Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Pengumuman nama-nama menteri ini mengakhiri “drama” sepekan dimana publik terus menanti dan menunggu siapa menteri-menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama 5 tahun mendatang.
Namun, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap susunan kabinet kerja Jokowi-JK tidak berhasil terpenuhi setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Sebanyak 63% publik menyatakan ketidakpuasannya atas susunan kabinet Jokowi-JK. Dan hanya 37% publik yang menyakatan puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK.
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuel’s price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives ‘the winds of heaven’ with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2013
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuel’s price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives ‘the winds of heaven’ with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2013
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap 6 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Sudirman Said”.
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024Ismail Fahmi
Setelah Pemilu 2024, terdapat sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemilihan presiden. Sidang ini bertujuan untuk menentukan keabsahan hasil pemilu dan menyelesaikan perselisihan yang muncul.
Salah satu pokok masalah yang muncul adalah keinginan untuk mewapreskan Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Namun, Gibran tidak memenuhi kriteria sebagai calon wakil presiden (Cawapres) berdasarkan faktor usia.
Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa modus kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden kemungkinan akan muncul kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa depan.
Beberapa pihak menekankan pentingnya mengungkapkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
TEMUAN
• Tren pemberitaan dan perbincangan #BlokirKominfo dan pendaftaran PSE sangat tinggi pada 30 Juli 2022. Hal ini dipicu oleh sorotan atas pemblokiran platform Steam, Epic Game Store, PayPal, Counter Strike, Dota dll. oleh Kominfo.
• Tajuk pemberitaan di media online terlihat mereplikasi reaksi penolakan warganet atas kebijakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo.
• Sebelumnya, atensi media online tertuju pada penerapan aturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) Kominfo. Narasi negatif yang mencuat adalah soroti adanya pelanggaran privasi dan pembatasan aktivitas penggunaan media sosial masyarakat.
• Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Rudi Hartono Bangun menyatakan munculnya tagar #BlokirKominfo merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang merugikan.
• #BlokirKominfo masuk ke daftar Trending Topic Worldwide Twitter di posisi paling atas.
• Perbincangan di media sosal didominasi oleh sentimen negatif (81%) dengan konten seputar (1) kritikan pada langkah Kominfo blokir situs Steam, Paypal, aplikasi game online; (2) sebut langkah Kominfo matikan mata pencaharian, kebebasan berekspresi para konten creator; dan komunitas E- sport lokal; dan (3) bandingkan dengan judi slot yang belum diblokir Kominfo.
• Postingan akun tim game E-Sport @teamsecret miliki engagement tertinggi yang soroti aksi pemerintah Indonesia melarang akses ke Steam, PayPal, Battlenet, Epic Games.
KPK: Dari Hukum ke Politik ke Media
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan seputar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Desember 2011 hingga Mei 2013, menghasilkan beberapa konklusi terkait dengan peran dan fungsi mendasar lembaga itu. Perspektif analisis pemberitaan menunjukkan belum adanya perubahan fundamental dalam fokus pelaksanaan peran KPK. Misalnya:
Pertama, aspek penindakan yang jauh lebih mendominasi aspek fungsional KPK lainnya: pencegahan dan pengawasan. Ini berarti melanjutkan “tradisi kinerja” dari kepemimpinan KPK di era sebelumnya: Busro Muqoddas.
Kedua, selain itu, fokus target KPK juga pada subjek-subjek yang potensial memiliki nilai popularitas tinggi di pemberitaan media. Dalam hal ini, menurut hasil media monitoring, partai politik dan anggota DPR.
Ketiga, pelanggaran kode etik kerja dalam internal KPK menjadi salah satu catatan penting tentang masih lemahnya mekanisme pengawasan sistemik dalam tubuh lembaga tersebut. Menjadi ironis, karena lembaga yang diharapkan menjadi sentrum penegakan hukum, justru terlilit problem pelanggaran hukum didalam tubuhnya sendiri.
Penindakan: Mempertahankan Efek Dramatik?
