Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Modul ini membahas tentang audit internal dan tugas auditor internal. Mencakup pengertian audit internal, perubahan paradigma, jenis penugasan assurance dan konsultansi, serta pengaruh teknologi informasi bagi pelaksanaan tugas auditor internal. Modul ini bertujuan membekali calon auditor agar dapat melaksanakan tugas sebagai auditor internal secara profesional."
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...sienconsultants
Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai cara penyusunan SOP atau dibantu dalam penyusunan SOP perusahaan mulai dari operasional, HRD, Finance & Accounting, Purchasing, Warehouse untuk perusahaan jasa, pertambangan, manufaktur, perkebunan, trading dan lain-lain, silahkan menghubungi kami di nomor telpon : 0811 8403 909 atau mengirimkan email info@konsultan-bisnis.com / sienventy@gmail.com, kami akan dengan senang hati membantu Anda. Salam sukses
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Modul ini membahas tentang audit internal dan tugas auditor internal. Mencakup pengertian audit internal, perubahan paradigma, jenis penugasan assurance dan konsultansi, serta pengaruh teknologi informasi bagi pelaksanaan tugas auditor internal. Modul ini bertujuan membekali calon auditor agar dapat melaksanakan tugas sebagai auditor internal secara profesional."
Cara menyusun SOP perusahaan dari Jasa Konsultan SOP / Consultant SOP (Telp 0...sienconsultants
Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai cara penyusunan SOP atau dibantu dalam penyusunan SOP perusahaan mulai dari operasional, HRD, Finance & Accounting, Purchasing, Warehouse untuk perusahaan jasa, pertambangan, manufaktur, perkebunan, trading dan lain-lain, silahkan menghubungi kami di nomor telpon : 0811 8403 909 atau mengirimkan email info@konsultan-bisnis.com / sienventy@gmail.com, kami akan dengan senang hati membantu Anda. Salam sukses
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai kode akun yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta pemeliharaan pada direktorat jenderal perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai berbagai kode akun untuk mencatat pengeluaran barang operasional, non-operasional, jasa, dan pemeliharaan.
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Dokumen tersebut merupakan penawaran paket wisata ke Pulau Tidung dari perusahaan Citra Tidung Travel yang menyertakan berbagai pilihan paket, rincian harga, fasilitas, jadwal kegiatan, dan informasi tambahan seperti menu makanan dan fasilitas tambahan.
Dokumen tersebut merupakan penawaran paket wisata ke pulau Tidung yang menyertakan berbagai pilihan paket dengan harga dan fasilitas yang berbeda-beda, seperti paket hemat, silver, gold, maupun paket tambahan seperti outbound dan foto prewedding. Juga dijelaskan rundown kegiatan selama 2-3 hari di pulau Tidung.
Untuk bersaing di tingkat ASEAN, pendidikan tinggi berbasis teknologi diharapkan untuk dikembangkan dengan mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi ACCSTP ke dalam kurikulum, agar menghasilkan lulusan yang siap diserap oleh industri pariwisata nasional dan internasional.
Perubahan teknologi dan globalisasi menyebabkan terjadinya disrupsi atau gangguan pada sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
Paparan ini menyajikan landasan perlunya pengembangan pendidikan tinggi pariwisata berbasis teknologi dan inovasi.
1. Studi ini bertujuan untuk menentukan biaya dan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja secara efisien dan efektif sebagai acuan untuk program/kegiatan serupa serta memperoleh model analisis standar belanja sesuai karakteristik program/kegiatan di Kota Batu.
2. Studi ini menghasilkan 16 model analisis standar belanja keseluruhan pengeluaran SKPD. Dengan menggunakan ASB, pemerintah kota Batu dapat menent
Buku Pedoman Desa Wisata edisi kedua ini memberikan panduan untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia sebagai destinasi wisata berkelanjutan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan pasca pandemi Covid-19, dengan mengedepankan prinsip "oleh desa, untuk desa, dan berbasis budaya" serta memanfaatkan potensi alam, budaya dan kreativitas masyarakat lokal.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru di SMK Negeri 1 Randudongkal.
2. Tujuan orientasi ini adalah memberikan pengenalan tentang tugas dan etika ASN serta memfasilitasi pemahaman para PPPK.
3. Orientasi dilaksanakan secara daring dan luring pada bulan November 2022 di SMK Negeri 1 Randudongkal.
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang menjembatani RKPD dan RAPBD, dimana kedua dokumen ini disusun, dibahas dan disetujui bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai kode akun yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta pemeliharaan pada direktorat jenderal perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai berbagai kode akun untuk mencatat pengeluaran barang operasional, non-operasional, jasa, dan pemeliharaan.
