SlideShare a Scribd company logo
POSITIF NEGATIF
1 2 3 4 5 6 7
1. - Pada beberapa wilayah hinterland
mempunyai keterbatasan aksesibilitas
secara geografis dan administrasi ke
pusat pelayanan mengakibatkan
ketimpangan kondisi sosial ekonomi
masyarakat Kabupaten Tuban.
1. - penetapan fungsi wilayah untuk
mengatur fungsi – fungsi pusat
kawasan berkaitan dengan pelayanan
dan distribusi fasilitas untuk
mendukung simpul kegiatan industri
terpadu dengan menggunakan strategi
penetapan wilayah secara berhirarki
sehingga meningkatkan efektivitas
pelayanan dan optimalisasi fungsi
wilayah
adanya pelimpahan
pembagian kewenangan
terkait pelayanan
adanya kesenjangan
dalam hal
penanganannya
- Pengembangan pada masing-masing
kecamatan lebih disesuaikan dengan
fungsi dan perannya sehingga dapat
mendukung pertumbuhan dan
pengembangan wilayah di Kabupaten
Tuban, beberapa kawasan sudah
menunjukkan fungsi khusus yang akan
mendorong fungsi setiap WP.
- Beberapa kawasan perdesaan memiliki
perkembangan yang lambat sehingga
sukar mengejar ketertinggalan dengan
perdesaan dan perkotaan lain selain itu jg
terdapat beberapa kawasan perdesaan
yang membentuk cluster dalam skala kecil
sehingga pelayanannya terbatas;
- pengembangan sistem perkotaan
secara berjenjang dan bertahap melalui
penetapan Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW), Pusat Kegiatan Lokal promosi
(PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK ) sebagai pembentukan pusat
kegiatan yang terintegrasi dan
berhirarki;
Kebijakan program pada
kawasan pedesaan
tertinggal lebih kompleks
memerlukan
mekanisme yang
cukup panjang
- Perkembangan perkotaan sebagai
pusat Wilayah Pengembangan (WP)
atau Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
akan mendorong keserasian
pengembangan wilayah dalam jangka
panjang.
- Pengembangan industri khususnya
kawasan Pantura (Kec. Bancar,
Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang)
akan mendorong konsentrasi kegiatan
yang besar, sehingga meningkatkan
kesenjangan perkotaan yang selanjutnya
akan mendorong urbanisasi.
1. Pengembangan infrastruktur
pendukung daerah industri yaitu
Rencana Pelabuhan pengumpan di
Kecamatan Jenu
2. Penyediaan lahan untuk daerah
berkembangan disekitar pelabuhan
sebagai kawasan perdagangan
3. Mempersiapkan Kecamatan Jenu
sebagai pusat pertumbuhan karena
didukung oleh pengembangan
4. Pengembangan jalur angkutan
barang
5. Mempercepat terealisasinya jalan
bebas hambatan
ada pengembangan
perkotaan baru dan
berkembangnya
pemukiman serta
membuka kesempatan
usaha yang cukup besar
rawan konflik sosial
dan timbulnya
dampak lingkungan
dari berbagai aspek
- Tuban akan memiliki sistem
permukiman perkotaan, yang terdiri
dari Perkotaan Tuban sebagai PKW;
Kemudian PKLp meliputi Perkotaan
Bancar dan Rengel; serta perkotaan
Palang, Bangilan, Jatirogo, Jenu dan
Montong PKL), sedangkan PPK ibukota
kecamatan masing-masing
2. 2.
KLHS KABUPATEN TUBAN
PENGARUH
ISU STRATEGIS ALTERNATIF MITIGASI
penyediaan prasarana wilayah di lakukan
secara terpadu dan interkoneksi untuk
mendorong pengembangan industri
terpadu dan mendukung kegiatan
pertanian, perikanan industri dan
pertambangan melalui pengembangan
dan penyediaan prasarana transportasi,
energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan prasarana lingkungan.
NO RTRW KAB. REKOMENDASI
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2012-2032
1 2 3 4 5 6 7
a. prasarana transportasi darat yang masih
terpusat penggunaannya di wilayah utara
menyebabkan perkembangan wilayah
selatan lebih tertinggal.
A. Mengembangkan sistem jaringan
transportasi darat yang terpadu untuk
pengembangan wilayah utara dan
selatan, melalui :
mengurangi titik
kemacetan di wilayah
utara
timbulnya
permasalahan dalam
penggunaan jaringan
transportasi darat
Peningkatan kegiatan dalam skala besar
dan pengembangan perkotaan
menjadikan beberapa jalan berpotensi
untuk dilakukan peningkatan kelas jalan
seperti Jalan Lingkar Utara Pantura dan
Jalan Tuban serta pada kawasan
pengembangan kegiatan industri
1) mengembangkan jalan bebas
hambatan dan jalan lingkar;
membuka akses
pengembangan jaringan
jalan
padatnya arus
transportasi dan
timbulnya kemacetan
2) mengembangkan akses internal
kawasan yang menghubungkan simpul-
simpul kegiatan;
peningkatan
perekonomian wilayah
sekitar
timbulnya
permasalahan sosial
yang kompleks
3) mengembangkan infrastruktur
jalan dalam mendukung kegiatan
industri terpadu serta pertumbuhan
dan pemerataan wilayah;
menunjang kelancaran
transportasi dan
mendukung
pertumbuhan wilayah
Timbulnya
permasalahan arus
lalu lintas
4) menghidupkan kembali jalur kereta
api untuk mendukung kegiatan industri
menunjang kelancaran
transportasi dan
mengoptimalkan
pelayanan di sektor
industri
Timbulnya
permasalahan arus
lalu lintas
Dengan menghidupkan kembali
jaringan kereta api yang sudah tidak
berfungsi Tuban – Plumpang – Babat
maupun Tuban – Bojonegoro sangat
mendorong aksesibilitas antar kawasan
serta mendukung mobilisasi pekerja
pada kawasan-kawasan potensial
pengembangan kegiatan industri di
Kabupaten Tuban; perlu dilengkapi
studi kelayakan untuk mengaktifkan
kembali jaringan kereta api yang sudah
tidak berfungsi
5) mengembangkan infrastruktur
pendukung pertumbuhan wilayah
berupa terminal dengan stasiun kereta
api; dan
peningkatan
perekonomian di wilayah
baru
Timbulnya
permasalahan sosial
yang kompleks
6) mendorong pengembangan sistem
transportasi massal dan infrastruktur
pendukungnya untuk kereta api.
menunjang kelancaran
transportasi dan
mendukung
pertumbuhan wilayah
Timbulnya
permasalahan arus
lalu lintas
Kemacetan yang terjadi di beberapa titik
simpul transportasi karena merupakan
jalan utama dan kepadatan pemusatan
fasilitas. Pada umumnya terjadi di sekitar
pasar atau kawasan pertokoan dengan
penataan sirkulasi keluar dan masuknya
kendaraan yang bersinggungan langsung
dengan kendaraan yang memiliki
intensitas sangat tinggi melintas di jalan
raya, misalnya : di jalan utama
Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu,
Tuban dan Palang (Pantura) demikian
pula pada kawasan industri.
1 2 3 4 5 6 7
b. B. Mengembangkan sistem jaringan
transportasi laut yang terintegrasi
dengan transportasi darat untuk
pengembangan wilayah pantura,
meliputi :
menunjang kawasan
industri di sepanjang
pantura
Timbulnya
permasalahan sosial
yang kompleks
Peningkatan infrastruktur di kawasan
pantura untuk mendukung
pengembangan pelabuhan
Internasional Jenu
1) mengembangkan pelabuhan umum
dan khusus di kawasan pantura untuk
berbagai kegiatan tertentu; dan
2) mengembangkan prasarana
pendukung untuk pelayanan
pelabuhan;
c. ketersediaan prasarana kelistrikan yang
masih kurang merata untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat serta upaya
pemenuhan terhadap kebutuhan energi
bagi kegiatan industri yang masih kurang.
C. Strategi untuk mengembangkan sistem
jaringan energi melalui optimalisasi
jangkauan pelayanan mendukung
kegiatan industri, meliputi :
meningkatnya usaha
usaha baru dan
membuka peluang usaha
sebagai pendukung
kawasan industri
konsumsi energi
listrik meningkat
a. meningkatkan kapasitas dan
pelayanan melalui sistem koneksi Jawa
– Bali guna menunjang kebutuhan
listrik di seluruh wilayah Kabupaten
Tuban; dan
b. meningkatkan konservasi dan
mengembangkan jalur pipa minyak
bumi.
pemenuhan akan BBM
dapat terlayani dengan
cepat
timbulnya dampak
lingkungan
d. Kebutuhan akan teknologi informasi dan
telekomunikasi secara merata bagi
masyarakat kabupaten Tuban, masih
kurang.
D. Strategi untuk mengembangkan sistem
jaringan telekomunikasi dilakukan
melalui peningkatan dan perluasan
jaringan sistem terestrial selular secara
efisien serta mendukung
perkembangan teknologi informasi,
meliputi :
kemudahan dalam
bertransaksi dalam sektor
perdagangan
tidak terkendalinya
pembangunan tower -
tower BTS
