Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi
Dokumen ini merupakan ringkasan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2021. Terjadi kenaikan pada pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari peningkatan retribusi daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja operasi dan modal meningkat Rp18,9 triliun dan Rp1,4 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat
Dokumen tersebut merupakan ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Total pendapatan sebesar Rp537 miliar, belanja Rp556 miliar sehingga terjadi defisit Rp18,8 miliar yang akan ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Perda no 9 tahun 2019 ttg pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan ...DiskominfoPB
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Rincian anggaran, realisasi, dan selisihnya untuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta penerimaan dan pengeluaran pembi
Dokumen ini merupakan ringkasan perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2021. Terjadi kenaikan pada pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun yang berasal dari peningkatan retribusi daerah, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja operasi dan modal meningkat Rp18,9 triliun dan Rp1,4 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat
Dokumen tersebut merupakan ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021. Total pendapatan sebesar Rp537 miliar, belanja Rp556 miliar sehingga terjadi defisit Rp18,8 miliar yang akan ditutupi dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Dokumen tersebut berisi rincian anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program kepegawaian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ketapang. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta sanksi pelanggaran.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021."
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Pagindar untuk tahun 2021 berdasarkan urusan, organisasi, program, kegiatan, dan kode rekening."
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah, ketentuan umum, dan dasar hukum yang menjadi acuan penetapan peraturan ini.
Dokumen tersebut merupakan Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 menyajikan 3 hal utama:
1. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp591 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp496 triliun.
2. Neraca keuangan per 31 Desember 2019 yang menunjukkan total aset sebesar Rp99 miliar.
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan saldo akh
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Dokumen tersebut berisi rincian anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021, mencakup program kepegawaian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ketapang. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, serta sanksi pelanggaran.
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021."
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan bupati Pakpak Bharat yang menjabarkan rincian anggaran belanja kecamatan Pagindar untuk tahun 2021 berdasarkan urusan, organisasi, program, kegiatan, dan kode rekening."
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah, ketentuan umum, dan dasar hukum yang menjadi acuan penetapan peraturan ini.
Dokumen tersebut merupakan Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamat
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rahasia dagang di Indonesia sesuai dengan persetujuan TRIPs, serta mengatur mengenai pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kali secara tidak langsung melalui hasil pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Padang Pariaman dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dokumen tersebut merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 yang mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, serta dasar hukum yang mengaturnya. Pendapatan berasal dari PAD, Dana Perimbangan, dan sumber lain. Sebagian besar belanja digunakan untuk belanja pegawai, bantuan sosial, dan program pelayanan administrasi perkantoran.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pencil tahun 2018. Anggaran pendapatan sebesar Rp1.084.292.037 terdiri dari pendapatan asli desa Rp27.497.437 dan pendapatan transfer Rp1.056.794.600. Anggaran belanja sebesar Rp1.052.467.887 akan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Anggaran tersebut diperkirakan akan meng
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah yang berisi rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013. Terdapat penjelasan mengenai sumber-sumber pendapatan, alokasi belanja untuk berbagai program dan kegiatan pemerintahan, serta dasar hukum yang mendasari penganggaran masing-masing item.
