Peraturan Presiden ini mengatur tentang penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh entitas-entitas pengelola keuangan negara. Peraturan ini mengatur tentang komite MRPN, kebijakan MRPN, struktur MRPN lintas sektor
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pedoman baru evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbarui pedoman sebelumnya dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai kondisi saat ini serta mengatur pelaksanaan evaluasi internal dan nasional untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah."
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
1. Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renstra dan Ren
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pedoman baru evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memperbarui pedoman sebelumnya dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai kondisi saat ini serta mengatur pelaksanaan evaluasi internal dan nasional untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah."
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
1. Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renstra dan Ren
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
OPTIMALISASI CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELARASAN INDIKATOR SPM BIDA...bappedabengkuluprov
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pencapaian mutu pendidikan melalui penyelarasan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia."
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
OPTIMALISASI CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELARASAN INDIKATOR SPM BIDA...bappedabengkuluprov
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi pencapaian mutu pendidikan melalui penyelarasan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia."
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan manajemen risiko dan pengukuran Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Dibahas mengenai kerangka pengelolaan risiko pemerintah daerah, komponen penilaian MRI, dan contoh penerapan manajemen risiko serta pengukuran MRI pada satu dinas di Pemerintah Kabupaten Bogor."
Gambaran Umum Penerapan MR pada Pemda.pdfMariBeramal
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan, serta target yang ingin dicapai pada RPJMN 2020-2024 terkait peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah.
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. hapzi ali cma, manajemen risik...FIkri Aulawi Rusmahafi
Teks tersebut menjelaskan pengertian dan penerapan manajemen risiko oleh BCA. Secara ringkas, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi suatu organisasi, termasuk BCA yang mengelola 10 jenis risiko seperti kredit, pasar, likuiditas, dan operasional melalui berbagai komite dan sistem untuk mencapai tujuan organisasi.
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFerry Faisal
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan profil risiko rumah sakit sesuai standar akreditasi rumah sakit Kementerian Kesehatan tahun 2022. Proses penyusunan profil risiko meliputi identifikasi risiko berdasarkan kategori, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, dan pemantauan risiko. Profil risiko digunakan sebagai bahan dalam penyusunan program manajemen risiko rumah sakit.
Renstra dan Roadmap Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia untuk periode 2015-2019. Rencana strategis ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan kerangka kelembagaan BNPB selama 5 tahun ke depan.
Silabus Pelatihan "MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS bagi BOD & BOC BUMN & Anak Peru...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas manajemen risiko strategis bagi BOD dan BOC BUMN beserta anak perusahaan. Pelatihan ini menjelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000 dan COSO ERM, serta kebijakan manajemen risiko menurut Permen BUMN terbaru. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para peserta tentang identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko strategis guna mencapai tujuan jangka panjang perusahaan
Teks tersebut menjelaskan pengertian dan penerapan manajemen risiko di Bank BCA. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa (1) Bank BCA menerapkan kerangka manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional; (2) BCA membentuk berbagai komite untuk mengelola risiko-risiko tersebut; dan (3)
Teks tersebut menjelaskan pengertian dan penerapan manajemen risiko di Bank BCA. Secara ringkas, Bank BCA menerapkan manajemen risiko secara terpadu dan efektif untuk mengendalikan 10 jenis risiko utama seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional; serta memiliki berbagai komite dan sistem untuk mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko-risiko tersebut.
Dokumen tersebut membahas penerapan manajemen risiko di BPKP, meliputi kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari mandat dan komitmen, desain kerangka kerja, penerapan, pemantauan dan peninjauan, serta perbaikan kerangka kerja berkelanjutan.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko
dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh
Entitas MRPN pengelola keuangan negara.
Penerapan MRPN dimaksudkan untuk:
a. mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional;
b. mendorong Entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan
lingkungan; dan
c. memberikan keyakinan bagi Entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai
sasaran Pembangunan Nasional.
3. Tujuan MRPN
a. meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;
b. meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
c. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan
publik.
4. Prinsip MRPN
a. terintegrasi;
b. terstruktur dan komPrehensif;
c. kustomisasi;
d. inklusif;
e. kolaboratif;
f. dinamis;
g. informasi terbaik yang tersedia;
h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i. perbaikanberkelanjutan.
5. PenerapanManajemen RisikoPembangunanNasional(MRPN) sebagaimana dimaksudpada Pasal 6 diwujudkan
melaluiPembentukankomiteMRPNdan Kebijakan MRPN.Komite ManajemenRisikoPembangunanNasionalberadadi
bawahdan bertanggungjawab kepadaPresiden
Adapun tugas Komite MRPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu:
1. menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas sektor
untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN lintas sektor;
2. menetapkan 2 (dua) atau lebih Entitas MRPN sebagai unit pemilik Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor;
3. menetapkan salah satu dari Entitas MRPN sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai Entitas MRPN Sektor Utama
4. menetapkan Kerangka Kerja MRPN lintas sektor;
5. menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor;
6. melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap Kebijakan MRPN lintas sektor;
7. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
8. menyusun profil Risiko Pembangunan Nasional yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu
dilakukan eskalasi risiko kepada Presiden;
9. melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden rencana tindak pengendalian atas risiko; dan
10. menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor.