Pengembangan prasarana telematika
akan terus dikembangkan dengan
persaingan pasar yang kuat sehingga
akan mampu menjangkau segenap
pelosok serta terdapat peluang yang
besar untuk memanfaatkan prasarana
secara bersama
1. meningkatkan jangkauan pelayanan
jaringan telekomunikasi telepon rumah
tangga, telepon umum, jaringan
telepon seluler di wilayah pelosok
perdesaan dan kawasan yang baru
dikembangkan;
2. meningkatkan efisiensi pelayanan
jaringan telepon seluler melalui
penggunaan secara bersama BTS antar
provider ;
3. meningkatkan sistem informasi
telekomunikasi pembangunan daerah
melalui informasi berbasis teknologi
modern/teknologi internet; dan
4. membentuk jaringan
telekomunikasi dan informasi yang
menghubungkan setiap wilayah
pertumbuhan dengan ibukota
kabupaten.
kondisi fisik geografis kabupaten Tuban
yang potensial untuk pengembangan
pelabuhan, perlu diupayakan
pengelolaannya secara terintegrasi,
berkelanjutan serta berwawasan
lingkungan, selain itu pantai di Kabupaten
Tuban merupakan daerah Pantura
sehingga perkembangannya lebih pesat
dibandingkan daerah lain.
1 2 3 4 5 6 7
e. E. Strategi untuk mengembangkan sistem
jaringan sumber daya air dilakukan
untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan melalui wilayah sungai,
penyediaan jaringan irigasi, air baku
untuk air bersih dan pengendalian
banjir, meliputi :
tumbuhnya pemahaman
masyarakat tentang
pentingnya penggunaan
dan penghematan
pemanfaatan air
aktivitas kegiatan
masyarakat se hari -
hari terhambat
sehingga akan
berdampak pada
pemenuhan
kebutuhan hidup
1. Perbaikan irigasi yang nonteknis dan
semi teknis menjadi sistem irigasi
teknis
2. Pemisahan yang jelas antara fungsi
sungai dan irigasi
3. Pengoptimalan pemanfaatan Sungai
Bengawan Solo dan Kali kening
sebagai sumber untuk irigasi
1. mengembangkan pemanfaatan
wilayah sungai untuk penyediaan
cadangan air irigasi dengan
peningkatan konservasi sempadan
sungai;
2. meningkatkan jaringan irigasi dan
sarana prasarana pendukung;
3. mengembangkan jaringan air baku
untuk air bersih melalui pengoptimalan
pemanfaatan sumber air permukaan
dan sumber air tanah;
1. Memperluas jaringan pelayanan
PDAM
2. Menjaga kelestarian sumber-
sumber mata air yang ada
4. meningkatkan tampungan/resapan
air melalui pengoptimalan fungsi
tampungan untuk wisata air, penataan
lingkungan, konservasi serta
pengendalian banjir; dan
5. mengoptimalkan dan membangun
jaringan pelayanan air bersih.
f. Sistem pengelolaan jaringan prasarana
lingkungan yang dilaksanakan masih
kurang terpadu, utamanya pada sistem
jaringan persampahan, sumber air minum
kota, air limbah dan jalur evakuasi
bencana
F. Strategi untuk mengembangkan sistem
jaringan prasarana lingkungan
dilakukan secara terpadu sesuai dengan
fungsi wilayah melalui sistem jaringan
persampahan, sumber air minum kota
dan jalur evakuasi bencana, meliputi :
timbulnya kesaadara
masyarakat akan
pentingnya kebersihan
dan menjaga lingkungan
timbulnya
permasalahan dalam
penanganan sampah
secara terpadu
1. mengelola sistem persampahan
dengan sistem pengurangan volume,
penggunaan kembali dan pendaur-
ulangan sampah (3R), optimalisasi
fungsi TPA, TPS dan sarana prasarana
kebersihan, serta pengembangan
teknologi persampahan;
1. Penanganan sampah terutama di
kawasan perdesaan dapat dilakukan
secara mandiri dan diolah menjadi
bahan kompos;
2. Melalui peningkatan kesadaran
lingkungan dan pemanfaatan daur
ulang sampah, maka volume sampah
dapat direduksi sejak lebih awal;
3. Terdapat peluang mengelola
sampah secara modern dengan skala
besar melalui industri kompos dan
pupuk organik.
Masyarakat secara umum merasakan
gejala-gejala berkurangnya pasokan air
yang timbul, mulai dari berkurangnya
debit mata air, berkurangnya volume
aliran sungai dan saluran-saluran,
mengecilnya/tidak terawatnya badan air,
mengeringnya sumur dimusim kemarau
dan yang paling ekstrim adalah
mengeringnya mata air.
1 2 3 4 5 6 7
2. mengembangkan sistem
pengelolaan sampah secara mandiri
untuk wilayah perdesaan untuk
mendukung pertanian;
Limbah dari industri mulai mengganggu
masyarakat sekitar
3. mengelola limbah industri dan
rumah tangga untuk mengurangi
tingkat pencemaran lingkungan,
melalui penyediaan IPAL dan IPAL
Komunal;
timbulnya kesaadaran
masyarakat dan
kesadaran pelaku usaha
akan pentingnya
membuang limbah baik
limbah rumah tangga
maupun limbah idustri
timbulnya
permasalahan dalam
pengelolaan dan
penanganaan limbah
baik domestik
maupun limbah
rumah tangga
4. meningkatkan sanitasi lingkungan
untuk permukiman, perdagangan dan
jasa, serta kegiatan sosial ekonomi
lainnya di wilayah perkotaan dan
perdesaan;
5. meningkatkan perlindungan
terhadap sumber-sumber mata air dan
daerah resapan air, perluasan cakupan
pelayanan air minum serta peningkatan
kuantitas dan kualitas air menjadi layak
dan siap minum; dan
terpeliharanya sumber air
guna berbagai keperluan
dan meningkatkan
pelayanan air minum
oleh PDAM
membutuhkan waktu
yang cukup dan
anggaran yang
cukup besar
6. menyediakan jalur evakuasi
bencana khususnya bencana banjir di
kawasan – kawasan yang rawan
bencana.
Tertanganinya korban
bencana dengan cepat
menimbulkan
permasalahan dalam
penggunaan ruang
yang terbatas
3.
- Masih banyak dilakukan penebangan,
mengingat batas antara hutan lindung
dan hutan produksi tidak jelas;
A. Strategi untuk memantapkan kawasan
hutan lindung, dilakukan dengan
menetapkan fungsi kawasan hutan
lindung dalam mendukung
keseimbangan fungsi ekologis, meliputi
:
kontribusi terhadap bagi
hasil tebangan
meningkat dan adanya
ketersediaan kayu untuk
proses pembangunan
berkurangnya hutan
di kabupaten Tuban
yang berdampak
pada perubahan iklim
mikro
- Adanya penambangan batuan secara liar
di lokasi kawasan hutan lindung
1. mengembalikan fungsi pada
kawasan yang mengalami kerusakan,
melalui penanganan secara teknis dan
vegetatif; dan
menjadikan
matapencaharian
penduduk bagi wilayah
potensial tambang
adanya perubahan
bentang alam dan
berkurangnya daya
dukung lahan
Kebijakan pemantapan kawasan lindung,
dilakukan dengan menetapkan berbagai
fungsi lindung wilayah dan
melestarikannya yang dilakukan secara
terpadu meliputi kawasan lindung,
kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya , kawasan
perlindungan setempat, kawasan suaka
alam, pelestarian alam dan cagar budaya,
kawasan rawan bencana alam, kawasan
lindung geologi, dan kawasan lindung
lainnya.
1. Memberikan batasan yang jelas di
kawasan hutan antara hutan produksi
dan hutan lindung
2. Perlindungan terhadap kawasan
hutan lindung secara ketat
3. Merehabilitasi lahan – lahan yang
ditambang secara liar
4. Memberikan sosialisasi terhadap
masyarakat sekitar hutan tentang
perlunya pelestarian hutan lindung
1 2 3 4 5 6 7
2. meningkatkan reboisasi untuk
mengembalikan fungsinya menjadi
hutan lindung secara bertahap;
B. Strategi untuk memantapkan fungsi
lindung pada kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya , dilakukan
dengan menetapkan fungsi kawasan
dalam mendukung keberlanjutan
lingkungan wilayah, meliputi :
1. menetapkan kawasan resapan air
berupa hutan lindung, hutan produksi
dan kawasan sempadan;
2. mengembalikan fungsi pada
kawasan yang mengalami kerusakan,
melalui penanganan secara teknis dan
vegetatif;
3. membatasi pengembangan
kawasan terbangun di kawasan resapan
air;
Adanya alih fungsi di beberapa kawasan
resapan air, terutama untuk kegiatan
pertambangan.
4. mempertahankan kawasan yang
telah ditetapkan sebagai kawasan
resapan air; dan
1. Perlindungan terhadap kawasan
resapan air
2. Peningkatan kegiatan pariwisata
alam dikawasan resapan air
3. Pengolahan tanah secara teknis
(misalnya membuat embung,
cekungan tanah, bendung) sehingga
kawasan ini memberikan kemampuan
peresapan air yang lebih tinggi)
4. Percepatan rehabilitasi lahan yang
mengalami kerusakan;
5. Pembuatan sumur-sumur resapan;