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Dokumen tersebut merupakan penawaran paket wisata ke Pulau Tidung dari perusahaan Citra Tidung Travel yang menyertakan berbagai pilihan paket, rincian harga, fasilitas, jadwal kegiatan, dan informasi tambahan seperti menu makanan dan fasilitas tambahan.
Dokumen tersebut merupakan penawaran paket wisata ke pulau Tidung yang menyertakan berbagai pilihan paket dengan harga dan fasilitas yang berbeda-beda, seperti paket hemat, silver, gold, maupun paket tambahan seperti outbound dan foto prewedding. Juga dijelaskan rundown kegiatan selama 2-3 hari di pulau Tidung.
Untuk bersaing di tingkat ASEAN, pendidikan tinggi berbasis teknologi diharapkan untuk dikembangkan dengan mengadopsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi ACCSTP ke dalam kurikulum, agar menghasilkan lulusan yang siap diserap oleh industri pariwisata nasional dan internasional.
Perubahan teknologi dan globalisasi menyebabkan terjadinya disrupsi atau gangguan pada sektor pariwisata yang membutuhkan pendidikan tinggi berbasis teknologi.
Paparan ini menyajikan landasan perlunya pengembangan pendidikan tinggi pariwisata berbasis teknologi dan inovasi.
1. Studi ini bertujuan untuk menentukan biaya dan alokasi anggaran untuk setiap unit kerja secara efisien dan efektif sebagai acuan untuk program/kegiatan serupa serta memperoleh model analisis standar belanja sesuai karakteristik program/kegiatan di Kota Batu.
2. Studi ini menghasilkan 16 model analisis standar belanja keseluruhan pengeluaran SKPD. Dengan menggunakan ASB, pemerintah kota Batu dapat menent
Buku Pedoman Desa Wisata edisi kedua ini memberikan panduan untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia sebagai destinasi wisata berkelanjutan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan pasca pandemi Covid-19, dengan mengedepankan prinsip "oleh desa, untuk desa, dan berbasis budaya" serta memanfaatkan potensi alam, budaya dan kreativitas masyarakat lokal.
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru di SMK Negeri 1 Randudongkal.
2. Tujuan orientasi ini adalah memberikan pengenalan tentang tugas dan etika ASN serta memfasilitasi pemahaman para PPPK.
3. Orientasi dilaksanakan secara daring dan luring pada bulan November 2022 di SMK Negeri 1 Randudongkal.
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang menjembatani RKPD dan RAPBD, dimana kedua dokumen ini disusun, dibahas dan disetujui bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
Isu-isu Strategis Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS TA 2016 didekati dari struktur APBD yang meliputi pembahasan isu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dikaitkan dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
Dokumen ini berisi ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2013. Terdapat perubahan pada beberapa akun anggaran belanja dan surplus anggaran. Rencana pelaksanaan perubahan anggaran ditetapkan per triwulan.
Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Terjadi kenaikan belanja sebesar Rp1,87 miliar atau 1,71% menjadi Rp111,15 miliar. Kenaikan tersebut terjadi pada belanja langsung sebesar Rp2,68 miliar atau 7,22% menjadi Rp39,87 miliar, khususnya belanja modal sebesar Rp2
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2013. Ringkasan ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp9,6 miliar terutama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan bantuan keuangan, serta kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp484 juta untuk bantuan sosial dan keuangan. Pembiayaan daerah juga mening
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai topik ekonomi dan keuangan negara seperti lingkaran setan kemiskinan, GDP, sumber daya alam, penerimaan negara, pajak, APBN, transfer ke daerah, dan APBD. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep ekonomi makro dan keuangan negara serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 dengan kenaikan belanja sebesar Rp92,6 miliar terutama untuk belanja pegawai dan barang modal.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013, yang mencakup perubahan pada pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan perubahan anggaran per triwulan.