Hasil media monitoring menunjukkan bahwa KPK jauh lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Awalnya, KPK era Abraham Samad diharapkan memberikan prioritas berbeda era sebelumnya: dari penindakan ke pencegahan dan pengawasan. Namun, perubahan fokus kinerja ini belum dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa fokus KPK pada penindakan, bukan pencegahan-pengawasan, adalah:
Pertama, selain terlihat dari tingginya persentase penindakan, lemahnya pencegahan-pengawasan tampak dari strategi pencegahan yang belum sistematis. Hasil monitoring menunjukkan bahwa langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi. Jika targetnya adalah sistematisasi gerakan pencegahan korupsi, 2 strategi tersebut tidak masuk langkah yang efektif dan prioritas.
Kedua, hal lain dari hasil monitoring yang menunjukkan terlalu fokusnya KPK pada penindakan adalah: bahwa dalam melakukan supervisi, KPK lebih banyak melakukan tindakan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan.
Ketiga, pada tingkat praktis penanganan kasus, KPK banyak berkoordinasi dengan kepolisian. Dibawah itu, berkoordinasi dengan kementerian, BPK, dan PPATK. Tingginya intensitas koordinasi dengan kepolisian memperkuat kesimpulan bahwa fokus KPK pada penindakan.
Keempat, penyuapan merupakan modus yang paling sering ditangani KPK. Setelah itu, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Kinerja KPK yang fokus pada penindakan menjadikan tahapan penyidikan sebagai episode yang dramatis. Fokus pemberitaan media banyak tercurah pada tahapan ini. Dalam konteks ini, Jubir KPK dan pimpinan KPK menjadi sentral sumber pemberitaan.
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Satrio Piningit”.
Pemberitaan isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat secara tajam pada tanggal 21 Februari 2014 atau sehari setelah isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Peningkatan pemberitaan terhadap isu penyadapan ini disebabkan banyaknya pihak yang menanggapi isu tersebut mulai dari kalangan partai politik hingga pengamat dan akademisi. Terlebih, media begitu aktif mengawal isu tersebut yang terlihat dari besarnya pemberitaan media selama periode monitoring dilakukan. Media yang cukup aktif memberitakan isu penyadapan terhadap Jokowi adalah Detik.com (30 %), Merdeka.com (21 %) dan Kompas.com (19 %).
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain.
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER – 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Labor’s Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labor’s issues was made to welcome the commemoration of Labor’s Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
Isu Mesir berkembang di Indonesia mengalami kenaikan
yang signifikan pada periode 13-26 Agustus 2013 dimana
pada saat itu banyak gerakan peduli mesir yang dilakukan
berbagai kalangan. IMMC melakukan monitoring pemberitaan online media selama periode 4 Juli - 26 Agustus 2013. Semoga menambah perspektif bagi anda. Terima kasih
Monitoring ini dilakukan terhadap 6 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Sudirman Said”.
RESPONSE NETIZEN ATAS SIDANG PUTUSAN PHPU MK 2024Ismail Fahmi
Setelah Pemilu 2024, terdapat sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemilihan presiden. Sidang ini bertujuan untuk menentukan keabsahan hasil pemilu dan menyelesaikan perselisihan yang muncul.
Salah satu pokok masalah yang muncul adalah keinginan untuk mewapreskan Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Namun, Gibran tidak memenuhi kriteria sebagai calon wakil presiden (Cawapres) berdasarkan faktor usia.
Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa modus kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden kemungkinan akan muncul kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa depan.
Beberapa pihak menekankan pentingnya mengungkapkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
TEMUAN
• Tren pemberitaan dan perbincangan #BlokirKominfo dan pendaftaran PSE sangat tinggi pada 30 Juli 2022. Hal ini dipicu oleh sorotan atas pemblokiran platform Steam, Epic Game Store, PayPal, Counter Strike, Dota dll. oleh Kominfo.
• Tajuk pemberitaan di media online terlihat mereplikasi reaksi penolakan warganet atas kebijakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo.
• Sebelumnya, atensi media online tertuju pada penerapan aturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) Kominfo. Narasi negatif yang mencuat adalah soroti adanya pelanggaran privasi dan pembatasan aktivitas penggunaan media sosial masyarakat.
• Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Rudi Hartono Bangun menyatakan munculnya tagar #BlokirKominfo merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang merugikan.
• #BlokirKominfo masuk ke daftar Trending Topic Worldwide Twitter di posisi paling atas.
• Perbincangan di media sosal didominasi oleh sentimen negatif (81%) dengan konten seputar (1) kritikan pada langkah Kominfo blokir situs Steam, Paypal, aplikasi game online; (2) sebut langkah Kominfo matikan mata pencaharian, kebebasan berekspresi para konten creator; dan komunitas E- sport lokal; dan (3) bandingkan dengan judi slot yang belum diblokir Kominfo.