Dokumen tersebut merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tercapai masing-masing sebesar Rp21,8 triliun dan Rp462,5 triliun, melebihi target anggaran.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi lain, terjadi kenaikan belanja tidak langs
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 yang mencakup pendapatan sebesar Rp302,6 miliar, belanja sebesar Rp328,1 miliar sehingga terjadi defisit Rp25,4 miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp27,3 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014 yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Pendapatan berasal dari PAD, Dana Perimbangan, dan pendapatan lainnya. Sebagian besar belanja digunakan untuk belanja pegawai, bantuan sosial, dan program pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Undang-undang ini menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun anggaran 2000, yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp152,9 triliun, belanja sebesar Rp197 triliun sehingga terjadi defisit Rp44,1 triliun. Defisit akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp25,4 triliun dan luar negeri bersih Rp18,7 triliun.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
Uu 33 2000 Pjls
1. RGS Mitra 1 of 16
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2000
UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2000 direncanakan dalam keadaan
ekonomi yang menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama berkaitan dengan membengkaknya beban
pengeluaran negara untuk membiayai subsidi, dan pembayaran bunga utang, baik dalam negeri maupun luar
negeri. Di lain pihak, kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara juga masih terbatas.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya tekanan terhadap APBN Tahun Anggaran 2000 dapat diatasi dengan
baik. Meskipun perkembangan ekonomi domestik belum cukup memadai dalam menggerakkan sektor riil,
perkembangan ekonomi dalam enam bulan pertama pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2000 menunjukkan
tanda-tanda perbaikan yang cukup berarti. Hal tersebut tercermin dari cukup baiknya perkembangan berbagai
indikator ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang mulai positif, tingkat inflasi yang relatif
terkendali, serta perkembangan suku bunga yang relatif stabil. Di sisi eksternal, perkembangan harga minyak
mentah yang mengalami peningkatan, dan cukup baiknya perkembangan ekonomi global, juga memberikan
pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2000. Sehubungan dengan itu, maka terhadap APBN Tahun Anggaran 2000
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000, perlu dilakukan berbagai penyesuaian,
agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
Di sisi pendapatan negara, realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah diperkirakan lebih tinggi dibanding
dengan sasaran yang ditetapkan. Dengan adanya perkembangan tersebut, rasio pendapatan negara terhadap
produk domestik bruto (PDB) yang semula diasumsikan16,8 persen, realisasinya diperkirakan menjadi 20,7
persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih
tingginya perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri, baik yang bersumber dari penerimaan perpajakan
maupun penerimaan negara bukan pajak, meskipun terdapat pos penerimaan yang diperkirakan tidak mencapai
sasaran seperti pajak/pungutan ekspor.
Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal tersebut
terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri dan
subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak
mentah di pasar internasional. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan, baik pembiayaan rupiah
maupun yang bersumber dari pinjaman proyek diperkirakan tidak berbeda jauh dari yang direncanakan.
Sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan peningkatan pendapatan negara dan hibah dibandingkan dengan
perkiraan peningkatan belanja negara, defisit anggaran yang semula diperkirakan mencapai 4,8 persen dari PDB,
dalam realisasinya diperkirakan menurun menjadi 3,2 persen dari PDB. Pada sisi pembiayaan, penarikan
pinjaman luar negeri bruto yang semula direncanakan mencapai 3,0 persen dari PDB, dalam realisasinya
diperkirakan menurun menjadi 2,1 persen. Sementara itu, pembiayaan dalam negeri nonperbankan yang semula
ditargetkan 2,8 persen dari PDB, realisasinya diperkirakan hanya akan mencapai 2,0 persen dari PDB.
Sedangkan realisasi pembayaran pokok utang luar negeri diperkirakan tidak jauh berbeda dari yang
direncanakan.
Dengan lebih rendahnya defisit anggaran dari jumlah pembiayaan yang dapat dihimpun, maka dalam tahun
anggaran 2000 diperkirakan akan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
2. RGS Mitra 2 of 16
Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2000 diperkirakan berubah menjadi Rp 194.146.126.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun
seratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara
Tahun Anggaran 2000 diperkirakan berubah menjadi Rp 223.907.057.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga triliun
sembilan ratus tujuh miliar lima puluh tujuh juta rupiah). Dengan demikian, Defisit Anggaran dalam Tahun
Anggaran 2000 diperkirakan menjadi Rp 29.760.931.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun tujuh ratus enam
puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3944), maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2000 perlu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 111.064.477.000.000,00 yang terdiri dari :
(dalam rupiah)
3. RGS Mitra 3 of 16
a. Pajak dalam negeri 104.610.308.000.000,00
0110 Pajak penghasilan Nonmigas 40.143.900.000.000,00
0120 Pajak penghasilan migas 17.471.476.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan
jasa, dan pajak penjualan atas barang
mewah (PPN dan PPnBM) 31.525.200.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 3.136.000.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) 688.400.000.000,00
0160 Cukai 10.631.732.000.000,00
0170 Pajak lainnya (Bea meterai) 1.013.600.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 6.454.169.000.000,00
0210 Bea masuk 6.116.030.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor 338.139.000.000,00
Angka 3
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
4. RGS Mitra 4 of 16
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 82.870.585.000.000,00 terdiri dari :