6. Pengendalian hutan dan tegakan
tinggi pada wilayah-wilayah hulu; serta
7. Pengolahan sistem terasering dan
vegetasi yang mampu menahan dan
meresapkan air
5. melestarikan kawasan yang
termasuk hulu DAS dengan
pengembangan hutan atau perkebunan
tananaman keras tegakan tinggi.
1 2 3 4 5 6 7
C. Strategi untuk memantapkan fungsi
lindung pada kawasan perlindungan
setempat, dilakukan dengan membatasi
perkembangan kawasan terbangun
untuk sempadan setempat pada
sempadan pantai, sempadan sungai,
kawasan sekitar danau atau waduk dan
kawasan sekitar mata air, meliputi :
1. Perlindungan terhadap kawasan
sekitar mata air
2. Pengendalian penambangan pada
kawasan sekitar mata air
3. Menjaga kelestarian hutan lindung
agar kelestarian mata air ikut terjaga
sehingga debit airnya tidak menurun.
1. membatasi kegiatan yang tidak
berkaitan dengan perlindungan
setempat;
1. Terumbu karang sudah banyak yang
rusak
2. Sampah yang berserakan dilokasi
sempadan pantai
3. Gelombang pasang yang terjadi
mengakibatkan rusaknya kawasan
permukiman di kawasan pantai
4. Hutan bakau yang sudah banyak
mengalami kerusakan
5. Lemahnya pengelolaan kawasan pesisir
yang pada dasarnya rawan bencana
gelombang pasang; serta
6. Terjadi peningkatan penggunaan
kawasan terbangun dan penambangan
pasir pada kawasan perlindungan sekitar
sungai
2. mengamankan kawasan
perlindungan setempat sepanjang
pantai dengan mempertahankan
ekosistem pantai yang meliputi hutan
mangrove , terumbu karang, dan
estuaria;
adanya kebijakan
program secara terpadu
guna mengatasi
permasalahan di area
pantai dan sekitarnya
adanya ego sektoral
dalam penanganan
permasalahan di area
pantai dan sekitarnya
1. pembatasan perluasan kegiatan
pada kawasan yang telah ditetapkan
sebagai kawasan perlindungan
setempat.
2. Pembuatan tanggul untuk
mencegah terjadinya kerusakan karena
adanya gelombang pasang.
3. Budidaya terumbu karang
4. Peningkatan kegiatan perikanan di
lokasi sempadan pantai
5. Pelestarian hutan bakau
6. Pengembangan kegiatan pantai
yang menyatu dengan pengembangan
prospek pengelolaan perikanan dan
pariwisata sangat mendukung
pengembangan kegiatan kawasan,
mengingat potensi pantai yang sangat
panjang di Kabupaten Tuban
3. membatasi pengembangan kawasan
fungsional yang meliputi kawasan
pariwisata, pelabuhan, dan
permukiman di sempadan pantai
dengan memperhatikan kaidah
lingkungan dan ekosistem pesisir;
1 2 3 4 5 6 7
4. membatasi kawasan perlindungan
setempat sepanjang sungai untuk
kepentingan pariwisata, pertambangan
dan mengupayakan sungai sebagai
latar belakang kawasan fungsional;
adanya kebijakan
program secara terpadu
guna mengatasi
permasalahan di area
pantai dan sekitarnya
adanya ego sektoral
dalam penanganan
permasalahan di area
pantai dan sekitarnya
5. mengelola DAS Bengawan Solo
untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi
masyarakat Tuban;
1. Mata air yang ada debitnya berkurang
karena adanya perluasan pertambangan
yang tidak memperhatikan kawasan mata
air
2. Adanya eksplotasi air tanah yang
berlebihan
6. membatasi kawasan perlindungan
setempat sekitar mata air untuk
pariwisata dan pertambangan serta
menghindari bangunan radius
pengamanan kawasan dan
mengutamakan vegetasi yang
memberikan perlindungan waduk dan
mata air; dan
1. Perlindungan terhadap kawasan
sekitar mata air
2. Pengendalian penambangan pada
kawasan sekitar mata air
3. Menjaga kelestarian hutan lindung
agar kelestarian mata air ikut terjaga
sehingga debit airnya tidak menurun.
Penggunaan air baku 7. memanfaatkan sumber air untuk
irigasi dengan tetap memperhatikan
keseimbangan pasokan air dan
kebutuhan masyarakat setempat.
1. Pembuatan sempadan irigasi
disepanjang saluran irigasi agar
kelestariannya terjaga
2. Perbaikan irigasi semi teknis dan
non teknis menjadi irigasi teknis.
3. Pelarangan permukiman atau
kegiatan lain di sempadan irigasi
1. Di beberapa Sempadan sungai banyak
yang dimanfaatkan sebagai permukiman
2. Dibeberapa sempadan sungai tidak
terdapat tanggul sehingga pada saat
terjadi hujan deras airnya meluap dan
merusak kawasan pertanian
3. Banyak warga yang masih membuang
sampah dan tinja pada sungai
4. Luasan Kawasan sempadan sungai
cenderung berkurang karena adanya alih
fungsi lahan
5. Terjadi peningkatan penggunaan
kawasan terbangun dan penambangan
pasir pada kawasan perlindungan sekitar
sungai
1. Sungai besar di luar kawasan
permukiman ditetapkan sekurang-
kurangnya 100 meter
2. Pada anak sungai besar diluar
kawasan permukiman ditetapkan
sekurang-kurangnya 50 meter
3. Pada sungai besar dan anak
sungainya di kawasan pemukiman
ditetapkan 15 meter.
4. Untuk sungai bertanggul diukur dari
kiri dan kanan kaki tanggul bagian luar
sepanjang tanggul sungai
5. Untuk sungai yang tidak bertanggul
diukur dari titik banjir ke arah daratan
6. Pemanfaatan yang dilarang Misalnya
saja pada kawasan sempadan sungai,
tidak diperbolehkan adanya
pembangunan terutama permukiman
penduduk. Karena keberadaannya
sangat mengganggu estetika lahan
dan akan menimbulkan bencana
apabila tidak diperhatikan kegiatan
yang berjalan di dalamnya.
1 2 3 4 5 6 7
D. Strategi untuk memantapkan fungsi
lindung pada kawasan suaka alam,
pelestrian alam dan cagar budaya,
dilakukan dengan meningkatkan fungsi
lindung yang dapat digunakan juga
untuk pariwisata dan penelitian meliputi
kawasan cagar alam, kawasan pantai
berhutan bakau dan cagar budaya,
meliputi :
1. mempertahankan fungsi ekologis
kawasan alami baik biota maupun
fisiknya melalui upaya pencegahan
pemanfaatan kawasan pada kawasan
cagar alam dan upaya konservasi;
2. meningkatkan kegiatan konservasi
dan rehabilitasi yang berguna untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan
dari ancaman kepunahan yang
disebabkan oleh kegiatan alam maupun
manusia;
3. meningkatkan nilai dan fungsi
kawasan dengan menjadikan kawasan
sebagai tempat wisata, obyek
penelitian, dan kegiatan pecinta alam;
4. melaksanakan kerjasama
pengelolaan kawasan hutan melalui
Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) serta;
5. mempertahankan fungsi kawasan
terhadap kegiatan yang berkaitan
dengan budidaya masyarakat; dan
6. memelihara nilai dan fungsinya
sebagai peninggalan sejarah, objek
penelitian dan pariwisata;
E. Strategi untuk memantapkan fungsi
lindung kawasan rawan bencana,
dilakukan melalui meningkatkan fungsi
lindung dengan memberikan zonasi
kawasan rawan bencana, meliputi
rawan bencana banjir dan rawan
bencana gelombang pasang, meliputi:
1. membatasi pengembangan
kawasan terbangun pada kawasan
rawan bencana banjir dan gelombang
pasang;
2. memberikan peringatan dini dari
kemungkinan adanya bencana alam;
1 2 3 4 5 6 7
3. mengembangkan hutan mangrove
dan bangunan yang dapat
meminimalisasi bencana bila terjadi
gelombang pasang;
4. menyediakan jalur-jalur evakuasi
bencana dengan menyiapkan peta
daerah rawan banjir dilengkapi dengan
rute pengungsian, lokasi pengungsian
sementara, dan lokasi pos pengamat
ketinggian muka air di sungai penyebab
banjir;
5. konservasi tanah dan air di daerah
pengaliran sungai (DPS) hulu untuk
menekan besarnya aliran permukaan
dan mengendalikan besarnya debit
puncak banjir serta pengendalian erosi
untuk mengurangi pendangkalan di
dasar sungai; dan
6. menata ruang dan rekayasa di
daerah pengaliran sungai hulu sehingga
pemanfaatan lahan tidak merusak
kondisi hidrologi daerah aliran sungai
(DAS) dan tidak memperbesar masalah
banjir dengan program percepatan
rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Kebijakan pengembangan kawasan
budidaya, dilakukan untuk
meningkatkan fungsi setiap kawasan di
Kabupaten Tuban meliputi : kawasan
peruntukan hutan produksi, kawasan
peruntukan hutan rakyat, kawasan
peruntukan pertanian, kawasan
peruntukan perkebunan, kawasan
peruntukan perikanan, kawasan
peruntukan pertambangan, kawasan
peruntukan industri, kawasan
peruntukan pariwisata, kawasan
peruntukan permukiman dan kawasan
peruntukan lainnya.
A. Strategi untuk mengembangkan
kawasan peruntukan hutan produksi,
dilakukan melalui pengembangan hutan
produksi untuk menunjang
perekonomian tersier wilayah, meliputi
:
1 2 3 4 5 6 7
1. mengembangkan hutan yang
memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi
tetap memiliki fungsi perlindungan
kawasan;
2. melakukan penanaman dan
penebangan secara bergilir serta
mengolah hasil hutan;
3. melakukan kerjasama dengan
masyarakat dalam mengelola hutan
melalui PHBM sebagai hutan
kerakyatan; dan
4. memberikan insentif pada kawasan
hutan rakyat untuk mendorong
terpeliharanya hutan produksi.
B. Strategi untuk mengembangkan
kawasan pertanian, dilakukan untuk
mendukung industri terpadu, meliputi :
1. mempertahankan sawah
beririgasi teknis untuk tidak dialih
fungsikan;
2. memberikan disinsentif
khususnya pada kawasan perkotaan
apabila terjadi alih fungi sawah;
3. menetapkan lahan pertanian
pangan yang berkelanjutan; dan
4. mengembangkan kawasan
agropolitan;
C. Strategi untuk mengembangkan
kawasan perkebunan, meliputi :
1. mengembangkan hortikultura
dengan pengolahan hasil dan
melakukan upaya eksport;
2. meningkatkan pelestarian kawasan
hortikultura dengan mengembangkan
sebagian lahan untuk tanaman tegakan
tinggi yang memiliki fungsi lindung;
3. mengembalikan lahan yang rusak
atau alih komoditas menjadi
perkebunan seperti semula; dan
4. meningkatkan produktivitas dan
pengolahan hasil perkebunan;
D. Strategi untuk mengembangkan
kawasan perikanan, meliputi :
1 2 3 4 5 6 7
1. meningkatkan produktivitas,
pengolahan hasil perikanan dan
melakukan upaya eksport;
2. mengembangkan kawasan
minapolitan;
3. memelihara kualitas waduk dan
sungai untuk pengembangan perikanan
darat;
4. mengembangkan sistem mina padi;
dan
5. meningkatkan kualitas ekosistem
pesisir untuk menjaga mata rantai
perikanan laut.
E. Strategi untuk mengembangkan
kawasan pertambangan, dilakukan
untuk mendukung kegiatan industri,
meliputi :
1. mengembalikan rona alam melalui
pengembangan kawasan hutan, atau
kawasan budidaya lain pada area bekas
penambangan;
2. meningkatkan nilai ekonomis hasil
pertambangan melalui pengolahan hasil
tambang;
3. mencegah galian liar terutama pada
kawasan yang membahayakan
lingkungan;
4. melakukan kajian kelayakan
ekologis dan lingkungan, ekonomis dan
sosial bila akan dilakukan kegiatan
penambangan pada kawasan tambang
bernilai ekonomis tinggi yang berada
pada kawasan lindung, permukiman
dan kawasan pertanian irigasi teknis ;
dan
5. menegakkan pengelolaan
lingkungan kawasan pertambangan.
F. Strategi untuk mengembangkan
kawasan industri, dilakukan untuk
mendukung perwujudan kawasan
industri terpadu wilayah pantura,
meliputi :
1. mengembangkan dan
pemberdayaan industri kecil dan rumah
tangga untuk pengolahan hasil
pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan laut;
2. mengembangkan kawasan industri
di wilayah utara;
1 2 3 4 5 6 7
3. mengembangkan industri yang
mengolah bahan dasar hasil tambang;
4. mengembangkan industri besar
tambang minyak serta pengolahan
semen
5. mengembangkan zona industri
polutif berjauhan dengan kawasan
permukiman;
6. mengembangkan pusat promosi
dan pemasaran hasil industri kecil dan
kerajinan;
7. mengembangkan kawasan industri
secara khusus;
8. mengembangkan kawasan industri
yang ditunjang pelabuhan eksport
sekaligus memberikan otoritas khusus
pengelolaannya;
9. menangani dan mengelola limbah
yang dihasilkan industri dengan
penyediaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL), baik secara individual
maupun komunal;
10. menggunakan metode dan
teknologi industri ramah lingkungan;
dan
11. menyediakan jalur hijau sebagai
zona penyangga pada tepi luar
kawasan industri.
G Strategi untuk mengembangkan
kawasan pariwisata, meliputi :
1. mengembangkan obyek wisata
andalan prioritas dengan mengkaitkan
kalender wisata dalam skala nasional
dan meningkatkan promosi wisata;
2. membentuk zona wisata dengan
disertai pengembangan paket wisata;
3. mengadakan kegiatan festival
wisata atau gelar seni budaya; dan
4. mengembangkan batik khas Tuban
Gedog.
H Strategi untuk mengembangkan
kawasan permukiman, meliputi :
1. mengembangkan permukiman
perdesaan disesuaikan dengan karakter
fisik, sosial-budaya dan ekonomi
masyarakat perdesaan;
1 2 3 4 5 6 7
2. menyediakan sarana dan prasarana
permukiman perdesaan;
3. meningkatkan kualitas permukiman
perkotaan;
4. mengembangkan perumahan
terjangkau;
5. menyediakan sarana dan prasarana
permukiman perkotaan; dan
6. mengembangkan Kasiba/Lisiba
mandiri.
I Strategi untuk mengembangkan
kawasan peruntukan lainnya yang
meliputi RTH perkotaan, kawasan
pengembangan sektor informal dan
kawasan pesisir, meliputi :
1. mengembangkan RTH pada tiap
kawasan perkotaan dan kawasan
industri;
2. mengembangkan kawasan sektor
informal pada kawasan pemukiman,
pusat perkotaan dan kawasan
pariwisata;
3. mengembangkan kawasan pesisir
sebagai kawasan pariwisata,
pelabuhan, industri dan minapolitan
yang ramah lingkungan serta
melindungi wilayah sempadan pantai
sehingga tetap terjadi keseimbangan
pengembangan kawasan;
4. meningkatkan pemanfaatan dan
pengembangan laut, pesisir dan
perikanan darat secara terpadu; dan
5. meningkatkan nilai ekonomi
kawasan lindung melalui pemanfaatan
bakau dan terumbu karang sebagai
sumber ekonomi perikanan dengan
cara penangkapan yang ramah
lingkungan dan mendukung
keberlanjutan.
1 2 3 4 5 6 7
4. Kebijakan penetapan kawasan strategis
wilayah, dilakukan melalui
pengembangan dan/atau pembatasan
fungsi kawasan sesuai dengan
peruntukannya dalam skala kabupaten
dan regional meliputi : kawasan
strategis berdasarkan aspek : ekonomi,
sosial budaya, lingkungan hidup, aspek
teknologi tinggi dan pertahanan dan
keamanan
A. Strategi mengendalikan perkembangan
ruang sekitar kawasan strategis
kabupaten, meliputi :
1. menetapkan batas pengaruh
kawasan strategis Kabupaten Tuban;
dan
2. menetapkan pola pemanfaatan
lahan sesuai dengan fungsi dan peran
masing-masing kawasan.
B Strategi memantapkan kawasan
strategis ekonomi, meliputi :
1. mengembangkan fasilitas-fasilitas
pendukung kawasan minapolitan dan
agropolitan ;
2. mengembangkan industri terpadu
yang ada di kawasan Pantura;
3. mengembangkan dan
mengendalikan kawasan ekonomi
berbasis industri menuju industri
berteknologi tinggi yang ramah
lingkungan; dan
4. menyiapkan kawasan pelabuhan
Jenu untuk menjadi pelabuhan
Pengumpan.
C Strategi memantapkan fungsi lindung
pada kawasan sosial budaya, meliputi :
1. mempertahankan dan melestarikan
obyek wisata religi dan bangunan yang
termasuk sebagai benda cagar budaya;
2. mempertahankan dan melestarikan
situs yang ada di Kabupaten Tuban
sebagai bagian sejarah kabupaten; dan
3. memanfaatkan dan merevitalisasi
kawasan lama sebagai asset wisata dan
penunjang pengembangan ekonomi
kota
D Strategi memantapkan kawasan
strategis lingkungan, meliputi :
1 2 3 4 5 6 7
1. mengembangkan dan melestarikan
kawasan lindung dan hutan mangrove
2. meningkatkan pemanfaatan bahan
tambang mineral batuan dan mineral
batuan non logam secara seimbang
dan terpadu untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. mengendalikan pertambangan
untuk mengurangi kerusakan
lingkungan “bertentangan dengan
huruf b”; dan
4. memanfaatkan lokasi bekas
penambangan untuk kegiatan yang
memberikan nilai ekonomi;
E. Strategi memantapkan kawasan
teknologi tinggi meliputi :
1. mengendalikan penggunaan
teknoknologi yang berdampak terhadap
lingkungan; dan
2. menggunakan teknologi yang tepat
guna ramah lingkungan.
F Strategi memantapkan kawasan
strategis Pertahanan Keamanan,
meliputi :
1. mengendalikan kegiatan budidaya
lain di sekitar kawasan militer; dan
2. memberikan buffer zone untuk
pengamanan wilayah kawasan militer
dengan pengembangan RTH atau
hutan kota;
H. FATHUL HUDA
BUPATI TUBAN,