• Postingan akun tim game E-Sport @teamsecret miliki engagement tertinggi yang soroti aksi pemerintah Indonesia melarang akses ke Steam, PayPal, Battlenet, Epic Games.
KPK: Dari Hukum ke Politik ke Media
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan seputar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Desember 2011 hingga Mei 2013, menghasilkan beberapa konklusi terkait dengan peran dan fungsi mendasar lembaga itu. Perspektif analisis pemberitaan menunjukkan belum adanya perubahan fundamental dalam fokus pelaksanaan peran KPK. Misalnya:
Pertama, aspek penindakan yang jauh lebih mendominasi aspek fungsional KPK lainnya: pencegahan dan pengawasan. Ini berarti melanjutkan “tradisi kinerja” dari kepemimpinan KPK di era sebelumnya: Busro Muqoddas.
Kedua, selain itu, fokus target KPK juga pada subjek-subjek yang potensial memiliki nilai popularitas tinggi di pemberitaan media. Dalam hal ini, menurut hasil media monitoring, partai politik dan anggota DPR.
Ketiga, pelanggaran kode etik kerja dalam internal KPK menjadi salah satu catatan penting tentang masih lemahnya mekanisme pengawasan sistemik dalam tubuh lembaga tersebut. Menjadi ironis, karena lembaga yang diharapkan menjadi sentrum penegakan hukum, justru terlilit problem pelanggaran hukum didalam tubuhnya sendiri.
Penindakan: Mempertahankan Efek Dramatik?
Hasil media monitoring menunjukkan bahwa KPK jauh lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Awalnya, KPK era Abraham Samad diharapkan memberikan prioritas berbeda era sebelumnya: dari penindakan ke pencegahan dan pengawasan. Namun, perubahan fokus kinerja ini belum dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa fokus KPK pada penindakan, bukan pencegahan-pengawasan, adalah:
Pertama, selain terlihat dari tingginya persentase penindakan, lemahnya pencegahan-pengawasan tampak dari strategi pencegahan yang belum sistematis. Hasil monitoring menunjukkan bahwa langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi. Jika targetnya adalah sistematisasi gerakan pencegahan korupsi, 2 strategi tersebut tidak masuk langkah yang efektif dan prioritas.
Kedua, hal lain dari hasil monitoring yang menunjukkan terlalu fokusnya KPK pada penindakan adalah: bahwa dalam melakukan supervisi, KPK lebih banyak melakukan tindakan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan.
Ketiga, pada tingkat praktis penanganan kasus, KPK banyak berkoordinasi dengan kepolisian. Dibawah itu, berkoordinasi dengan kementerian, BPK, dan PPATK. Tingginya intensitas koordinasi dengan kepolisian memperkuat kesimpulan bahwa fokus KPK pada penindakan.
Keempat, penyuapan merupakan modus yang paling sering ditangani KPK. Setelah itu, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Kinerja KPK yang fokus pada penindakan menjadikan tahapan penyidikan sebagai episode yang dramatis. Fokus pemberitaan media banyak tercurah pada tahapan ini. Dalam konteks ini, Jubir KPK dan pimpinan KPK menjadi sentral sumber pemberitaan.
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Satrio Piningit”.
Pemberitaan isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat secara tajam pada tanggal 21 Februari 2014 atau sehari setelah isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Peningkatan pemberitaan terhadap isu penyadapan ini disebabkan banyaknya pihak yang menanggapi isu tersebut mulai dari kalangan partai politik hingga pengamat dan akademisi. Terlebih, media begitu aktif mengawal isu tersebut yang terlihat dari besarnya pemberitaan media selama periode monitoring dilakukan. Media yang cukup aktif memberitakan isu penyadapan terhadap Jokowi adalah Detik.com (30 %), Merdeka.com (21 %) dan Kompas.com (19 %).
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain.
