
akurat, bukan berdasarkan asumsi dan subyektifitas
perseorangan, berdasarkan musyawarah Desa.
11. Desa-Desa Melek IT
1. Surat elektronik (surel) / email
• Email adalah alat komunikasi yang bisa digunakan
mengirim dan menerima pesan lebih cepat dan hemat.
• Selain pesan teks/tulisan bisa juga mengirim gambar,
video (multimedia)
Saat ini akun email dari layanan tertentu (Gmail) dapat
digunakan untuk mengakses aplikasi pembuatan dan
penyimpanan dokumen online (Cloud Apps)
12. 2. Website
• “Rumah” kita di internet, dimana orang lain bisa
mengunjunginya kapan saja, menggunakan
komputer maupun gadget, seperti ponsel, tablet dll.
• Berfungsi sebagai media publikasi dan interaksi.
• Bisa terhubung dengan media sosial, seperti
facebook, twitter, youtube dll.
13. Format:
Karakter nama [Desa, atau singkatannya].desa.id
Contoh :
1. Desa Karangsambung :
karangsambung.desa.id
2. Desa Karangsambung (Pada Kecamatan/
Pemerintah Daerah yang lain) :
krsambung.desa.id
3. Desa Karangsambung, Kecamatan
Karangsambung, Pemerintah Kabupaten
Kebumen: krsambung-kebumen.desa.id
Pemerintah Desa
14. 3. Media Sosial
Selain menulis di website Desa, media
sosial dapat menjadi senjata bagi Desa
dalam menyuarakan kondisi, kebutuhan
hingga protes dan aspirasi LANGSUNG
kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dan berwenang Sudah tidak jaman,
teriak-teriak di jalanan..
15. 4. Opensource
Solusi teknologi ( Sistem Operasi
dan Piranti Lunak ) komputer / PC
yang legal, handal, murah dan bisa
dioprek untuk disesuaikan dengan
kebutuhan Desa. Linux dan beragam
software-nya siap Digunakan.
16. 5. Mitra Desa
MITRA Desa adalah aplikasi
Sistem Informasi Desa, untuk
Kependudukan, administrasi dan
sumberdaya Desa. Statistik data
dapat ditampilkan langsung di
website Desa
17. Kenapa media Website ?
• Dari berita, hingga promosi
dengan website Desa sendiri, warga bisa menulis reportase, opini,
feature bahkan promosi produk/jasa-nya dengan cara yang elegan,
tanpa biaya iklan yang mahal.
• Warga sebagai subyek, bukan obyek
jika selama ini orang Desa “hanya” menjadi obyek berita yang
ditulis media, maka dengan website dan jurnalisme warga, kita
dapat menjadi subyek, pelaku, sebagai pewarta.
• Menjangkau Dunia, tanpa batas waktu dan kertas
website Desa dapat dibaca siapa saja dan dimana saja dari
seluruh Dunia, tanpa dibatasi durasi tayang atau ukuran kertas.
Website Desa dapat dilihat bahkan beberapa tahun kemudian oleh
generasi anak cucu penulisnya.
18. Mendaftar domain Desa.id
• Persyaratan
Untuk mendaftar siapkan 2 (dua) dokumen persyaratan :
- KTP pendaftar / registran
- Surat permohonan dari Kepala/Sekretaris Desa
Semua dokumen dipindai/difoto menjadi file .JPG/.PNG resolusi 72
px/inch. Ukuran file + 200 kb / file.
• Pendaftaran
Kita dapat mendaftarkan domain Desa.id di website-website para
penjual domain dan hosting (biasanya satu paket) atau melalui
reseller dari registrar PANDI.
• Biaya
Tarif standar : Rp 60.000 + PPN 10% per-tahun. Tetapi tarif pada tiap
reseller / registrar bisa bervariasi.
19. Pewartaan Warga
untuk Desa Bersuara
Boleh saja....
Walaupun bukan Wartawan kita tetap
bisa menulis berita, sekaligus
menerbitkannya secara mandiri melalui
website Desa kita.
Dengan tetap memperhatikan asas
pewartaan dan etika yang ada pada
masyarakat Desa
20. Yang penting.......
• Informasi Publik terkait
kepentingan umum, bukan
masalah pribadi.
• Faktual informasi nyata, benar-
benar terjadi.
• Reportase bersifat laporan,
berdasarkan data atau
wawancara
21. Kegiatan Pewarta Warga
1. Mengamati dan Wawancara
pengamatan menghasilkan rekaman, video, foto,
dll. sedangkan wawancara menghasilkan catatan
jawaban dan informasi dari narasumber.
