"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 4 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 4 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 1 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
kasus PHK penggelapan uang & kecurangan (studi kasus tokopedia)Kartika Febriyanti
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 6 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 1 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
kasus PHK penggelapan uang & kecurangan (studi kasus tokopedia)Kartika Febriyanti
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 6 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
4. Pengertian
Outsourcing
istilah outsourcing (alih daya) diartikan
sebagai contract (work) out
Mengandung pengertian kegiatan
menerima perjanjian atau membuat perjanjian yang
menghasilkan sesuatu menjadi dasar persetujuan
6. “
“
Berdasarkan hukum ketenagakerjaan,
istilah outsourcing sebenarnya
bersumber dari ketentuan yang
terdapat dalam pasal 64 Undang- Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa
perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja yang dibuat
secara tertulis.
DASAR HUKUM
8. Syarat-syarat wajib dipenuhi oleh
perusahaan penyedia jasa pekerja
pekerja bentuk
usaha
merupakan
berbadan
hukum dan memiliki izin dari
instansi yang berwenang.
1. 2.
Perusahaan penyedia jasa
melaksanakan kegiatan pokok yang
berhubungan langsung dengan
proses produksi.
3.
Pekerja/karyawan yang ditempatkan Adanya hubungan kerja yang jelas
tidak boleh digunakan untuk antara pekerja/buruh
perusahaan penyedia jasa
dengan
pekerja,
sehingga pekerja mendapatkan
perlindungan kerja yang optimal sesuai
standar minium ketenagakerjaan.
Hubungan
dalam perjanjian
4.
kerja harus dituangkan
secara tertulis (dua
perjanjian sebagaimana yang
disebutkan di atas)
9. Kelebihan menjadi karyawan outsourching
Memudahkan calon karyawan
fresh graduate untuk
mendapatkan pekerjaan.
1
Mendapat pelatihan
memadai dari
perusahaan penyedia
jasa karyawan
outsourcing.
2
Memudahkan pencari kerja yang
memiliki keahlian khusus memilih
perusahaan yang akan
mempekerjakan mereka nanti
3
10. Kekurangan Outsourcing
bagi perusahaan
Pengawasan dan
kontrol
langsung
sulit
dilakukan
dan
antara
internal
karyawan
Perbedaan perlakuan
Compensation
Benefit
karyawan
dengan
outsource
Ketidakpastian status
ketenagakerjaan dan
ancaman PHK bagi
tenaga kerja
11. Bentuk-bentuk outsourcing
tenaga kerja
Bentuk / Model Ruang Lingkup
Penempatan Rekrutmen dan Seleksi
Pemborongan Pekerjaan selesai dengan biaya
manpower sesuai budget yang
ditetapkan
Penyedia jasa pekerja lebih luas fungsi HR yang di-
outsource
Pemagangan Bagian dari pelatihan kerja, perlu
ada pelatihan yang sutin,
sistematis, terarah, dengan output
yang jelas
13. Hak - Hak Kepersonaliaan
Karyawan Outsourcing
Gaji / Income Hak Istirahat
(mingguan, tahunan dan
cuti khusus
Jamsostek
“ “ “
14. Pemberhentian Pegawai
a. Pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antar
pekerja dan pengusaha ( UU No 13
Tahun 2003
b. Pemutusan hubungan kerjasama
seseorang karyawan dengan suatu
organisasi perusahaan (Moekijat)
Alasan Pemberhentian Pegawai
a. Melakukan penipuan
b. Memberikan keterangan palsu
c. Membongkar atau membocorkan
rahasia perusahaan
Menurut UU No 13 Tahun 2003
Alasan Pemberhentian Pegawai
a. Karena Undang Undang
b. Keinginan perusahaan/karyawan
c. Pensiun
d. Kontrak Kerja Berakhir/meninggal
dunia
Menurut SP. Hasibuan
15. Proses Pemberhentian Pegawai
Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah.
Setidaknya pemberhentian dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya,
sebagaimana pada saat mereka diterima menjadi karyawan. Dengan
demikian, tetap terjalin hubungan informal yang baik antara perusahaan
dengan mantan karyawan. Hal diatas pada dasarnya menjadi keinginan
dua belah pihak. Akan tetapi, tidak dapat diingkari sering terjadi
pemberhentian dengan pemecatan, karena konflik yang tidak dapat diatasi
lagi. Pemecatan karyawan harus didasarkan kepada peraturan dan
perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan
hukum sesuai dengan statusnya
16. Kesimpulan
Outsourcing atau alih daya merupakan pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke
perusahaan lain yang dilakukan biasanya untuk memperkecil biaya produksi atau untuk
memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Sistem outsourcing memang
untuk sebagian besar orang yang memiliki keahlian atau skill terbatas dianggap sangat merugikan.
Beberapa praktisi hukum ketenagakerjaan sebenarnya banyak yang mengkritik sistem outsourcing
ini, karena secara legal formal perusahaan pemberi kerja tidak bertanggung jawab secara
langsung terhadap pemenuhan hak-hak karyawan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam
rangka melindungi karyawan yang ditempatkan tersebut ditentukan beberapa syarat untuk
meminimalisasi dampak negatif dari sistem outsourcing ini.