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER – 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Labor’s Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labor’s issues was made to welcome the commemoration of Labor’s Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
Isu Mesir berkembang di Indonesia mengalami kenaikan
yang signifikan pada periode 13-26 Agustus 2013 dimana
pada saat itu banyak gerakan peduli mesir yang dilakukan
berbagai kalangan. IMMC melakukan monitoring pemberitaan online media selama periode 4 Juli - 26 Agustus 2013. Semoga menambah perspektif bagi anda. Terima kasih
Jelang pemilihan gubernur NTB, IMMC memetakan dinamika pergerakan para calon gubernur dan wakilnya melalui riset media di sepuluh media online lokal NTB. Riset dilakukan sejak 25 Maret – 9 April 2013. Riset ini diharapkan dapat memberikan beragam perspektif tentang dinamika isu selama pilgub NTB yang penting untuk diperhatikan cagub NTB 2013-2018.
Memperingati Hari Anti Tembakau se-Dunia pada 31 Mei 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) melakukan riset media tentang isu tersebut. Riset dilakukan terhadap pemberitaan isu tersebut selama rentang 1 tahun, 17 Mei 2011 hingga 17 Mei 2012. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika isu Tembakau di Indonesia, dalam berbagai perspektif.
Media monitoring yang dilakukan oleh IMMC atas isu buruh untuk menyambut momen peringatan hari buruh dan upaya memotret dinamika buruh selama setahun terakhir ini. Akurat.co
More from Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) (20)
Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
1. LAPORAN MONITORING TANGGAPAN PUBLIK TERHADAP SUSUNAN KABINET JOKOWI-JK
MONITORING INI DILAKUKAN TERHADAP
5 MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 26-28 OKTOBER 2014
www.immcnews.com
1
3. METODOLOGI
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Menteri”. Adapun media online yang di monitoring adalah:
www.immcnews.com
3
No
Media Online
1
Kompas.com
2
Detik.com
3
Okezone.com
4
Metrotvnews.com
5
Viva.co.id
5. COVERAGE DYNAMIC
•Pemberitaan terhadap susunan kabinet Jokowi-JK meningkat pada tanggal 27 Oktober 2014 atau sehari setelah nama-nama menteri diumumkan.
www.immcnews.com
5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
26/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
6. SHARE MEDIA
•Total berita tentang susunan menteri Jokowi-JK di 5 (lima) media adalah 794 berita dimana media yang paling banyak memberitakan susunan kabinet Jokowi-JK adalah Detik.com dan Okezone.com
www.immcnews.com
6
0
50
100
150
200
250
Kompas.com
Detik.com
Okezone.com
Viva.co.id
Metrotvnews.com
7. SHARE MEDIA
Media
Jumlah Berita
Kompas.com
141
Detik.com
226
Okezone.com
171
Viva.co.id
141
Metrotvnews.com
115
Total Berita (N)
794
www.immcnews.com
7
8. PENEMPATAN
•Berita seputar menteri Jokowi-JK lebih banyak menjadi judul berita dihampir semua media yang di monitoring.
www.immcnews.com
8
0
100
200
300
400
500
600
In Title
In News
9. TEMUAN 1 #SHARE MEDIA
•Total berita tentang menteri Jokowi-JK di 5 (lima) media yang di monitoring berjumlah 794 dimana media yang cukup banyak memberitakan adalah Detik.com (226 berita), kemudian disusul oleh Okezone.com (171 berita), Kompas.com (141 berita), Viva.co.id (141 berita) dan Metrotvnews.com (115 berita).
•Frekuensi pemberitaan meningkat pada tanggal 27 Oktober 2014 atau sehari setelah nama-nama menteri diumumkan oleh Presiden Jokowi. Peningkatan pemberitaan ini disebabkan banyaknya respon publik atas nama-nama menteri yang sudah diumumkan serta bersamaan dengan acara pelantikan para menteri oleh Presiden.
www.immcnews.com
9
11. TONE
•Tone pemberitaan lebih banyak netral. Namun tone positif lebih dominan dibanding tone negatif.
www.immcnews.com
11
0
100
200
300
400
500
600
Positif
Netral
Negatif
207
521
68
12. TONE BY MEDIA
•Tone positif lebih banyak diberikan oleh Viva.co.id. Sedangkan tone negatif lebih banyak diberikan oleh Okezone.com. Sementara Detik.com dan Kompas.com lebih banyak bersifat netral.
www.immcnews.com
12
0
50
100
150
200
250
Kompas.com
Detik.com
Okezone.com
Viva.co.id
Metrotvnews.com
36
25
59
64
38
Negatif
Netral
Positif
13. TEMUAN 2 #TONE
•Secara umum, tone pemberitaan lebih banyak bersifat netral yaitu sebesar 65% dari seluruh berita. Sementara untuk tone positif sebesar 26% dan tone negatif sebesar 9%. Tone positif lebih banyak terkait dengan profil para menteri, sedangkan tone negatif lebih banyak terkait dengan kekecawaan publik terhadap susunan kabinet Jokowi-JK.