More Related Content

What's hot

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
S. Pandu Hartadita
 
Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayahstudiopracimantoro
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
Mohd. Yunus
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015asholahuddin
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
infosanitasi
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Indonesia Infrastructure Initiative
 
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudahBab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudahstudiopracimantoro
 
Prioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotaPrioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotastudiopracimantoro
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Joseph Sitepu
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanShahnaz Acrydiena
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Joseph Sitepu
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rioPfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
BappedaLampungUtara
 

What's hot (20)

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
 
Prioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program WilayahPrioritas Indikasi Program Wilayah
Prioritas Indikasi Program Wilayah
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
 
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur JalanKebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalan
 
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
Paparan dir. bipran renstra & rpjp ditjen. bina marga fixdeal rev1
 
Bab 3 (36-45)pdf baru
Bab 3 (36-45)pdf baruBab 3 (36-45)pdf baru
Bab 3 (36-45)pdf baru
 
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudahBab 3 bismillah (hal. 33) sudah
Bab 3 bismillah (hal. 33) sudah
 
Prioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kotaPrioritas Indikasi Program kota
Prioritas Indikasi Program kota
 
Bab 2 bismillah (6-31)
Bab 2 bismillah (6-31)Bab 2 bismillah (6-31)
Bab 2 bismillah (6-31)
 
Bab 4 (77-94)pdf baru
Bab 4 (77-94)pdf baruBab 4 (77-94)pdf baru
Bab 4 (77-94)pdf baru
 
Bab i bismillah sudah
Bab i bismillah sudahBab i bismillah sudah
Bab i bismillah sudah
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
Indikator Program Kota
Indikator Program KotaIndikator Program Kota
Indikator Program Kota
 
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubunganPanel iv    rakornas 2019 - kementerian perhubungan
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubungan
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rioPfid  evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak rio
 

Similar to lampiran vii KLHS KABUPATEN TUBAN

PPT Struktur .pptx
PPT Struktur .pptxPPT Struktur .pptx
PPT Struktur .pptx
fachreza faidel muhammad
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
Deki Zulkarnain
 
Presentasi studio
Presentasi studioPresentasi studio
Presentasi studio
Hasya Aghnia
 
Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...
Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...
Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...
R . Adhi Indra Kurnia
 
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptxPAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
hadidwalidain1
 
Proposal pembangunan jembatan kampung
Proposal pembangunan jembatan kampung Proposal pembangunan jembatan kampung
Proposal pembangunan jembatan kampung
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
lap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdf
lap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdflap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdf
lap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdf
IanScutax1
 
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-268830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
teguh heru winarso
 
Bab i
Bab iBab i
Telekomunikasi Pedesaan
Telekomunikasi PedesaanTelekomunikasi Pedesaan
Telekomunikasi Pedesaan
Maulana Malik
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
keuangandesa
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
AmirulRachmanullah1
 
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangIdentifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Nunung Muhammad
 
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
ergi bari
 
Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687
Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687
Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687
MOGANESWARYRENGANATH1
 
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
Rutiana Dwi Wahyunengseh
 
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.pptPresentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
syamsul_akbar
 

Similar to lampiran vii KLHS KABUPATEN TUBAN (20)

PPT Struktur .pptx
PPT Struktur .pptxPPT Struktur .pptx
PPT Struktur .pptx
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
 
Presentasi studio
Presentasi studioPresentasi studio
Presentasi studio
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 
Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...
Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...
Tugas ii review jurnal makul telekomunikasi dan teknologi sim s2 4122.5.19.21...
 
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptxPAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
 
Proposal pembangunan jembatan kampung
Proposal pembangunan jembatan kampung Proposal pembangunan jembatan kampung
Proposal pembangunan jembatan kampung
 
lap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdf
lap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdflap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdf
lap akhir pembangunan dermaga besi desa ma.muntai.pdf
 
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-268830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Telekomunikasi Pedesaan
Telekomunikasi PedesaanTelekomunikasi Pedesaan
Telekomunikasi Pedesaan
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
 
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapangIdentifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
Identifikasi infrastruktur dasar kawasan pesisir kabupaten ketapang
 
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
 
Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687
Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687
Projek Akhir LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR A171687
 
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
 
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.pptPresentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
Presentasi Implementasi Smart City 2021.ppt
 

More from Adi T Wibowo

LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
Adi T Wibowo
 
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya airlampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
Adi T Wibowo
 
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
Adi T Wibowo
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
Adi T Wibowo
 
Pengadaan tanah
Pengadaan tanah Pengadaan tanah
Pengadaan tanah
Adi T Wibowo
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
Adi T Wibowo
 

More from Adi T Wibowo (7)

LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
LAMPIRAN V RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN
 
lampiran v rth
lampiran v rthlampiran v rth
lampiran v rth
 
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya airlampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
lampiran iii pengembangan sistem jaringan sumber daya air
 
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
lampiran ii rencana pengembangan jaringan jalan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 09 TAHUN 2012
 
Pengadaan tanah
Pengadaan tanah Pengadaan tanah
Pengadaan tanah
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN I...
 

