Maman Darmawan, profile picture
Uploaded byMaman Darmawan
PPTX, PDF282 views

Kebijakan

Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di Jawa Barat, mencakup latar belakang, tujuan, dasar hukum, strategi, proses pembentukan, organisasi, sumber daya manusia pendukung, hubungan kerja, layanan, uji coba penerapan teknologi informasi, kondisi Posluhdes, implementasi program dan kegiatan, serta roadmap pengembangan Posluhdes di Jawa Barat."

Embed presentation

Download to read offline
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPTD BALAI PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITASI POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES) DI JAWA BARAT 1
- Rendahnya penerapan inovasi teknologi, sosial dan ekonomi oleh pelaku utama yang diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga fasilitator dan pelaku utama/pelaku usaha - Akses informasi yang lambat diterima oleh masyarakat desa - Belum optimalnya Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan/ Pelaku Utama / Pelaku Usaha - Belum tertata Data Base Pembangunan Pertanian Tk. Desa /Kelurahan; - Belum efektif dan efisien pelayanan penyuluhan thd Pelaku utama /pelaku usaha (BP3K/BPP berada di Kecamatan), - Belum tersedianya lembaga penyuluhan yang mudah diakses oleh Pelaku utama/Pelaku Usaha tk. Desa. LATAR BELAKANG 2
TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN • Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat perdesaan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan SASARAN • Mengembangkan swadaya masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, sehingga berkembangnya Penyuluh Swadaya dan mengembangkan kelompok- kelompok masyarakat produktif mandiri berbasis pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan 3
DASAR PENYELENGGARAAN 1. Undang-Undang No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembinaan Poktan, Gapoktan, Penyusunan RDKK dan Sistem kerja Laku Susi; 4. Peraturan Menteri Pertanian No.61 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Penyuluh Swadaya dan Swasta; 5. Peraturan Menteri Pertanian RI No.67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 6. Peraturan Gubernur No... Tahun 2016 tentang ..Penumbuhan dan pEngembangan Posluhdes di Jawa Barat 4
STRATEGI 1. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Posluhdes di perdesaan; 2. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan melalui kursus, fasilitasi mengakses IPTEK dan informasi serta permodalan, dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha 3. Mengoptimalkan ketenagaan penyuluh (PNS, Swadaya ,THL- TB, PPB) 4. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan di perdesaan melalui Posluhdes 5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui posluhdes. 5
PROSES PEMBENTUKAN Pemilihan Desa Dialog Multi Pihak POSLUHDES 6
ORGANISASI POSLUHDES • MERUPAKAN UNIT KERJA NON STRUKTURAL • BERKEDUDUKAN DI WILAYAH PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN • PROGRAM KERJA DITUANGKAN DALAM PROGRAMA PENYULUHAN DESA/KELURAHAN YANG DIUSULKAN DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) • DIKELOLA OLEH PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA SECARA SWADAYA 7
SDM Pendukung POSLUHDES a. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan b. Penyuluh Swadaya e. Penyuluh Swasta f. Penyuluh THL g. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman h. Ketua Poktan/Gapoktan i. Babinsa j. Kepala Desa k. Pengawas Benih Tanaman 8
BPTP DINAS TEKNIS DINAS TEKNIS GUBERNUR BMPD DISKOMINFO CAMAT PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA BUPATI/WALIKOT A UPTD LURAH/DESA PENYULUH PROVINSI TIM PEMBINA KAB/KOTA PELAKSANA KECAMATAN/ TIM PELAKSANA DESA POPT/ PBT PENELITI/ PENYULUH Alur Komando Alur Pengendalian Alur Pembinaan Alur Pelaksanaan Alur Koordinasi Fungsional Alur Koordinasi Operasional POSLUHDES TATA HUBUNGAN KERJA 9
POSLUHDES PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA Pelaku utama dan pelaku usaha PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POSLUHDES 10
PELAYANAN POSLUHDES Crop Protection ( Pelayanan Perlindungan tanaman ) - Melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. - Perlindungan lingkungan melalui tanaman budidaya. Meliputi : - Kesuburan Tanah - Pengendalian Hama Terpadu ( PHT ) 11
Crop Development ( Pembangunan /pengembangan terhadap Sistem budidaya ) - Mengarahkan pelaku Utama kearah ekonomi maju. PELAYANAN POSLUHDES 12
Crop Education ( Pendidikan dan pelatihan mengenai Teknologi pertanian ) - Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Pelaku utama dan berbagai kalangan lembaga pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. - Sosialisasi aplikasi Teknologi Pertanian yang baik dan benar, agar pelaku Utama terhindar dari bahaya keracunan. PELAYANAN POSLUHDES 13
