tugas seminar pemberantasan korupsi

1. PEMBERANTASAN KORUPSI DI JEPANG
Praktik Korupsi
Begitu kita mencoba untuk mengaitkan Jepang dengan praktik korupsi maka hal itu akan
menjadi suatu topik yang cukup sulit. Jepang adalah salah satu negara di dunia negara dengan
tingkat korupsi terendah. Dengan peringkat 17 negara terbersih dari korupsi dari 163 negara di dunia,
nampaknya kita masih harus belajar banyak dari Jepang meskipun memang peringkat Singapura
lebih fantastis yaitu di tangga kelima. Hal ini jauh berbeda dengan Indonesia yang berada pada
peringkat 130. Akan tetapi bukan tidak mungkin kita menemukan oknum-oknum yang melakukan
korupsi di manapun termasuk di negara yang „sebersih‟ Jepang.
Belakangan ini ditengarai adanya kebobrokan lembaga atau institusi yang dibiayai pajak dari
rakyat Jepang. Hal ini muncul dari adanya kecurigaan terhadap terhadap Pusat Industri Garam
Jepang yang memiliki aset sebesar 60 miliar yen, sementara harga garam di pasaran tidak turun.
Pusat Industri Garam dianggap memonopoli produksi garam dan tidak menjalankan pasar bebas. Tim
shiwake meminta mereka untuk menyerahkan kepada negara aset tersebut. Kisah lain adalah Japan
Lottery Association. Pada tahun anggaran 2008, Nihon takarakuji kyoukai memiliki penghasilan
sebesar 1,049 triliun dari hasil menjual lottery kepada warga Jepang. Sebesar 45.7% disalurkan
dalam bentuk tiket lottery dan 14.2% dinikmati oleh pengurus NTK dan Pusat Otonomi Daerah, JSS.
Pengurus NTK sebanyak 3 orang, dan pengurus JSS sebanyak 5 orang termasuk mantan birokrat.
Lalu lembaga yang bertugas menjual Lottery Jumbo ada 4 dengan staf sejumlah 66 orang. Mereka
dianggap menerima apa yang disebut jabatan yang diturunkan dari surga. Gaji yang diterima para
pengurus kira-kira sebesar 19,41 juta yen per tahun. Alasannya pun terlalu gamblang “karena
pegawainya sedikit”. Hal ini membuat tim pemeriksa berang dan menganggap pengurus yang
kebanyakan birokrat senior telah menggunakan uang rakyat dengan semena-mena dan meminta
mereka untuk hidup sederhana dan tidak menghamburkan uang rakyat.
Selain itu Kejaksanaan Metropolitan Tokyo pun saat ini sedang menahan Gubernur
Tokushima yang didakwa mendapatkan suap dari seorang konglomerat Jepang dan dalam kasus lain
juga menahan walikota Shimozuma, Ibaraki. Selain itu ada kasus dari anggota parlemen bernama
Toshikatsu Matsuoka berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara
dilakukan di gedung parlemen. Pegawai negeri pun tidak luput dari pengawasan. Seorang anggota
parlemen dari Minshuto/DPJ Akira Nagatsuma yang mencurigai praktik tidak fair dalam penggunaan
taksi oleh staf departemen keuangan. Diprediksi ada 500 orang pegawai pemerintah yang menerima
uang terima kasih dan hadiah dari sopir taksi langganannya. Pegawai itu umumnya bekerja sampai
larut malam dan pulang dengan menggunakan taksi yang dibayar dengan kupon yang dananya
ditanggung negara. Mereka dipandang menyalahgunakan wewenang karena memperoleh sekadar
uang terima. Mereka juga menerima pemberian minuman seperti bir ketika dalam perjalanan pulang.
Beberapa contoh di atas mungkin terlihat „biasa‟ terjadi di Indonesia tetapi di Jepang kasus-kasus
tersebut digolongkan sebagai pidana. Hal ini dikarenakan di Jepang istilah korupsi disejajarkan
dengan tindak pidana umum seperti penyuapan, penggelapan uang negara dan penipuan.