Recently uploaded

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 

Recently uploaded (17)

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 

lampiran vii KLHS KABUPATEN TUBAN

  • 1. POSITIF NEGATIF 1 2 3 4 5 6 7 1. - Pada beberapa wilayah hinterland mempunyai keterbatasan aksesibilitas secara geografis dan administrasi ke pusat pelayanan mengakibatkan ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tuban. 1. - penetapan fungsi wilayah untuk mengatur fungsi – fungsi pusat kawasan berkaitan dengan pelayanan dan distribusi fasilitas untuk mendukung simpul kegiatan industri terpadu dengan menggunakan strategi penetapan wilayah secara berhirarki sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah adanya pelimpahan pembagian kewenangan terkait pelayanan adanya kesenjangan dalam hal penanganannya - Pengembangan pada masing-masing kecamatan lebih disesuaikan dengan fungsi dan perannya sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tuban, beberapa kawasan sudah menunjukkan fungsi khusus yang akan mendorong fungsi setiap WP. - Beberapa kawasan perdesaan memiliki perkembangan yang lambat sehingga sukar mengejar ketertinggalan dengan perdesaan dan perkotaan lain selain itu jg terdapat beberapa kawasan perdesaan yang membentuk cluster dalam skala kecil sehingga pelayanannya terbatas; - pengembangan sistem perkotaan secara berjenjang dan bertahap melalui penetapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK ) sebagai pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki; Kebijakan program pada kawasan pedesaan tertinggal lebih kompleks memerlukan mekanisme yang cukup panjang - Perkembangan perkotaan sebagai pusat Wilayah Pengembangan (WP) atau Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) akan mendorong keserasian pengembangan wilayah dalam jangka panjang. - Pengembangan industri khususnya kawasan Pantura (Kec. Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang) akan mendorong konsentrasi kegiatan yang besar, sehingga meningkatkan kesenjangan perkotaan yang selanjutnya akan mendorong urbanisasi. 1. Pengembangan infrastruktur pendukung daerah industri yaitu Rencana Pelabuhan pengumpan di Kecamatan Jenu 2. Penyediaan lahan untuk daerah berkembangan disekitar pelabuhan sebagai kawasan perdagangan 3. Mempersiapkan Kecamatan Jenu sebagai pusat pertumbuhan karena didukung oleh pengembangan 4. Pengembangan jalur angkutan barang 5. Mempercepat terealisasinya jalan bebas hambatan ada pengembangan perkotaan baru dan berkembangnya pemukiman serta membuka kesempatan usaha yang cukup besar rawan konflik sosial dan timbulnya dampak lingkungan dari berbagai aspek - Tuban akan memiliki sistem permukiman perkotaan, yang terdiri dari Perkotaan Tuban sebagai PKW; Kemudian PKLp meliputi Perkotaan Bancar dan Rengel; serta perkotaan Palang, Bangilan, Jatirogo, Jenu dan Montong PKL), sedangkan PPK ibukota kecamatan masing-masing 2. 2. KLHS KABUPATEN TUBAN PENGARUH ISU STRATEGIS ALTERNATIF MITIGASI penyediaan prasarana wilayah di lakukan secara terpadu dan interkoneksi untuk mendorong pengembangan industri terpadu dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan industri dan pertambangan melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan. NO RTRW KAB. REKOMENDASI LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012-2032
  • 2. 1 2 3 4 5 6 7 a. prasarana transportasi darat yang masih terpusat penggunaannya di wilayah utara menyebabkan perkembangan wilayah selatan lebih tertinggal. A. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu untuk pengembangan wilayah utara dan selatan, melalui : mengurangi titik kemacetan di wilayah utara timbulnya permasalahan dalam penggunaan jaringan transportasi darat Peningkatan kegiatan dalam skala besar dan pengembangan perkotaan menjadikan beberapa jalan berpotensi untuk dilakukan peningkatan kelas jalan seperti Jalan Lingkar Utara Pantura dan Jalan Tuban serta pada kawasan pengembangan kegiatan industri 1) mengembangkan jalan bebas hambatan dan jalan lingkar; membuka akses pengembangan jaringan jalan padatnya arus transportasi dan timbulnya kemacetan 2) mengembangkan akses internal kawasan yang menghubungkan simpul- simpul kegiatan; peningkatan perekonomian wilayah sekitar timbulnya permasalahan sosial yang kompleks 3) mengembangkan infrastruktur jalan dalam mendukung kegiatan industri terpadu serta pertumbuhan dan pemerataan wilayah; menunjang kelancaran transportasi dan mendukung pertumbuhan wilayah Timbulnya permasalahan arus lalu lintas 4) menghidupkan kembali jalur kereta api untuk mendukung kegiatan industri menunjang kelancaran transportasi dan mengoptimalkan pelayanan di sektor industri Timbulnya permasalahan arus lalu lintas Dengan menghidupkan kembali jaringan kereta api yang sudah tidak berfungsi Tuban – Plumpang – Babat maupun Tuban – Bojonegoro sangat mendorong aksesibilitas antar kawasan serta mendukung mobilisasi pekerja pada kawasan-kawasan potensial pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Tuban; perlu dilengkapi studi kelayakan untuk mengaktifkan kembali jaringan kereta api yang sudah tidak berfungsi 5) mengembangkan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah berupa terminal dengan stasiun kereta api; dan peningkatan perekonomian di wilayah baru Timbulnya permasalahan sosial yang kompleks 6) mendorong pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya untuk kereta api. menunjang kelancaran transportasi dan mendukung pertumbuhan wilayah Timbulnya permasalahan arus lalu lintas Kemacetan yang terjadi di beberapa titik simpul transportasi karena merupakan jalan utama dan kepadatan pemusatan fasilitas. Pada umumnya terjadi di sekitar pasar atau kawasan pertokoan dengan penataan sirkulasi keluar dan masuknya kendaraan yang bersinggungan langsung dengan kendaraan yang memiliki intensitas sangat tinggi melintas di jalan raya, misalnya : di jalan utama Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, Tuban dan Palang (Pantura) demikian pula pada kawasan industri.
  • 3. 1 2 3 4 5 6 7 b. B. Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut yang terintegrasi dengan transportasi darat untuk pengembangan wilayah pantura, meliputi : menunjang kawasan industri di sepanjang pantura Timbulnya permasalahan sosial yang kompleks Peningkatan infrastruktur di kawasan pantura untuk mendukung pengembangan pelabuhan Internasional Jenu 1) mengembangkan pelabuhan umum dan khusus di kawasan pantura untuk berbagai kegiatan tertentu; dan 2) mengembangkan prasarana pendukung untuk pelayanan pelabuhan; c. ketersediaan prasarana kelistrikan yang masih kurang merata untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta upaya pemenuhan terhadap kebutuhan energi bagi kegiatan industri yang masih kurang. C. Strategi untuk mengembangkan sistem jaringan energi melalui optimalisasi jangkauan pelayanan mendukung kegiatan industri, meliputi : meningkatnya usaha usaha baru dan membuka peluang usaha sebagai pendukung kawasan industri konsumsi energi listrik meningkat a. meningkatkan kapasitas dan pelayanan melalui sistem koneksi Jawa – Bali guna menunjang kebutuhan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Tuban; dan b. meningkatkan konservasi dan mengembangkan jalur pipa minyak bumi. pemenuhan akan BBM dapat terlayani dengan cepat timbulnya dampak lingkungan d. Kebutuhan akan teknologi informasi dan telekomunikasi secara merata bagi masyarakat kabupaten Tuban, masih kurang. D. Strategi untuk mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui peningkatan dan perluasan jaringan sistem terestrial selular secara efisien serta mendukung perkembangan teknologi informasi, meliputi : kemudahan dalam bertransaksi dalam sektor perdagangan tidak terkendalinya pembangunan tower - tower BTS Pengembangan prasarana telematika akan terus dikembangkan dengan persaingan pasar yang kuat sehingga akan mampu menjangkau segenap pelosok serta terdapat peluang yang besar untuk memanfaatkan prasarana secara bersama 1. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler di wilayah pelosok perdesaan dan kawasan yang baru dikembangkan; 2. meningkatkan efisiensi pelayanan jaringan telepon seluler melalui penggunaan secara bersama BTS antar provider ; 3. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah melalui informasi berbasis teknologi modern/teknologi internet; dan 4. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten. kondisi fisik geografis kabupaten Tuban yang potensial untuk pengembangan pelabuhan, perlu diupayakan pengelolaannya secara terintegrasi, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, selain itu pantai di Kabupaten Tuban merupakan daerah Pantura sehingga perkembangannya lebih pesat dibandingkan daerah lain.
