Laporan ini membahas potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. PAD Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh pajak penerangan jalan, namun terdapat potensi peningkatan dari pajak parkir, air tanah, dan restoran.
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
(1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 535 triliun atau 97,8% dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 547 triliun.
(2) Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 445 triliun atau 78,4% dari anggaran Rp. 568 triliun.
(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Laporan ini membahas potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. PAD Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh pajak penerangan jalan, namun terdapat potensi peningkatan dari pajak parkir, air tanah, dan restoran.
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
(1) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 535 triliun atau 97,8% dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 547 triliun.
(2) Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 445 triliun atau 78,4% dari anggaran Rp. 568 triliun.
(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2018 menunjukkan kenaikan total aset sebesar Rp30,2 miliar dibandingkan tahun 2017. Kewajiban jangka pendek naik Rp753 juta dan ekuitas naik Rp1,3 miliar. Aset lancar dan investasi jangka panjang mengalami peningkatan sementara aset tetap mengalami penurunan.
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2020 menunjukkan total aset sebesar Rp978,5 miliar dengan total kewajiban Rp6,3 miliar dan total ekuitas Rp972,2 miliar. Jumlah aset mengalami penurunan 1,2% dibandingkan tahun 2019, didominasi penurunan pada aset lancar dan aset lainnya.
Laporan keuangan kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2016 dan 2015 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 27,2 miliar dan peningkatan beban sebesar 45 miliar. Surplus operasi turun 17 miliar menjadi 55,9 miliar pada 2016. Tidak ada kegiatan non-operasional atau pos luar biasa yang berpengaruh pada surplus akhir tahun yang sebesar 55,9 miliar.
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Luwu Timur. Pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini mengatur tentang objek, subjek, dan tarif pajak serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Dokumen tersebut merupakan ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangkaraya tahun 2013 yang mencakup perubahan pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Terdapat kenaikan pada beberapa pos pendapatan seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan."
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total pendapatan Rp753,99 miliar, belanja Rp53,65 miliar, dan pembiayaan Rp31,26 miliar.
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2018 menunjukkan kenaikan total aset sebesar Rp30,2 miliar dibandingkan tahun 2017. Kewajiban jangka pendek naik Rp753 juta dan ekuitas naik Rp1,3 miliar. Aset lancar dan investasi jangka panjang mengalami peningkatan sementara aset tetap mengalami penurunan.
Neraca Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2020 menunjukkan total aset sebesar Rp978,5 miliar dengan total kewajiban Rp6,3 miliar dan total ekuitas Rp972,2 miliar. Jumlah aset mengalami penurunan 1,2% dibandingkan tahun 2019, didominasi penurunan pada aset lancar dan aset lainnya.
Laporan keuangan kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2016 dan 2015 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 27,2 miliar dan peningkatan beban sebesar 45 miliar. Surplus operasi turun 17 miliar menjadi 55,9 miliar pada 2016. Tidak ada kegiatan non-operasional atau pos luar biasa yang berpengaruh pada surplus akhir tahun yang sebesar 55,9 miliar.
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Luwu Timur. Pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini mengatur tentang objek, subjek, dan tarif pajak serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATA...iniPurwokerto
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Dokumen tersebut merupakan ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangkaraya tahun 2013 yang mencakup perubahan pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Terdapat kenaikan pada beberapa pos pendapatan seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan."
Dokumen ini berisi ringkasan rencana pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya untuk tahun 2013 dengan total pendapatan Rp753,99 miliar, belanja Rp53,65 miliar, dan pembiayaan Rp31,26 miliar.
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2013 dengan total pendapatan sebesar Rp1,12 triliun, belanja tidak langsung Rp3,3 miliar, dan belanja langsung Rp86,2 triliun yang akan direncanakan pelaksanaannya per triwulan.
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2013. Ringkasan ini menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp9,6 miliar terutama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan bantuan keuangan, serta kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp484 juta untuk bantuan sosial dan keuangan. Pembiayaan daerah juga mening
1. Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Melung tahun 2013 menunjukkan kenaikan total anggaran sebesar Rp37,1 miliar atau 9,12 persen menjadi Rp443,8 miliar.
2. Pendapatan desa naik Rp25,3 miliar karena kenaikan hasil kekayaan desa, partisipasi masyarakat, dan bantuan pemerintah.
3. Belanja desa juga naik Rp37,1 miliar karena kenaikan belan
Dokumen ini merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2012 yang mencakup pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan anggaran per triwulan.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 dengan kenaikan belanja sebesar Rp92,6 miliar terutama untuk belanja pegawai dan barang modal.
1. Dokumen membahas pendapatan daerah di lima kabupaten di Sulawesi Barat dari tahun 2015-2019, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah antara lain regulasi, iklim usaha, pembangunan, dan kebijakan pemerintah pusat.