2. Langkah Pemberantasan
Semenjak PM Hatoyama memerintah, sebuah tim (shiwake) ditunjuk untuk memeriksa semua
lembaga atau institusi pemerintah yang memanfaatkan pajak dari rakyat Jepang, apakah uang rakyat
telah benar-benar dipakai dengan adil disebut yang tugas utamanya pemeriksaan keuangan proyek.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa uang negara dipakai sebagaimana mestinya. Cara kerja
Jigyou shiwake adalah memeriksa penggunaan uang rakyat di lembaga atau institusi yang dikontrol
negara. Terdapat sekitar 447 proyek yang akan diselidiki dan tim ini bekerja sangat cepat sehingga
sudah puluhan masalah yang dibongkar. Pertanyaan yang sering diajukan adalah “ke mana uang itu
pergi?” atau “kenapa pembiayaan terlalu besar?”. Program ini ditanggapi positif oleh rakyat Jepang,
karena dengan begitu mereka dapat mengetahui bagaimana penyalahgunaan pajak yang mereka
bayarkan. Akan tetapi mereka juga mengkritisi apakah proyek-proyek yang diputuskan berhenti atau
ditinjau ulang benar-benar dilaksanakan, yang dengan demikian rakyat bisa menikmati hasilnya.
Pencegahan Korupsi
Sistem pencegahan korupsi di Jepang memang cukup unik. Jepang memilih pendekatan
budaya dan sosial (soft approach) dimana dalam masyarakat ditumbuhkan mentalitas bekerja keras
melalui proses, disiplin, dan fairness. Prilaku korupsi dipandang sebagai tindakan yang memalukan
dan merendahkan martabat serta harga diri. Budaya “malu” masih sangat kental di dalam masyarakat
Jepang dan hal ini merupakan alat yang sangat efektif untuk tindakan preventif terhadap korupsi.
Tidak ada Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti di Indonesia. Adapun
hukuman bagi koruptor hanyalah 7 tahun penjara. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki undang-
undang khusus mengenai korupsi justru sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Hal ini
membuktikan bahwa penegakan hukum yang baik tidak sekedar ditentukan oleh “substansi
perundang-undangan” tetapi justru oleh “budaya malu” masyarakat maupun penegak hukum dan
masyarakatnya. Hal ini jauh lebih efektif daripada hukuman mati di Indonesia. Pihak pengacara pun
berperan dalam hal penegakan hukum melawan korupsi. Bahkan pengacara Jepang pun senantiasa
berusaha membujuk klien-nya untuk mengakui kesalahannya, mundur dari jabatan kemudian
mengembalikan hasil kejahatannya. Terlebih lagi pengacara di Jepang hampir tidak terbiasa untuk
memutarbalikkan fakta sehingga yang salah menjadi benar.
Selain itu setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan kerja
dan laporan keuangan tahunan tersebut harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh
publik. Semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website secara rinci
setiap yen nya. Masyarakat bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja. Prinsip transparansi
ini dampaknya dapat mengurangi korupsi politik di Jepang.
Pegawai pemerintah sendiri telah diatur secara ketat oleh kode etik dan tidak boleh
melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, termasuk tindakan
menghambat fairness. Meskipun dari aspek hukum mereka dianggap tidak melanggar, tetapi bila
tindakan itu dipandang melanggar kode etik, yaitu memperoleh manfaat pribadi yang melebihi batas
kepatutan sosial maka hal ini juga dipandang sebagai prilaku yang tidak baik sehingga memalukan
dalam kehidupan sosial.

3. Hasil pemberantasan
Kasus yang menimpa Gubernur Tokushima dan walikota Shimozuma, Ibaraki mencerminkan
apa yang disebut debagai „hasil pemberantasan‟ korupsi di Jepang dengan mengedepankan budaya
malu. Kedua pejabat tersebut secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan hampir tak
pernah terdengar adanya pengacara Jepang yang menuntut “asas praduga tak bersalah”. Bahkan
apabila ada hakim yang bermasalah bahkan ketika belum diajukan ke pengadilang, sudah langsung
mengakui kesalahannya dan secara sukarela menerima sanksi administratif berupa pemecatan
dirinya. Di sinilah terlihat nilai kejujuran dan kesadaran masyarakat Jepang sangat tinggi termasuk
mengakui kejahatannya sendiri.
Lain lagi hasil dari kasus yang menimpa anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka
karena berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik. Akibat kuatnya budaya malu tadi
Toshikatsu Matsuoka menjadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak
seberapa, namun Matsuoka merasa malu dan akhirnya yang bersangkutan bunuh diri. Contoh kasus
lainnya terjadi sekitar empat tahun lalu, yaitu indikasi staf menteri luar negeri yang lalai membayar
pajak. Kasus itu berimbas besar secara politis karena memicu pengunduran diri Makiko Tanaka dari
menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmennya.
Pelajaran dari Jepang menunjukkan adanya hal yang sangat kontras dibandingkan Indonesia.
Di Indonesia banyak kasus megakorupsi yang melibatkan nilai miliaran yang penanganannya tidak
jelas dan belum ada pertanggungjawaban secara sosial budaya. Budaya rasa malu, komitmen sosial,
dan akuntabilitas menjadi isu penting yang perlu ditanamkan kepada generasi bangsa ini untuk
mengikis perilaku koruptif sedini mungkin. Sekali lagi, perilaku koruptif bukan hanya persoalan jumlah
yang dikorupsi. Hal yang lebih esensial adalah menyemaikan dan menumbuhkan budaya baru yang
mampu mengikis budaya korupsi di Indonesia.
Oleh karena itu, kaum birokrat yang mempunyai jiwa spirit baru bangsa yang
mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan dermawan. Meskipun mengubah suatu budaya,
termasuk antikorupsi memang proses yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang namun
paling tidak saat ini waktu yag sangat tepat untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan niat
untuk korupsi itu. Pemberlakuan aturan dan tindakan tegas bagi pelanggar akan mempercepat
perubahan budaya tersebut. Tentunya perlu ada contoh para pemimpin kita untuk legowo atau
mundur secara terhormat dan bersikap jujur bila terjadi masalah hukum yang melibatkan pejabat
tersebut.
Made Rahayu Indrayani
8A – BPKP / 18