  • 4. 1 2 3 4 5 6 7 e. E. Strategi untuk mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui wilayah sungai, penyediaan jaringan irigasi, air baku untuk air bersih dan pengendalian banjir, meliputi : tumbuhnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan dan penghematan pemanfaatan air aktivitas kegiatan masyarakat se hari - hari terhambat sehingga akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup 1. Perbaikan irigasi yang nonteknis dan semi teknis menjadi sistem irigasi teknis 2. Pemisahan yang jelas antara fungsi sungai dan irigasi 3. Pengoptimalan pemanfaatan Sungai Bengawan Solo dan Kali kening sebagai sumber untuk irigasi 1. mengembangkan pemanfaatan wilayah sungai untuk penyediaan cadangan air irigasi dengan peningkatan konservasi sempadan sungai; 2. meningkatkan jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung; 3. mengembangkan jaringan air baku untuk air bersih melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah; 1. Memperluas jaringan pelayanan PDAM 2. Menjaga kelestarian sumber- sumber mata air yang ada 4. meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir; dan 5. mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan air bersih. f. Sistem pengelolaan jaringan prasarana lingkungan yang dilaksanakan masih kurang terpadu, utamanya pada sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, air limbah dan jalur evakuasi bencana F. Strategi untuk mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan dilakukan secara terpadu sesuai dengan fungsi wilayah melalui sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota dan jalur evakuasi bencana, meliputi : timbulnya kesaadara masyarakat akan pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan timbulnya permasalahan dalam penanganan sampah secara terpadu 1. mengelola sistem persampahan dengan sistem pengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaur- ulangan sampah (3R), optimalisasi fungsi TPA, TPS dan sarana prasarana kebersihan, serta pengembangan teknologi persampahan; 1. Penanganan sampah terutama di kawasan perdesaan dapat dilakukan secara mandiri dan diolah menjadi bahan kompos; 2. Melalui peningkatan kesadaran lingkungan dan pemanfaatan daur ulang sampah, maka volume sampah dapat direduksi sejak lebih awal; 3. Terdapat peluang mengelola sampah secara modern dengan skala besar melalui industri kompos dan pupuk organik. Masyarakat secara umum merasakan gejala-gejala berkurangnya pasokan air yang timbul, mulai dari berkurangnya debit mata air, berkurangnya volume aliran sungai dan saluran-saluran, mengecilnya/tidak terawatnya badan air, mengeringnya sumur dimusim kemarau dan yang paling ekstrim adalah mengeringnya mata air.
  • 5. 1 2 3 4 5 6 7 2. mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri untuk wilayah perdesaan untuk mendukung pertanian; Limbah dari industri mulai mengganggu masyarakat sekitar 3. mengelola limbah industri dan rumah tangga untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, melalui penyediaan IPAL dan IPAL Komunal; timbulnya kesaadaran masyarakat dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya membuang limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah idustri timbulnya permasalahan dalam pengelolaan dan penanganaan limbah baik domestik maupun limbah rumah tangga 4. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, perdagangan dan jasa, serta kegiatan sosial ekonomi lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan; 5. meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, perluasan cakupan pelayanan air minum serta peningkatan kuantitas dan kualitas air menjadi layak dan siap minum; dan terpeliharanya sumber air guna berbagai keperluan dan meningkatkan pelayanan air minum oleh PDAM membutuhkan waktu yang cukup dan anggaran yang cukup besar 6. menyediakan jalur evakuasi bencana khususnya bencana banjir di kawasan – kawasan yang rawan bencana. Tertanganinya korban bencana dengan cepat menimbulkan permasalahan dalam penggunaan ruang yang terbatas 3. - Masih banyak dilakukan penebangan, mengingat batas antara hutan lindung dan hutan produksi tidak jelas; A. Strategi untuk memantapkan kawasan hutan lindung, dilakukan dengan menetapkan fungsi kawasan hutan lindung dalam mendukung keseimbangan fungsi ekologis, meliputi : kontribusi terhadap bagi hasil tebangan meningkat dan adanya ketersediaan kayu untuk proses pembangunan berkurangnya hutan di kabupaten Tuban yang berdampak pada perubahan iklim mikro - Adanya penambangan batuan secara liar di lokasi kawasan hutan lindung 1. mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; dan menjadikan matapencaharian penduduk bagi wilayah potensial tambang adanya perubahan bentang alam dan berkurangnya daya dukung lahan Kebijakan pemantapan kawasan lindung, dilakukan dengan menetapkan berbagai fungsi lindung wilayah dan melestarikannya yang dilakukan secara terpadu meliputi kawasan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya , kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. 1. Memberikan batasan yang jelas di kawasan hutan antara hutan produksi dan hutan lindung 2. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung secara ketat 3. Merehabilitasi lahan – lahan yang ditambang secara liar 4. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan tentang perlunya pelestarian hutan lindung
  • 6. 1 2 3 4 5 6 7 2. meningkatkan reboisasi untuk mengembalikan fungsinya menjadi hutan lindung secara bertahap; B. Strategi untuk memantapkan fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya , dilakukan dengan menetapkan fungsi kawasan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan wilayah, meliputi : 1. menetapkan kawasan resapan air berupa hutan lindung, hutan produksi dan kawasan sempadan; 2. mengembalikan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif; 3. membatasi pengembangan kawasan terbangun di kawasan resapan air; Adanya alih fungsi di beberapa kawasan resapan air, terutama untuk kegiatan pertambangan. 4. mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan 1. Perlindungan terhadap kawasan resapan air 2. Peningkatan kegiatan pariwisata alam dikawasan resapan air 3. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi) 4. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; 5. Pembuatan sumur-sumur resapan; 6. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu; serta 7. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air 5. melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tananaman keras tegakan tinggi.
  • 7. 1 2 3 4 5 6 7 C. Strategi untuk memantapkan fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat, dilakukan dengan membatasi perkembangan kawasan terbangun untuk sempadan setempat pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar mata air, meliputi : 1. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air 2. Pengendalian penambangan pada kawasan sekitar mata air 3. Menjaga kelestarian hutan lindung agar kelestarian mata air ikut terjaga sehingga debit airnya tidak menurun. 1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat; 1. Terumbu karang sudah banyak yang rusak 2. Sampah yang berserakan dilokasi sempadan pantai 3. Gelombang pasang yang terjadi mengakibatkan rusaknya kawasan permukiman di kawasan pantai 4. Hutan bakau yang sudah banyak mengalami kerusakan 5. Lemahnya pengelolaan kawasan pesisir yang pada dasarnya rawan bencana gelombang pasang; serta 6. Terjadi peningkatan penggunaan kawasan terbangun dan penambangan pasir pada kawasan perlindungan sekitar sungai 2. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dengan mempertahankan ekosistem pantai yang meliputi hutan mangrove , terumbu karang, dan estuaria; adanya kebijakan program secara terpadu guna mengatasi permasalahan di area pantai dan sekitarnya adanya ego sektoral dalam penanganan permasalahan di area pantai dan sekitarnya 1. pembatasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. 2. Pembuatan tanggul untuk mencegah terjadinya kerusakan karena adanya gelombang pasang. 3. Budidaya terumbu karang 4. Peningkatan kegiatan perikanan di lokasi sempadan pantai 5. Pelestarian hutan bakau 6. Pengembangan kegiatan pantai yang menyatu dengan pengembangan prospek pengelolaan perikanan dan pariwisata sangat mendukung pengembangan kegiatan kawasan, mengingat potensi pantai yang sangat panjang di Kabupaten Tuban 3. membatasi pengembangan kawasan fungsional yang meliputi kawasan pariwisata, pelabuhan, dan permukiman di sempadan pantai dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir;
  • 8. 1 2 3 4 5 6 7 4. membatasi kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai untuk kepentingan pariwisata, pertambangan dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; adanya kebijakan program secara terpadu guna mengatasi permasalahan di area pantai dan sekitarnya adanya ego sektoral dalam penanganan permasalahan di area pantai dan sekitarnya 5. mengelola DAS Bengawan Solo untuk kegiatan irigasi dan air baku bagi masyarakat Tuban; 1. Mata air yang ada debitnya berkurang karena adanya perluasan pertambangan yang tidak memperhatikan kawasan mata air 2. Adanya eksplotasi air tanah yang berlebihan 6. membatasi kawasan perlindungan setempat sekitar mata air untuk pariwisata dan pertambangan serta menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air; dan 1. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air 2. Pengendalian penambangan pada kawasan sekitar mata air 3. Menjaga kelestarian hutan lindung agar kelestarian mata air ikut terjaga sehingga debit airnya tidak menurun. Penggunaan air baku 7. memanfaatkan sumber air untuk irigasi dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat. 1. Pembuatan sempadan irigasi disepanjang saluran irigasi agar kelestariannya terjaga 2. Perbaikan irigasi semi teknis dan non teknis menjadi irigasi teknis. 3. Pelarangan permukiman atau kegiatan lain di sempadan irigasi 1. Di beberapa Sempadan sungai banyak yang dimanfaatkan sebagai permukiman 2. Dibeberapa sempadan sungai tidak terdapat tanggul sehingga pada saat terjadi hujan deras airnya meluap dan merusak kawasan pertanian 3. Banyak warga yang masih membuang sampah dan tinja pada sungai 4. Luasan Kawasan sempadan sungai cenderung berkurang karena adanya alih fungsi lahan 5. Terjadi peningkatan penggunaan kawasan terbangun dan penambangan pasir pada kawasan perlindungan sekitar sungai 1. Sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan sekurang- kurangnya 100 meter 2. Pada anak sungai besar diluar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter 3. Pada sungai besar dan anak sungainya di kawasan pemukiman ditetapkan 15 meter. 4. Untuk sungai bertanggul diukur dari kiri dan kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai 5. Untuk sungai yang tidak bertanggul diukur dari titik banjir ke arah daratan 6. Pemanfaatan yang dilarang Misalnya saja pada kawasan sempadan sungai, tidak diperbolehkan adanya pembangunan terutama permukiman penduduk. Karena keberadaannya sangat mengganggu estetika lahan dan akan menimbulkan bencana apabila tidak diperhatikan kegiatan yang berjalan di dalamnya.