UJI COBA PENERAPAN IT DENGAN POSLUHDES 14 Uji coba penerapan IT dengan Posluhdes melalui teleconference, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pertemuan dengan posluhdes secara jarak jauh dalam waktu yang bersamaan di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan tujuan : 1. Informasi dapat tersampaikan dengan cepat; 2. Efisensi waktu, tenaga dan biaya; 3. Permasalahan ada dapat disampaikan secara tatap muka dan langsung mendapatkan jawabanya
15 Pengembangan penyuluhan pertanian secara online membutuhkan komunikasi tatap muka ( teleconference ) secara intensif dengan para posluhdes , dalam hal sebagai berikut : - Penerbitas SK Gubernur : Tentang Tim Pengembangan Kelembagaan Posluhdes - Sosialisasi, - Bimbingan teknis , - Uji Coba Melalui Media Teleconferen ;dengan Posluhdes
KONDISI POSLUHDES DI JAWA BARAT 16 No. Kabupaten Data Awal (unit) Data Hasil Verifikasi (unit) Keterangan 1. Subang 6 8 2. Purwakarta 2 16 3. Tasikmalaya 4 39 4. Ciamis 30 53 5. Majalengka 6 111 6. Indramayu 6 312 7. Cianjur 125 233 8. Bandung 24 24 9. Garut 12 347 10. Bogor 5 87 11. Bekasi 6 83 12. Kuningan 6 137 13. Sumedang 6 60 14. Bandung Barat 2 51 15. Karawang 6 246 16. Cirebon 306 309 17. Sukabumi - 121 18. Pangandaran - 33 JUMLAH 552 2.270 (Sumber : Bakorluh Jabar, 2016) (*) Jumlah Desa : 5.813 Desa
IMPLEMENTASI SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN POSLUHDES POSLUHDES BPMPD -Sarana Prasarana Desa DISKOMINFO - Sistem IT -Database Dinas Rumpun Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Program dan Kegiatan Teknis BAKORLUH - Program Pendidikan SDM - Kelembagaan - Metoda Penyuluhan 17
ROADMAP POSLUHDES 2015 2016 2017 2018 Pelatihan Posluhdes Model : 100 orang Advokasi terhadap Kab/Kota, Kec/Desa Penumbuhan Posluhdes Fasilitasi Program dan kegiatan terhadap Posluhdes Pengawalan dan Pendampingan dalam rangka optimalisasi peran posluhdes Fasilitasi 25 Posluhdes Identifikasi ulang posluhdes yang sudah terbentuk Fasilitasi Sarana Prasarana Posluhdes (Kesekretariatan, IT dll) Fasilitasi Sarana Prasarana Posluhdes (Kesekretariatan, IT dll) Pengawalan dan Pendampingan : 550 Posluhdes Pengawalan dan Pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pembinaan posluhdes Pengawalan dan Pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pembinaan posluhdes Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan Posluhdes Modeling POSLUHDES terintegrasi sebanyak 10 di wilayah DAS Citarum (GCB) Kab. Bandung, 15 di wilayah Geopark Ciletuh Sukabumi Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan Posluhdes Pengembangan Unit Usaha/Koperasi Perdesaan di 27 Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan Posluhdes Penumbuhan Posluhdes Terpadu di 27 Kab/Kota Optimalisasi Posluhdes di 27 Kab/kota Penyusunan Regulasi Fasilitasi Posluhdes Pengembangan Unit Usaha/Koperasi Perdesaan di 27 Kab/Kota 18
Pengembangan Jarkomluhdes Di Jawa Barat Tahun 2016 : APBD-P Tahap 1 Penyusunan Soft Ware : • Penyusunan Desain dan Struktur Aplikasi Database Jarkomluhdes ; • Pengembangan Desain Pemprograman Posluhdes • Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes (2 Kab : Ciamis dan Sukabumi) : Temu Teknis , Bimtek, Rembug Tani dan KursusTani Tahun 2017 : Tahap II Fasilitasi Perangkat Keras /hard Ware • Pelaksana Prov : Dinas Tan. Pangan/UPTD Bapusluhtan a. Penyusunan Juklak b. Penyusunan Spesifikasi Teknis c. Sosialisasi, Pembinaan dan Monev • Pelaksana : 18 Kabupaten • Jumlah 500 unit melalui Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Barat untuk : Perangkat Pendukung Jarkomluhdes (Pengadaan melalui E-Catalog) dan Aplikasi Video Conference dan Audio System (Pengadaan melalui model lelang per masing-masing daerah tergantung unit masing-masing kab) 19
KRITERIA POSLUHDES YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT Kriteria Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang berhak menerima Bantuan Keuangan Fasilitasi Sarana Prasarana Pos Penyuluhan Desa terdiri sebagai berikut: • Sudah terbentuk dan dikukuhkan oleh Bupati; • Memiliki struktur organisasi dan pengelola yang aktif; • Memiliki sekretariat yang memadai; • Memiliki kelompok-kelompok tani binaan (pelaku utama dan pelaku usaha); • Memiliki Programa Penyuluhan Desa dan telah melaksanakan penyuluhan di wilayahnya; • Dapat mengakses jaringan internet • Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengoperasikan internet, yang ditunjuk sebagai admin pengelola jaringan komunikasi posluhdes; • Memiliki fasilitas untuk melakukan percontohan
PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI POSLUHDES ( JARKOMLUHDES ) PROVINSI JAWA BARAT MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN FASILITASI POS PENYULUHAN DESA A. Provinsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui UPT Balai Pusat Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut : • Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Posluhdes • Mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten/kota lokasi penerima Bantuan Keuangan Fasilitasi Posluhdes; • Menyusun spesifikasi fasilitasi Bantuan Keuangan Posluhdes. • Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani di desa; • Melakukan kompilasi dan vadilasi, verifikasi data berdasarkan hasil selesksi penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diusulkan; • Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Pelaksanaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Posluhdes dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Posluhdes di Jawa Barat.
B. Kabupaten/Kota Dinas Pertanian/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam pelaksanaannya dengan tugas sebagai berikut: 1. Bupati/Walikota menunjuk pejabat Eselon II pada Dinas Pertanian/Badan/ Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Keuangan Fasilitasi Posluhdes dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 2. Berdasarkan Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan : • Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah; • Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah; • Pemberi Bantuan Pemerintah; • Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah; • Bentuk Bantuan Pemerintah; • Alokasi anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah; • Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah; • Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah; • Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah; • Ketentuan Perpajakan; • Sanksi.
3. Kabupaten/Kota melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima bantuan fasilitasi Posluhdes berdasarkan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis; 4. Kabupaten/Kota melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan hasil seleksi Menetapkan SK Penerima Bantuan Fasilitasi Posluhdes yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pemberian bantuan yang memuat: a. Lokasi Penerima Bantuan; b. Jumlah barang yang akan diterima; 5. Dalam rangka Pengadaan Barang untuk Bantuan Fasilitasi Posluhdes yang disalurkan dalam bentuk barang kepada Penerima Barang yaitu Posluhdes, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang dengan pedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 6. Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima bantuan yaitu Posluhdes dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia barang/jasa sesuai kontrak termasuk pelaksanaan penyaluran sampai diterima oleh Posluhdes disertai dengan: a. Berita acara penyelesaian pekerjaan; b. Berita acara serah terima barang; c. Foto atau dokumentasi barang yang dibeli; d. Surat pernyataan bahwa bukti penyaluran telah disampaikan; dan e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kab/Kota melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah hasil verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama; 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kab/kota melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan pengawasan berdasarkan: a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan pedoman umum/juklak dan juknis yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku; b. Kesesuaian antara target pencapaian dan realisasi; 9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kab/kota mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Fasilitasi Sarana Prasarana Posluhdes.
GAMBARAN POSLUHDES JAWA BARAT 25
Aktivitas Lapangan 26
Konsultasi mengenai OPT ( Organisme Pengganggu Tanaman ) 27
Budidaya Jambu Biji Budidaya Semut Rangrang Peternakan Sapi 28
29 Teleconference POSLUHDES di ruang ASDA II
30 Teleconference BAKORLUH dengan POSLUHDES Ciemas Kec. Ciracap
31 Teleconference dengan Kementerian Desa
32 Teleconference Gubenur & Wagub dengan POSLUHDES yang ada di Kab. Ciamis (Desa Sindang Kasih dan Bendasari )
TEMU TEKNIS PENGEMBANGAN POSLUHDES (DS. BUDIHARJA, KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS)
REMBUG TANI PENGEMBANGAN POSLUHDES (DS. BUDIHARJA, KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS) NOVEMBER 2016
REMBUG TANI PENGEMBANGAN POSLUHDES (DS. KAWALIMUKTI, KEC. KAWALI, KAB. CIAMIS) NOVEMBER 2016
BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN POSLUHDES (KAB. SUKABUMI) SEPTEMBER 2016
BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN POSLUHDES (KAB. SUKABUMI) SEPTEMBER 2016
UJI COBA PEMANFAATAN JARKOMLUHDES (TELECONFERENCE) DI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DENGAN 18 KABUPATEN PENERIMA KEGIATAN FASILITASI POSLUHDES TANGGAL 27 JULI 2017 38
DOKUMENTASI PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS JARKOMLUHDES DI KABUPATEN PANGANDARAN 39
Dengan mengoptimalkan peran Posluhdes dapat meningkatkan peranan pelaku utama/usaha dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. meliputi : - Penerapan teknologi tepat guna - Perkembangan Pasar - Kemudahan penyediaan modal - Percepatan akses informasi - Berkembangnya unit usaha perdesaan - Menumbuhkembangkan penyuluh swadaya Penutup 40
HATUR NUHUN 41

