1
2
3
4
Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan
Akhir Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat D...
5
ABSTRAK ...................................................................................................................
6
2.4.2 Tahap Pemilihan Lokasi .................................................................................14
2.4.3 T...
7
4.1.2.3 Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Malang..........81
4.2 Pembahasan...................................
1
1.1 LATAR BELAKANG
Peranan persampahan selama ini mengalami banyak kemajuan, terutama di
Kabupaten Malang memiliki luas ...
2
Sementara (TPS) Sampah hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan konsep
sanitary landfill, dan lain-lain, diperlukan k...
3
Sehingga diharapkan pengurangan jumlah sampah masuk ke TPA akan
memperpanjang umur TPA. Guna melakukan proses penguranga...
4
2. Mengetahui seberapa besar peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan di Kabupaten Malang.
b) Manfaat Peneli...
5
1.6 RUANG LINGKUP
1.6.1 Lingkup Kegiatan
Kegiatan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampaha...
6
1.7 PENGERTIAN TERKAIT
Beberapa pengertian terkait dengan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan Pe...
7
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis.menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan pen...
8
3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ...
9
Bab IV menjabarkan kondisi gambaran umum dan tinjauan kebijakan lokasi perencanaan
yaitu kebijakan Kabupaten Malang dala...
10
Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan persampahan yang
dikutip dan beberapa literatur. Beberapa hal...
11
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah
karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya a...
12
Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil
saja dan sumber- sumber sampah yang dapat di...
13
 Golongan sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan
bisa lapuk perlahan - lahan secara alam...
14
dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung akan sangat tergantung pada
persoalan yang dihadapi, tujuan yang hendak d...
15
2.4.4 Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan stakehold...
16
17
2.5 ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH
Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5
(lima) aspek/kom...
18
Tata cara pengeiolaan sampah bersifat integral dan terpadu secaraberantai
dengan urutan yang berkesinambungan yaitu : p...
19
a. Pola Individual
Proses pengumpulan sampah dlmulai dari sumber sampah kemudian diangkut
ketempat pembuangan sementara...
20
untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih
lanjut. Prinsippembuangan akhir adalah me...
21
prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana
sendiri dan penyusunan tarif retribu...
22
tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan
pengolahan menjadi bagian yang tidak dis...
23
2.7 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT
Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, yaitu berbunyi
tan...
24
masih berpotensi untuk didaur ulang, disetiap langkah operasi yaitu mulai dari
pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan...
25
- Melindungi sumber daya alam
- Melindungi fasilitas umum
- Mengurangi volume sampah
- Mengurangi biaya pengangkutan sa...
26
27
2.9 PENGERTIAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KONSEP 3R
Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2008), pengertian pengelolaan sam...
28
Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah adalah sebagai berikut:
a. Rumah Tangga, tindakan yang bisa dil...
29
c. Daerah Komersil
1. Mengurangi (reduce), melalui tindakan:
 Memberikan intensif oleh produsen bagi pembeli yang meng...
30
B. Pengomposan Sampah Skala Rumah Tangga
Program pengomposan skala rumah tangga muncul sebagai akibat tingginya tuntuta...
31
memadai, udara yang cukup, kelembaban yang tepat. Makin cepat dan makin tinggi
pula mutu komposnya.
Diwadah pengomposan...
32
sampah terpadu ini mempunyai prinsip yang secara umum dapat dirumuskan (Pasang,
2005) sebagai berikut:
1. Perencanaanl ...
33
pendaur ulang (pemulung, pemilik lapak dan pabrik pengguna bahan daur ulang), dan
produsen dan pengguna pupuk kompos, m...
34
- Pelaksanaan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan retribusi sampah
dalam rangka meningkatkan perolehan retribusi...
35
3. Penanganan sampah
Menurut Daniel, dkk (1985) langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam
penentuan strategi penang...
36
Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi
masyarakat yang kemudian diikuti dengan tinggi...
37
Manusia sesuai kodratnya diberikan kelebihan ilmu pengetahuan yang secara
alami (instinctive) dapat muncul dengan sendi...
38
Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah
yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di t...
39
d. Energy recovery, yaitu tranformasi sampah menjadi energi, baik energi panas
maupun energi listrik. Metode ini telah ...
40
B. Kerangka analisis Sistem Pengelolaan Lingkungan
Salah satu isu penting dalam globalisasi adalah masalah lingkungan. ...
41
(1) Hubungan saling keterkaitan (interelationships)
Unsur-unsur yang terkandung, baik dalam sistem sosial maupun dalam ...
42
e. Kajian manajemen: kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk
mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi ...
43
 Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air.
 Penempatan tempat sampah lingkungan setiap jarak ± 150 meter.
Namun demi...
44
2.4.6 Peran Serta Masyarakat
Participatory Rural Appraisal (PRA) = Pengkajian Pedesaan Secara Partisipatif
yaitu Suatu ...
45
46
RANCANGAN PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,
yaitu penelitian...
47
LOKASI PENELITIAN
Lokasi dalam penelitian Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan di Ka...
48
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi pada data primer dan data
sekunder. Data ...
49
obyek penelitian. Observasi dilakukan dilokasi penelitian yaitu di TPA Talangagurig
dan TPST Dau. Dalam observasi penel...
50
51
PAPARAN DATA
Gambaran Umum Kabupaten Malang
Uraian gambaran umum Kabupaten Malang meliputi geografi dan administrasi,
k...
52
Kondisi Fisik Dasar
A. Kondisi Iklim
Berdasarkan hasil pemantauan enam pos Pemantauan Stasiun Klimatologi pemantauan
Po...
53
54
Iklim menjadi salah satu parameter yang mempengaruhi pada kondisi komposisi sampah
juga volume timbunan sampah/orang/ha...
55
di Jawa Timur. Hulu bagian Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan
Hulu Bawah terdapat di wilayah ...
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

12,318 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3,512
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

  1. 1. 1
  2. 2. 2
  3. 3. 3
  4. 4. 4 Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akhir Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten Malang dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Secara garis besar, Laporan Akhir ini berisikan tinjauan pustaka, metodologi dan hasil penelitian kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang. Penyusun sadar bahwa laporan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penyusun berharap adanya kritik dan saran serta masukan yang dapat menyempurnakan laporan ini sampai pada akhirnya nanti. Demikian Laporan Akhir ini kami buat dengan sesungguhnya semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Kabupaten Malang kearah yang kebih baik Malang, Penyusun iii
  5. 5. 5 ABSTRAK ...........................................................................................................................i LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................................ii KATA PENGANTAR ...........................................................................................................iii DAFTAR ISI ..........................................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang ............................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah .....................................................................................................3 1.3 Maksud Dan Tujuan ...................................................................................................3 1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................................3 1.5 Sasaran ...................................................................................................................4 1.6 Ruang Lingkup ...........................................................................................................5 1.6.1 Lingkup Kegialan ............................................................................................5 1.6.2 Lingkup Lokasi ................................................................................................5 1.7 Pengertian Terkait ......................................................................................................6 1.8 Dasar Hukum ..............................................................................................................7 1.9 Sistematika Pembahasan .........................................................................................8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Sampah ....................................................................................................10 2.2 Sumber-Sumber Sampah ..........................................................................................11 2.3 Jenis-Jenis Sampah ...................................................................................................12 2.4 Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 13 2.4.1 Tahap Persiapan .............................................................................................14 iv
  6. 6. 6 2.4.2 Tahap Pemilihan Lokasi .................................................................................14 2.4.3 Tahap Perencanaan Teknis .............................................................................14 2.4.4 Tahap Pengorganisasian Dan Pemberdayaan Masyarakat ...........................15 2.4.5 Tahap Evaluasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R ..........15 2.5 Aspek Pengelolaan Sampah ......................................................................................17 2.5.1 Aspek Teknis Operasional ...............................................................................17 2.5.2 Aspek Kelembagaan ........................................................................................20 2.5.3 Aspek Hukum Dan Peraturan ..........................................................................21 2.5.4 Aspek Pembiayaan ..........................................................................................21 2.5.5 Aspek Peran Serta Masyarakat .......................................................................21 2.6 Dampak Negatif Sampah ...........................................................................................22 2.7 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ..............................................................23 2.8 Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat .................................................24 2.9 Pengertian Pengelolaan Sampah Dengan Konsep ..................................................27 2.10 Teknologi Pengomposan ...........................................................................................29 2.11 Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Implementasi Dari Sistem Pengelolaan Lingkungan .......................................................................31 BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI 3.1 Rancangan Penelitian ................................................................................................46 3.2 Ruang Lingkup Penelitian ..........................................................................................46 3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................................47 3.4 Sumber Data Penelitian .............................................................................................47 3.5 Populasi Dan Sampel .................................................................................................47 3.6 Teknik Pengumpulan Data .........................................................................................48 3.7 Teknik Analisis Data ...................................................................................................49 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian ..........................................................................................................51 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang ............................................................51 4.1.1.1 Geografi Dan Administrasi ...............................................................51 4.1.1.2 Kondisi Fisik Dasar ...........................................................................52 4.1.1.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya ....................................................56 4.1.2 Gambaran Pengelolaan Persampahan Kabupaten Malang ...........................74 4.1.2.1 Sistem Pengelolaan Sampan Kabupaten Malang ...........................77 4.1.2.2 Permasalahan Persampahan Di Kabupaten Malang ......................80 v