(dalam
rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam 70.186.045.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi 44.891.800.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam 14.726.425.000.000,00
0330 Penerimaan pertambangan umum 619.966.700.000,00
0340 Penerimaan kehutanan 9.922.931.000.000,00
0350 Penerimaan perikanan 24.922.300.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha
milik negara 5.281.300.000.000,00
0410 Bagian laba dari BUMN 5.281.300.000.000,00
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya 7.403.240.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 51.136.059.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 1.280.293.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan 1.329.023.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan 22.168.566.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan 6.102.209.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 176.505.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan
lainnya 11.906.498.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 7.032.139.000,00
0519 Penjualan lainnya 1.140.826.000,00
0520 Penjualan aset tetap 22.859.073.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 4.306.577.000,00
5. RGS Mitra 5 of 16
0522 Penjualan kendaraan bermotor 448.034.000,00
0523 Penjualan sewa beli 13.401.734.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,
dihapuskan 4.702.728.000,00
0530 Pendapatan sewa 6.009.315.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 3.357.102.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 1.067.156.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 1.116.788.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 468.269.000,00
0540 Pendapatan jasa I 293.395.902.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan
lainnya 24.489.718.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum 170.466.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan
SIM, STNK, BPKB 144.482.862.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan 6.566.588.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan 87.660.599.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan,
pemeriksaan 7.283.411.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan 14.325.243.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 3.075.078.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan 5.341.937.000,00
0550 Pendapatan jasa II 938.815.564.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 172.544.635.000,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan
denda 422.662.917.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 7.651.403.000,00
0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil 3.889.047.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara
dengan surat paksa 1.837.515.000,00
6. RGS Mitra 6 of 16
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 11.564.290.000,00
0557 Pendapatan bea lelang 85.675.478.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan
lelang negara 25.595.406.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya 207.394.873.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 256.163.000.000,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana 1.123.818.900.000,00
0581 Pendapatan penjualan swadana 19.837.700.000,00
0582 Pendapatan sewa swadana 1.398.100.000,00
0583 Pendapatan jasa swadana 1.102.583.100.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 15.488.973.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 120.360.900,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 36.517.800,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan 587.768.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 9.674.497.800,00
0615 Ongkos perkara 768.016.700,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 4.301.811.800,00
0710 Pendapatan pendidikan 6.146.437.000,00
0711 Uang pendidikan 2.663.089.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan 2.677.793.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 11.015.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya 794.540.000,00
0780 Pendapatan pendidikan swadana 630.353.400.000,00
0781 Pendapatan pendidikan swadana 630.353.400.000,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran
berjalan 420.346.693.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 31.038.300.000,00
7. RGS Mitra 7 of 16
0812 Penerimaan kembali belanja daerah otonom 22.960.607.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 349.751.737.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 7.680.507.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah murni 8.915.542.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu 141.690.933.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 97.793.410.000,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai otonom 3.885.375.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 7.899.115.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 7.362.545.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah murni 24.750.488.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang 2.815.750.000.000,00
0841 Pendapatan pelunasan piutang 2.815.750.000.000,00
0880 Pendapatan lain-lain swadana 41.984.800.000,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana 41.984.800.000,00
0890 Pendapatan lain-lain 639.280.951.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 2.642.370.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan 12.520.515.000,00
0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara 6.612.341.000,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan
SPM nihil KPKN 23.518.000,00
0895 Pendapatan atas denda administrasi BPHTB 139.907.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya 617.342.300.000,00
Angka 4
Pasal 5
Ayat (1)
8. RGS Mitra 8 of 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pengeluaran rutin sebesar Rp 181.680.200.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 111.145.418.000,00
01.1 Subsektor Industri 111.145.418.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 9.280.380.520.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 290.945.207.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 8.989.435.313.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 15.347.327.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 0.00
