Makalah ini membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait seperti tujuan, peserta didik, pengelola, kurikulum, dan fasilitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berakar pada budaya Indonesia.

1. MAKALAH
BAB VII
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Principles of Education
Dosen : Dr. Supadi
Disusun oleh:
CLASS-1B
The 7th
Group
1. ABIADI RAHMAT 20187479103
2. MAISON H 20187479168
3. HENDI WARGIANTO 20187479182
4. TANTRILUKITOWATI 20187479124
FAKULTAS PASCA SARJANA
ENGLISH DEPARTMENT
UNIVERSITAS INDRAPRASTA
2019

2. A. PENGERTIAN SISTEM
Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti “cara, strategi”.
Dalam bahasa Inggris sistem berarti “system, susunan, jaringan, cara”. Sistem juga bisa
diartikan “suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir”. Definisi tradisional juga
menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
Istilah sistem dipakai untuk menunjuk beberapa pengertian misalnya:
1. Dipakai untuk menunjuk adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan
secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesataun yang
bulat dan terpadu, misalnya sistem tata surya.
2. Sistem dapat menunjuk adanya alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara
khusus memberikan andil terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit namun
amat vital, misalnya sistem syaraf
3. Sistem dapat dipakai untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan
terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis, misalnya sistem
pemerintahan demokrasi.
4. Sistem dapat digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau uraian suatu teori, misalya
pendidikan sistematis.
5. Sistem dapat digunakan untuk menunjuk pada suatu cara atau metode, misalnya sistem
belajar jarak jauh.
Zahara Idris (1987) mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri
atas komponen-komponen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai
hubungan fungsional yang teratur, tidak sekadar acak, yang saling membantu untuk mecapai
suatu hasil.Sedangkan Bela H. Banathy dalam bukunya Instructional System mengemukakan
bahwa sistem berarti satuan objek yang disatukan oleh suatu interaksi atau saling
ketergantungan.
Menurut Suhardjo, sistem adalah kesatuan fungsional daripada unsur-unsur yang ada
untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem terdiri dari unsur-unsur, fungsi dari masing- masing
unsur, ada kesatuan fungsi dari setiap unsur, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap
organisasi yang ada dalam kehidupan ini dapat disebut sebagai sistem, walaupun di setiap
organisasi memiliki batasan-batasan yang berbeda hasil (product).
Menurut Departemen Penidikan dan Kebudayaan (1984/1985) setiap sistem
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Tujuan

3. Setiap sistem mempunyai tujuan. Sebagai contoh tujuan lembaga pendidikan adalah
memberi pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan.
2. Fungsi
Adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai
fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut.
3. Komponen – komponen
Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang usaha mencapai
tujuan sistem disebut komponen, sistem ini terdiri dari komponen-komponen dan amsing-
masing komponen mempunyai fungsi khusus.
4. Interaksi atau saling hubungan
Semua komponen dalam suatu sistem saling berhubungan satu sama lain, saling
mempengaruhi dan saling membutuhkan.
5. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan
Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar guru berusaha menimbulkan jalinan
keterpaduan antara berbagai komponen instruksional dengan melaksanakan
pengembangan sistem instruksional untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
6. Proses transformasi
Semua sistem mempunyai misi untuk mecapai suatu tujuan, untuk itu diperlukan suatu
proses yang memproses masukan (input) menjadi hasil (output)
7. Umpan balik untuk koreksi
Untuk mengetahui terlaksananya sistem dengan baik, diperlukan fungsi control yang
mencakup monitoring dan koreksi hasil monitoring dan koreksi, hasil monitoring
dijadikan dasar pertimbangan untuk melaksanakan perubahan-perubahan, penentuan,
perbaikan atau penyesuaian.
8. Daerah batasan dan lingkungan
Antara suatu sistem dan bagian-bagian lain atau lingkungan di sekitarnya akan terjadi
interaksi. Namun, antara suatu sistem dan sistem yang lain mempunyai batasan tertentu.
B. PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM
Sistem Pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang
terpadu dan saling terkait satu dengan yang lain didalam proses pendidikan, dimana
antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan

4. berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut tiga
unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses itu sendiri, dan unsur hasil usaha.
Dalam rangka yang lebih besar, hasil proses pendidikandapat berupa lulusan dari
lembaga pendidikan (sekolah) tertentu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1979)
menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-
unsur tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur/jenjang,
kurikulum, dan fasilitas.
PH Combs (1968) menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu:
a. Tujuan dan prioritas
Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem.Hal ini merupakan informasi tentang apa
yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaan. Contoh: Tujuan
pendidikan Nasional dan Institusi
b. Peserta didik
Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan
tingkah laku sesuai tujuan sistem pendidikan. Contoh : berapa tingkat usia, berapa
jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya.
c. Manajemen
Fungsinya adalah mengkoordinasikan, Mengarahkan dan menilai sistem pendidikan.
Contoh: Pemimpin yang mengelola sistem pendidikan tersebut.
d. Struktur dan jadwal waktu
Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contoh: Pembagian waktu pada
saat ujian/test, saat wisuda.
e. Isi atau materi pengajaran
Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus
dikuasai peserta didik. Contoh: materi untuk setiap pelajaran dan praktiknya.
f. Dosen/Guru dan pelaksana
Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk
peserta didik. Contoh: Pengalaman mengajar, tingkat pendidikannya.
g. Alat Bantu dan sumber belajar
Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik dan
lebih bervariasi. Contoh : film, buku bergambar.
h. Fasilitas
Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contoh : Gedung,
labotarium.
i. Teknologi
Fungsinya untuk memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses penddikan.
Contoh : pola komunikasi satu arah, artinya guru menyampaikan dan menjelaskan
pelajaran, peserta didik mendengarkan dan mencatat, atau komunikasi dua arah yaitu
dialog antara guru dan peserta didik
j. Pengawasan mutu
Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contoh: Peraturan
Ujian dan penilaian
k. Penelitian

5. Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
penampilan sistem pendidikan. Contoh: Sudah mampu membuat teknologi yang
canggih dan ber-inovasi
l. Biaya pendidikan
Fungsinya untuk memperlancar proses pendidikan dan menunjukkan tingkat efisiensi
sistem pendidikan. Contoh: Pemerintah, keluarga dan masyarakat bersama-sama
bertanggung-jawab dalam hal pembiayaan
C. PENGERTIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Menurut Sunarya (1969), pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang
berdiri diatas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya
mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976) merumuskan bahwa pendidikan
nasional adalah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi
Pancasila, yang berpribadi, berdasarkan akan Ketuhanan berkesadaran masyarakat dan
mampu membudayakan alam sekitar.
UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 pasal 2
berbunyi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Zahar Idris (1987) mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah karya manusia
yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam
rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang
sesuai dengan tujuan nasional, dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945.
Reja Mudyahardjo dan Waini Rasyidin mengemukakan bahwa pendidikan nasional
Indonesia merupakan sistem sosial dan salah satu sektor dalam keseluruhan kehidupan
bangsa yang sedang membangun. Lalu menurut Katz dan Kahn, sistem sosial merupakan
sebuah kesatuan peristiwa, atau kejadian yang dilakukan sekelompok orang untuk
mencapai suatu hasil yang diharapkan.
D. DASAR TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL
Pancasila merupakan pedoman yang menunjuk arah, cita-cita, dan tujuan bangsa.
Demikian pula halnya dengan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia. Pancasila
menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional
Indonesia adalah pendidikan Pancasila.
a. Landasan Ideal
Dalam UU Pendidikan No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan
Pengajaran sekolah pada Bab III Pasal 4, tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan
pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

6. Pendidikan nasional adalah sistem dan kelembagaan yang bertanggung jawab atas
pengembangan dan pelestarian sistem kenegaraan Pancasila dan kebudayaan nasional.
Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam buku Program
Akta Mengajar, komponen bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (1984/1985)
dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional pancasila adalah sistem pendidikan
nasional Indonesia satu-satunya yang menjamin teramalkan dan terlestarikan Pancasila.
b. Landasan Konstitusional
Pendidikan Nasional didasarkan atas landasan konstitusional / Undang-
Undang Dasar 1945 pada Bab XVII Pasal 31 yang berbunyi:
Ayat 1 : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
Ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sustu sistem
pengajaran nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak
mendapat pendidikan dan pengajaran. Undang-Undang Dasar 1945 menginginkan
adanya suatu sistem pengajaran nasional yang disesuaikan dengan kebudayaan dan
tuntutan nasional. Usaha-usaha ke arah itu sudah banyak dilakukan melalui pembaruan
pendidikan di Indonesia.
c. Landasan Operasional
Landasan operasional bagi pembangunan Negara termasuk pendidikan adalah
Ketetapan MPR tentang GBHN (Garis Besar Haluan Negara). GBHN disebut landasan
operasional karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus
dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan Negara sesuai dengan
cita-cita yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai contoh dalam GBHN 1988 dirumuskan tujuan pendidikan adalah
membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa,
berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras dan tangguh,
bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani.
Beberapa Ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966-1988 sebagai landasan
operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional ialah:
1) TAP MPRS No. XXVI/1966 Bab II Pasal 3
2) TAP MPR No. IV/MPR/1973
3) TAP MPR No. VI/MPR/1978
4) TAP MPR No III/MPR/1983
5) TAP MPR No III/MPR/1988
E. UNSUR-UNSUR POKOK DAN ASAS-ASAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN
NASIONAL
a. Unsur-Unsur Pokok
Unsur-unsur pokok Pendidikan Nasional terdiri dari
Pendidikan moral pancasila berlandaskan pedoman penghayatan dan pengalaman p
ancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa,

7. pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan,
pendidikan keterampilan,pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran
bersejarah.
b. Asas-Asas Pelaksanaan
Pendidikan Naasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksaanaan
sebagai berikut:
1) Asas semesta menyeluruh dan terpadu. Artinya, pendidikan nasional terbuka
bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan
dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari
keseluruha usaha pembangunan bangsa.
2) Asas pendidikan seumur hidup. Artinya setiap manusia Indonesia diharapkan
untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan
pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang mennatang untuk
belajar.
3) Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan
masyarakat.
4) Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
5) Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan
nusantara.
6) Asas Bhineka Tunggal Ika
7) Asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam
seluruh kegiatan pendidikan.
8) Asas manfaat adil dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya
tanpa adanya diskriminasi.
9) Asas Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso dan Tut Wuri
Handayani.
10) Asas mobilitas, efisiensi dan efektivitas, yang memungkinkan kesempatan
seluas-luasnya bagi setiap manusia Indonesia memperoleh pendidikan.
F. KELEMBAGAAN, PROGRAM, DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Menurut UU RI No. 2 Tahun 1989, program pengelolaan pendidikan di Indonesia
sebagai berikut:
1. Kelembagaan Pendidikan
Ditinjau dari segi kelembagaan makan penyelengaraan pendidikan di
Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan
luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan di sekolah melalui
kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan
jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar
sekolah melalui kegiatan belajar mengajar tidak harus berjenjang dan
berkesinambungan.

8. 2. Jenis Program Pendidikan
Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan
umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan akademis, dan pendidikan professional.
3. Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan di
atas diselenggarakan pendidikan Pra sekolah sebagai persiapan untuk memasuki
sekolah dasar.
a) Pendidikan Pra Sekolah
Pendidikan Pra Sekolah diselenggarakan untuk meletakkan dasar-dasar ke arah
perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan
anak untuk hidup di lingkungan masyarakat serta memberikan bekal
kemampuan memasuki jenjang sekolah.
b) Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan
kemampuan suatu pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk
hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi
persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
c) Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan
pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan
lingkungan sosial, budaya alam sekitar, serta dapat mengembangkan
kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
d) Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemmapuan akademik dan atau
professional yang dapat menerpkan, mengembangkan diri, atau menciptakan
ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.
4. Kurikulum Pendidikan Nasional
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum yang
memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan
lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing
satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam setiap jenjang
pendidikan didasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum
yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan
pendidikan yang bersangkutan.
Kurikulum yang berlaku secara nasioanl ditetapkan oleh menteri atau menteri
lain maupun pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan
perlimpahan wewenang dari menteri. Isi kurikulum merupakan susunan bahan

9. kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan
yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Isi
kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan
pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.
5.Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional
Penanggung jawab pendidikan nasional adalah presiden, sedangkan
pengelolaannya diatur sebagai berikut:
a. Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh
presiden kepada departemen / menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan.
b. Dalam hal tertentu, pengelolaann pendidikan nasional yang mengandung
kekhususan, di antaranya keagamaan dan kedinasan merupakan bagian integral
dari sistem pendidikan nasional, diserahkan oleh presiden kepada departemen /
badan pemerintah lainnya.
c. Dalam mengelola pendidikan nasioanl presiden dibantu oleh dewan pendidikan
nasional, yang anggotanya antara lain terdiri dari wakil-wakil pengelola dan
unsur-unsur masyarakat. Dewan pendidikan nasional berfungsi sebagai
penasihat preesiden untuk masalah-masalah pendidikan nasional, juga penasehat
badan kerja sama antara pengelola pendidikan nasional.