Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
Â
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik.
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
Â
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik.
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)
politik pada masa pemerintahan gus dur. perekonomian pada masa pemerintahan gus dur. kelebihan dan kekurangan politiknya. keburukan dan kebaikan perekonomian masa pemerintahan gus dur. masa pemerintahan gus dur. pluralisem dan toleransi masa reformasi gus dur. KH. ABDURRAHMAN WAHID.
menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat
politik pada masa pemerintahan gus dur. perekonomian pada masa pemerintahan gus dur. kelebihan dan kekurangan politiknya. keburukan dan kebaikan perekonomian masa pemerintahan gus dur. masa pemerintahan gus dur. pluralisem dan toleransi masa reformasi gus dur. KH. ABDURRAHMAN WAHID.
menjelaskan secara lengkap pemerintahan kabinet wilopo. Proses terbentuk, sSusunan kabinet, kebijakan, visi misi , program kerja dan berakhirnya masa kabinet dibahas dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
Â
A. Perkembangan Kependudukan
Laju Pertumbuhan Penduduk
Pada Tahun 2010 Laju Perumbuhan Penduduk Di Indonesia tergolong sedang. Karena angka pertumbuhan penduduknya 1-2%.
Negara maju menerapkan sistem pro-natalis (memperbanyak angka kelahiran). Contoh negara yang menerapkan, yaitu Jepang.
Negaara berkembang menerapkan sistem anti natalis (mengurangi angka kelahiran) Contoh negara yang menerapkan, yaitu China.
Dampak Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk yang tinggi membawa dampak positif dan negatif pada berbagai kehidupan
Dampak Positif :
a) Tersedianya tenaga kerja
b) Bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, papan
c) Meningkatnya investasi/penanaman modal
d)Meningkatnya inovasi
Dampak Negatif :
a) Meningkatnya angka pengangguran
b) Meningkatnya angka kriminal
c) Meningkatnya angka kemiskinan
d) Berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukiman
e) Banyaknya limbah dan polusi
f) Ketersediaan pangan makin berkurang
g) kesehatan masyarakat miskin menurun
h) Perkembangnya pemukiman tidak layak huni
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Â
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Â
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Oleh
Sistem Pemerintahan Gus Dur 2
Editor by : Wisnu Wangsadhika
XII IPA 4
Nurmeida PH
Ayu FS
Rivaldi WA
M Riza T
Danang M
Devita SN
Regha A
3. Siapa Gus Dur?
Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus
Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September
1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakhil yang
berarti sang penakluk.
4. 1 2 3 4
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Karir Gus Dur
Ketua Umum
PBNU
1984-1994
Anggota MPR
1987
Ketua Dewan
Penasihat PKB
1998
Presiden RI
1999-2001
4
5. 1
2
3
4
5
6
Riwayat
Pendidikan
Sistem Pemerintahan Gus Dur
SD KRIS pindah ke SD Mataram Perwari
Di tahun 1971 Ia kembali ke tempat asalnya dalam dunia
pesantren
Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Yogyakarta pada tahun
1956
Belajar di Pesantran Tegalrejo, Magelang dan kemudian pindah
ke pesantran Tambakberas Jombang tahun 1959-1963
Pada tahun 1963 melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo
Melanjutkan ke Universitas Baghdad fakultas seni pada tahun
1966-1970
5
6. Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden
Sistem Pemerintahan Gus Dur 6
Dengan kemenangan partai PDI - P dengan hasil 33% suara dan PKB
12% suara pada Pemilu 1999, Megawati memperkirakan akan
memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI
- P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan
PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-
partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai
kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI
- P mulai berubah.
Gus Dur Menuju RI 1
7. Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden
Sistem Pemerintahan Gus Dur 7
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober
1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali
berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara,
sedangkan Megawati hanya 313 suara.
Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa
Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden
dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati
ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
8. Awal Masa Pemerintahan Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur 8
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota
berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan
TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi
pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama
rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen
Sosial yang korup.
9. Pidato Pertama Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur 9
Pidato pertama Gus Dur setelah terpilih sebagai Presiden, berisi tugas – tugas yang akan dijalankan
Peningkatan pendapatan rakyat
Menegakkan keadilan dan mendatangkan kemakmuran
Mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara
10. 1
2
3
4
KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK
Sistem Pemerintahan Gus Dur 10
Menentang rencana pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966
tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai
terlarang di seluruh wilayah RI
Penundaan bantuan IMF
Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri
Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkan
perkembangan kontemporer
11. 1
2
3
4
5
KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI
Sistem Pemerintahan Gus Dur 11
Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan
daerah dengan pusat pada tahun 2001
Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF,
ADB, Negara Donor)
Penajaman Visi Ekonomi
Penajaman restrukturisasi Perbankan, BUMN, sektor riil
Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasuk
kesehatan
12. 1
2
3
4
5
KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Sistem Pemerintahan Gus Dur 12
Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan :
yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara
Membangun kembali rasa saling percaya antar warga
negara (social cohesiveness)
Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional
Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa
Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan
13. 1
2
3
4
5
6
Kebijakan
kontrovesial Gus
Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur
Membubarkan Departemen Sosial dan
Departemen Penerangan
Mengeluarkan Dekrit Presiden untuk
membekukan DPR/MPR
Berusaha membuka hubungan dengan
Israel
Menghapus TAP MPRS yang melarang
Marxisme-Leninisme
Memecat Juzuf Kalla dan Laksamana
Sukardi
Mengizinkan bendera bintang kejora
berkibar di Papua Barat
13
14. Sistem Pemerintahan Gus Dur 14
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta
menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang
berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh
menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal
mempertanggung jawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Kasus Bulo Gate dan
Brunei Gate
15. Memorandum II 30 April 2001
DPR dalam sidang paripurna tanggal 30 April 2001
akhirnya sepakat memutuskan menjatuhkan Memorandum
II kepada Presiden Wahid melalui proses voting. Dalam
sidang tersebut 7 dari 10 fraksi setuju menjatuhkan
peringatan keras (Memo II) kepada Presiden.
Lengsernya Gus Dur
Sistem Pemerintahan Gus Dur 15
DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari Presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR
Memorandum I 1 Februari 2001
Rapat Paripurna DPR akhirnya menjatuhkan
Memorandum I terhadap Presiden berdasarkan Pasal 7
Tap MPR No. III/1978 dengan mengingatkan bahwa
Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara.
Sidang Istimewa 23 Juli 2001
Pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur
dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.
16. Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid
KekuranganKelebihan
Presiden Abdurrahman Wahid menghargai
adanya perbedaan
Iklim politik yang demokratis
Lebih memerhatikan kaum minoritas
Presiden Abdurrahman Wahid memerintah
seenaknya sendiri
Banyak kebijakannya yang menimbulkan kritik
Tak punya basis politik yang kuat di Parlemen