  • 9. 1 2 3 4 5 6 7 D. Strategi untuk memantapkan fungsi lindung pada kawasan suaka alam, pelestrian alam dan cagar budaya, dilakukan dengan meningkatkan fungsi lindung yang dapat digunakan juga untuk pariwisata dan penelitian meliputi kawasan cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya, meliputi : 1. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan cagar alam dan upaya konservasi; 2. meningkatkan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; 3. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan kegiatan pecinta alam; 4. melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta; 5. mempertahankan fungsi kawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan budidaya masyarakat; dan 6. memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata; E. Strategi untuk memantapkan fungsi lindung kawasan rawan bencana, dilakukan melalui meningkatkan fungsi lindung dengan memberikan zonasi kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana banjir dan rawan bencana gelombang pasang, meliputi: 1. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana banjir dan gelombang pasang; 2. memberikan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
  • 10. 1 2 3 4 5 6 7 3. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalisasi bencana bila terjadi gelombang pasang; 4. menyediakan jalur-jalur evakuasi bencana dengan menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, dan lokasi pos pengamat ketinggian muka air di sungai penyebab banjir; 5. konservasi tanah dan air di daerah pengaliran sungai (DPS) hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya debit puncak banjir serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan di dasar sungai; dan 6. menata ruang dan rekayasa di daerah pengaliran sungai hulu sehingga pemanfaatan lahan tidak merusak kondisi hidrologi daerah aliran sungai (DAS) dan tidak memperbesar masalah banjir dengan program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan; 4. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dilakukan untuk meningkatkan fungsi setiap kawasan di Kabupaten Tuban meliputi : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. A. Strategi untuk mengembangkan kawasan peruntukan hutan produksi, dilakukan melalui pengembangan hutan produksi untuk menunjang perekonomian tersier wilayah, meliputi :
  • 11. 1 2 3 4 5 6 7 1. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan; 2. melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir serta mengolah hasil hutan; 3. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan melalui PHBM sebagai hutan kerakyatan; dan 4. memberikan insentif pada kawasan hutan rakyat untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi. B. Strategi untuk mengembangkan kawasan pertanian, dilakukan untuk mendukung industri terpadu, meliputi : 1. mempertahankan sawah beririgasi teknis untuk tidak dialih fungsikan; 2. memberikan disinsentif khususnya pada kawasan perkotaan apabila terjadi alih fungi sawah; 3. menetapkan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan; dan 4. mengembangkan kawasan agropolitan; C. Strategi untuk mengembangkan kawasan perkebunan, meliputi : 1. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan hasil dan melakukan upaya eksport; 2. meningkatkan pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung; 3. mengembalikan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti semula; dan 4. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan; D. Strategi untuk mengembangkan kawasan perikanan, meliputi :
  • 12. 1 2 3 4 5 6 7 1. meningkatkan produktivitas, pengolahan hasil perikanan dan melakukan upaya eksport; 2. mengembangkan kawasan minapolitan; 3. memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat; 4. mengembangkan sistem mina padi; dan 5. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut. E. Strategi untuk mengembangkan kawasan pertambangan, dilakukan untuk mendukung kegiatan industri, meliputi : 1. mengembalikan rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budidaya lain pada area bekas penambangan; 2. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang; 3. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; 4. melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung, permukiman dan kawasan pertanian irigasi teknis ; dan 5. menegakkan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan. F. Strategi untuk mengembangkan kawasan industri, dilakukan untuk mendukung perwujudan kawasan industri terpadu wilayah pantura, meliputi : 1. mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut; 2. mengembangkan kawasan industri di wilayah utara;
  • 13. 1 2 3 4 5 6 7 3. mengembangkan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang; 4. mengembangkan industri besar tambang minyak serta pengolahan semen 5. mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; 6. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan; 7. mengembangkan kawasan industri secara khusus; 8. mengembangkan kawasan industri yang ditunjang pelabuhan eksport sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya; 9. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal; 10. menggunakan metode dan teknologi industri ramah lingkungan; dan 11. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri. G Strategi untuk mengembangkan kawasan pariwisata, meliputi : 1. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas dengan mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional dan meningkatkan promosi wisata; 2. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; 3. mengadakan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan 4. mengembangkan batik khas Tuban Gedog. H Strategi untuk mengembangkan kawasan permukiman, meliputi : 1. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
  • 14. 1 2 3 4 5 6 7 2. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan; 3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan; 4. mengembangkan perumahan terjangkau; 5. menyediakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dan 6. mengembangkan Kasiba/Lisiba mandiri. I Strategi untuk mengembangkan kawasan peruntukan lainnya yang meliputi RTH perkotaan, kawasan pengembangan sektor informal dan kawasan pesisir, meliputi : 1. mengembangkan RTH pada tiap kawasan perkotaan dan kawasan industri; 2. mengembangkan kawasan sektor informal pada kawasan pemukiman, pusat perkotaan dan kawasan pariwisata; 3. mengembangkan kawasan pesisir sebagai kawasan pariwisata, pelabuhan, industri dan minapolitan yang ramah lingkungan serta melindungi wilayah sempadan pantai sehingga tetap terjadi keseimbangan pengembangan kawasan; 4. meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan laut, pesisir dan perikanan darat secara terpadu; dan 5. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.
  • 15. 1 2 3 4 5 6 7 4. Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah, dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembatasan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya dalam skala kabupaten dan regional meliputi : kawasan strategis berdasarkan aspek : ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, aspek teknologi tinggi dan pertahanan dan keamanan A. Strategi mengendalikan perkembangan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten, meliputi : 1. menetapkan batas pengaruh kawasan strategis Kabupaten Tuban; dan 2. menetapkan pola pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan. B Strategi memantapkan kawasan strategis ekonomi, meliputi : 1. mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukung kawasan minapolitan dan agropolitan ; 2. mengembangkan industri terpadu yang ada di kawasan Pantura; 3. mengembangkan dan mengendalikan kawasan ekonomi berbasis industri menuju industri berteknologi tinggi yang ramah lingkungan; dan 4. menyiapkan kawasan pelabuhan Jenu untuk menjadi pelabuhan Pengumpan. C Strategi memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosial budaya, meliputi : 1. mempertahankan dan melestarikan obyek wisata religi dan bangunan yang termasuk sebagai benda cagar budaya; 2. mempertahankan dan melestarikan situs yang ada di Kabupaten Tuban sebagai bagian sejarah kabupaten; dan 3. memanfaatkan dan merevitalisasi kawasan lama sebagai asset wisata dan penunjang pengembangan ekonomi kota D Strategi memantapkan kawasan strategis lingkungan, meliputi :
  • 16. 1 2 3 4 5 6 7 1. mengembangkan dan melestarikan kawasan lindung dan hutan mangrove 2. meningkatkan pemanfaatan bahan tambang mineral batuan dan mineral batuan non logam secara seimbang dan terpadu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3. mengendalikan pertambangan untuk mengurangi kerusakan lingkungan “bertentangan dengan huruf b”; dan 4. memanfaatkan lokasi bekas penambangan untuk kegiatan yang memberikan nilai ekonomi; E. Strategi memantapkan kawasan teknologi tinggi meliputi : 1. mengendalikan penggunaan teknoknologi yang berdampak terhadap lingkungan; dan 2. menggunakan teknologi yang tepat guna ramah lingkungan. F Strategi memantapkan kawasan strategis Pertahanan Keamanan, meliputi : 1. mengendalikan kegiatan budidaya lain di sekitar kawasan militer; dan 2. memberikan buffer zone untuk pengamanan wilayah kawasan militer dengan pengembangan RTH atau hutan kota; H. FATHUL HUDA BUPATI TUBAN,