•Dari sisi segmen media, Viva.co.id merupakan media yang paling banyak memberikan tone positif. Sebaliknya, Okezone.com lebih banyak memberikan tone negatif.
www.immcnews.com
13
15. SEBARAN ISU
•Isu utama pemberitaan media adalah terkait dengan profil para menteri dan tanggapan publik terhadap sosok menteri
www.immcnews.com
15
Pengumuman Nama Menteri
Pelantikan Menteri
Tanggapan Publik Terhadap Susunan Kabinet
Profil & Tanggapan Publik Terhadap Menteri
0
50
100
150
200
250
300
350
247
131
149
307
16. PENGUMUMAN NAMA MENTERI
•Terkait dengan pengumuman nama menteri, isu utama pemberitaan media adalah tentang cara Jokowi memperkenalkan para menterinya.
www.immcnews.com
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pakai Baju
Putih
Menteri
Merokok
Daftar nama-
nama menteri
Perkenalan
Profil Menteri
Olh Jokowi
Minum teh
bersama
Persiapan
Pengumuman
Menteri
Lain-lain
17. PELANTIKAN MENTERI
•Dalam acara pelantikan menteri, hal yang paling di soroti media adalah soal dress code batik yang digunakan oleh para menteri yang berbeda dengan pelatikan menteri pada pemerintahan sebelumnya.
www.immcnews.com
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Dress Code Batik
Sesi Foto
Menteri Merokok
Persiapan
pelantikan
Prosesi
pelantikan
Lain-lain
19. PROFIL MENTERI
•Profil menteri yang paling banyak diberitakan media adalah soal rekam jejak para menteri dan visi misi serta program yang akan dijalankan selama menjadi menteri.
www.immcnews.com
19
0
50
100
150
200
250
Rekam Jejak
Kehidupan
Pribadi/Keluarga
Harta Kekayaan
Visi misi & program
Lain-Lain
20. PRO TERHADAP MENTERI
•Alasan sebagian masyarakat setuju dengan sosok menteri yang ditunjuk Jokowi adalah karena sosok menteri tersebut sesuai dengan harapan publik.
www.immcnews.com
20
0
10
20
30
40
50
60
Sosok Menteri Sesuai Dengan
Harapan
Rekam Jejak Baik
Sesuai Bidang & Keahliannya
21. KONTRA TERHADAP MENTERI
•Sementara bagi yang tidak setuju dengan sosok menteri yang ditunjuk oleh Jokowi beralasan bahwa sosok menteri tersebut memiliki rekam jejak yang buruk serta tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya.
www.immcnews.com
21
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Sosok Menteri Cacat
Moral
Rekam Jejak Buruk
Tidak Menguasai
Bidang &
Keahliannya
Berpendidikan
rendah
Terindikasi Korupsi
23. PENILAIAN ATAS SUSUNAN KABINET JOKOWI-JK
•Sebagian besar publik tidak puas dengan susunan kabinet Jokowi- JK.
www.immcnews.com
23
37%
63%
Puas
Tidak Puas
24. PUAS
•Alasan utama publik menyatakan puas terhadap susunan kabinet Jokowi-JK adalah kareka Jokowi cukup cermat dan hati-hati dalam memilih menteri.
www.immcnews.com
24
0
5
10
15
20
25
30
35
Jokowi Cermat &
Hati-hati dalam
memilih Menteri
Menteri Terpilih
Sesuai Dengan
Keinginan Rakyat
Sesuai Dengan Janji
Jokowi
Sesuai Ekspektasi
Pasar
Lain-lain
25. TIDAK PUAS
•Sementara alasan utama publik menyatakan tidak puas dengan susunan Kabinet Jokowi-JK adala karena kebanyakan menteri Jokowi adalah titipan parpol serta tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
www.immcnews.com
25
0
5
10
15
20
25
30
26. TEMUAN 3 # ISU
•Isu utama pemberitaan media terkait susunan menteri Jokowi-JK adalah soal profil menteri serta tanggapan publik terhadap sosok menteri-menteri yang ditunjuk oleh Jokowi. Pemberitaan terhadap isu ini mencapai 37% dari seluruh berita. Kemudian disusul oleh berita seputar pengumuman nama menteri sebesar 29%, lalu tanggapan publik terhadap susunan kabinet Jokowi-JK sebesar 18% dan berita tentang pelantikan menteri sebesar 16%.