03.2 Subsektor Irigasi 15.347.327.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 349.310.947.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 349.310.947.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 126.481.865.581.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 104.567.907.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 67.787.156.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 0,00
9. RGS Mitra 9 of 16
05.4 Subsektor Keuangan 126.287.670.917.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 21.839.601.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA 329.725.523.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 18.917.552.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 31.341.312.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 163.939.133.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 61.028.597.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 54.498.929.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 325.899.770.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 19.428.616.000,00
07.2 Subsektor Energi 6.471.154.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 110.222.081.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 31.330.831.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 78.891.250.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 17.742.862.329.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 17.731.412.502.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 11.449.827.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 369.432.555.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 9.390.063.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 360.042.492.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA 6.941.398.206.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 6.403.035.053.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 420.064.949.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 107.462.218.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 10.835.986.000,00
10. RGS Mitra 10 of 16
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 470.847.468.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 470.847.468.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 666.939.831.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 59.028.653.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 607.911.178.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 0,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 24.482.754.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 7.110.507.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 17.372.247.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.230.487.686.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 279.980.483.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 950.507.203.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 494.027.491.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 0,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 284.613.071.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 43.373.028.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 0,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.045.708.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 163.995.684.000,00
17 SEKTOR HUKUM 983.470.934.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 862.364.847.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 121.106.087.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 0,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 5.920.214.965.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.577.993.371.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 342.221.594.000,00
11. RGS Mitra 11 of 16
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 1.579.750.614.000,00
19.1 Subsektor Politik 123.576.197.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 1.408.492.313.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 47.682.104.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 8.252.388.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 0,00
20.2 Subsektor Tentara Nasional Republik Indonesia 5.108.123.002.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 2.983.801.740.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 160.463.258.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.226.857.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
Nilai Rupiah
Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah
dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI 81.283.400.000,00 58.682.000.000,00 139.965.400.000,00
01.1 Subsektor Industri 81.283.400.000,00 58.682.000.000,00 139.965.400.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN 1.050.177.400.000,00 1.686.436.000.000,00
2.736.613.400.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 1.041.094.700.000,00 1.627.611.000.000,00
2.668.705.700.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 9.082.700.000,00 58.825.000.000,00 67.907.700.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 719.960.800.000,00 .395.444.000.000,00
2.115.404.800.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air 213.096.000.000,00 709.825.000.000,00 922.921.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi 506.864.800.000,00 685.619.000.000,00 1.192.483.800.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 357.351.000.000,00 0,00 357.351.000.000,00
04.1. Subsektor Tenaga Kerja 357.351.000.000,00 0,00 357.351.000.000,00
12. RGS Mitra 12 of 16
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN
DAN KOPERASI 440.632.500.000,00 171.849.000.000,00 612.481.500.000,00
05.1. Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri 14.664.400.000,00 21.730.000.000,00 36.394.400.000,00
05.2. Subsektor Perdagangan Luar
Negeri 36.124.000.000,00 2.376.000.000,00 38.500.000.000,00
05.3. Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional 3.113.200.000,00 0,00 3.113.200.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 250.570.900.000,00 139.876.000.000,00 390.446.900.000,00
05.5. Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil 136.160.000.000,00 7.867.000.000,00 144.027.000.000,00
05 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA 869.774.400.000,00 2.642.468.000.000,00 3.512.242.400.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 616.542.400.000,00 1.361.404.000.000,00