  7. 7. 7 4.1.2.3 Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Malang..........81 4.2 Pembahasan...............................................................................................................83 4.2.1 Proyeksi Timbunan Sampan Di Kabupaten Malang .......................................83 4.2.1.1 Proyeksi Penduduk ...........................................................................83 4.2.1.2 Proyeksi Sampah Kabupaten Malang ..............................................88 4.2.2 Model Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang 88 4.2.3 Manajemen Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat ..................92 4.2.4 Usulan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat .............................93 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ...............................................................................................................95 5.2 Saran ........................................................................................................................96 DAFTAR PUSTAKA vi
  8. 8. 1 1.1 LATAR BELAKANG Peranan persampahan selama ini mengalami banyak kemajuan, terutama di Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sebesar 334.787 Ha terdiri dari perkotaan besar dan menengah diantaranya Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, Perkotaan Singosari, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen, Perkotaan Poncokusumo, Perkotaan Pujon, Perkotaan Sendang Biru, Perkotaan Ngantang, serta perkotaan dilingkup kecamatan sebagai Ibukota Kecamatan mengalami pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk semakin pesat pertumbuhannya, terutama pada wilayah perkotaan berbatasan dengan lingkar Kota Malang, wilayah perkotaan Kepanjen sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Malang. Meningkatnya laju pembangunan disemua sektor pada saat ini dan tahun-tahun akan datang di daerah perkotaan wilayah Kabupaten Malang, telah memicu terjadinya peningkatan laju urbanisasi. Konsekuensi logis dari semua itu adalah meningkatnya aktifitas perkotaan di berbagai sektor, baik sektor perumahan, industri perdagangan, serta meningkatnya produksi sampah. Jika masalah sampah tidak diatasi dengan pengelolaan yang baik dan benar, kondisi ini perlu dikendalikan agar permasalahan terkait penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat bisa terkontrol serta adanya daya upaya antisipasinya. Dari peranan luas wilayah serta sistem perkotaan di Kabupaten Malang maka dampak dari sisi sistem infrastruktur terkait pada sistem persampahan di Kabupaten Malang telah mengalami kemajuan pada pola pengelolaan persampahan. Hal ini telah dioptimalisasikan Tempat Pembuangan Sampah pada sistem pengelolaan dengan konsep Sanitary Landfill. Menindaklanjuti kebijakan nasional pembangunan bidang persampahan di sesuaikan dengan kebijakan pembangunan dunia yaitu Clean Development Mechanism (CDM) dengan sasaran peningkatan akses pelayanan yang mengarah pada target Millenium Development Goals (MDGs), pengelolaan persampahan dari tingkat lokal (rumah tangga) lingkungan RT/RW, Tempat Pembuangan
  9. 9. 2 Sementara (TPS) Sampah hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan konsep sanitary landfill, dan lain-lain, diperlukan kesadaran dan komitmen semua stakeholders dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam target tersebut terdapat target pencapaian tjngkat pelayanan sampah, yakni terdapat peningkatan separuh dari yang belum terlayani saat ini serta dapat dilakukan dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadahi. Berdasarkan UU no 18 tahun 2008 tentang persampahan, terkait dengan peran serta masyarakat disebutkan pada pasal 28 yang berisikan sebagai berikut: 1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; 2. Peran sebagaiaman dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah / pemerintah daerah; b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah atau peranturan daerah Dari sisi pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang telah mengalami kemajuan tersebut diperlukan kajian lanjutan terkait dengan seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam kepedulian serta dorongan mewujudkan pengelolaan persampahan mengacu pada daya dukung lingkungan serta dilaksanakan secara ekonomis. Prinsip pada pengelolaan persampahan secara umum adalah:  Mencegah timbulnya sampah  Meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan  Penggunaan kembali berarti harus mulai menggunakan barang-barang yang dlgunakan secara berulang, dan menghindari penggunaan barang sekali pakai  Daur ulang yang dapat diterapkan pada jenis barang yang digunakan maupun proses pengolahannya.  Konservasi Energi dalam proses pengolahan sampah sebagai salah satu hasilnya adalah energi yang dapat dimanfaatkan, sehingga energi yang dibutuhkan untuk pengolahan tidak terbuang percuma.  Pembuangan akhir merupakan alternatif terakhir dari sistem pengelolaan sampah, hal ini berarti jika sampah yang dihasilkan sudah tidak dapat dimanfaatkan / didaur ulang dan diolah maka sampah tersebut baru dapat dibuang ke TPA.
  10. 10. 3 Sehingga diharapkan pengurangan jumlah sampah masuk ke TPA akan memperpanjang umur TPA. Guna melakukan proses pengurangan sampah masuk ke TPA hal utama yang perlu dilakukan pada metode pengumpulan sampah harus dioptimalisasikan pada program 3R. Program 3R harus dapat dilaksanakan pada skala rumah tangga yang dikoordinir RT/RW. 1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah (research question) sebagai berikut: 1. Berapa jumlah timbunan sampah di Kabupaten Malang sampai dengan 20 tahun kedepan? 2. Bagaimana peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang? 3. Bagaimana usulan mdel peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang dapat diterapkan di Kabupaten Malang? 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud, diselenggarakan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang, guna mengantisipasi proses pengelolaan persampahan dengan program 3R mampu memberdayakan masyarakat perkotaan di Kabupaten Malang agar sadar dalam sistem pengelolaan persampahan dan mampu memperpanjang umur TPA di beberapa lokasi. Sedangkan tujuan peneiitian, berdasarkan pada maksud kegiatah Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Daiam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang diharapkan: (a) Memperkirakan timbunan sampah di Kabupaten Malang sampai dengan 20 tahun kedepan; (b) Mengidentifikasi peningkatanperan serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang; (c) Mengajukan usulan model peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang; 1.4 MANFAAT PENELITIAN a) Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah Kabupaten Malang 1. Mengetahui model-model peran serta masyarakat yang cocok diterapkan pada suatu wilayah peneiitian;
  11. 11. 4 2. Mengetahui seberapa besar peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang. b) Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah Kecamatan Terkait 1. Merupakan wilayah percontohan yang dapat mengenalkan model pengelolaan persampahan berbasis masyarakat pada wilayah lain baik dalam lingkup Kabupaten Malang maupun di luar Kabupaten Malang; c) Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah Desa Terkait 1. Dapat. mengurangi timbunan sampah desa, sehingga anggaran biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah persampahan dapat diminimalisir; 2. Dapat menjaga kebersihan desa selain memperoleh nilai tambah dalam pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. d) Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat 1. Sebagai tindak lanjut, masyarakat dapat menerapkan model - model pengelolaan persampahan untuk mengurangi timbunan sampah dilingkungan masing-masing; 2. Mendapatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan/daur ulang sampah rumah tangga. e) Manfaat Penelitian Bagi Peneliti 1. Sebagai bahan referensi model pengelolaan persampahan sampah berbasis masyarakat yang dapat membantu memecahkan atau mengurangi masalah sampah yang terjadi selama ini; 2. Hasil penelitian ini tersaji dalam format ilmiah, diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan peneliti. 1.5 SASARAN Berdasarkan maksud dan tujuan kegiatan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang, pada dasamya sasaran tersebut adalah: a. Tersedianya data perkiraan timbunan sampah di Kabupaten Malang sampai dengan 20 tahun kedepan; b. Tendentifikasinya proses peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang; c. Terwujudnya rancangan model peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan guna mendukung daya dukung lingkungan serta berdampak ekonomis bagi pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang berjangka panjang.
  12. 12. 5 1.6 RUANG LINGKUP 1.6.1 Lingkup Kegiatan Kegiatan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang terselenggarakan dalam koridor integrasi perencanaan pengembangan pembangunan infrastruktur berdaya dukung lingkungan dan ekonomis. Adapun kegiatan dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:  Melakukan konsilidasi awal dengan pemangku kebijakan terkait dengan pemahaman proses pengelolaan persampahan yang selama ini telah dilakukan.  Melakukan proses survey primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan, kebijakan, strategi dan program pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Malang berbasis peran serta masyarakat.  Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi, permasalahan, isu terkait dengan kebutuhan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan persampahan. Dalam proses identifikasi ini dilakukan berdasarkan pemetaan identifikasi pada data sekunder, pengamatan lapangan dan wawancara kepada stakeholder.  Melakukan perencanaan, pengelolaan persampahan pada pentahapan model sistem persampahan berbasis peran serta masyarakat. 1.6.2 Lingkup Lokasi Ruang lingkup wilayah kegiatan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang dilakukan pada dua lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Malang yaitu TPA Talangagung dan TPST Dau Kabupaten Malang.Pertimbangan pemilihan lokasi pada kedua tempat pembuangan sampah tersebut dikarenakan telah terjadi proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada lokasi tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh TPA yang ada di Kabupaten Malang.
  13. 13. 6 1.7 PENGERTIAN TERKAIT Beberapa pengertian terkait dengan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang, antara lain; 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat.konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 3. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah. 4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
  14. 14. 7 5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis.menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang.pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan.penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,dan/atau badan hukum. 11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. 12. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. 1.8 DASAR HUKUM Dasar hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam kegiatan Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Penmukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  15. 15. 8 3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Perda Pengelolaan Persampahan Kabupaten Malang 1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN Materi Pokok yang tercantum di dalam Laporan Akhir ini antara lain adalah Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan Penelitian serta Kesimpulan dan Saran yang dijelaskan berikut ini : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika pembahasan laporan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab II menjabarkan tinjauan pustaka yakni merupakan kajian ilmiah mengenai pengertian sampah, sumber-sumber sampah, jenis-jenis sampah, aspek pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan sebagainya. BAB III METODE PENELITIAN Bab III menjabarkan metode penelitian yang digunakan mulai dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel/subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV HASH DAN PEMBAHASAN
  16. 16. 9 Bab IV menjabarkan kondisi gambaran umum dan tinjauan kebijakan lokasi perencanaan yaitu kebijakan Kabupaten Malang dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, kebijakan persampahan Kabupaten Malang, karakteristik wilayah perencanaan dan deskripsi wilayah regional, gambaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang serta hasil penelitian. BABV PENUTUP Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan hasil penelitian serta saran untuk pengembangan di masa yang akan datang.
  17. 17. 10 Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan persampahan yang dikutip dan beberapa literatur. Beberapa hal yang akan dikutip adalah, pengertian tentang sampah, sumber -sumber sampah, jenis-jenis sampah, proses perencanaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, aspek pengelolaan sampah, dampak negatif sampah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengertian pengelolaan sampah dengan konsep 3R, teknologi pengomposan, dan sistem pengolahan sampah terpadu. Selain itu yang perlu dikemukakan dalam bab ini adalah sumber timbunan sampah, dampak negatif sampah dan permasalahan pengelolaan sampah. 2.1 PENGERTIAN SAMPAH Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet.2002). Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah: 1. Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dan pembusukan sampah berupa gas metan dan H2S yang bersifat racun bagi tubuh. 2. Sampah yang tidak dapat membusuk (refuse), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain. 3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
  18. 18. 11 4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih. 5. Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. 2.2 SUMBER - SUMBER SAMPAH Menurut Gilbert dkk.(1996), sumber-sumber timbunan sampah adalah sebagai berikut: a. Sampah dari pemukiman penduduk Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah.kering, abu plastik dan lainnya. b. Sampah dari tempat - tempat umum dan perdagangan Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat - tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya beupa sisa - sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya. c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah. d. Sampah dari industri Dalam pengertian ini termasuk pabrik - pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain - lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa - sisa makanan, sisa bahan bangunan e. Sampah Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.
  19. 19. 12 Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dan sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. 2.3 JENIS-JENIS SAMPAH Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: 6. Sampah Organik Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa - sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. 7. Sampah Anorganik Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati.baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk - produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng (Gelbert dkk, 1996). Berdasarkan keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas: 1. Sampah basah (garbage) Sampah golongan ini merupakan sisa - sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbunan hasil sisa makanan.seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau. 2. Sampah kering (rubbish) Sampah golongan ini memang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:  Golongan sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun.contohnya kaca dan mika.
  20. 20. 13  Golongan sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan - lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.(Gelbert dkk., 1996). 2.4 PROSES PERENCANAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkap keputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan. Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunan pengelolaan sampah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapan ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui keaktifannya pada setiap rapat dan inisiatif diadakannya rapat, dan keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat serta pengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan. Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan masyarakat membantu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, memahami situasi dan mengidentifikasi solusi bagaimana memecahkan masalah masalah yang dimaksud. Dalam konteks ini perencanaan adalah aktivitas moral, perencanaan merupakan komunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam pekerjaannya agar membuat logik dari perilaku manusia. Kunci dari gagasan perencanaan dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Hadi, 2001:19). Menurur Alexander Abe,(2001.98), tahapan perencanaan yang harus dilalui yaitu: 1. Tahap pembuatan kesepakatan awal, dimaksudkan untuk menetapkan wilayah dari perencanaan, termasuk prosedur teknis yang akan diambil dalam proses perencanaan. 2. Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang dikumpulkan di olah sedemkian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. 3. Identifikasi daya dukung yang dimaksud dalam hal ini, daya dukung tidak harus segera diartikan dengan dana kongkrit (money.atau uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam mencapai tujuan
  21. 21. 14 dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung akan sangat tergantung pada persoalan yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, aktivitas yang akan datarig. Pengelolaan sampah tentu tidak saja dapat di topang dengan gerakan yang hanya ditanamkan pada masyarakat. Hal tersebut di tanamkan pada pemerintah, yang juga bertanggung jawab terhadap persoalan pengolahan sampah ini. Secara umum, pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R(reuse, reduce, recycle) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan, maka 5 tahap pelaksanaan pekerjaaan, yaitu: tahap persiapan, tahap pemilihan lokasi, tahap pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, tahap uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, Recycle), serta terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. 2.4.1 Tahap Persiapan Tahap persiapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah melakukan persiapan dengan melakukan tindakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, terutama teknologi komposting di tingkat masyarakat. Menyusun metode dan pendekatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang meliputi antara lain; menentukan pemilihan lokasi.menentukan pengorganisasian dan pemerdayaan masyarakat, serta pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 2.4.2 Tahap Pemilihan Lokasi Tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dimulainya tahap pengumpulan data calon lokasi yang akan dipilih untuk melaksanakan program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Retail Tata Ruang Kota (RDTRK). 2.4.3 Tahap Perencanaan Teknis Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta melakukan pengadaan peralatan pengelolaan sampah. Peralatan prasarana dan sarana persampahan 3R(reuse,reduce,recycle) yang meliputi penentuan jenis dan jumlah peralatan, baik untuk pemilahan jenis sampah, pewadahan dan pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos, termasuk mengidentifikasi kebutuhan tempat untuk pengolahan sampah terpadu TPS (Tempat Penampungan Sementara).
  22. 22. 15 2.4.4 Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan stakeholder menjadi fasilitator terhadap kegiatan ditingkat komunitas / masyarakat dikawasan lokasi terpilih. Tahap ini dibagi menjadi 4 kegiatan: melakukan identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu. Kegiatan Penyusunan Program Sampah 3R (reuse, reduce, recycle)adalah proses penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan pola 3R adalah: membuat identifikasi permasalahan dan menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei kampung sendiri dan menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala perioritas kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat. Kegiatan Menyusun Indentifikasi Kebutuhan peralatan Prasarana dan Sarana persampahan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menentukan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, pewadahan, pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos. 2.4.5 Tahap Evaluasi dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R Tahap evaluasi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat .Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif serta sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.
  23. 23. 16
  24. 24. 17 2.5 ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (SN119-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: 3. Aspek teknis operasional 4. Aspek kelembagaan 5. Aspek hukum dan peraturan 6. Aspek pembiayaan 7. Aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek tersebut diatas ditunjukkan dengan Gambar 2.4 berikut ini: Dan gambar tersebut terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan sampah antara aspek teknis operasional, kelembagaan, hukum, pembiayaan dan peran serta masyarakat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. 2.5.1 Aspek Teknis Operasional Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Keterkaitan antar sub sistim dalam pengelolaan sampah dilihat pada Gambar 2.5.
  25. 25. 18 Tata cara pengeiolaan sampah bersifat integral dan terpadu secaraberantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu : penampungan /pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan.pembuangan/pengolahan. 1. Penampungan Sampah/ Pewadahan Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah mengindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI 19-2454-2002). Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standart Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat. 2. Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan / pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara.Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu :pola individual dan pola komunal (SN119-2454-2002) sebagai berikut:
  26. 26. 19 a. Pola Individual Proses pengumpulan sampah dlmulai dari sumber sampah kemudian diangkut ketempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA. Gambar 2.6 : Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung Sumber : SNI 19-2454-2002 b. Pola Komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan. Gambar 2.7 : Pola Pengumpulan Sampah Komunal Sumber : SNI 19-2454-2002 3. Pemindahan Sampah Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut (SN! 19-2454-2002). 4. Pengangkutan Sampah Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres (SN119-2454-2002). 5. Pembuangan Akhir Sampah Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03).Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan Sumber Pengumpulan Pengangkutan TPA Sumber Wadah Pengangkut Tempat Pembuangan
  27. 27. 20 untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsippembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasipembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahansampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaansampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi3 (tiga) metode yaitu: Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill. a. Open Dumping Metode open dumping ini. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kota Raya dan Kota Besar (jumlah penduduk >500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri. 2. Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 - 500.000 jiwa) atau Ibu Kota Propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri. 3. Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 - 250.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD Dinas Pekerjaaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum. 4. Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 - 100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampai yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum. 2.5.2 Aspek Hukum dan Peraturan Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi.keteriibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah 2.5.3 Aspek Pembiayaan Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih di arahkan ke sistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistern pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala
  28. 28. 21 prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar. Menurut Raharyan dan Widagdo,(2005). peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang : a. ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan b. rencana induk pengelolaan sampah kota c. bentuk lembaga organisasi pengelolaan d. tata cara penyelenggaraan pengelolaan e. tarif jasa pelayanan atau retribusi f. kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta. 2.5.4 Aspek Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yaang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat Wibcwo dan Djajawinata (2004). Menurut Hadi (19S5:75) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai: a. Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan. b. Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehinggga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik. c. Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat. d. Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konfiik untuk memperoleh konsensus. 2.6 DAMPAK NEGATIF SAMPAH Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang
  29. 29. 22 tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Menurut Gelbert dkk (1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu: 1. Dampak Terhadap Kesehatan Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut: a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit) c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/ sampah. 2. Dampak Terhadap Lingkungan Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesien akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. 3. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit). b. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya dijalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.
  30. 30. 23 2.7 PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, yaitu berbunyi tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen timbunan limbah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbunan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sistem pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub system peran serta masyarakat. Menurut Syafrudin (2004), salah satu altematif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refilling). Kedua program tersebut bisa dimulai dan sumber timbunan sampah hingga kelokasi TPA. Seluruh sub sistem didalam sistem harus dipandang sebagai suatu system yang memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. Sistem pengelolaan sampah terpadu (Integrated Solid Waste management) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi, dengan hirarki sebagai berikut (Tchobanogious, 1993 dalam Syafrudin, 2004) 1. Source Reduction, yaitu proses minimalis sampah di sumber dalam hal kuantitas timbunan dan kualitas timbunan sampah, terutama reduksi sampah berbahaya. 2. Recyclling, yaitu proses daur ulang yang berfungsi untuk mereduksi kebutuhan sumber daya dan reduksi kuantitas sampai ke TPA. 3. Waste Transformation, yaitu proses perubahan fisik, kimia dan biologis perubahan sampah. Dimana ketiga komponen itu akan menentukan : a. perubahan tingkat efisiensi yang diperlukan didalam sistem pengelolaan. b. Perlunya proses reduce, reuse, dan recycle sampah. c. Proses yang dapat menghasilkan barang lain yang bermanfaat seperti pengomposan. d. Landfilling, sebagai akhir dari suatu pengelolaan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pemilihan dan penerapan teknologi dalam kontek ini tentunya dilakukan sehingga terpilih teknologi tepat guna. Di dalam operasional sistem pengelolaan sampah, pendekatan yang tepat adalah pendekatan sistem pemanfaatan terpadu (Integrated Material Recovery-IMR). Pada masyarakat yang masih mengandalkanTPA sebagai akhir pengelolaan limbahnya, strategi pendekatan IMR ini tepat untuk diterapkan. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep ini akan memicu tumbuhnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat disamping kegiatan yang berusaha untuk meminimasi sampah. Mengingat konsep IMR pada dasarnya adalah memanfaatkan kembali sampah yang
  31. 31. 24 masih berpotensi untuk didaur ulang, disetiap langkah operasi yaitu mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Sistem IMR akan meningkatkan perolehan berbagai bahan yang bernilai ekonomi dan dapat dipasarkan, bukan menghambat kemampuan yang ada. 2.8 CONTOH PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT A. Pengelolaan Samp&h terpadu di Kabupaten Sragen - Jawa Tengah Aktifitas Pengelolaan Sampah Terpadu berupa kegiatan pemilahan, daur ulang dan komposting dilaksanakan di lingkungan pemukiman, komersial, perkantoran dan kawasan lingkungan fasilitas umum. Kegiatan pemilahan dan komposting dilakukan oleh warga sejak dari rumah, setelah itu dibawa ke TPS yang juga sudah dibagi dalam beberapa kompartemen untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Tujuan pengelolaan sampah terpadu ini adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam, melindungi fasilitas umum dan mengurangi volume sampah dan biaya pengangkutan sampah. Strategi pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kondisi peran aktif masyarakat dimulai dengan stimulasi melalui pembelian sampah rumah tangga oleh Dinas bagi keluarga yang sudah memilah sampahnya. Hasil kegiatan pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: - Meningkatnya kualitas lingkungan dan masyarakat
  32. 32. 25 - Melindungi sumber daya alam - Melindungi fasilitas umum - Mengurangi volume sampah - Mengurangi biaya pengangkutan sampah B. Pengelolaan Sampah Mandiri di Sleman - Yogyakarta Aktifitas Pengelolaan Sampah Terpadu berupa kegiatan pemilahan, daur ulang dan komposting dilaksanakan di lingkungan pemukiman. Prinsip pengelolaan sampah di Sukunan, Sleman adalah dengar menggerakkan seluruh warga masyarakat untuk ikut serta mengelola sampah. Dimulai dan anak-anak, remaja/pemuda sampai ibu rumah tangga. Sosialisasi dilakukan dan anak-anak sekolah, mengumpulkan pemuda dan membuat perlombaan melukis di tong sampah untuk memilah, selain itu juga menggerakkan para wanita untuk membuat kerajinan dari sachet-sachet produk kopi, minuman dan Iain-Iain. Tujuan pengelolaan sampah mandiri ini adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam, melindungi fasilitas umum, menyadarkan masyarakat atas pentingnya arti hidup sehat dan mengurangi volume sampah dan biaya pengangkutan sampah. Strategi pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kondisi peran aktif masyarakat dengan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga.
  33. 33. 26
  34. 34. 27 2.9 PENGERTIAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KONSEP 3R Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2008), pengertian pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (Reuse), mengurangi (Reduce).dan mendaur ulang (Recycle). 1. Reuse (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. 2. Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. 3. Recycle (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Mengurangi sampah dari sumber timbunan, di perlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah ( dari hulu ) adalah menerapkan prinsip 3R sesuai petunjuk teknis nomor CT/Rc-TC/001/98 atau pendekatan prinsip produksi sampah sebagaimana dikemukakan oleh Winamo dkk, (1995).
  35. 35. 28 Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah adalah sebagai berikut: a. Rumah Tangga, tindakan yang bisa dilakukan adalah: 1. Mengurangi (Reduce), melalui tindakan:  Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.  Menggunakan produk yang bisa di isi ulang, misalnya penggunaan lahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.  Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tissu dapat dikurangi, menggantinya dengan serbet atau sapu tangan. 2. Menggunakan Kembali (Reuse), melalui tindakan:  Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan botol bekas untuk wadah minyak goreng hasil home industri minyak kelapa atau wadah untuk madu lebah.  Gunakan Wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya, Wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam Waktu yang lama. 3. Daur ulang (Recycle), melalui tindakan:  Pilih prdduk atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.  Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreatifitas masing-masing.  Lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat. b. Fasilitas Umum (perkantoran, sekolah) 1. Mengurangi (Reduce) produksi sampah dengan cara:  Penggunaan kedua sisi kertas dari spasi yang tepat untuk penulisan dan foto copy.  Penggunaan alat tulis yang bisa di isi kembali.  Sediakan jaringan inforrnasi dengan komputer (tanpa kertas).  Gunakan produk yang dapat di isi ulang.  Hindari bahan yang sekali pakai.  Hindari penggunaan bahan dari plastik dalam penjilidan laporan -laporan. 2. Menggunakan kembali (Reuse), melalui tindakan:  Gunakan alat kantor yang bisa digunakan berulang kali.  Gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.
  36. 36. 29 c. Daerah Komersil 1. Mengurangi (reduce), melalui tindakan:  Memberikan intensif oleh produsen bagi pembeli yang mengembalikan kemasan yang dapat digunakan kembali.  Memberikan kemasan/pembungkus hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya  Sediakan produk. yang kemasannya tidak menghasilkan sampah dalam jumlah besar.  Sediakan pembungkus/ kemasan yang mudah terurai. 2. Menggunakan Kembali (reuse)  Gunakan sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk produk lain.  Sediakan perlengkapan untuk pengisian kembali produk umum isi ulang (minyak, minuman). 2.10 TEKNOLOGI PENGOMPOSAN A. Pengertian Kompos Pengomposan (Composting) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme sehingga membentuk pupuk organis (pupuk kompos). Mengolah sampah menjadi kompos (pupuk organik) dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang sederhana hingga memerlukan mesin (skala industri atau komersial). Membuat kompos dapat dilakukan dengan metode aerob dan anaerob. Pada pengomposan secara aerob, proses dekomposisi bahan baku menjadi kompos akan berlangsung optimal jika ada oksigen. Sementara pada pengomposan anaearob dekomposisi bahan baku menjadi kompos tidak memerlukan oksigen. Disisi lain pengomposan juga berarti menghasilkan sumber daya baru dari sampah yaitu kompos yang kaya akan unsur hara mikro. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah adalah menciptakan metode yang ramah lingkungan dan mudah untuk bisa dilakukan di tingkat kawasan atau rumah tangga, salah satunya adalah dengan membuat kompos di tingkat rumah tangga atau kawasan.
  37. 37. 30 B. Pengomposan Sampah Skala Rumah Tangga Program pengomposan skala rumah tangga muncul sebagai akibat tingginya tuntutan untuk menanggulangi problem sampah setiap harinya. Salah satu altematif yang dapat dilakukan adalah dengan penanganan sampah skala rumah tangga/ kawasan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengomposan. Hal ini merupakan upaya yang murah dan mudah serta hasilnya bermanfaat. Pengomposan adalah cara yang alamiah mengembalikan material organik ke alam dalam bentuk pengembur tanah atau soil conditioner. Adapun manfaat kompos yang dapat kita manfaatkan adalah:  Mengembalikan nutrisi ke tanah seperti material organik, fosfor, potasium, nitrogen dan mineral.  Mendukung pengendalian gulma dan pencegahan erosi.  Meningkatkan daya pegang air dan memperbaiki porositas tanah.  Meningkatkan kapasitas buffer tanah.  Menambah unsur hara makro dan mikro tanah. C. Proses Pengomposan Dalam proses pengomposan, sampah organik secara alami akan diuraikan oleh berbagai jenis mikroba atau jasad renik seperti bakteri, jamur dan lain sebagainya. Proses uraian ini memerlukan kondisi yang optimal seperti ketersediaan nutrisi yang
  38. 38. 31 memadai, udara yang cukup, kelembaban yang tepat. Makin cepat dan makin tinggi pula mutu komposnya. Diwadah pengomposan atau komposter, mula-mula sejumlah mikroba aerobik (mikroba yang tidak bisa hidup jika tidak ada udara), akan menguraikan senyawa kimia rantai panjang yang dikandungkan sampah, seperti selulosa.karbohidrat, lemak, protein. Menjadi senyawa yang lebih sederhana, gas karbondioksida dan air. Senyawa-senyawa sederhana tersebut merupakan makanan yang berlimpah, mikroba tumbuh dan berkembangbiak secara cepat sehigga jumlahnya berlipat ganda. 2.11 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota- kota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposist dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan. Oleh karena itu penanganan sampah di perkotaan relatif lebih sulit dibanding sampah di desa-desa. Masalah sampah sebenarnya tidak melulu terkait dengan TPA, seperti yang terjadi selama ini karena sistem manajemen sampah merupakan sistem yang terkait dengan banyak pihak; mulai dari penghasil sampah (seperti rumah tangga, pasar, institusi, industri, dan Iain-Iain), pengelola (dan kontraktor), pembuat peraturan, sektor informal, maupun masyarakat yang terkena dampak pengelolaan sampah tersebut sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan keterlibatan semua pihak terkait dan beragam pendekatan. Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terkait, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek teknis secara simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri, 2007). Sejalan dengan prinsip yang ada dalam sistem manajemen lingkungan (Environmental Management System / EMS) Wilayah cakupan sistem pengelolaan
  39. 39. 32 sampah terpadu ini mempunyai prinsip yang secara umum dapat dirumuskan (Pasang, 2005) sebagai berikut: 1. Perencanaanl Perumusan Kebijakan dan Manajemen Pada wilayah ini mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu : perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakan, partisipasi masyarakat, menajemen keuangan, pengembangan kapasitas institusi, serta penelitian dan pengembangan (termasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan). Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah 'meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam paradigma bank pengelolaan sampah. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk mengubah cara pandang "sampah dari bencana menjadi berkah" (Murtadho dan Said, 1988). Hal ini penting karena pada hakikatnya pada timbunan sampah itu kadang- kadang masih mengandung komponen-komponen yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi namun karena tercampur secara acak maka nilai ekonominya hilang dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan bencana yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah. Sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga (Hadiwiardjo, 1997). Para pemulung dapat ditingkatkan harkat dan martabatnya menjadi mitra tetap pada industri kecil pengolah bahan sampah menjadi bahan baku. Dana untuk membayar imbalan dari para pegawai/petugas yang terlibat dalam kebersihan kota dapat diperoleh dari iuran warga (retribusi tetap dilakukan) ditambah dari hasil keuntungan dari pemrosesan bahan sampah. Pemain dan partner dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengguna jasa (rumah tangga, pasar, industri, organisasi), penyedia layanan kebersihan (RT/RW, pemerintah, perusahaan swasta),
  40. 40. 33 pendaur ulang (pemulung, pemilik lapak dan pabrik pengguna bahan daur ulang), dan produsen dan pengguna pupuk kompos, membuat masalah sampah bukan hanya menjadi urusan Dinas Kebersihan atau instansi lainnya di daerah, tapi menjadi urusan dan kepentingan semua pihak. Secara riil pada aspek ini dapat dirumuskan program kerja yang akan dilaksanakan seperti: a. Program Jangka Pendek (tahunan), meliputi: - Optimalisnsi pengoperasian TPA dan pembangunan TPA baru bila dibutuhkan; - Pembangunan prasarana guna mengamankan lokasi calon TPA baru; - Pembangunan incinerator skala kecil di kelurahan-kelurahan; - Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce); - Pengolahan sampah terpadu dengan pendekatan zero waste; - Penyusunan studi paradigma baru pengelolaan sampah dari cost center menjadi profit center; dan - Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta, meliputi:  Pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill;  Pembangunan unit pengolahan sampah dengan sistem biomass product;  Pembangunan unit pengolahan sampah dengan sistem pirolisis; dan  Pembangunan unit pengolahan sampah dengan sistem ATAD. b. Program Jangka Menengah (3 tahunan),meliputi: - Pelaksanaan program sinergis sampah dan pasir; - Pembangunan calon TPA sebagai lokasi pengolahan sampah dengan teknologi tinggi yang dilengkapi dengan sistem sanitary landfill; - Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat penampungan sementara (TPS); - Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta lainnya dengan penekanan kepada teknologi yang mengolah sampah organik dan pembangunan unit-unit daur ulang; - Pengembangan korporasi pengolahan sampah dan kerjasama antar daerah yang lebih luas; - Pelaksanaan evaluasi master plan sampah pada daerah yang lebih luas/regional - Pelaksanaan kampanye massal mengenai 3R (reuse, recycle dan reduce) kepada masyarakat; - Pelaksanaan evaluasi terhadap kelembagaan instansi teknis pengelola sampah;
  41. 41. 34 - Pelaksanaan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan retribusi sampah dalam rangka meningkatkan perolehan retribusi; dan - Penyusunan dan sosialisasi perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan kebersihan. c. Program Jangka Panjang (5 tahunan) .meliputi: - Pendirian korporasi pengelola sampah antar daerah; - Pelaksanaan pemilahan sampah sejak di sumber sampah; - Pengembangan home composting di masyarakat; - Pengembangan incinerator skala besar; - Pengembangan kampanye massal mengenai 3R (reuse, recycle dan reduce) kepada masyarakat; - Pelaksanaan restrukturisasi instansi teknis pengelola sampah; - Pelaksanaan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran- pelanggaran kebersihan; dan 2. Produksi Untuk memenuhi target kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah yang memadai pada masyarakat, perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk menunjang peran serta masyarakat dan swasta. Sosialisasi konsep 3R (reduce, reuse and recycle) adalah target pertama yang dapat ditempuh. Diperlukan kampanye sadar kebersihan untuk mendorong masyarakat agar mau mengumpulkan sampah di tempatnya, bukan membuang sampah di tempatnya. Konsep ini mendorong masyarakat untuk melakukan penanganan sampah di sumbernya, seperti pemilahan sampah dan pengemasan sampah dengan benar. Lebih jauh hal ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan konsep reuse, atau penggunaan kembali komponen- komponen sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Baik oleh sumber sampah ataupun oleh pihak lain, misalnya pemulung. Setiap rumah tangga memisahkan sampah mereka ke dalam tiga tempat (tong) sampah. Masing-masing diisi oleh sampah organik, anorganik yang dapat didaur ulang. Sampah plastik dikumpulkan kemudian dikirim ke industri yang mengolah sampah plastik. Demikian halnya sampah kertas dikumpulkan kemudian dikirim ke industri pengolah kertas. Sedangkan sampah organik disatukan untuk kemudian dikomposkan untuk digunakan sebagai pupuk pertanian. Industri pengolah bahan sampah menjadi bahan baku dibuat pada skala kawasan, bisa terdiri dari 1 kecamatan atau beberapa kecamatan. Hal ini untuk memangkas jalur transportasi agar menjadi lebih efisien.
  42. 42. 35 3. Penanganan sampah Menurut Daniel, dkk (1985) langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam penentuan strategi penanganan sampah adalah berikut: a. Inventarisasi program dan data Membentuk suatu data base pengelolaan persampahan yang terpadu. Dilakukan dengan melakukan kajian yang mendalam tentang besarnya laju timbunan sampah yang terjadi sebagai dasar penentuan kebijakan pengelolaan sampah. Idealnya setiap TPA harus memiliki jembatan timbang untuk memonitor laju timbunan sampah yang sebenarnya. Dalam jangka pendek, perhitungan laju timbunan sampah dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak dinas perhubungan dalam memanfaatkan jembatan timbang milik dinas perhubungan untuk memonitor sampah yang akan masuk ke TPA. Pada tahap selanjutnya, perlu dikaji lebih jauh komposisi dan karateristik sampah. Sehingga kemudian dapat ditentukan jenis pengolahan sampah yang dibutuhkan. b. Penetapan Orientasi Pelayanan Dengan mengalihkan kegiatan pengelolaan sampah dan mumi dilakukan pemerintah, kepada suatu badan pengelola yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas tersebut, diharapkan dapat dicapai perubahan orientasi pelayanan dan kegiatan pengelolaan persampahan. Kendala-kendala pembiayaan dan teknologi yang ada, dapat diubah menjadi kegiatan yang berorientasi kepada kemandirian dalam melaksanakan kegiatan. Dan pola ini diharapkan akan didapatkan suatu solusi optimal yang transparan. Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju Zero Waste harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk tempat pembuangan akhir, dibagi menjadi tempat pembuangan tipe aman, tempat pembuangan terkontrol, tempat pembuangan terisolasi. Lebih lanjut, pembuangan sampah di TPA harus menggunakan metode sanitary landfill, sehingga kebutuhan lahan untuk TPA dapat dibatasi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga dan keberlanjutan dari lokasi dimaksud dapat dipertanggungjawabkan (Sidikdan Sutanto, 1985). 2.12 SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH Pada dasarnya apa yang dilakukan manusia adalah memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari lingkungan, serta mengembalikan hasil aktifitas berupa buangan (waste) kembali ke lingkungan. Keseimbangan dampak positif pemanfaatan sumber daya alam dan dampak negatifnya bagi kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi yang digunakan mengeksplorasi sumber daya alam, mengolah buangannya, serta daya asimilasi atau daya dukung lingkungan.
  43. 43. 36 Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kemudian diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap Iingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik di wilayah perkotaan adalah pengelolaan sampah. Volume sampah yang meningkat dengan laju pertumbuhan eksponensial akan menghadapkan pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengelolaan sampah dan biaya-biaya lingkungan. Budaya konsumerisme masyarakat saat ini mempunyai andil besar dalam peningkatan jenis dan kualitas sampah. Di Era Globalisasi, para pelaku usaha dan pebisnis bersaing sekeras mungkin untuk memasarkan produknya, tidak hanya itu tapi mereka memiliki strategi bisnis dengan mengemas produknya dengan kemasan yang menarik konsumen. Bervariasinya kemasan produk tersebut menimbulkan peningkatan jenis dan kualitas sampah. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. 1. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara (TPS/Dipo). Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. 2. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA). 3. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.
  44. 44. 37 Manusia sesuai kodratnya diberikan kelebihan ilmu pengetahuan yang secara alami (instinctive) dapat muncul dengan sendirinya tergantung kepada kepekaan dalam menanggapi atau pun membaca fenomena alam dan kemudian menerjemahkan ke dalam dunia nyata sebagai tindakan nyata manusia. Manusia selalu diuji kepekaannya dalam menanggapi tanda-tanda alam, untuk itu manusia selalu meningkatkan kemampuan budaya, mulai dari budaya yang hanya sekedar untuk mempertahankan hidup hingga budaya untuk membuat rekayasa menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan. A. Teknik Pengelolaan Sampah Sampah (refuse) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat. Sumber sampah bisa bermacam- macam, diantaranya adalah : dari rumah tangga, pasar, waning, kantor, bangunan umum, industri, dan jalan. Berdasarkan komposisi kimianya, maka sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80% merupakah sampah organik, dan diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali (Outerbridge, ed 1991 dalam Muktiaji, 2008). Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Kartikawan: 2007 dalam Muktiaji, 2008) sebagai berikut: 1. Penimbunan sampah (solid waste generated) Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (solid waste is generated, not produced). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbunan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya. Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbunan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi. Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04-1993-03 tentang Spesifikasi timbunan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. Dimana besarnya timbunan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/han. 2. Penanganan di tempat (on site handling)
  45. 45. 38 Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (shorting), pemanfaatan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbunan sampah (reduce) 3. Pengumpulan (collecting) Adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umunmya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS. 4. Pengangkutan (fransfer and transport) Adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir. 5. Pengolahan (treatment) Bergantung dari jenis dan komposisinya, sampah dapat diolah. Berbagai altematif yang tersedia dalam pengolahan sampah, di antaranya adalah: a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan komponen sampah (shorting) dan pemadatan (compacting), yang tujuannya adalah mempermudah penyimpanan dan pengangkutan. b. Pembakaran (Incinerate), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meski merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. c. Pembuatan kompos (composting), Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan - bahan hijauan dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan, misalnya kotoran ternak atau bila dipandang perlu, bisa ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea. Berbeda dengan proses pengolahan sampah yang lainnya, maka pada proses pembuatan kompos baik bahan baku, tempat pembuatan maupun cara pembuatan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.
  46. 46. 39 d. Energy recovery, yaitu tranformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di Negara-negara maju yaitu pada instalasi yang cukup besar dengan kapasitas ± 300 ton/hari dapat dilengkapi dengan pembangkit listrik sehingga energi listrik (± 96.000 MWH/tahun) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya proses pengelolaan. 6. Pembuangan akhir Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dari kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan open dumping, di mana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan sanitary landfill. Di mana pada lokasi TPA dilakukan kegiatan- kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah. Dewasa ini masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah, disisi lain masyarakat tidak ingin berdekatan dengan sampah. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Gangguan yang ditimbulkan meliputi bau, penyebaran penyakit hingga terganggunya estetika lingkungan. Beberapa pemasalahan yang timbul dalam sistem penanganan sampah sistem yang terjadi selama ini adalah: a. Dari segi pengumpulan sampah dirasa kurang efisien karena mulai dari sumber sampah sampai ke tempat pembuangan akhir, sampah belum dipilah-pilah sehingga kalaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa komposting maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilahan menurut jenisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memerlukan dana maupun menyita waktu. b. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah, diantaranya: - Perlu lahan yang besar bagi tempat pembuangan akhir sehingga hanya cocok bagi kota yang masih mempunyai banyak lahan yang tidak terpakai. bila kota menjadi semakin bertambah jumlah penduduknya, maka sampah akan menjadi semakin bertambah baik jumlah dan jenisnya. Hal ini akan semakin bertambah juga luasan lahan bagi TPA. - Dapat menjadi lahan yang subur bagi pembiakan jenis-jenis bakteri serta bibit penyakit lain juga dapat menimbulkan bau tidak sedap yang dapat tercium dari puluhan bahkan ratusan meter yang pada akhimya akan mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan.
