Tugas menjawab soal PPKn kelas VIII terdiri dari 10 pertanyaan mengenai lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, dan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
1. TUGAS MENJAWAB SOAL
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas VIII, Semester 2, Tahun Pelajaran 2022-2023
NAMA LENGKAP :
KELAS/ SEMESTER : VIII/ 2
NOMOR ABSEN :
JAWABAN BOLEH BUKA BUKU PAKET
1. Lembaga Penyelenggara Negara. Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian
cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada Organisasi Siswa
Intera Sekolah (OSIS) yang menjalankan fungsi eksekutif.
Osis menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakanya dalam satu periode
kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), di beberapa sekolah namanya kongres
siswa, yang menjalankan legislatif.
Demikian pula halnya dalam lingkup negara. Ada lembaga penyeleggara negara yang menjalankan tugas
pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai Undang-undang. Jika di sekola hanya ada lembaga eksekutif dan
legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga..........
2. Dalam hukum ketatanegaraanya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan
kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip check
and balances (Saling mengawasi dan mengimbangi).
Sebutkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari ketiaga lembaga tersebut!
1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif
4. Sistem Pemerintahan. Apaka kalian pernah berkunjung ke Amerika Serikat?. Setidaknya membaca baca
seputar Negara Amerika, baik bidang politik, pertahanan, ekonomi, maupun sosial budaya.secara umum
ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil atau
presidensial dan sistem parlementer.
Tuliskan 5 (Lima) Perbandingan Sistem Presidensil dengan Parlementer tersebut.....
5. Dalam sejarahnya, Negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensil. Presiden berfungsi sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian mengalami perubahan, mulai masa Republik
Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949 sampai dikeluarkanya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam
rentang waktu itu, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Nah bagaimana dengan sekarang?
Apakah sistem pemerintahan Indonesia masih menganut presidensil? Jika kita cermati, Negara Indonesia
tidak sepenuhnya menganut sistem presidensil, sebagaimana Amerika Serikat. Ada beberapa penyesuaian
yang dilakukan. Ada sisi parlementer yang diadaptasi.
Menurut Syamsul Bachri, dalam Jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945
yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem presidensil konstitusional.....
Tuliskan 11 (Sebelas) Karakteristik sistem pemerintahan presidensil konstitusional tersebut!
2. 6. Pemerintahan Daerah Provinsi, kota dan Kabupaten. Jika diibaratkan keluarga, dalam keluarga ada
orang tua dan beberapa anak. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun setiap
anak terikat dan tergabung dalam suatu keluarga yang sama. Nah jika kita tarik dalam konteks
negara, kalian pasti tahu negara Indonesia terdiri atas berbagai provinsi. Dalam setiap provinsi
terdapat beberapa kota dan kabupaten. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah
pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi,eksternalitas dan kepentingan strategis nasional. Tuliskan apa sajakah Kriteria urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat!
7. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah
kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi,eksternalitas dan kepentingan strategis
nasional. Tuliskan apa sajakah Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah provinsi. Jawab!
8. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah
kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi,eksternalitas dan kepentingan strategis
nasional. Tuliskan apa saakah Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah kabupaten/ kota. Jawab!
9. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Tuliskan apa sajakah Ketentuan mengenai pembagian
urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan tersebut. Jawab!
10. Ketentuan tentang Daerah Istimewah diatur dalam Pasal 18 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewah yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian UUD NRI Tahun 1945 tidak
memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat
istimewah. Selain itu, UUD NRI 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator
yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi Daerah Istimewah. Untuk memahami apa yang dimaksud
Daerah Istimewah dalam pasal tersebut yaitu mesti menggunakan pendekatan Sejarah. Sejarah
menjelaskan bahwa Daerah Istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk
kerajaan/kesultanan (Daerah Swapraja). Apakah yang dimaksud dengan daera swapraja tersebut.
Jawab!