More Related Content

PDF
Konvensi naskah presentasi [compatibility mode]
byUniversitas
 
PPTX
Catatan Kaki atau Footnote sebagai Sistem Rujukan
byBonadea Visakha
 
PDF
Catatan kaki
byArif Raya Harahap
 
PPTX
Aralin 1.1 Personal at interpersonal na komunikasyon.pptx
bynenittealmadrones3
 
PPT
C. Linguistik umum P.U
bymujahidah khilafah (Shintia Minandar)
 
PDF
Pelatihan Penulisan Jurnal Mahasiswa
byIAIN Datokarama Palu
 
PDF
Primates_in_Peril_2014_2016_Aguariba_Ckaapori (1)
byMauricio Talebi
 
PPT
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
byMichellePlata4
 
Konvensi naskah presentasi [compatibility mode]
byUniversitas
 
Catatan Kaki atau Footnote sebagai Sistem Rujukan
byBonadea Visakha
 
Catatan kaki
byArif Raya Harahap
 
Aralin 1.1 Personal at interpersonal na komunikasyon.pptx
bynenittealmadrones3
 
C. Linguistik umum P.U
bymujahidah khilafah (Shintia Minandar)
 
Pelatihan Penulisan Jurnal Mahasiswa
byIAIN Datokarama Palu
 
Primates_in_Peril_2014_2016_Aguariba_Ckaapori (1)
byMauricio Talebi
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
byMichellePlata4
 