2. Menyusun berita
prinsip umum 5W + 1 H (what, when, where, who,
why + how)
3. Menerbitkan Berita
mengunggah berita melalui dasbor Website Desa.
22. Tips 1 : Menulis Berita Berdasar Foto
• Alinea 1
Menjelaskan SIAPA saja yang ada di foto, SEDANG
MELAKUKAN APA ( kegiatannya ), DIMANA ( lokasi )
dan KAPAN ( waktu ) kegiatan tersebut terjadi.
• Alinea 2
Menjelaskan TUJUAN atau latarbelakang kegiatan,
berupa KUTIPAN pernyataan NARASUMBER. Diikuti
Nama lengkap, usia narasumber, jabatan (bila
ada).contoh : Achmad
Munawar (53), Kepala Desa Membangun.
• Alinea 3
Menjelaskan kronologi kegiatan tersebut, dimulai dari
pembukaan, acara inti, hingga penutupan.
23. Etika penulisan
• Bahasa yang mudah dimengerti
hindari istilah-istilah yang multitafsir dan janggal.
• Terhadap korban kejahatan / asusila dll.
biasanya korban disamarkan identitasnya.
• Perlakuan terhadap Tersangka kejahatan
cukup dengan menyebutkan inisial.
• Sebutkan Nama lengkap dan umur narasumber
nama lengkapnya / inisialnya disertai umur / taksiran
umur, tanpa sebutan “Bapak/Ibu/ Mas/ Mba/ Mbah” dll.
24. Tips teknis
• Persingkat tulisan tanggal
contoh : (21/9) untuk mewakili tanggal 21 September.
• Tentukan dan tulis judul di akhir
selesaikan isi berita, baru tulis judul.
• Tulis judul dengan benar
tulisan judul menggunakan huruf kapital pada setiap
huruf depan kata, kecuali kata sambung. Untuk
singkatan, gunakan huruf kapital seluruhnya. contoh :
SBY Menengok TKI yang Terancam Hukum Pancung
25. Tips Posting di Website
• Posting di Website secara berkala
menulis 1 (satu) artikel setiap satu atau dua hari, lebih
baik daripada “memborong” 100 tulisan dalam satu
malam.
• Kecilkan ukuran gambar
website, beda dengan spanduk. Kita tidak butuh
gambar beresolusi tinggi, + maks. 100 kb / file.
• Untuk Video, manfaatkan YouTube
untuk video sebaiknya diunggah saja ke layanan share
video seperti YouTube, Vimeo dll, nantinya bisa
ditampilkan di website kita dengan embed code
26. Media sosial = Senjata!
Setiap selesai menulis di website Desa sebarkan
melalui sosial media.
• Facebook
ganti kebiasan update status yang galau-tidak
jelas dengan membagikan link URL tulisan /
artikel website Desa, juga di berbagai Group
Facebook.
• Twitter
jangan ketinggalan, manfaatkan juga twitter.
mantan Presiden SBY saja ngetwit lo ^_^
27. Desa Anda juga bisa!
Mulai dengan 3 langkah pertama :
• Wajib punya, Email Desa
sebagai alat komunikasi utama di internet.
• Komitmen, kelola Website Desa
domain khusus Desa sudah diperjuangkan, sudah ada,
hosting nya juga sudah tersedia, CMS / mesin website
gratis pula, tinggal Desa mau belajar dan komitmen
mengelolanya.
• Gaul, di sosial media
jangan malu kalau tidak tahu, tidak ada kata terlambat,
lebih baik mulai belajar dan mencoba, sosial media
(facebook, twitter dll.) bisa menjadi senjata Desa
menyebarkan informasi
28. Desa Anda juga bisa!
Langkah selanjutnya :
• Gunakan Opensource!
sistem operasi dan piranti-piranti lunak opensource
dapatdigunakan untuk kegiatan kita sehari-hari,
internetan, menulis, menghitung, menggambar, hingga
bermain musik dan video.
• Implementasi Sistem Informasi Desa
Untuk basis data kependudukan dan pelayanan publik
Pemerintahan Desa, kita dapat menggunakan Sistem
Informasi Desa, di GDM ada Mitra Desa yang tidak
diperjualbelikan, tapi Desa juga bisa dan bebas
mengembangkan sistem sendiri secara mandiri atau
kerjasama dengan pihak lain sesuai kebutuhan