2. Apa itu outsourcing
Dalam dunia Psikologi Industri tercatat
karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari
sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.
Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja
seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66.
3. KEUNTUNGAN OUTSOURCING
Menghemat Anggaran untuk Memberikan Pelatihan
Mengurangi Beban Rekrutmen
Fokus Mengurus Kegiatan Inti Bisnis
◦ Tidak perlu lagi khawatir mengenai pekerjaan teknis sehari-hari yang tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan inti bisnis.
◦ Tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus, mengadakan training, atau mengalokasikan
rekrutmen khusus untuk posisi-posisi tertentu.
◦ Tidak perlu repot dengan masalah bonus, Tunjangan Hari raya (THR), atau hal-hal yang
berurusan dengan PHK
◦ Tidak perlu alih teknologi dari perusahaan ke pegawainya.
4. KEKURANGAN OUTSOURCING
Informasi Perusahaan Rentan Bocor
◦ beberapa jenis pekerjaan outsource yang bersifat rahasia bisa meningkatkan peluang bocornya rahasia
perusahaan. Risikonya, informasi bisa dijual ke pihak lain atau bahkan diketahui oleh kompetitor.
Kontrak Singkat
◦ Kontrak kerja yang relatif singkat akan cukup merepotkan perusahaan, karena harus sering
memperbarui kontrak atau mencari perusahaan outsource lain untuk menyediakan tenaga
kerja outsource yang baru.
Ketergantungan pada Tenaga Kerja Outsource
◦ Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing berpotensi untuk
mengalami ketergantungan.
5. KEUNTUNGAN VS KERUGIAN OUTSOURCING
Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot
menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS
Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu
sendiri.
Tenaga kerja outsource bisa menjadi solusi di kala perusahaan membutuhkan
sumber daya manusia tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Karena
itu, banyak perusahaan kini memilih untuk merekrut tenaga kerja outsource agar
lebih mudah dan praktis.
Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan
outsourcing. Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh
perusahaan induk. Kadangkala presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30
persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Celakanya, tidak semua
karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh
perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.
6. Perekrutan Tenaga Outsourcing
Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem
perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan
penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung.
Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain
(klien) yang membutuhkannya.
Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu
kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.
Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa
outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa.
Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa biasanya mengikuti
jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemberi kerja.
Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pemberi kerja hendak mengakhiri kerja samanya dengan
perusahaan penyedia jasa, maka pada waktu yang bersamaan, berakhir pula kontrak kerja antara
karyawan dengan perusahaan pemberi kerja.
7. SISTEM KERJA OUTSOURCING
pasal 64 undang-undang no 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”
Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource.
Karyawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi
2 menurut undang-undang, yaitu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
8. SISTEM KERJA OUTSOURCING
Pasal 65 ayat (2) undang-undang no 13 tahun 2003 mengenai
Ketenagakerjaan menyebutkan beberapa poin jenis pekerjaan yang
bisa dilakukan oleh pekerja outsourcing, yaitu:
Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
Tidak menghambat proses produksi secara langsung
Karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan
pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa.
Beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing
meliputi penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan (catering), petugas
call center, pekerja di pabrik, kurir atau supir, hingga petugas manajemen fasilitas
(facility management).
9. Pelaksanaan pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) dilakukan dengan dua cara, yaitu
dengan pemborongan pekerjaan kepada perusahaan yang ditunjuk atau dengan
penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan lain.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 menjelaskan pengaturan menyerahkan
sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, atau penyediaan pekerja/buruh oleh
perusahaan lain dengan ketentuan pekerja/buruh harus tidak dirugikan akibat dari
setiap sistem penyerahan kerja kepada pihak luar yang dilakukan oleh perusahaan
utama.
10. Kerugian pekerja outsourcing
Tidak ada jenjang karir
Masa kerja yang tidak jelas
Kesejahteraan tidak terjamin
Pendapatan yang terbatas
Potongan upah yang tidak jelas
11. Keuntungan pekerja outsourcing
Memudahkan calon pekerja yang baru lulus sekolah untuk mendapatkan pekerjaan.
Mendapat pelatihan memadai dari perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing.
Memudahkan pencari kerja yang memiliki keahlian khusus memilih perusahaan yang
akan mempekerjakan mereka
Mendapat banyak pengalaman dan relasi
Lebih mampu mengekspresikan bakat pada spesialis kerja tertentu
Menjadi pekerja outsourcing memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan
diri
Menjadi pekerja outsourcing memberi ruang untuk bisa melakukan kegiatan usaha
yang lain
Terlepas dari keutungan atau kerugian sistem kerja outsorcing, sistem kerja ini pada prakteknya sering terjadi penyimpangan dan
tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya. Banyaknya potongan, upah dibawah ketentuan, tidak ada
jaminan sosial dll ,itu nyata-nyata sangat merugikan pekerja.
12. Undang-undang no 13 tahun 2003
mengenai Ketenagakerjaan
PASAL 64, PASAL 65 dan PASAL 66
13. Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis
14. Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melaluiperjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara
tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimanadimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama
dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diaturlebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdalam perjanjian kerja secara tertulisantara perusahaan
lain dan pekerja/buruh yangdipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerjawaktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu apabila memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, makademi hukum status hubungan kerjapekerja/buruh
dengan perusahaan penerima pemboronganberalih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh
dengan pemberi pekerjaan sesuai denganhubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
15. Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberikerja untuk
melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung denganproses produksi, kecuali untuk
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubunganlangsung dengan proses produksi.
(2) (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidakberhubungan lang-sung
dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada hurufa adalah perjanjian kerja untuk waktu
tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbulmenjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yangbertindak sebagai perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajibmemuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izindari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dserta ayat (3) tidak
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh danperusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruhdan perusahaan pemberi pekerjaan.