•Terkait dengan profil menteri, hal yang paling banyak diberitakan media adalah terkait dengan rekam jejak menteri serta visi dan misinya. Soal menteri-menteri yang ditunjuk oleh Jokowi terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kalangan yang pro menilai menteri-menteri yang ditunjuk oleh Jokowi sudah sesuai dengan harapan. Sebaliknya kalangan yang kontra menilai masih banyak menteri-menteri Jokowi yang memiliki rekam jejak yang kurang baik (buruk) serta beberapa menteri tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya.
•Dalam hal pengumuman menteri, hal yang paling banyak diberitakan oleh media adalah cara Jokowi memperkenalkan para menterinya dengan menyebut latarbelakang dan prestasinya. Sedangkan dalam isu pelantikan meteri, hal yang paling disorot oleh media adalah soal Dress Code Batik yang digunakan oleh para menteri yang dinilai berbeda dengan pelatikan menteri pada masa pemerintahan sebelum-sebelum Jokowi yang menggunakan pakaina formal seperti jas.
www.immcnews.com
26
27. TEMUAN 3 # ISU
•Sebanyak 63% publik menyatakan tidak puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Sedangkan 37% lainnya menyatakan puas. Ketidakpuasan ini didasari oleh penilaian bahwa kebanyakan menteri-menteri Jokowi adalah titipan parpol meski berasal dari kalangan profesional sehingga penyusunan kabinet terkesan transaksional. Disamping itu, beberapa menteri dinilai tidak sesuai dengan bidang keahliannya dan memiliki rekam jejak yang buruk seperti pernah tersandung kasus korupsi. Menteri- menteri bidang Ekonomi juga dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi pasar.
•Bagi kalangan yang puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK menilai Jokowi sudah cukup cermat dan hati-hati dalam memilih menterinya. Hal ini ditunjukkan dengan menggandeng KPK dan PPATK dalam memantau profil menteri sebelum diumumkan. Menteri-menteri yang diumumkan pun dinilai sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan ekspektasi pasar.
www.immcnews.com
27
29. MENTERI YANG PALING BANYAK DIRESPON POSITIF
•Menteri yang banyak direspon secara positif adalah Bambang Soemantri, Ignasius Jonan, dan Sudirman Said
www.immcnews.com
29
0
1
2
3
4
5
6
30. MENTERI YANG PALING BANYAK DIRESPON NEGATIF
•Menteri yang paling banyak direspon secara negatif adalah Rini M Soemarno, Susi Pudjiastuti, Puan Maharani dan Sofyan Djalil
www.immcnews.com
30
0
2
4
6
8
10
12
14
31. TEMUAN 4 #RESPON TERHADAP MENTERI
•Menteri yang paling banyak direspon secara positif adalah Menteri Keuangan Bambang Soemantri Brojornegoro. Sosok ini dinilai tepat menahkodai Kementerian Keuangan karena merupakan ahli kebijakan fiskal dan merupakan birokrat senior di Kementerian Keuangan. Sosok lain yang banyak direspon positif adalah Ignatius Jonan yang dinilai sukses membangun PT KAI serta Sudirman Said yang dianggap cocok memimpin Kementerian ESDM.
•Sementara itu, menteri yang banyak direspon secara negatif adalah Rini M Soemarno, Susi Pudjiastuti, Puan Maharani dan Sofyan Djalil. Rini Soemarno dinilai memiliki rekam jejak yang buruk dan terindikasi korupsi. Sementara Puan Maharani dianggap sebagai titipan Megawati Soekarnoputri dan Sofyan Djalil dinilai tidak memiliki prestasi yang baik selama menjadi menteri di kabinet sebelumya. Sedangkan Susi Pudjiastuti direspon negatif karena dianggap tidak ahli dibidang kelautan dan perikanan. Meski demikian, banyak juga yang membela Susi Pudjiastuti yang dinilai sebagai pekerja keras dan pengusaha sukses meski tidak lulus SMA, sehingga sosok ini menjadi pro kontra di masyarakat.