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
Dokumen tersebut membahas tentang pembahasan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Magetan tahun 2016. Terdapat beberapa poin pembahasan seperti sejarah penyusunan KUA-PPAS, keterkaitannya dengan dokumen lain, format KUA-PPAS, analisis kinerja keuangan daerah, dan analisis kinerja pendapatan daerah.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut untuk tahun anggaran 2013. Terjadi pengurangan anggaran belanja sebesar Rp186,6 miliar atau 10,63% yang terutama disebabkan pengurangan belanja pegawai sebesar Rp181,6 miliar. Rencana pelaksanaan perubahan anggaran ditetapkan per triwulan untuk pendapatan nihil, bel
Permendagri No. 118 tahun 2018 mengatur tentang Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD setiap tahunnya berdasarkan Rencana Bisnis dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta disahkan oleh Kepala Daerah. RKA BUMD berisi rencana program kerja dan anggaran tahunan paling
Similar to 2015 april 5_smd_analisis_keuda_lkpj_kota surakarta amj_2014 (20)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2015 april 5_smd_analisis_keuda_lkpj_kota surakarta amj_2014
1. SUMARDI
PPEP FEB UNS SURAKARTA
JL IR SUTAMI NO. 36 A SURAKARTA
BIMTEK PEMBAHASAN LKPJ WALIKOTA SURAKARTA ATA 2014 DAN AMJ 2010 – 2015
SURAKARTA, APRIL 2015
2. 5/26/2015 2
Uraian 2013
2014 Persen
Target Realisasi Capaian Tumbuh
1. PAD 106,100,450,499 114,781,747,000 165,747,645,080 144.40 56.22
2. Pendapatan Transfer 497,103,751,416 598,676,244,000 561,872,223,732 93.85 13.03
3. Lain2 PD yang Sah - - - - -
PD 603,204,201,915 713,457,991,000 727,619,868,812 101.98 20.63
Pendapatan Daerah terdiri dari : (1) PAD, (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Transfer terdiri dari : (1) Pendapatan Transfer dari Pusat : Dana
Perimbangan, (2) Pendapatan Transfer dari Pusat Lainnya, (3) Pendapatan
Transfer dari Provinsi.
8. Perencanaan target PAD relatif bagus:
LKPJ ATA 2014 Realisasi PAD
signifikan, yaitu tumbuh
56,22%, semula sudah direncanakan
akan naik pada P-APBD 2014.
LKPJ 2014 PAD ditambah 44,40
persen, jadi rencana kenaikan P-
APBD 2014 hanya 8,18 persen.
9. Rumus Kontribusi/ Sumbangan
(share) dari Pendapatan Asli
Daerah :
%100x
TPD
PAD
Share
12. Pengalaman 2013 – 2014 meningkat dari
17,59% menjadi 22,78%, karena PAD
meningkat signifikan : 56,22 %.
Target P-APBD 2014 direncanakan naik
tidak signifikan rasio PAD/TPD
menurun dari 17,59% menjadi 16,09 %
Kesimpulan : Harus berani pasang target
rasio yang meningkat.
13. Rumus Rasio Pengumpulan
(collection ratio) dari
Pendapatan Asli Daerah :
%100
arg
Re
x
etPADT
alisasiPAD
CLR
16. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kota Salatiga Sangat Efektif, bahkan paling
tinggi dibanding sumber PD yang lain dan
lebih tinggi dari Total PD.
Nilai CLR PAD satu-satunya yang sudah
dapat tercapai, sedangkan Dana Transfer
dan Lain2 PD yang Sah belum dapat
direlisir.
17. Rumus Rasio Efektivitas
Keuda (REKD) dari
Pendapatan Asli Daerah :
%100
arg
Re
x
etPADT
alisasiPAD
REKD
18. N
o.
EKD (Persen) Kriteria EKD
1. > 100 Sangat Efektif
2. > 90 - 100 Efektif
3. > 80 - 90 Cukup Efektif
4. > 60 - 80 Kurang Efektif
5. ≤ 60 Tidak Efektif
Kepmendagri No. 690.900-327 / 1996
19. Karakteristik Efektivitas Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kota Salatiga
Sangat Efektif.
Karakteristik Efektivitas Pendapatan
Transfer Efektif.
Karakteristik Efektivitas Lain-lain PAD
yang Sah Kurang Efektif.
23. Karakteristik DDF di Kota
Salatiga masih Rendah.
Nilai DDF Tahun 2013 : 17,59%.
Nilai DDF Tahun 2014 :
P-APBD = 16,09%.
R-LKPJ = 22,78%.
24. No
.
DDF (Persen)
Kriteria
Derajat Desentralisasi Fiskal
1. 0,00 – 10,00 Sangat Kurang
2. 10,01 – 20,00 Kurang
3. 20,01 – 30,00 Cukup
4. 30,01 – 40,00 Sedang
5. 40,01 – 50,00 Baik
6. > 50,00 Sangat Baik
Dasril Munir, 2004: 106
25. Karakteristik DDF di Kota
Salatiga Cukup.
