1. Dokumen tersebut membahas konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Terdapat penjelasan mengenai konsep koperasi Barat, Sosialis, dan Negara Berkembang. Juga dijelaskan prinsip-prinsip koperasi menurut Munkner, Rochdale, Raiffeisen, Schulze, ICA, dan Indonesia.
2. Dibahas pula sejarah lahirnya koperasi di Rochdale, Inggris pada 1844 dan perkembangannya di berbag
2. KONSEP KOPERASI
KONSEP KOPERASI BARAT
KONSEP KOPERASI SOSIALIS
KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG
3. KONSEP KOPERASI BARAT
Koperasi adalah Organisasi
swasta yang dibentuk
sukrela oleh orang-orang
yang memiliki persamaan
kepentingan, dengan
maksud mengurusi
kepentingan para
anggotanya serta
bertujuan untuk
menciptakan keuntungan
timbal balik bagi anggota
koperasi maupun
perusahaan koperasi.
4. Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat
Kepuasan individu terjamin dengan cara bekerja
sama dengan antaranggota dengan saling
membantu dan saling menguntungkan.
Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat
berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan
dan menanggung resikonya bersama.
Hasil surplus/keuntungan didistribusikan kepada
anggota anggota dengan metode yang telah
disepakati.
Keuntungan yang belum di distribusikan akan
dimasukan sebagai cadangan koperasi.
5. KONSEP KOPERASI SOSIALIS
Adalah koperasi yang telah direncanakan dan
dikendalikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk
merasionalkan produksi, untuk menunjang
perencanaan sosial.
Menurut konsep ini, koperasi ini tidak berdiri sendiri
tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme
untuk , mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-
komunis.
6. Koperasi ini sudah berkembang dengan ciri
tersendiri yaitu dominasi campur tangan
pemerintah dalam pembinaan dan
pengembangannya.
Perbedaan konsep ini dengan konsep sosialis yaitu
:
konsep sosialis : tujuan koperasinya untuk
merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan
pribadi ke pemelikan kolektif.
konsep Negara berkembang : tujuan koperasinya
untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi
anggotanya.
9. HUBUNGAN IDEOLOGI, SISTEM PEREKONOMIAN
DAN ALIRAN KOPERASI
Ideologi Sistem Aliran Koperasi
Perekonomian
Liberalisme/Kapatialism Sistem Ekonomi Yardstick
e Bebas Liberal
Komunisme/Sosialisme Sistem Ekomomi Sosialis
Sosialis
Tidak termasuk Sistem Ekonomi Persemakmuran
Liberalisme dan Campuran
Sosialisme
11. ALIRAN YARDSTICK
Aliran ini ada pada negara-negara yang berideologi
kapitalis atau yang menganut perekonomian liberal.
Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi,
menetralisasikan dan mengoreksi.
Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap
jatuh bangunnya koperasi ditengah-tengah masyarakat,.
Maju tidaknya koperasi terletak ditangan koperasi itu
sendiri.
Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara
barat dimana industri berkembang dengan pesat seperti
AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda DLL.
12. Koperasi dipandang sebagai alat yang
paling efektif untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat, disamping itu
untuk menyatukan rakyat lebih mudah
melalui organisasi koperasi.
Pengaruh aliran ini banyak dijumpai
dinegara-negara Eropa Timur dan Rusia
ALIRAN SOSIALIS
13. Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif
dalam meningkatkan kualitas ekonomi
masyarakat
Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat
berkedudukan strategis dan memegang
peranan utama dalam struktur perekonomian
masyarakat.
Hubungan pemerintah dengan gerakan
“kemitraan (partnership)”,dimana pemerintah
bertanggung jawab dan berupaya agar iklim
pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.
14. Sejarah lahirnya koperasi
Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia
15. Sejarah Lahirnya Koperasi
1844 di Rochdale Inggris, lahirlah koperasi modern
yang berkembang dewasa ini. Thn 1852 jumlah
koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit.
1862 dibentuklah pusat koperasi pembelian “The
Coopertive Whole Sale Society (CWS)”
1818-1888 koperasi berkembang di Denmark
dipelopori oleh Herman Schulze
1896 di London terbentuklah ICA (International
Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi
gerakan Internasional.
16. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia
1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi
di Indonesia (Sukoco,”Seratus Tahun Koperasi di
Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih
Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam
untuk menolong teman sejawatnya para pegawai
negri pribumi melepaskan diri dari cengkraman
pelepas uang.
17. Next
Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank
tabungan jika dipakai istilah UU No.14 Th
1967 tentang pokok-pokok perbankan, diberi
nama “De Poerwokertosche Hulp-en
Spaarbank Der Inlandsche Hoofden” = Bank
Simpan Pinjam para “priyayi” Purwokerto
atau dalam bahasa Inggris “The Purwokertp
Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil
Servants”.