More from Maman Darmawan

PPTX
20190722112707_PENGUATAN KELEMBAGAAN POSLUHDES 22222.pptx
byMaman Darmawan
 
PPTX
Kebijakan posluhdes 2018
byMaman Darmawan
 
PPTX
Kebijakan posluhdes 2017
byMaman Darmawan
 
PPTX
Jarkomluhdes 13nov2017
byMaman Darmawan
 
PPT
Biochar14juni2019tele
byMaman Darmawan
 
PDF
Manfaat dedemit
byMaman Darmawan
 
PDF
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
byMaman Darmawan
 
PPTX
Materi presentasi dedem it
byMaman Darmawan
 
PPT
Manfaat dedemit
byMaman Darmawan
 
PPTX
Lokakarya desa hebat
byMaman Darmawan
 
20190722112707_PENGUATAN KELEMBAGAAN POSLUHDES 22222.pptx
byMaman Darmawan
 
Kebijakan posluhdes 2018
byMaman Darmawan
 
Kebijakan posluhdes 2017
byMaman Darmawan
 
Jarkomluhdes 13nov2017
byMaman Darmawan
 
Biochar14juni2019tele
byMaman Darmawan
 
Manfaat dedemit
byMaman Darmawan
 
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
byMaman Darmawan
 
Materi presentasi dedem it
byMaman Darmawan
 
Manfaat dedemit
byMaman Darmawan
 
Lokakarya desa hebat
byMaman Darmawan
 

Kebijakan

  • 1.
    DINAS TANAMAN PANGANDAN HORTIKULTURA UPTD BALAI PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT KEBIJAKAN PELAKSANAAN FASILITASI POS PENYULUHAN DESA (POSLUHDES) DI JAWA BARAT 1
  • 2.
    - Rendahnya penerapaninovasi teknologi, sosial dan ekonomi oleh pelaku utama yang diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga fasilitator dan pelaku utama/pelaku usaha - Akses informasi yang lambat diterima oleh masyarakat desa - Belum optimalnya Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan/ Pelaku Utama / Pelaku Usaha - Belum tertata Data Base Pembangunan Pertanian Tk. Desa /Kelurahan; - Belum efektif dan efisien pelayanan penyuluhan thd Pelaku utama /pelaku usaha (BP3K/BPP berada di Kecamatan), - Belum tersedianya lembaga penyuluhan yang mudah diakses oleh Pelaku utama/Pelaku Usaha tk. Desa. LATAR BELAKANG 2
  • 3.
    TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN •Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat perdesaan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan SASARAN • Mengembangkan swadaya masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, sehingga berkembangnya Penyuluh Swadaya dan mengembangkan kelompok- kelompok masyarakat produktif mandiri berbasis pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan 3
  • 4.
    DASAR PENYELENGGARAAN 1. Undang-UndangNo.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembinaan Poktan, Gapoktan, Penyusunan RDKK dan Sistem kerja Laku Susi; 4. Peraturan Menteri Pertanian No.61 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Penyuluh Swadaya dan Swasta; 5. Peraturan Menteri Pertanian RI No.67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 6. Peraturan Gubernur No... Tahun 2016 tentang ..Penumbuhan dan pEngembangan Posluhdes di Jawa Barat 4
  • 5.
    STRATEGI 1. Meningkatkan jumlahdan kapasitas Posluhdes di perdesaan; 2. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan melalui kursus, fasilitasi mengakses IPTEK dan informasi serta permodalan, dan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha 3. Mengoptimalkan ketenagaan penyuluh (PNS, Swadaya ,THL- TB, PPB) 4. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan di perdesaan melalui Posluhdes 5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan melalui posluhdes. 5
  • 6.
  • 7.
    ORGANISASI POSLUHDES • MERUPAKANUNIT KERJA NON STRUKTURAL • BERKEDUDUKAN DI WILAYAH PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN • PROGRAM KERJA DITUANGKAN DALAM PROGRAMA PENYULUHAN DESA/KELURAHAN YANG DIUSULKAN DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) • DIKELOLA OLEH PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA SECARA SWADAYA 7
  • 8.
    SDM Pendukung POSLUHDES a. PenyuluhPertanian, Perikanan dan Kehutanan b. Penyuluh Swadaya e. Penyuluh Swasta f. Penyuluh THL g. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman h. Ketua Poktan/Gapoktan i. Babinsa j. Kepala Desa k. Pengawas Benih Tanaman 8