www.immcnews.com
31
33. QUOTE
•Kementerian/lembaga negara menjadi pihak yang paling banyak memberikan pernyataan terutama oleh menteri-menteri yang baru ditunjuk.
www.immcnews.com
33
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Presiden/Wapres
Kementerian/Lembaga Negara
DPR/DPD/DPRD
PDIP
Golkar
Gerindra
Demokrat
PKB
PAN
PKS
PPP
Nasdem
Hanura
Pengamat/Akademisi
Tokoh Agama
Tokoh Masyarakat
Mahasiswa
LSM/Ormas
Gubernur/Bupati/Walikota
Masyarakat Umum
34. PERSON QUOTE POSITIF
•Susi Pudjiastuti dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi pihak yang paling banyak memberikan tone positif bagi Jokowi terkait dengan susunan menteri Jokowi-JK
www.immcnews.com
34
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Susi Pudjiastuti
Basuki Tjahaja Purnama
Musa Widyatmodjo
M. Chatib Bisri
Rini Soemarno
Saleh Husein
Abdullah Azwar Anas
Ferry Mursyidan Baldan
Ignatius Jonan
Sofyan Djalil
Sudirman Said
35. PERSON QUOTE NEGATIF
•TB Hasanuddin dan Riza Damanik menjadi pihak yang paling banyak memberikan tone negatif bagi Jokowi terkait pengumuman nama-nama menterinya.
www.immcnews.com
35
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
TB Hasanuddin
Riza Damanik
Zulkarnaen
Heri Budianto
Ikhsan Darmawan
Ferdinan Hutahaen
Ramadhan Pohan
Tantowi Yahya
Pangi Syawri Chaniago
Ahmad Erani Sartika
36. TEMUAN 5 # QUOTE
•Pihak yang paling banyak memberikan pernyatan kepada media terkait pengumuman nama-nama menteri adalah para menteri yang ditunjuk oleh Jokowi serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan nama menteri Jokowi seperti KPK. Pihak lain yang banyak memberikan pernyataan adalah Presiden dan Wakil Presiden serta para pengamat dan akademisi.
•Kebanyakan, pihak yang memberikan tone positif untuk Jokowi adalah para menteri yang ditunjuk oleh Jokowi seperti Susi Pudjiastuti dan Rini Soemarno.
•Sementara pihak yang paling banyak memberikan tone negatif bagi Jokowi adalah TB Hasanuddin yang merupakan pengurus DPP PDIP dan Riza Damanik. TB Hasanuddin menyatakan kecewa dengan Jokowi karena PDIP hanya mendapatkan 4 kursi menteri. Sementara Riza Damanik lebih banyak mengkritik Jokowi terkait penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kritik terhadap Jokowi juga disampaikan oleh Ferdinan Hutahaen yang merupakan salah satu pimpinan relawan Jokowi-JK serta oleh tokoh- tokoh parpol dari Koalisi Merah Putih.
www.immcnews.com
36
38. KESIMPULAN
•Manyoritas publik tidak puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Ketidakpuasan ini didasari oleh penilaian kebanyakan menteri-menteri Jokowi adalah titipan parpol meski berasal dari kalangan profesional sehingga penyusunan kabinet terkesan transaksional. Sehingga ada anggapan bahwa kabinet Jokowi-JK merupakan kabinet “profesional rasa parpol”. Disamping itu, beberapa menteri dinilai tidak sesuai dengan bidang keahliannya dan memiliki rekam jejak yang buruk seperti pernah tersandung kasus korupsi.
•Menteri yang paling banyak di respon secara positif adalah Bambang Soemantri Brojonegoro sebagai Menteri Keuangan karena dianggap sesuai dengan bidang keahliannya dan seorang birokrat senior di Kemenkeu. Sementara menteri yang paling banyak di respon negatif adalah Rini M Soemarno yang ditunjuk sebagai menteri BUMN. Rini M Soemarno dinilai memiliki rekam jejak yang buruk dan terindikasi korupsi.
•Pihak PDIP Perjuangan merupakan pihak yang paling banyak menyampaikan kekecewannya kepada Jokowi karena hanya menempatkan 4 kadernya sebagai menteri di kabinet Jokowi-JK. Hal ini terlihat dari person quote negatif yang lebih banyak disampaikan oleh TB Hasanuddin.
www.immcnews.com
38