Majelis Kehormatan Etik keperawatan

1. MKEK
MAJELIS KEHORMATAN
ETIK KEPERAWATAN
SUMIRAH BUDI PERTAMI

2. Landasan Hukum
• Berdasarkan UU no. 18 / 2002 tentang IPTEK sebagai
berikut : Organisasi profesi adalah wadah masyarakat
ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi atau suatu bidang kegiatan
profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan
profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 14
UU No. 18/2002 tentang IPTEK).
• Dewan Kehormatan Kode Etik dibentuk oleh Organisasi
Profesi untuk menegakkan etika, pelaksanaan kegiatan
profesi serta menilai pelanggaran profesi yang dapat
merugikan masyarakat atau kehidupan profesionalisme di
lingkungannya.

3. • UU KEPERAWATAN NO 38 TAHUN 2014 PASAL
41 – 43

4. Landasan Hukum
•
- Pasal 30
Pembentukan dan Kedudukan
(1) Majelis Kehormatan Etik dibentuk oleh
Pengurus Pusat.
(2) Majelis Kehormatan Etik berkedudukan di
Pengurus Pusat dan membentuk perwakilan di
tingkat Pengurus Propinsi.
(3) Majelis Kehormatan Etik bertanggung jawab
kepada Pengurus Pusat.

5. Landasan Hukum
• - Pasal 31
Kewenangan
Majelis Kehormatan Etik berwenang menyelidiki dan
merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan
dengan pelanggaran kode etik profesi keperawatan kepada
Pengurus Pusat PPNI.
- Pasal 32
Tugas Pokok
(1) Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan
Kode Etik Keperawatan.
(2) Membuat pedoman penerapan etika dalam pemberian
pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian
pertentangan dalam pelayanan keperawatan.
-

6. Landasan Hukum
• Pasal 33
Komposisi Kepengurusan
Pengurus Majelis Kehormatan Etik terdiri dari :
1(satu) orang Ketua merangkap Anggota
1(satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota
1(satu) orang Sekretaris merangkap Anggota
1(satu) orang Wakil Sekretaris merangkap
Anggota
3(tiga) atau 5 (lima) orang Anggota.

7. Visi
• MKEKep. merupakan suatu lembaga yang
memiliki kewenangan otonom terhadap
pembinaan perawat dan komunitas
keperawatan untuk menegakkan etika profesi
dan ikut kontribusi dalam kebijakan kesehatan
nasional yang berkaitan dengan masalah etik.

8. Misi
• Proaktif untuk memberdayakan diri dalam pengendalian dan
pemberlakuan standar etik profesi.
• 2. Mengkaji kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang
berhubungan dengan komitmen moral dasar.
• 3. Menyiapkan pedoman etik keperawatan sebagai acuan dalam
melaksanakan praktek keperawatan.
• 4. Menyusun alur dan mekanisme penyelesaian masalah etik
sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktek keperawatan.
• 5. Membina komunitas keperawatan dalam penyelesaian masalah
etika.
• 6. Mengendalikan pendidikan dan praktek keperawatan dalam
pelaksanaan etik untuk melindungi serta menjamin keamanan dan
keselamatan masyarakat.

9. Kedudukan
• MKEKep adalah badan otonom PPNI yang bertanggung
jawab kepada musyawarah nasional, musywarah
propinsi, musyawarah kabupaten/kota dan rapat
anggota sesuai dengan tingkat kepengurusan majelis.
• 2. MKEKep dibentuk pada tingkat pusat dan propinsi.
Apabila diperlukan pada tingkat kabupaten / kota
dapat dibentuk atas pertimbangan dan persetujuan
dari pengurus MKEKep.
• 3. MKEKep mengadakan koordinasi dengan pengurus
pusat, propinsi, kabupaten/kota serta komisariat PPNI
sesuai dengan tingkat keperngurusan

10. Pembentukan dan Kedudukan
Majelis Kehormatan Etik dibentuk oleh Pengurus Pusat
PPNI
Majelis Kehormatan Etik berkedudukan di Pengurus Pusat
PPNI dan membentuk perwakilan di tingkat Pengurus
Provinsi
Majelis Kehormatan Etik bertanggungjawab kepada
Pengurus Pusat PPNI
•

11. Kewenangan :
Majelis Kehormatan Etik berwenang menyelidiki
dan merekomendasikan
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kode etik profesi
keperawatan kepada Pengurus Pusat PPNI

12. Kewenangan dan Tugas Pokok
• Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan
penilaian dalam pelaksanaan etika keperawatan.
• 2. Memperjuangkan agar etika keperawatan dapat
ditetapkan dengan baik di Indonesia.
• 3. Memberikan usul dan saran kepada pengurus sesuai
dengan tingkat kepengurusan majelis.
• 4. Membina hubungan baik dengan aparat etik yang
ada, baik Pemerintah ataupun organisasi profesi lain.
• 5. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada
musyawarah nasional, propinsi, kabupaten / kota dan
rapat anggota.

13. Tugas Pokok Majelis Kehormatan Etik :
• Membina anggota dalam penghayatan dan
pengamalan Kode Etik Keperawatan
• Membuat Pedoman penerapan etika dalam
pemberian pelayanan keperawatan dan
pedoman penyelesaian pertentangan etik
dalam pelayanan keperawatan

14. Pengurus Majelis Kehormatan Etik
terdiri dari:
• 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
• 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap
anggota
• 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
• 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap
anggota
• 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota