Monitoring pemberitaan online media mengenai konflik politik di Mesir menemukan beberapa hal: (1) Sebagian masyarakat Indonesia menilai pemerintah Indonesia belum mengambil sikap yang tegas dalam menyikapi situasi di Mesir, (2) Ada tiga alasan utama masyarakat Indonesia melakukan aksi solidaritas untuk Mesir yakni kemanusiaan, sejarah, dan karena keduanya negara berpenduduk mayoritas muslim, (3) Pemerintah diharapkan lebi
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Tiga temuan utama dari dokumen tersebut:
1. Tiga pasangan kandidat yang paling banyak mendapat sorotan media yaitu Aher-Deddy, Rieke-Teten, dan Dede-Laksamana.
2. Ketiga pasangan tersebut juga menerima tone negatif terbanyak dari akademisi karena latar belakang artis/figur publik.
3. Kandidat masih menjadi sumber berita utama dibandingkan lembaga seperti KPU atau Panwaslu.
Gerakan mahasiswa tahun 1998 bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis ekonomi dan politik di bawah rezim Soeharto. Mahasiswa melakukan berbagai aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang mengakibatkan tragedi, seperti Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II. Perjuangan mahasiswa berhasil menumbangkan Soeharto dari kekuasaan dan membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Tiga temuan utama dari dokumen tersebut:
1. Tiga pasangan kandidat yang paling banyak mendapat sorotan media yaitu Aher-Deddy, Rieke-Teten, dan Dede-Laksamana.
2. Ketiga pasangan tersebut juga menerima tone negatif terbanyak dari akademisi karena latar belakang artis/figur publik.
3. Kandidat masih menjadi sumber berita utama dibandingkan lembaga seperti KPU atau Panwaslu.
Gerakan mahasiswa tahun 1998 bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis ekonomi dan politik di bawah rezim Soeharto. Mahasiswa melakukan berbagai aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang mengakibatkan tragedi, seperti Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II. Perjuangan mahasiswa berhasil menumbangkan Soeharto dari kekuasaan dan membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia.
Reformasi dimulai pada 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial selama masa Orde Baru. Reformasi memberikan dampak positif dengan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia namun juga dampak negatif seperti meningkatnya kerusuhan dan pengangguran.
Tulisan ini membahas peran penting pemuda dan aktivisme mahasiswa dalam sejarah politik Indonesia serta bentuk-bentuk baru partisipasi politik dan sosial mereka di era kontemporer. Pemuda telah memainkan peranan kritis dalam perjuangan kemerdekaan dan reformasi, namun belakangan mengalami marginalisasi akibat polarisasi politik. Generasi milenial dan Gen-Z kini lebih terlibat secara lokal melalui aktivisme daring dan luring yang menandakan bangkitnya sem
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia pada zaman 1908-1927, dimana munculnya politik reaksioner kolonial dan radikalisme gerakan kaum terpelajar seperti Perhimpunan Indonesia. Radikalisme ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan kolonial yang semakin otoriter.
Sistem pemerintahan Orde Baru berupaya merealisasikan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, namun berakhir dengan praktik korupsi dan kesenjangan sosial. Meski berhasil meningkatkan perekonomian, Orde Baru juga mengalami kritik atas pelanggaran HAM dan demokrasi terbatas sebelum jatuh akibat krisis ekonomi dan demonstrasi massal pada 1998.
77359 kelompok 5 makalah_lingkaran elit lokal nssional dan daerah dalam inter...serpinalpini
Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 seperti social distancing, larangan perjalanan, protokol kesehatan di tempat umum dan transportasi, serta pembelajaran dan kerja dari rumah. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus meskipun pemerintah belum melakukan lockdown nasional.
77359 kelompok 5 makalah_lingkaran elit lokal nssional dan daerah dalam inter...SerpinAlpini1
Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 seperti social distancing, larangan keramaian, protokol kesehatan di transportasi dan tempat umum, serta pembelajaran dan kerja dari rumah. Namun, pemerintah belum melakukan lockdown nasional meskipun kasus terus bertambah. Elit lokal diharapkan dapat membantu sosialisasi kebijakan pemerintah.
Kolom Telematika DetikINET - Peran Jejaring Sosial di Revolusi 2.0Goutama Bachtiar
Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter memainkan peran penting dalam revolusi Mesir dan Tunisia dengan memfasilitasi koordinasi gerakan protes secara online dan memperlihatkan kejadian di lapangan secara real-time ke seluruh dunia, sehingga dapat memperoleh dukungan luas. Pertumbuhan pengguna internet yang pesat khususnya di Timur Tengah meningkatkan pengaruh jejaring sosial untuk menyuarakan aspirasi penggunanya.
Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesianadsca
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian globalisasi dan dampaknya terhadap bidang politik di Indonesia. Globalisasi mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Indonesia cenderung menjadi korban dari percaturan politik global. Pendidikan berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi tantangan globalisasi.
Laporan ini merangkum pemberitaan KPK di media online Kompas.com selama periode 16 Desember 2011 hingga 12 Juni 2013. Analisis menunjukkan bahwa KPK mendapat perhatian media meski lebih banyak menjadi bagian berita lain. Pemberitaan KPK didukung tim humas KPK dan pimpinan KPK aktif memberi informasi terkini. Intensitas pemberitaan merata setiap bulan kecuali saat isu kontroversial muncul. Pemberitaan umumnya
Reformasi dimulai pada 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat krisis politik, ekonomi, hukum, dan sosial selama masa Orde Baru. Reformasi memberikan dampak positif dengan memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia namun juga dampak negatif seperti meningkatnya kerusuhan dan pengangguran.
Tulisan ini membahas peran penting pemuda dan aktivisme mahasiswa dalam sejarah politik Indonesia serta bentuk-bentuk baru partisipasi politik dan sosial mereka di era kontemporer. Pemuda telah memainkan peranan kritis dalam perjuangan kemerdekaan dan reformasi, namun belakangan mengalami marginalisasi akibat polarisasi politik. Generasi milenial dan Gen-Z kini lebih terlibat secara lokal melalui aktivisme daring dan luring yang menandakan bangkitnya sem
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia pada zaman 1908-1927, dimana munculnya politik reaksioner kolonial dan radikalisme gerakan kaum terpelajar seperti Perhimpunan Indonesia. Radikalisme ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan kolonial yang semakin otoriter.
Sistem pemerintahan Orde Baru berupaya merealisasikan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, namun berakhir dengan praktik korupsi dan kesenjangan sosial. Meski berhasil meningkatkan perekonomian, Orde Baru juga mengalami kritik atas pelanggaran HAM dan demokrasi terbatas sebelum jatuh akibat krisis ekonomi dan demonstrasi massal pada 1998.
77359 kelompok 5 makalah_lingkaran elit lokal nssional dan daerah dalam inter...serpinalpini
Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 seperti social distancing, larangan perjalanan, protokol kesehatan di tempat umum dan transportasi, serta pembelajaran dan kerja dari rumah. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus meskipun pemerintah belum melakukan lockdown nasional.
77359 kelompok 5 makalah_lingkaran elit lokal nssional dan daerah dalam inter...SerpinAlpini1
Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 seperti social distancing, larangan keramaian, protokol kesehatan di transportasi dan tempat umum, serta pembelajaran dan kerja dari rumah. Namun, pemerintah belum melakukan lockdown nasional meskipun kasus terus bertambah. Elit lokal diharapkan dapat membantu sosialisasi kebijakan pemerintah.
Kolom Telematika DetikINET - Peran Jejaring Sosial di Revolusi 2.0Goutama Bachtiar
Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter memainkan peran penting dalam revolusi Mesir dan Tunisia dengan memfasilitasi koordinasi gerakan protes secara online dan memperlihatkan kejadian di lapangan secara real-time ke seluruh dunia, sehingga dapat memperoleh dukungan luas. Pertumbuhan pengguna internet yang pesat khususnya di Timur Tengah meningkatkan pengaruh jejaring sosial untuk menyuarakan aspirasi penggunanya.
Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesianadsca
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian globalisasi dan dampaknya terhadap bidang politik di Indonesia. Globalisasi mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Indonesia cenderung menjadi korban dari percaturan politik global. Pendidikan berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi tantangan globalisasi.
Laporan ini merangkum pemberitaan KPK di media online Kompas.com selama periode 16 Desember 2011 hingga 12 Juni 2013. Analisis menunjukkan bahwa KPK mendapat perhatian media meski lebih banyak menjadi bagian berita lain. Pemberitaan KPK didukung tim humas KPK dan pimpinan KPK aktif memberi informasi terkini. Intensitas pemberitaan merata setiap bulan kecuali saat isu kontroversial muncul. Pemberitaan umumnya
Laporan ini memaparkan hasil monitoring pemberitaan terkait kontroversi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM di enam media online nasional selama periode 26-18 November 2014. Pemberitaan mengenai Sudirman Said meningkat signifikan pada 17 November seiring pengumuman kenaikan BBM. Media yang paling banyak memberitakan adalah Detik.com dan Okezone.com dengan fokus pada program-program Sudirman Said di Kementerian ESDM."
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Pengumuman nama-nama menteri ini mengakhiri “drama” sepekan dimana publik terus menanti dan menunggu siapa menteri-menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama 5 tahun mendatang.
Namun, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap susunan kabinet kerja Jokowi-JK tidak berhasil terpenuhi setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Sebanyak 63% publik menyatakan ketidakpuasannya atas susunan kabinet Jokowi-JK. Dan hanya 37% publik yang menyakatan puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Satrio Piningit”.
[RINGKASAN]
Pemberitaan tentang dugaan penyadapan terhadap Jokowi meningkat tajam pada 21 Februari 2014 setelah banyak pihak menanggapi isu tersebut. Media memberikan tone netral namun tone negatif lebih besar dari positif. Parpol lain skeptis dan memberi tone negatif, menilai ini upaya pencitraan PDIP-Jokowi.
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2013
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
Ketidakakuratan data penerima BLSM yang digunakan pemerintah menjadi sumber utama masalah dalam penyaluran BLSM, seperti BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial, dan penolakan dari berbagai pihak. Media juga banyak memberikan liputan negatif atas BLSM, khususnya di Pulau Jawa. Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang masyarakat penerima BLSM dan meninjau kembali kriteria penerima unt
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER – 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
IMMC is an Indonesian media monitoring center that tracks coverage patterns in mass media. It provides regular media monitoring reports and consultations to help clients understand media perceptions, public responses, and develop effective communication strategies. IMMC monitors coverage of individuals, institutions, corporations, and issues. For individuals, it maps tone and analyzes quotes; for institutions, it measures effectiveness of policies; for corporations, it compares brand images; and for issues, it charts discussion dynamics. IMMC works with media partners across Indonesia and offers regular or temporary monitoring programs.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuel’s price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives ‘the winds of heaven’ with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
Labor’s Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labor’s issues was made to welcome the commemoration of Labor’s Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
Ada beberapa temuan utama dari rangkuman dokumen tersebut:
1. Program BLSM mendapat sorotan media lebih besar dibanding program subsidi BBM lainnya karena proses pembagian yang singkat dan permasalahan yang terjadi.
2. Banyak program yang mengalami hambatan karena data penerima yang tidak valid, termasuk BSM, PKH, Raskin, dan BLSM. Pemerintah berupaya memperbaiki data ini.
3. Daerah-daerah di Pulau Jawa
More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) (20)
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
1. KONFLIK POLITIK MESIR:
RESPON PEMERINTAH DAN
EKSPEKTASI MASYARAKAT
Monitoring Pemberitaan Online Media
Periode 4 Juli – 26 Agustus 2013
2. Coverage Dynamic
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4-13 Juli
14-23 Juli
24 Juli - 2 Agust.
3 - 12 Agust
13 - 26 Agust
• Isu Mesir berkembang di Indonesia mengalami kenaikan
yang signifikan pada periode 13-26 Agustus 2013 dimana
pada saat itu banyak gerakan peduli mesir yang dilakukan
berbagai kalangan.
4. TEMUAN 1 # SHARE MEDIA
• Isu tentang Mesir di media-media Indonesia sudah mulai banyak
diberitakan sejak terjadinya aksi Kudeta terhadap Presiden
Mohammad Mursi oleh Militer. Namun, khusus isu terkait
pemberitaan respon pemerintah dan masyarakat Indonesia
terhadap situasi di Mesir mengalami kenaikan signifikan pada
periode 13-26 Agustus 2013. Hal juga dilandasi dengan semakin
banyaknya korban jiwa akibat konflik di Mesir. Pada sisi lain hal ini
juga disebabkan pada periode ini Masyarakat Muslim baru selesai
menunaikan ibadah puasa sehingga aktivitas aksi solidaritas
semakin banyak dilakukan.
• Dari sisi media, Metrotvnews dan Detik.com merupakan dua media
yang banyak menyorot isu tentang sikap pemerintah Indonesia
serta aksi solidaritas yang dilakukan oleh berbagai elemen
masyarakat di berbagai daerah.
5. Tone Pemberitaan Pemerintah Dalam Isu Mesir
Negatif
10%
NETRAL
60%
POSITIF
30%
• Tone Pemberitaan lebih banyak netral, akan tetapi
pemberitaan positif lebih banyak daripada negatif.
6. TEMUAN 2 # TONE
• Tone pemberitaan pada monitoring ini ditujukan kepada sikap
pemerintah Indonesia dalam merespon situasi yang terjadi di Mesir.
• Dan hasil monitoring menunjukkan tone pemberitaan dominan
bernada netral yaitu sebanyak 60 persen. Mendukung sikap
pemerintah sebanyak 30 persen dan menanggapi negatif sikap
pemerintah sebanyak 10 persen.
• Pemberitaan yang bernada netral disebabkan karena mayoritas
pemberitaan media lebih banyak ditujukan pada situasi masyarakat
Indonesia di Mesir serta tindakan yang dilakukan KBRI.
• Pemberitaan yang menunjukkan tone negatif umumnya bersumber
dari DPR khususnya Komisi 1 yang banyak mempertanyakan sikap
pemerintah Indonesia terkait situasi di Mesir serta dari kalangan
masyarakat yang melakukan aksi solidaritas untuk Mesir.
7. Share Isu Mesir Di Indonesia
400
200
0
Penilaian
Respon Twit
sikap
SBY
pemerintah
Alasan
Solidaritas
Tindakan KBRI
Tindakan
Pemerintah
Tuntutan
pihak demo
• Isu yang paling banyak disorot media adalah
tindakan pemerintah pusat dalam menanggapi
konflik di Mesir.
8. Penilaian Sikap Pemerintah Terhadap Konflik Mesir
54%
• Banyak pihak yang lebih mendukung kebijakan
pemerintah daripada yang kontra.
9. Respon Twitter SBY
SBY harus ambil sikap tegas
SBY harus ambil tindakan konkret
Mesir memiliki peran penting dalam mendidik
Intelektual Indonesia
Sisi Kemanusiaan
Faktor Sejarah (Mesir negara pertama yg
mengakui kemerdekaan RI)
SBY 'bantu' Mesir dengan Twitter
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
• Sikap SBY yang kurang tegas dan tidak kongkret
merupakan respon dari twitter SBY mengenai
Mesir.
10. TEMUAN 3 # ISU
• Isu utama yang menjadi pemberitaan media di Indonesia Mesir
adalah soal tindakan pemerintah pusat dalam menanggapi situasi
yang terjadi di Mesir. Isu lainnya yang banyak berkembang adalah
soal aksi solidaritas yang dilakukan oleh berbagai elemen
masyarakat.
• Sebagian masyarakat mempertanyakan sikap pemerintah yang
dianggap kurang tegas dan tidak responsif terhadap perkembangan
yang terjadi di Mesir. Hal ini tergambar dari pro kontra terhadap
sikap pemerintah yang menunjukkan 46 persen masyarakat tidak
setuju dengan sikap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak
tegas dan tidak memberikan solusi.
• Begitu juga respon publik terhadap sikap Presiden SBY yang
disampaikan lewat Media Sosial Twitter yang menganggap Presiden
tidak tegas dalam menyikapi situasi di Mesir. Presiden diharapkan
mengambil tindakan kongkrit untuk menyelesaikan konflik di Mesir.
11. Tindakan KBRI Mesir
Lain-lain
Selalu menggunakan identitas
Mengirim staf KBRI ke keberapa wilayah
Membuka saluran hotline/telepon
Himbauan tidak terlibat dalam aktivitas politik
Himbauan tidak keluar rumah
Membantu Sembako bagi WNI
Siapkan Evakuasi WNI
0
5
10
15
20
25
• Tindakan yang paling banyak dilakukan KBRI
Mesir adalah menyiapkan evakuasi untuk WNI
di Mesir.
12. Tindakan Pemerintah Pusat
Lain-lain
Membentuk Satuan Tugas Pemulangan WNI
Meminta KBRI Mendata Seluruh WNI
Siapkan Evakuasi WNI
Himbauan WNI tdk terlibat dalam aktivitas politik
Meminta PBB Mengambil Tindakan
Mendorong dilakukannya perundingan
Meminta semua pihak menahan diri
Himbau WNI tidak ke Mesir
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
• Himbauan terhadap WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas
politik di Mesir merupakan tindakan pemerintah pusat yang
paling banyak dilontarkan oleh pemerintah.
13. TEMUAN 4 # TINDAKAN PEMERINTAH
• Pemerintah Indonesia terlihat hanya mengambil sikap yang
aman menyikapi situasi di Mesir. Pemerintah Indonesia
tampaknya tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik di
Mesir. Sikap yang paling banyak terekam dalam
pemberitaan media adalah himbauan agar masyarakat
Indonesia yang ada di Mesir tidak terlibat dalam konflik di
Mesir. Selain itu, pemerintah Indonesia meminta semua
pihak yang ada di Mesir untuk menahan diri.
• Pada sisi lain, KBRI Indonesi di Mesir juga mengambil
tindakan/sikap yang hampir sama. KBRI lebih banyak
menyiapkan evakuasi bagi WNI yang ada di Mesir. Tindakan
lebih kongkrit adalah membuka saluran hotline bagi WNI
serta mengirim staf kedutaan ke sentra-sentra pemukiman
yang banyak di huni oleh WNI.
14. Alasan Solidaritas
Mesir
Alasan Solidaritas Mesir
Aksi damai yang dilawan cara-cara kekerasan
Mesir memiliki peran penting dalam mendidik Intelektual Indonesia
Hubungan diplomatik
Sesama muslim
6
4
10
19
Sisi Kemanusiaan
Faktor Sejarah
56
23
• Alasan utama dalam aksi solidaritas mesir adalah
sisi kemanusiaan, sejarah dan sesama muslim.
15. Sebaran Daerah Demonstrasi Peduli Mesir
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
• Jakarta menjadi daerah yang paling banyak
terjadi aksi peduli Mesir.
16. Tuntutan Ormas
25
20
15
10
5
0
Pemerintah
menekan PBB
bertindak tegas
Pemerintah
mengutuk
kekerasan mesir
Pemerintah
menekan OKI untuk
mencari solusi
Pemerintah menarik
hub. Diplomatik
Masy. Lebih peduli
Lainnya
• Tuntutan ormas yang paling banyak disampaikan dalam
demo adalah meminta pemerintah agar menekan PBB
untuk menyelesaikan konflik di Mesir.
17. Tuntutan Parpol
8
6
4
2
0
Pemerintah
menekan PBB
bertindak tegas
Pemerintah
Pemerintah
mengutuk
menekan OKI untuk
kekerasan mesir
mencari solusi
Menyelamatkan
WNI
Pemerintah menarik
hub. Diplomatik
Lainnya
• Tuntutan parpol yang paling banyak adalah agar
konflik di Mesir tidak berdampak negatif di
Indonesia (lainnya).
18. Perbandingan Tuntutan Ormas dan Parpol
25
20
15
10
5
0
Ormas
Pemerintah
Pemerintah
menekan PBB
Pemerintah
mengutuk
bertindak tegas
menekan OKI Pemerintah
kekerasan mesir
untuk mencari menarik hub.
Diplomatik
solusi
Parpol
Masy. Lebih
peduli
Menyelamatkan
WNI
Lainnya
• Ormas lebih menuntut Pemerintah untuk menekan PBB menyelsaikan
konflik di Mesir serta himbauan masy untuk lebih peduli.
• Sedangkan parpol lebih menghindari efek politik dalam negeri dari konflik
di Mesir.
19. Ormas yang Menjadi Pusat Pemberitaan
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ACT
AMAPEM
HMI
HTI
KAMMI
Muhammadiyah
SEAHUM
Masyarakat Peduli
Mesir di berbagai
daerah
• Media banyak melihat aksi SEAHUM dan
gabungan masyarakat peduli di berbagai daerah.
20. Parpol yang Menjadi Pusat Pemberitaan
PKS
PDIP
PBB
Golkar
Demokrat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• Parpol yang paling aktif memperhatikan
kondisi Mesir adalah PKS.
21. TEMUAN 5 # ALASAN SOLIDARITAS DAN TUNTUTAN
ORMAS/PARPOL
• Ada tiga alasan utama aksi solidaritas yang dilakukan oleh berbagai
elemen masyarakat di Indonesia yaitu kemanusiaan, alasan sejarah dan
alasan sesama muslim. Faktor kemanusiaan menjadi alasan yang banyak
dikemukakan oleh berbagai elemen masyarakat.
• Jakarta menjadi pusat aktivitas aksi solidaritas yang dilakukan oleh
masyarakat disamping Jawa Tengah dan Jawa Barat.
• Adapun tuntutan yang paling banyak disampaikan dalam aksi solidaritas
tersebut adalah meminta agar Pemerintah Indonesia menekan PBB dan
OKI untuk menyelesaikan konflik di Mesir. Disamping itu, masyarakat
meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas seperti mengutuk aksi
militer di Mesir bahkan meminta Pemerintah memutuskan hubungan
diplomatik dengan Mesir.
• Senada dengan masyarakat, kalangan Partai Politik juga menuntut
pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang sama. Namun kalangan
Parpol meminta Pemerintah menjaga agar konflik di Mesir tidak sampai
terjadi di Indonesia.
23. Person Quote
Jusuf Kalla
Dahlia Kusuma Dewi
Suryadharma Ali
Opick
Tatang Budhie Razak
Mahfudz Siddiq
Nurfaizi Suwandi
Djoko Suyanto
Susilo Bambang Yudhoyono
Marty Natalegawa,
0
5
10
15
20
25
30
35
40
• Marty Natalegawa menjadi pihak yang paling banyak
komentar terkait isu ini, berikutnya adalah SBY.
24. TEMUAN 6 # QUOTE
• Pihak pemerintah menjadi pihak yang paling banyak
memberikan statemen terkait konflik di Mesir. Institusi
pemerintah yang cukup aktif merespon perkembangan
Mesir
di
Indonesia
adalah
Kementerian
Luar
Negeri, Kepresidenan serta KBRI Indoneisa di Mesir.
• Sementara diluar itu, banyak berasal dari kalangan DPR dan
Parpol serta tokoh masyarakat dan ormas.
• Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menjadi pihak yang paling aktif dalam
merespon kondisi di Mesir. Disamping itu ada Duta Besar RI
di Mesir Nurfaizi Suwandi. Dari Kalangan DPR ada Ketua
Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfud Siddiq serta Jusuf
Kalla dari PMI dan Dewan Mesjid Indonesia.
25. KESIMPULAN
• Sebagian masyarakat Indonesia menilai pemerintah
belum mengambil tindakan tegas dalam menyikapi
situasi di Mesir. Pemerintah dianggap tidak cukup
hanya menghimbau WNI di Indonesia untuk terlibat
dalam konflik di Mesir atau meminta pihak-pihak di
Mesir menahan diri, namun harus lebih tegas seperti
dengan menekan PBB dan OKI untuk menyelesaikan
konflik di Mesir.
• Pemerintah Indonesia diharapkan lebih pro aktif dalam
menyelesaikan konflik di Mesir disamping juga menjaga
agar konflik di Mesir tidak terjadi di Indonesia.
26. KESIMPULAN
• Ada tiga alasan utama yang mendasari aksi solidaritas
masyarakat Indonesia di Mesir yaitu alasan
kemanusiaan, alasan sejarah dan alasan sesama
muslim.
• Alasan kemanusiaan menjadi alasan utama. Alasan
sejarah lebih disebabkan karena peran pemerintah
Mesir yang menjadi negara pertama yang mengakui
kemerdekaan Indonesia. Sedangkan alasan sesama
muslim karena Indonesia dan Mesir adalah sama-sama
negara berpenduduk manyoritas muslim.