6. Kebijakan MRPN
Kebijakan MRPN organisasi diterapkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu
dalam lingkup tugas masing-masing Entitas MRPN. Terdiri dari:
a. Struktur MRPN;
b. Kerangka Kerja MRPN; dan
c. Strategi pembangunan Budaya Risiko.
7. Kebijakan MRPN Lintas Sektor
Kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21) huruf b paling
sedikit memuat:
1. Struktur MRPN;
2. Kerangka Kerja MRPN; dan
3. strategi pembangunan Budaya Risiko.
Kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterapkan pada program,
kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
Kebijakan MRPN lintas sektor diterapkan pada Entitas MRPN Sektor Utama dan I (satu) atau
lebih Entitas MRPN lainnya untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu.
8. Struktur MRPN lintas sektor
a. Unit pemilik risiko lintas sektor; dan
b. Pengawas Intern Lintas Sektor.
Unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menentukan tingkat selera risiko dengan tepat untuk dapat mendukung pencapaian sasaran
Pembangunan Nasional;
b. melakukan penilaian risiko, menetapkan profil risiko, perlakuan risiko, dan rencana tindak
pengendalian risiko;
c. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan serta reviu atas efektivitas Kebijakan MRPN;
9. d. memantau dan menganalisis perubahan serta mewaspadai isu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat strategis;
e. melakukan analisis terhadap risiko yang terkandung dalam isu sebagaimana dimaksud dalam huruf d
untuk dapat menyesuaikan Kebijakan MRPN;
f. menyusun laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor untuk masing-masing program kegiatan, proyek,
prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN; dan
g. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada komite MRPN.
Tugas Unit Pemilik Risiko
10. Pengawas Intern Lintas Sektor
Tugas
a. memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam
secara independen dan objektif berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah
Yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor;
c. melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan Kebijakan
MRPN lintas sektor;
d. melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program, kegiatan,
proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan
sebagai lintas sektor; dan
e. melakukan penilaian maturitas MRPN lintas sektor.
11. Pengawas Intern Lintas Sektor dapat berkolaborasi dengan inspektorat jenderal, inspektorat utama,
inspektorat Kementerian/ Lembaga, inspektorat daerah, satuan pengawas intern pada Badan Usaha
dan Badan Lainnya atau nama lain denganfungsi sejenis untuk:
a. menghasilkan asurans terintegrasi atas efektivitas penyelenggaraan MRPN;
b. melakukan kegiatan konsultansi manajemen risiko kepada Entitas MRPN; dan
c. memanfaatkan informasi risiko yang dihasilkan untuk dapat menerapkan dan
mengembangkan pengawasan intern berbasis risiko.
12. Kerangka Kerja MRPN Lintas Sektor
Kerangka Kerja MRPN lintas sektor paling sedikit terdiri atas:
a. sistem MRPN lintas sektor;
b. proses MRPN lintas sektor; dan
c. evaluasi MRPN lintas sektor'
13. Sistem MRPN lintas sektor
a. Kebijakan
pelaksanaan;
b. Prosedur
c. Praktik MRPN
yang bersifat
sistematis dan
terintegrasi.
14. Proses MRPN Lintas Sektor
a. komunikasi dan konsultasi;
b. penetapan konteks;
c. penilaian risiko;
d. perlakuan risiko;
e. reviu dan pemantauan; dan
f. dokumentasi dan pelaPoran.
15. Laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor untuk masing-masing program, kegiatan, proyek,
prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPN;
dan
b. laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN lintas sektor.
Laporan penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor
16. a. ikhtisar pelaksanaan Kebljakan MRPN;
b. profil risiko;
c. peristiwa risiko dan penanganannya; dan
d. hasil analisis atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf
d dan huruf e
Laporan penyelenggaraan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud ada
ayat (1) memuat informasi mengenai:
17. Evaluasi MRPN
Evaluasi MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai
efektivitas Kebijakan MRPN lintas sektor.
Hasil evaluasi MRPN lintas sektor digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan
Entitas MRPN dalam rangka perbaikan Kebijakan MRPN untuk meningkatkan maturitas MRPN
lintas sektor.
18. Strategi Pembangunan Budaya Risiko Lintas Sektor
Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor ditetapkan oleh komite MRPN untuk
mencapai Budaya Risiko yang kondusif.
Pelaksanaan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor dilaksanakan oleh pimpinan
Entitas MRPN.
Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor dilaksanakan untuk mencapai sasaran
Pembangunan Nasional serta mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik dan asas tata
kelola Badan Usaha yang baik.
19. Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling
sedikit memuat aspek:
a. kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku pimpinan Entitas MRPN;
b. tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko;
c. pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang
manajemen risiko; dan
d. pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan
risiko.
Strategi Pembangunan Budaya Risiko Lintas Sektor
20. PEMBINAAN MRPN
Pembinaan MRPN dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kapabilitas Entitas MRPN.
Pengembangan kapabilitas Entitas MRPN meliputi:
a. peningkatan kualitas sumber daya manajemen risiko;
b. peningkatan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan memadukan,
memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya manajemen risiko; dan
c. peningkatan kolaborasi intra dan antar Entitas MRPN.
21. a. pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN; dan
b. pembinaan terhadap pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN.
Pembinaan MRPN
22. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Entitas MRPN yang:
a. belum mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko; atau
b. telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum
memenuhi ketentuan mengenai Kebijakan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat
(1), harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.