1.977.946.400.000,00
06.2. Subsektor Transportasi Darat 111.864.000.000,00 484.276.000.000,00
596.140.000.000,00
06.3. Subsektor Transportasi Laut 55.834.000.000,00 440.404.000.000,00
496.238.000.000,00
06.4. Subsektor Transportasi Udara 79.605.000.000,00 356.384.000.000,00
435.989.000.000,00
06.5. Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 5.929.000.000,00 0,00 5.929.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI 398.857.400.000,00 1.375.513.000.000,00 1.774.370.400.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 7.055.400.000,00 0,00 37.055.400.000,00
07.2 Subsektor Energi 361.802.000.000,00 1.375.513.000.000,00 1.737.315.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI 56.907.900.000,00 706.290.000.000,00 763.197.900.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 26.588.900.000,00 20.000.000.000,00 46.588.900.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 30.319.000.000,00 686.290.000.000,00
716.609.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI 16.000.387.900.000,00 1.159.861.000.000,00 17.160.248.900.000,00
13. RGS Mitra 13 of 16
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 15.636.031.000.000,00 1.159.861.000.000,00
16.795.892.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan 364.356.900.000, 00 0,00 364.356.900.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG 104.937.200.000,00 418.354.000.000,00 523.291.200.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 68.132.000.000,00 339.865.000.000,00 407.997.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 36.805.200.000,00 78.489.000.000,00 115.294.200.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDA-
YAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.548.903.500.000,00 2.866.301.000.000,00
5.415.204.500.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 2.354.185.300.000,00 2.754.970.000.000,00 5.109.155.300.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan 133.041.800.000,00 111.061.000.000,00 244.102.800.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 30.740.600.000,00 0,00 30.740.600.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 30.935.800.000,00 270.000.000,00 31.205.800.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA 142.397.300.000,00 225.217.000.000,00 367.614.300.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 142.397.300.000,00 225.217.000.000,00 367.614.300.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN
SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA 841.088.000.000,00 1.639.636.000.000,00
2.480.724.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 170.690.000.000,00 84.575.000.000,00 255.265.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 660.442.000.000,00 1.555.061.000.000,00 2.215.503.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja 9.956.000.000,00 0,00 9.956.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN 225.564.400.000,00 555.168.000.000,00 780.732.400.000,00
14.1 Subsektor Perumahan
dan Permukiman 218.744.000.000,00 546.821.000.000,00 765.565.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan 6.820.400.000,00 8.347.000.000,00 15.167.400.000,00
14. RGS Mitra 14 of 16
15 SEKTOR AGAMA 31.385.800.000,00 4.723.000.000,00 36.108.800.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama 20.654.100.000,00 4.723.000.000,00 25.377.100.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama 10.731.700.000,00 0,00 10.731.700.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI 370.701.500.000,00 336.919.000.000,00 707.620.500.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi 89.563.600.000,00 194.338.000.000,00 283.901.600.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar 28.489.200.000,00 0,00 28.489.200.000,00
16.4 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 41.916.700.000,00 38.911.000.000,00 80.827.700.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 32.190.400.000,00 5.520.000.000,00 37.710.400.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 25.479.800.000,00 59.481.000.000,00 84.960.800.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik 153.061.800.000,00 38.669.000.000,00 191.730.800.000,00
17 SEKTOR HUKUM 122.798.400.000,00 0,00 122.798.400.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan
Hukum Nasional 14.668.000.000,00 0,00 14.668.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum 33.854.200.000,00 0,00 33.854.200.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana
Hukum 74.276.200.000,00 0,00 74.276.200.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN 361.287.900.000,00 198.783.000.000,00 560.070.900.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 311.336.600.000,00 198.783.000.000,00 510.119.600.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 49.951.300.000,00 0,00 49.951.300.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 41.411.300.000,00 0,00 41.411.300.000,00
19.1 Subsektor Politik 1.595.000.000,00 0,00 1.595.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 10.986.000.000,00 0,00 10.986.000.000,00
15. RGS Mitra 15 of 16
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa 28.830.300.000,00 0,00 28.830.300.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN 861.049.000.000,00 1.158.356.000.000,00 2.019.405.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih
Dan Perlindungan Masyarakat 5.941.400.000,00 0,00 5.941.400.000,00
20.2 Subsektor TNI 411.290.600.000,00 0,00 411.290.600.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 127.000.000.000,00 0,00 127.000.000.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 316.817.000.000,00 1.158.356.000.000,00 1.475.173.000.000,00
Angka 5
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.138.881.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Privatisasi 0,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 18.900.000.000.000,00
c. Penjualan obligasi dalam negeri 0,00
Dikurangi dengan :
d. Pembiayaan perbankan dalam negeri 761.119.000.000,00
Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 11.622.050.000.000,00 terdiri dari :
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 19.684.936.000.000,00
– Penarikan pinjaman program 3.296.000.000.000,00
– Penarikan pinjaman proyek 16.388.936.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri 8.062.886.000.000,00
16. RGS Mitra 16 of 16
Angka 6
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4047