3. Proyeksi pendapatan dilakukan untuk masing-masing kabupaten dengan me
Ringkasan dokumen tersebut adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp65,4 miliar dan penurunan belanja sebesar Rp24,6 miliar sehingga mengakibatkan defisit anggaran meningkat dari Rp18,6 miliar menjadi Rp59,4 miliar.
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012, yang mencakup peningkatan pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, serta rencana pelaksanaan perubahan anggaran per triwulan.
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
Dokumen ini berisi ringkasan pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2013. Terdapat perubahan pada beberapa akun anggaran belanja dan surplus anggaran. Rencana pelaksanaan perubahan anggaran ditetapkan per triwulan.
Dokumen ini merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salak tahun anggaran 2013. Dokumen ini memuat rincian pendapatan, belanja, dan rencana pelaksanaan anggaran per triwulan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Dokumen ini membahas tentang Indeks SPBE Kota Palangka Raya tahun 2021. Kota ini mendapat predikat "Kurang" pada tahun 2019 dengan skor 1,75. Pada tahun 2021 penilaian masih berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penilaian antara lain belum adanya peta rencana dan arsitektur SPBE serta belum terpenuhinya domain manajemen. Layanan SPBE seperti aplikasi keuangan dan pengaduan masyarakat sudah ber
Buku ini memberikan gambaran singkat mengenai Kota Palangka Raya, mulai dari visi dan misi, lambang daerah, sejarah pembentukan kota dan pemerintahannya, serta potensi-potensi ekonomi dan pariwisata di Kota Palangka Raya.
Statistik Palangka Raya 2015 memberikan informasi mengenai geografi, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial, ekonomi, dan statistik lainnya di Kota Palangka Raya. Buku ini berisi data tahun 2014 dan 2015 tentang luas wilayah, jumlah penduduk, organisasi pemerintahan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lainnya.
1. Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 yang meliputi evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II dan rancangan program serta kegiatan prioritas daerah.
2. RKPD Perubahan menjadi acuan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013 serta pedoman operasional SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013.
3. RKPD dap
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Dokumen tersebut membahas rencana program prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya beserta indikasi kebutuhan pendanaannya untuk periode 2014-2018. Program prioritas tersebut antara lain peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan sasaran meningkatkan jumlah peraturan daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya. Terdapat tabel yang menunjukkan sasaran, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kearsipan, dan perpustakaan. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program prioritas di bidang tersebut.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
BAB VI dan VII membahas strategi dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis dan damai melalui peningkatan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kemitraan. BAB VIII menjelaskan program prioritas untuk mencapai tujuan tersebut beserta indikator dan anggarannya. BAB IX menetapkan indikator kinerja untuk mengukur capaian program.
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pemerintahan Kota Palangkaraya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa program prioritas yang disebutkan adalah program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian program tersebut
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.
2. LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
Hal 1 dari 3
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
814.210.396.997,62
1.
PENDAPATAN
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
60.221.520.300,00
1.1.1.
HASIL PAJAK DAERAH
40.615.000.000,00
1.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH
11.690.270.300,00
1.1.3.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
1.158.000.000,00
1.1.4.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
6.758.250.000,00
1.2.
DANA PERIMBANGAN
1.2.1.
BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1.2.2.
DANA ALOKASI UMUM
1.2.3.
DANA ALOKASI KHUSUS
43.773.450.000,00
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
112.023.594.174,62
1.3.3.
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI
44.722.674.994,62
1.3.5.
BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.3.6.
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PNSD DAN TUNJANGAN PROFESI GURU PND
641.965.282.523,00
58.656.216.523,00
539.535.616.000,00
2.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
65.300.919.180,00
814.210.396.997,62
3. Hal 2 dari 3
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
2.
BELANJA DAERAH
845.473.982.364,00
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
549.705.093.019,48
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
496.058.486.018,48
2.1.2.
BELANJA BUNGA
3.000.000.000,00
2.1.4.
BELANJA HIBAH
46.207.500.000,00
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
1.484.750.000,00
2.1.7.
1.953.990.650,00
2.1.8.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA
DAN PARTAI POLITIK
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.2.
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
122.598.545.964,52
2.2.3.
BELANJA MODAL
141.169.200.460,00
1.000.366.351,00
295.768.889.344,52
32.001.142.920,00
JUMLAH BELANJA
845.473.982.364,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(31.263.585.366,38)
4. Hal 3 dari 3
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
31.263.585.366,38
3.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
35.815.691.366,38
3.1.1.
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
31.815.691.366,38
3.1.2.
PENCAIRAN DANA CADANGAN
4.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
35.815.691.366,38
3.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.552.106.000,00
3.2.2.
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
3.200.000.000,00
3.2.3.
PEMBAYARAN POKOK UTANG
1.352.106.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
3.3
4.552.106.000,00
31.263.585.366,38
-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
WALIKOTA PALANGKA RAYA
H. M. RIBAN SATIA