  47. 47. 40 B. Kerangka analisis Sistem Pengelolaan Lingkungan Salah satu isu penting dalam globalisasi adalah masalah lingkungan. Oleh karena itu, semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Masyarakat dunia telah bereaksi untuk turut serta memberikan kepedulian terhadap lingkungan melatui deklarasi yang dibuat oleh konferensi PBB di Stockholm pada bulan Juni 1972. deklarasi tersebut tentang perlindungan lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan ajakan dalam usaha koordinasi ke seluruh dunia lewat partisipasi global tidak hanya negara-negara maju tetapi juga negara-negara berkembang (Hadiwiardjo: 1997 dalam Muktiaji, 2008). Kedudukan pemerintah sangat strategis dalam hal memberikan perlindungan terhadap lingkungan seperti pembuatan kebijakan serta berperan untuk memfasilitasi dan mendorong gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Keberadaan masyarakat juga sangat penting untuk turut serta berperan aktif menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Karena segala dampak yang diakibatkan oleh lingkungan pihak masyarakatlah yang secara langsung merasakan. Menurut Kimberly, (2002) dalam Muktiaji, 2008, Sistem Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management System /EMS)adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang termasuk struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber-sumber untuk mengembangkan, melaksanakan, mencapai, mereview dan memelihara kebijaksanaan Iingkungan yang berprinsip pada aktivitas PDCA (Plan - Do - Check - Action), sehingga elemen- elemen utama EMS akan mengikuti prinsip PDCA ini, yang dikembangkan menjadi enam prinsip dasar EMS, yaitu : (1). Kebijakan (dan komitmen) Iingkungan, (2). Perencanaan, (3). Penerapan dan Operasi, (4). Pemeriksaan dan tindakan koreksi, (5). Tinjauan manajemen, dan (6) Penyempurnaan menerus. Manfaat dari EMS diantaranya adaiah untuk : meningkatkan kinerja Iingkungan, mengurangi/ menghilangkan keluhan masyarakat terhadap dampak Iingkungan, mencegah polusi dan melindungi | sumber daya alam dan secara umum mampu mengurangi resiko. Implementasi dari sistem pengelolaan Iingkungan sebagai langkah dan strategi pengendalian penurunan (degradasi) kualitas Iingkungan mendasarkan pada 3 unsur pokok atau sering disebut sebagai segitiga emas (golden triangle) yaitu unsur: EKONOMI, EKOLOGI dan MASYARAKAT. Dalam hubungan antar unsur-unsur yang terkandung dalam sistem sosial maupun dalam sistem alam terdapat beberapa proses yang terjadi sebagai berikut:
  48. 48. 41 (1) Hubungan saling keterkaitan (interelationships) Unsur-unsur yang terkandung, baik dalam sistem sosial maupun dalam sistem alami saling berinteraksi satu sama lain masing-masing membentuk subsistem-subsistem kecil dalam skala lokalitas yang saling mempengaruhi. Subsistem yang mempunyai sifat dinamika tinggi juga berinteraksi dengan subsistem dari ekosistem lain melalui proses aliran energi dan materi dan melalui tukar-menukar ataupun perkawinan. (2) Hubungan saling ketergantungan (independency) Hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada saling keterkaitan, namun juga saling ketergantungan antar subsistem, dan bukan yang mempunyai sifat dinamika tinggi, subsistem yang tidak banyak bergerak pun mempunyai hubungan saling ketergantungan. Keberadaan subsistem air dengan kualitas tertentu sangat dibutuhkan oleh subsistem-subsistem lain. (3) Aliran energi, materi, dan informasi Hasil pengelolaan sumber daya ekosistem menghasilkan materi dan energi yang akhimya kembali lagi ke manusia sebagai hasil pemanenan. Hasil peningkatan budaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan Iingkungan meningkatkan informasi begitu terus sistem peningkatan budaya sehingga terbentuk aliran informasi (perbaikan budaya sistem usaha). (4) Proses Seleksi dan Adaptasi Manusia dalam menghadapi kondisi Iingkungan sejak zaman dulu hingga sekarang bersifat dinamik mengikuti kemajuan budaya dan teknologi yang dikuasai. Pada awalnya manusia sangat tergantung pada kondisi fisik lingkungannya, kemudian mampu mengadakan seleksi atau mencoba dengan cara adaptasi. Agar dapat dilaksanakan secara efektif, sistem manajemen lingkungan harus mencakup beberapa unsur utama sebagai berikut (Kimberly: 2002 dalam Muktiaji, 2008): a. Kebijakan Lingkungan: pernyataan tentang maksud kegiatan manajemen lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. b. Perencanaan: mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan lingkungan. c. Implementasi: mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, training, komunikasi, dokumentasi, kontrol dan tanggap darurat. d. Pemeriksaan reguler dan Tindakan perbaikan: mencakup pemantauan, pengukuran dan audit.
  49. 49. 42 e. Kajian manajemen: kajian tentang kesesuaian dan efektivitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi diluar organisasi (Bratasida, 1996). 2.13 PROYEKSI/PERKORAAN SAMPAH Analisa dan perhitungan pada bidang persampahan dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan berikut ini:  Area pelayanan Umumnya masyarakat daerah pedesaan melakukan pengelolaan persampahan secara individu. Di pedesaan dianggap belum ada masalah karena ketersediaan lahan masih cukup luas, sehingga mempermudah masyarakat mengelola sendiri persampahan yang ditimbulkan.  Timbunan sampah Jumlah timbunan sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat pedesaan umumnya lebih kecil bila dibandingkan masyarakat perkotaan.  Pengangkutan Sistem pengangkutan yang ada pada persampahan di pedesaan apalagi kawasan perbatasan biasanya sederhana dan hanya berupa gerobak saja.  Pengelolaan Umumnya pengelolaan persampahan di pedesaan cukup sederhana berupa pemilahan dan pengomposan. Bahkan tidak sedikit masyarakat pedesaan yang mengelola sampahnya terutama sampah halaman dengan cara dibakar. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penentuan dasar sarana dan prasarana sanitasi adalah :  Jumlah dan perkembangan penduduk  Baku timbunan sampah (2,5 - 2,75 liter/jiwa/hari untuk kawasan pedesaan)  Komposisi sampah  Sarana.dan prasarana persampahan eksisting  Rencana Tingkat pelayanan tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 Fasilitas pengumpulan sampah rumah tangga, antara lain:  Kapasitas minimum tempat sampah, rumah tangga 0,02 m3 berdasarkan jumlah orang dan banyaknya buangan sampah untuk seluruh kawasan ± 0,002 m3 /orang/hari.  Tempat sampah dibuat dan bahan rapat air.  Penempatannya sedemikian rupa, sehingga mudah dicapai oleh petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas. Tempat pengumpulan sampah lingkungan:  Kapasitas tempat sampah lingkungan minimum bervolume 2 m3 berdasarkan jumlah rumah yang dilayani.
  50. 50. 43  Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air.  Penempatan tempat sampah lingkungan setiap jarak ± 150 meter. Namun demikian dari manapun asal sampah tersebut, bila dibuatkan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, maka lokasi ini perlu difasilitasi setidaknya dengan teknologi tepat guna. Lebih baik lagi tentunya bila sampah bisa didaur ulang untuk berbagai hal.  Krlteria penanganaan sampah  Di daerah pedesaan penanganaan persampahan dilakukan sendiri oleh masyarakat secara on site dengan jalan dikumpulkan dalam lubang, dikeringkan, dibakar, dan ditimbun.  Di Ibu Kota Kecamatan yang dikategorikan ke dalam kota kecil dengan kepadatan penduduk berkisar antara 50 jiwa/ha sampai dengan 100 jiwa/ha, penangananan persampahan dapat dilayani oleh Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten / Kota setempat dengan target penanganan sampah per hari 50 - 70% total produksi sampah.  Ketentuan analisa kebutuhan sarana dan prasarana persampahan Daerah studi yang merupakan kota kecil dan daerah pedesaan mempunyai laju produksi sampah sekitar 2,5 It/org/hr sampai dengan 2,7 It/org/hr dapat diberlakukan standar analisa kebutuhan sarana dan prasarana persampahan pada Tabel berikut: Tabel 3.1 : Tabel Standart Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan NO PERALATAN KAPASITAS PELAYANAN SUB SISTEM PENGUMPUL 1 Bin/kantong plastik 4030 It 1KK/7-10Jw Bin / Pejalan K 70 It 2 TPS Type Baru 50KK/500Jw 4 Container 200 KK/2.000 Jw Gerobak 200 KK/2.000 Jw 5 Transfer Depo 200 m2 120KK/1.200Jw Transfer Depo 100 m2 4.000 KK/40.000 Jw SUB SISTEM PENGANGKUT 6 Truk Biasa 6m 709KK/7.000Jw Dump Truk 8m 1.000 KK/10.000 Jw Amroll Truk+4 Container 8m 1.000 KK/10.000Jw Compactor Truk 8m 1.300 KK/10.000 Jw SUB SISTEM PEMUAT 7 Buldozer 80 Hp 10.000 KK/100.000Jw Sumber. Standart Penangkutan sampah Pekerjaan Umum
  51. 51. 44 2.4.6 Peran Serta Masyarakat Participatory Rural Appraisal (PRA) = Pengkajian Pedesaan Secara Partisipatif yaitu Suatu pendekatan atau kumpulan teknik untuk memberdayakan masyarakat dalam menganalisa, mengembangkan dan berbagi pengetahuan tentang kehidupan setempat, keadaan dan sumber dayanya untuk berencana dan bertindak dengan lebih baik. (R. Chamber 1992). Sedangkan RRA= Pengkajian daerah Pedesaan dalam waktu yang Singkat yaitu Kegiatan sistematis, semi terstruktur dilakukan oleh tim multi disiplin untuk memperoleh informasi tentang satu daerah: ciri umumnya, masalah dan potensinya (Schoenhuth/Kievelitz 1994) Tabel 1.2 : Perbedaan RRA dan PRA RRA PRA Mana Perkembangan Utama Akhir70- 80 an 80-90 an Inovasi Utama terjadi di dalam Perguruan tinggi L3M Pengguna Utama LB. Asing/lnternasional LSM/Dinas Pern. Sumberdaya yang pada awalnya terabaikan Pengetahuan masyarakat setempat Kemampuan masyarakat setempat Inovasi Utama Metode Perilaku Cara Kerja Utama Efektif, Ekstraktif Fasilitasi, Parsitipasi Cita-cita Pembelajaran O L Pemberdayaan masyarakat setempat Keluaran Jangka panjarig Peferic., Ranc. , Program dan Publikasi Aksi dam Lembaga Masyarakat yang berkelanjutan Tujuan PRA adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan potensi dan sumber daya, untuk perencanaan program dan pemantauan/evaluasi program. Tujuan praktis PRA, antara lain :  Menjadikan masyarakat sebagai Subyek, bukan Obyek Pembangunan  Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam: - Menganalisa keadaan - Menggagaskan program - Melaksanakan kegiatan  Mengubah perilaku aktivis pembangunan dalam pendekatan terhadap masyarakat
  52. 52. 45
  53. 53. 46 RANCANGAN PENELITIAN Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Malang khususnya pada pengelolaan sampah di TPA Talangagung, Kepanjen dan TPST Dau. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (key informant). Orientasi mengenai responden adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan responden tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Malang yaitu pada TPS Talangagung dan TPST Dau. RUANG LINGKUP PENELITIAN Pembahasan ruang lingkup masalah dibatasi pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada TPS Talangagung dan TPST Dau Kabupaten Malang, meliputi:  Jumlah timbunan sampah di Kabupaten Malang sampai dengan 20 tahun kedepan;  Proses peran serta masyarakat dalam pengelolan persampahan di Kabupaten Malang;  Usulan model peran serta masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Malang.