  • 9.
    BPTP DINAS TEKNIS DINAS TEKNIS GUBERNUR BMPD DISKOMINFO CAMAT PELAKU UTAMADAN PELAKU USAHA BUPATI/WALIKOT A UPTD LURAH/DESA PENYULUH PROVINSI TIM PEMBINA KAB/KOTA PELAKSANA KECAMATAN/ TIM PELAKSANA DESA POPT/ PBT PENELITI/ PENYULUH Alur Komando Alur Pengendalian Alur Pembinaan Alur Pelaksanaan Alur Koordinasi Fungsional Alur Koordinasi Operasional POSLUHDES TATA HUBUNGAN KERJA 9
  • 10.
    POSLUHDES PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA Pelakuutama dan pelaku usaha PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POSLUHDES 10
  • 11.
    PELAYANAN POSLUHDES Crop Protection (Pelayanan Perlindungan tanaman ) - Melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. - Perlindungan lingkungan melalui tanaman budidaya. Meliputi : - Kesuburan Tanah - Pengendalian Hama Terpadu ( PHT ) 11
  • 12.
    Crop Development ( Pembangunan/pengembangan terhadap Sistem budidaya ) - Mengarahkan pelaku Utama kearah ekonomi maju. PELAYANAN POSLUHDES 12
  • 13.
    Crop Education ( Pendidikandan pelatihan mengenai Teknologi pertanian ) - Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Pelaku utama dan berbagai kalangan lembaga pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. - Sosialisasi aplikasi Teknologi Pertanian yang baik dan benar, agar pelaku Utama terhindar dari bahaya keracunan. PELAYANAN POSLUHDES 13
  • 14.
    UJI COBA PENERAPANIT DENGAN POSLUHDES 14 Uji coba penerapan IT dengan Posluhdes melalui teleconference, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pertemuan dengan posluhdes secara jarak jauh dalam waktu yang bersamaan di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan tujuan : 1. Informasi dapat tersampaikan dengan cepat; 2. Efisensi waktu, tenaga dan biaya; 3. Permasalahan ada dapat disampaikan secara tatap muka dan langsung mendapatkan jawabanya
  • 15.
    15 Pengembangan penyuluhan pertanian secaraonline membutuhkan komunikasi tatap muka ( teleconference ) secara intensif dengan para posluhdes , dalam hal sebagai berikut : - Penerbitas SK Gubernur : Tentang Tim Pengembangan Kelembagaan Posluhdes - Sosialisasi, - Bimbingan teknis , - Uji Coba Melalui Media Teleconferen ;dengan Posluhdes
  • 16.
    KONDISI POSLUHDES DIJAWA BARAT 16 No. Kabupaten Data Awal (unit) Data Hasil Verifikasi (unit) Keterangan 1. Subang 6 8 2. Purwakarta 2 16 3. Tasikmalaya 4 39 4. Ciamis 30 53 5. Majalengka 6 111 6. Indramayu 6 312 7. Cianjur 125 233 8. Bandung 24 24 9. Garut 12 347 10. Bogor 5 87 11. Bekasi 6 83 12. Kuningan 6 137 13. Sumedang 6 60 14. Bandung Barat 2 51 15. Karawang 6 246 16. Cirebon 306 309 17. Sukabumi - 121 18. Pangandaran - 33 JUMLAH 552 2.270 (Sumber : Bakorluh Jabar, 2016) (*) Jumlah Desa : 5.813 Desa
  • 17.
    IMPLEMENTASI SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN POSLUHDES POSLUHDES BPMPD -Sarana Prasarana Desa DISKOMINFO -Sistem IT -Database Dinas Rumpun Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Program dan Kegiatan Teknis BAKORLUH - Program Pendidikan SDM - Kelembagaan - Metoda Penyuluhan 17
  • 18.
    ROADMAP POSLUHDES 2015 20162017 2018 Pelatihan Posluhdes Model : 100 orang Advokasi terhadap Kab/Kota, Kec/Desa Penumbuhan Posluhdes Fasilitasi Program dan kegiatan terhadap Posluhdes Pengawalan dan Pendampingan dalam rangka optimalisasi peran posluhdes Fasilitasi 25 Posluhdes Identifikasi ulang posluhdes yang sudah terbentuk Fasilitasi Sarana Prasarana Posluhdes (Kesekretariatan, IT dll) Fasilitasi Sarana Prasarana Posluhdes (Kesekretariatan, IT dll) Pengawalan dan Pendampingan : 550 Posluhdes Pengawalan dan Pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pembinaan posluhdes Pengawalan dan Pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pembinaan posluhdes Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan Posluhdes Modeling POSLUHDES terintegrasi sebanyak 10 di wilayah DAS Citarum (GCB) Kab. Bandung, 15 di wilayah Geopark Ciletuh Sukabumi Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan Posluhdes Pengembangan Unit Usaha/Koperasi Perdesaan di 27 Kab/Kota Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan Posluhdes Penumbuhan Posluhdes Terpadu di 27 Kab/Kota Optimalisasi Posluhdes di 27 Kab/kota Penyusunan Regulasi Fasilitasi Posluhdes Pengembangan Unit Usaha/Koperasi Perdesaan di 27 Kab/Kota 18
  • 19.
    Pengembangan Jarkomluhdes Di JawaBarat Tahun 2016 : APBD-P Tahap 1 Penyusunan Soft Ware : • Penyusunan Desain dan Struktur Aplikasi Database Jarkomluhdes ; • Pengembangan Desain Pemprograman Posluhdes • Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes (2 Kab : Ciamis dan Sukabumi) : Temu Teknis , Bimtek, Rembug Tani dan KursusTani Tahun 2017 : Tahap II Fasilitasi Perangkat Keras /hard Ware • Pelaksana Prov : Dinas Tan. Pangan/UPTD Bapusluhtan a. Penyusunan Juklak b. Penyusunan Spesifikasi Teknis c. Sosialisasi, Pembinaan dan Monev • Pelaksana : 18 Kabupaten • Jumlah 500 unit melalui Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Barat untuk : Perangkat Pendukung Jarkomluhdes (Pengadaan melalui E-Catalog) dan Aplikasi Video Conference dan Audio System (Pengadaan melalui model lelang per masing-masing daerah tergantung unit masing-masing kab) 19
  • 20.
    KRITERIA POSLUHDES YANGMENERIMA BANTUAN KEUANGAN FASILITASI GUBERNUR JAWA BARAT Kriteria Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan yang berhak menerima Bantuan Keuangan Fasilitasi Sarana Prasarana Pos Penyuluhan Desa terdiri sebagai berikut: • Sudah terbentuk dan dikukuhkan oleh Bupati; • Memiliki struktur organisasi dan pengelola yang aktif; • Memiliki sekretariat yang memadai; • Memiliki kelompok-kelompok tani binaan (pelaku utama dan pelaku usaha); • Memiliki Programa Penyuluhan Desa dan telah melaksanakan penyuluhan di wilayahnya; • Dapat mengakses jaringan internet • Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengoperasikan internet, yang ditunjuk sebagai admin pengelola jaringan komunikasi posluhdes; • Memiliki fasilitas untuk melakukan percontohan
  • 21.
    PENGEMBANGAN SISTEM JARINGANKOMUNIKASI POSLUHDES ( JARKOMLUHDES ) PROVINSI JAWA BARAT MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN FASILITASI POS PENYULUHAN DESA A. Provinsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui UPT Balai Pusat Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut : • Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Posluhdes • Mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten/kota lokasi penerima Bantuan Keuangan Fasilitasi Posluhdes; • Menyusun spesifikasi fasilitasi Bantuan Keuangan Posluhdes. • Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani di desa; • Melakukan kompilasi dan vadilasi, verifikasi data berdasarkan hasil selesksi penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diusulkan; • Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Pelaksanaan Bantuan Keuangan Fasilitasi Posluhdes dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Posluhdes di Jawa Barat.
  • 22.
    B. Kabupaten/Kota Dinas Pertanian/Kelembagaanyang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan Posluhdes/Kelurahan dalam pelaksanaannya dengan tugas sebagai berikut: 1. Bupati/Walikota menunjuk pejabat Eselon II pada Dinas Pertanian/Badan/ Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Keuangan Fasilitasi Posluhdes dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 2. Berdasarkan Pedoman Umum yang dikeluarkan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Fasilitasi Pos Penyuluhan Desa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan : • Dasar Hukum Pemberian Bantuan Pemerintah; • Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah; • Pemberi Bantuan Pemerintah; • Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah; • Bentuk Bantuan Pemerintah; • Alokasi anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah; • Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah; • Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah; • Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah; • Ketentuan Perpajakan; • Sanksi.