Nilai DDF Tahun 2013 : 17,59%.
Nilai DDF Tahun 2014 :
P-APBD = 16,09%.
R-LKPJ = 22,78%.
27. Rumus Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah/DOF :
%100
/
x
PINJAMANSUMBANGANBANTUAN
PAD
RKKD
28. No.
Rasio
Kemandirian (%)
Kemampuan
Keuda
Pola Hubungan
Keuda
1. 0,00 – 25,00 Rendah Sekali Instruktif
2. 25,01 – 50,00 Rendah Konsulatif
3. 50,01 – 75,00 Sedang Partisipatif
4. 75,01 – 100,00 Tinggi Delegatif
Paul Hersey & Kenneth Blanchard dlm Halim (2001 : 168)
32. Pola Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah di Kota Salatiga
Instruktif.
Nilai DOF Tahun 2013 : 21.34%.
Nilai DOF Tahun 2014 :
P-APBD = 19,17%.
LKPJ = 29,50%.
34. 5/26/2015 34
Uraian 2013
2014 Persen
Target Realisasi Capaian Tumbuh
1. Pajak Daerah 24,383,336,212 28,868,669,000 33,574,817,767 116.30 37.70
2. Retribusi Daerah 13,120,666,772 10,841,336,000 13,088,140,066 120.72 (0.25)
3. Hsl Pengelolaan KDYDP 4,272,634,922 4,191,519,000 5,969,227,395 142.41 39.71
4. Lain2 PAD yang Sah 64,323,812,593 70,880,223,000 113,115,459,852 159.59 75.85
PAD 106,100,450,499 114,781,747,000 165,747,645,080 144.40 56.22
PAD terdiri dari komponen : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hsl
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang Sah.
Hanya Retribusi Dearah yang mengalami penurunan pada TA 2014, komponen
yang lain mengalami peningkatan cukup tinggi.
42. Satu-satunya komponen PAD yang mengalami
penurunan TA 2014 adl Retribusi Daerah yaitu
turun 0,25 persen.
Perkembangan paling tinggi pada komponen
Lain-lain PAD yang Sah yaitu sebesar 75,85
persen.
Pajak Daerah pada TA 2014 meningkat sebesar
37,70 persen, merupakan pertumbuhan
komponen PAD yang terkecil.
46. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah
ydpsh, kontribusinya cenderung
menurun (2013 – 2014).
Lain-lain PAD yang Sah memiliki
kontribusi yang cenderung
meningkat pada tahun 2014.
47. Kontribusi komponen PAD paling
besar 2013 dan 2014 adalah Lain-2
PAD yg Sah.
Struktur PAD yang didominasi
komponen Lain-lain PAD yang Sah
ini mrpk struktur PAD yang kurang
sehat.
48. 5/26/2015 48
Uraian 2013
Tahun 2014 Persen
Anggaran Realisasi Capaian Tumbuh
1. Belanja Pegawai 326,682,673,013 451,909,617,000 358,397,338,138 79.31 9.71
2. Belanja Operasi Lainnya 133,336,598,053 203,242,435,000 167,017,975,831 82.18 25.26
3. Belanja Modal 69,203,906,339 235,177,732,000 120,272,968,726 51.14 73.80
4. Belanja Tidak Terduga 14,457,080 15,408,616,000 99,700,000 0.65 589.63
5. Transfer - - - - -
Belanja Daerah 529,237,634,485 905,738,400,000 645,787,982,695 71.30 22.02
51. B. Pegawai B. Ops Lainnya B. Modal B. Tdk Terduga Transfer BD
9.71 25.26
73.80
589.63
- 22.02
5/26/2015 51
52. Laju B. Pegawai spy ditekan sebagai
upaya efisiensi anggaran.
B. Modal meningkat pada thn 2014,
namun dengan tingkat pencapaian
yang relatif rendah.
B.Tdk Terduga msh dpt ditekan lagi,
shg pertumbuhannya tidak sangat
tinggi.
53. 5/26/2015 53
Uraian 2013
Tahun 2014
Anggaran Realisasi
1. Belanja Pegawai 61.73 49.89 55.50
2. Belanja Operasi Lainnya 25.19 22.44 25.86
3. Belanja Modal 13.08 25.97 18.62
4. Belanja Tidak Terduga 0.00 1.70 0.02
5. Transfer - - -
Belanja Daerah 100.00 100.00 100.00
60. Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional
(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan
Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management
Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS)
Surakarta, Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung
Manunggal Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV.
Pakarsemi Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian
Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah
(PKHPOD), Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA
Catur Mitra Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.