  54. 54. 47 LOKASI PENELITIAN Lokasi dalam penelitian Kajian Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Malang dilakukan pada dua lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Malang yaitu TPA Talangagung dan TPST Dau Kabupaten Malang. Pertimbangan pemilihan lokasi pada kedua tempat pembuangan sampah tersebut dikarenakan telah terjadi proses pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada lokasi tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh tempat pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Malang. SUMBER DATA PENELITIAN Dalam penelitian ini, sebagai sumber data perseorangan yang diwawancarai yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini adalah pengurus RT/RW, Kader-kader Lingkugan, Pejabat Kelurahan, Pejabat Kecamatan dan Pejabat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Midup, serta Masyarakat pelaku di Kabupaten Malang. Sumber data dari pengamatan yaitu pengamatan di lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta mengamati fenomena yang terjadi dilokasi penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner. Sumber data pendukung yaitu berupa dokumen yang dapat berupa laporan, catatan, serta bahan- bahan tertulis lainnya yang merupakan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian dan dapat dijadikan referensi. POPULASI DAN SAMPEL Untuk menentukan jumlah Populasi dan Sampling ditentukan dengan memakai Rumus Slovin yaitu : 2.1 eN N n Keterangan: n = Jumlah Sample N = Jumlah Populasi e = Sample Error
  55. 55. 48 TEKNIK PENGUMPULAN DATA Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi pada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan, dalam penanganan sampah rumah tangga, yang memiliki karakteristik sampah yang dihasilkan, teknik operasional dan peran serta masyarakat sebagai sumber timbunan dalam pengelolaan sampah. Data sekunder yaitu merupakan rujikan yang akan dipergunakan untuk analisa kajian referensi, literatur dan standarisasi yang menyangkut tentang pengelolaan sampah. Sumber data sekunder yakni berupa dokumen antara lain:  Kependudukan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang;  Sosial ekonomi masyarakat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang;  Data tentang sampah diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang;  Narasumber-Narasumber berasal dari Tokoh Masyarakat, Pejabat kelurahan, Kecamatan, Dinas terkait dan masyarakat setempat. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Pengertian lain dari data primer dapat disimpulkan sebagai data pokok penelitian.sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang dipakai untuk menyempurnakan data primer. Teknik pengambilan data primer dan data sekunder dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a. Wawancara Wawancara bebas tanpa daftar atau pedoman pertanyaan. Wawancara bebas dilakukan pada waktu peninjauan dilapangan (prasurvei), dimana peneliti menginventarisir masukan yang didapat dilapangan. Wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan hanya digunakan sebagai panduan, sehingga jawaban dari responden atau narasumber bersifat terbuka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk menghimpun data dari para tokoh masyarakat, kader lingkungan, dan kelompok swadaya masyarakat. b. Dokumentasi Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Dokumentasi yang dimakssud adalah melakukan pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, baik berupa laporan catatan, berkas, atau bahan-bahan tertulis lainnya yang merupakan dokumen resmi yang relevan dalam penelitian ini. c. Observasi (Pengamatan) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang gejala- gejala yang dialami. Observasi dimaksudkan untuk melihat langsung fenomena faktual
  56. 56. 49 obyek penelitian. Observasi dilakukan dilokasi penelitian yaitu di TPA Talangagurig dan TPST Dau. Dalam observasi peneliti melakukan pengamatan, pengambilan gambar, pencatatan dan merasakan fenomena yang ada di lokasi penelitian. d. Kuesioner (Pertanyaan) Pengumpulan data dengan kuesioner adalah pengisian data dengan cara mengisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujikan kepada responden penelitian. Pada prinsipnya kuesioner hampir sama dengan wawancara.perbedaannya hanya tertetak pada pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara tertulis. Kuesioner dibagikan kepada warga masyarakat dalam berbagai pertemuan, akan tetapi peneliti tetap menjaga agar kuesioner benar-benar diisi sesuai dengan keadaan yang ada. TEKNIK ANALISIS DATA Penelitian ini menggunakan logika induktif abstraktif yaitu metode analisa yang melakukan pendekatan analisis yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai tool analisis utama (Sanapiah, 1995:68) pola yang bergerak dalam fenomena dilapangan yang berhasil digali dari informan di suatu kawasan yang dipakai penelitian, dan untuk menguraikan potensi-potensi dan tantangan-tantangan yang ditemukan dalam penelitian kemudian dilakukan editing, analisis dan pengambilan kesimpulan. Dengan metode tema penelitian yang dilakukan, maka model analisis yang akan dilakukan adalah Metode Analisis Deskriptif Kualitatif adalah analisis yang secara cermat mengamati suatu fenomena tertentu melalui pengumpulan fakta tanpa melakukan pengujian hipotesis (Meleong, 2002 :58). Pada metode analisis ini hasil eksplorasi dari wawancara, kuesioner, dokumentasi, observasi disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian. Analisa Deskriptif adalah analisis yang secara cermat mengamati suatu fenomena tertentu melalui fenomena yang terjadi di lapangan.
  57. 57. 50
  58. 58. 51 PAPARAN DATA Gambaran Umum Kabupaten Malang Uraian gambaran umum Kabupaten Malang meliputi geografi dan administrasi, kondisi fisik dasar, serta kondisi sosial dan kependudukan berikut ini: Geografi dan Administrasi Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah Selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Gambar 2.1 merupakan Peta Kabupaten Malang. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 1120 17’,10,90” Bujir Timur dan 112°57',00,00" Bujir Timur dan antara 70 44’,55,, 11” Lintang Selatan. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan:  Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo  Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang  Sebelah Selatan : Samudra Indonesia  Sebelah Barat : Kabupaten Blitar Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiiiki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi Utara maupun Selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km2, Kabupaten Malang terletak pada urutan luas sebesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terbagi ke dalam 33 kecamatan.
  59. 59. 52 Kondisi Fisik Dasar A. Kondisi Iklim Berdasarkan hasil pemantauan enam pos Pemantauan Stasiun Klimatologi pemantauan Pos Lanud AR Saleh suhu rata-rata pada Tahun 2008 adalah antara 21,8- 23,8° C. Suhu tertinggi adalah bulan April. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 733,0 milimeter. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh mengenai iklim di Kabupaten Malang dapat di lihat pada Tabel 4.1. Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Malang
  60. 60. 53
  61. 61. 54 Iklim menjadi salah satu parameter yang mempengaruhi pada kondisi komposisi sampah juga volume timbunan sampah/orang/harinya. Komposisi sampah terutama terlihat dari kadar air yang dikandung dan kelembaban sampah yang terjadi. B. Topografi Kabupaten Malang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembab pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah-daerah tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) dibagian selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno dibagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. Terdapat sembilan gunung dan satu yang menyebar merata disebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung tertinggi di pulau Jawa, Gunung Bromo (2.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai- sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bemama di wilayah Kabupaten Malang.diantaranya terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpanjang
  62. 62. 55 di Jawa Timur. Hulu bagian Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan Hulu Bawah terdapat di wilayah Kabupaten Malang. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten Malang menjadi daerah sejuk dan banyak di minati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Tabel 4.2 menunjukkan Sedangkan luas wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Malang berdasar kedalaman tanah efektif.

×