18. Next
1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai
oleh Dr. JH. Boeke sebagai adviseur voor Volk-
credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki
apakah koperasi bermanfaat di Indonesia
12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi
seJawa yang pertama di Tasikmalaya
1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
No.140 tentang penyaluran bahan pokok dan
menugaskan koperasi sebagai pelaksanaannya
1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I
(MUNASKOP I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip
Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin
19. Next
1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-
undang N0. 14 th 1965, dimana prinsip
NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis)
diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga di
laksanakan Munaskop II di Jakarta
1967, Pemerintah mengeluarkan Undang-
undang No. 12 th 1967 tentang pokok-pokok
perkoperasian disempurnakan dan diganti
dengan UU No. 25 th 1992 tentang
perKoperasian
Perasturan Pemerintah No. 9 th 1995 tentang
kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.
20. 1) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukan
kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk
masyarakat pada umumnya.
2) Koperasi dapat melalukan berbagai usaha
diberbagai bidang kehidupan Ekonomi
Rakyat.
3) Membantu membuka lapangan pekerjaan.
4) Mendapatkan kesempatan usaha yang
seluas-luasnya dari pemerintah.
5) Mendapat bimbingan kesempatan usaha
dari pemerintah dalam rangka
mengembangkan koperasi.
21. 1. Tidak semua anggota koperasi berperan
aktif dalam pengembangan koperasi.
2. Koperasi indentik dengan usaha kecil
sehingga sulit untuk bersaing dengan
badan usaha lain.
3. Modal koperasi relatif berbatas atau kecil
bila dibandingkan dengan badan usaha
lain.
24. Mengandung makna “kerja sama”, ada
juga yang mengartikan “menolong satu
sama lain”. Arti kerja sama bisa berbeda-
beda tergantung dari cabang ilmunya.
KOPERASI
26. Definisi ILO (International Labour
Organization)
Terdapat 6 elemen yang dikandung dalam
koperasi, yaitu :
1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.
2. Penggabungan orang-orang berdasarkan
kesukarelaan.
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang
diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal
yang dibutuhkan.
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat
secara seimbang.
27. Definisi Arifinal Chaniago
(1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan
yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum yang memberikan
kebebasan kepada anggota untuk
masuk dan keluar dengan bekerja
sama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk
mempertinggi kesejahteraan
jasmaniah para anggotanya.
28. DEFINISI DOOREN
Dooren sudah memperluas pengertian koperasi
dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-
orang, akan tetapi dapat juga merupakan
perkumpulan dari badan-badan hukum.
29. Beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah
usaha bersama untuk memperbaiki nasib
penghidupan ekonomi berdasarkan tolong
menolong. Mereka didorong oleh keinginan
memberi jasa pada kawan “seorang buat semua
dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan
auto aktivitas golongan, terdiri dari:
1. Solidaritas
2. Individualitas
3. Menolong diri sendiri
4. Jujur.
30. Definisi Munker
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong.
Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan
ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung
gotong royong.
31. Definisi UU No.25/1992
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas azas kekeluargaan.
32. Sesuai UU No. 25/1992 Pasal
Koperasi bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, serta ikut
membangun tantanan perekonomian
Nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
34. Keanggotaan bersifat sukarela
Keanggotaan terbuka
Pengembangan anggota
Identitas sebagaib pemilik dan pelanggan
Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara
demokratis
Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak
dibagi
Pendidikan anggota
Perkumpulan dengan sukarela
35. Pengawasan secara demokratis
Keanggotaan yang terbuka
Bunga atas modal dibatasi
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota
sebanding dengan jasa masing-masing
anggota
Penjualan sepenuhnya dengan tunai
Netral terhadap politik dan agama
Barang-barang yang dijual harus asli dan
tidak dipalsukan
36. Swadaya
Daerah daerah kerja terbatas
SHU untuk cadangan
Tanggung jawab anggota tidak terbatas
Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
Usaha hanya kepada anggota
Keanggotaan atas dasar watak bukan uang
37. Swadaya
Daerah kerja tidak terbatas
SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan
kepada anggota
Tenggung jawab anggota terbatas
Pengurus bekerja dengan mendapatkan
imbalan
Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk
anggota
38. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa
adanya pembatasan yang dibuat-buat
Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu
orang satu suara
Modal yang menerima bunga terbatas (bila ada)
SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, keanggota
sesuai dengan jasa masing-masing senua
anggota koperasi harus melaksanakan
pendidikan secara terus-menerus
Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama
yang erat, baik ditingkat regional, nasional
maupun internasional
39. 6. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia
Menurut UU No. 12/1967
Setiap keanggotaan sukarela dan terbuka untuk
setiap WNI
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
sebagai pemmpin demokrasi dalam koperasi
Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-
masing anggota
Adanya pembatasan bunga atas modal
Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
40. Menurut UU No. 25/1992
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai
dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal
Kemandirian
Pendidikan perkoperasi
Kerjasama antar koperasi