Regulasi BUMDes terus berkembang untuk mendukung peranannya dalam pembangunan ekonomi desa. PP 11/2021 dan Permendes terkait mengatur pendirian, organisasi, kegiatan usaha, dan peningkatan kapasitas BUMDes agar dapat beroperasi secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengembangan BUMDes masih dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal sehingga perlu adopsi terhadap perubahan regul

1. ANALISIS PENGEMBANGAN
BUMDES DARI SEGI
REGULASI

2. Dasar Hukum BUMDes
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan Barang Dan/ Atau
Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b

3. BAB-BAB PERMENDES NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN
USAHA MILIK DESA
BAB 1. KETENTUAN UMUM
BAB II. PENDIRIAN BUM DESA
BAB III. PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
BAB IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB V. KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI. KETENTUAN PENUTUP

4. BAB-BAB PP 11 2021 Tentang Bumdes
BAB XV. PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBAIGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB III. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB IV. ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB V. RENCANA PROGRAM KERJA
BAB VI. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA RERSAMA
BAB VII. UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB VIII. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BAB IX. KERJA SAMA
BAB X. PERTANGGUNGJAWABAN
BAB XI. PEMBAGIAN HASIL USAHA
BAB XII. KERUGIAN
BAB XIII. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB XIV. PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
BAB XVI. KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVII.KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII.KETENTUAN PENUTUP

5. BAB-BAB Permendes PDTT NO 4 TH 2021
BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB III. PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB IV. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB V. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
BAB VI. KETENTUAN PENUTUP

6. TUJUAN BUMDES PP 11 Tahun 2021
Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan
investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ atau jasa serta
pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta
mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
Memanfaakan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

7. Pendirian BUM Desa
BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar
Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau
kedekatan Wilayah.
Pendirian BUM Desa bersama tidak terikat pada batas wilayah administratif.
Pendirian BUM Desa bersanra dilakukan Desa Cengan Desa lain secara langsung tanpa
mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing

8. Lanjutan Pendirian BUMDes
Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat:
 penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka
pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

9. Status BUMDes Setelah Didirikan PP 11 2021
BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya
sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Hukum dan hak asasi manusia.
Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa
bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa
bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Yang Dilakukan Desa Untuk Mendapatkan
Sertifikat Badan Hukum BUM Desa
Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PP
11 Tahun 2021 tentang BUMdes , Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM
Desa bersama kepada Menteri Melalui sistem informasi Desa.
Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi dasar menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan hak asai manusia untuk
menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

11. Bagaimana BUM Desa Yang sudah didirikan
sesuai Permendes no 4 tahun 2015 ?
PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa yang di undangkan Tanggal 2 Februari 2021

12. Permendes PDTT nomor 3 Tahun 2021 yang di undangkan
Tanggal 1 April 2021
Bagaimana BUM Desa Yang sudah didirikan
sesuai Permendes no 4 tahun 2015 ?

13. Struktur organisasi BUMDes
JABATAN UNSUR SISTEM REKRUTMEN LAMA MASA
JABAT
SK
MUSYAWRAH DESA BPD, KADES, TOKOH
MASYARAKAT dan
Masyarakat
PENASEHAT KADES Secara rangkap Selama
menjadi
Kades
PELAKSANA
OPRASIONAL
(Direktur)
Warga Desa Oleh BPD, KADES dan
TOKOH Masyarakat(AD/ART)
5 TAHUN KADES
PENGAWAS Warga Desa Oleh BPD, KADES dan
TOKOH Masyarakat(AD/ART)
5 TAHUN KADES
PEGAWAI(Sekretaris
dan Bendahara)
Warga Desa Oleh BPD, KADES dan Tokoh
Masyarakat(AD/ART)
5 TAHUN Pelaksana Oprasional
(Direktur)
Pegawai Lainnya Warga Desa Direktur (Sesuai SOP) Sesuai
Kebutuhan
Pelaksana Oprasional
(Direktur)

14. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam
membuka jenis usaha
Sesuai dengan Badan Hukum dalam AD/ ART yang sudah terdaftar
Harus ada Program Kerja yang jelas
Harus memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP)

15. Jenis-Jenis Usaha yang bisa Dilakukan oleh
BUMDes
Diatur BPS dengan catatan apabila disetujui
KEMENKUMHAM

16. Contoh SOP Unit Usaha
Bumdes
Jenis Usaha Sesuai KBLI
Program Kerja
PP 11 TH 2021
Permendes PTT No 3 TH 2021
Contoh SERTIFIKAT BADAN
HUKUM BUMDes
Aanggaran Dasar BUMDes
Anggaran Rumah Tangga
BUMDes
Permendes No 4 Tahun 2015

17. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. PENYEBAB BUMDES BELUM BERKEMBANG DENGAN BAIK DILATARBELAKNGI OLEH FAKTOR
EKSTRNAL DAN INTERNAL (regulasi dan SDM)
2.BUMDES HARUS MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PERKEMBANGAN REGULASI YANG ADA DAN
MELAKSANAKAN PERBAIKAN ADMINISTRASI AGAR BUMDES BERKEMBANG DENGAN BAIK

18. Sekian dan terima kasih