  • 23.
    3. Kabupaten/Kota melaluiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima bantuan fasilitasi Posluhdes berdasarkan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis; 4. Kabupaten/Kota melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan hasil seleksi Menetapkan SK Penerima Bantuan Fasilitasi Posluhdes yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pemberian bantuan yang memuat: a. Lokasi Penerima Bantuan; b. Jumlah barang yang akan diterima; 5. Dalam rangka Pengadaan Barang untuk Bantuan Fasilitasi Posluhdes yang disalurkan dalam bentuk barang kepada Penerima Barang yaitu Posluhdes, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang dengan pedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 6. Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima bantuan yaitu Posluhdes dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia barang/jasa sesuai kontrak termasuk pelaksanaan penyaluran sampai diterima oleh Posluhdes disertai dengan: a. Berita acara penyelesaian pekerjaan; b. Berita acara serah terima barang; c. Foto atau dokumentasi barang yang dibeli; d. Surat pernyataan bahwa bukti penyaluran telah disampaikan; dan e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan
  • 24.
    7. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kab/Kota melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban dan mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah hasil verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama; 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kab/kota melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan pengawasan berdasarkan: a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan pedoman umum/juklak dan juknis yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku; b. Kesesuaian antara target pencapaian dan realisasi; 9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kab/kota mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Fasilitasi Sarana Prasarana Posluhdes.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
    Konsultasi mengenai OPT (Organisme Pengganggu Tanaman ) 27
  • 28.
    Budidaya Jambu BijiBudidaya Semut Rangrang Peternakan Sapi 28
  • 29.
  • 30.
    30 Teleconference BAKORLUH denganPOSLUHDES Ciemas Kec. Ciracap
  • 31.
  • 32.
    32 Teleconference Gubenur &Wagub dengan POSLUHDES yang ada di Kab. Ciamis (Desa Sindang Kasih dan Bendasari )
  • 33.
    TEMU TEKNIS PENGEMBANGANPOSLUHDES (DS. BUDIHARJA, KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS)
  • 34.
    REMBUG TANI PENGEMBANGANPOSLUHDES (DS. BUDIHARJA, KEC. SINDANGKASIH, KAB. CIAMIS) NOVEMBER 2016
  • 35.
    REMBUG TANI PENGEMBANGANPOSLUHDES (DS. KAWALIMUKTI, KEC. KAWALI, KAB. CIAMIS) NOVEMBER 2016
  • 36.
    BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGANPOSLUHDES (KAB. SUKABUMI) SEPTEMBER 2016
  • 37.
    BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGANPOSLUHDES (KAB. SUKABUMI) SEPTEMBER 2016
  • 38.
    UJI COBA PEMANFAATANJARKOMLUHDES (TELECONFERENCE) DI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DENGAN 18 KABUPATEN PENERIMA KEGIATAN FASILITASI POSLUHDES TANGGAL 27 JULI 2017 38
  • 39.
    DOKUMENTASI PELAKSANAAN BIMBINGANTEKNIS JARKOMLUHDES DI KABUPATEN PANGANDARAN 39
  • 40.
    Dengan mengoptimalkan peranPosluhdes dapat meningkatkan peranan pelaku utama/usaha dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. meliputi : - Penerapan teknologi tepat guna - Perkembangan Pasar - Kemudahan penyediaan modal - Percepatan akses informasi - Berkembangnya unit usaha perdesaan - Menumbuhkembangkan penyuluh swadaya Penutup 40
  • 41.