Dokumen ini menjelaskan pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip koperasi menurut berbagai ahli dan peraturan perundang-undangan. Koperasi merupakan organisasi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara umum. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip koperasi yang mengedepankan keanggotaan sukarela, pengelolaan secara demokratis, dan pembagian hasil usaha yang adil.

1. “Ekonomi Koperasi”
Pengertian Koperasi, Tujuan Koperasi,
dan Prinsip-prinsip Koperasi

2. 1. Pengertian Koperasi
 Definisi ILO (International Labour
Organization)
 Definisi Chaniago
 Definisi Dooren
 Definisi Hatta
 Definisi Munkner
 Definisi UU No. 25/1992

3. Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ”co” yang
berarti bersama dan ”operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi
pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum
koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan
sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan
dengan maksud mensejahterakan anggota.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan
hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945
pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)
koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian
nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan
organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya
ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya
ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus

4. Berikut ini pengertian koperasi menurut para ahli :
1. Dr. Fay ( 1980 )
Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha
bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan
selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian
rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan
kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding
dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.
2. R.M Margono Djojohadikoesoemo
Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seoarang yang
dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan
ekonominya.
3. Prof. R.S. Soeriaatmadja
Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela
dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga
pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka

5. 4. Paul Hubert Casselman
Koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung
unsur sosial.
5. Margaret Digby
Koperasi adalah kerja sama dan siap untuk menolong.
6. Dr. G Mladenata
Koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang
tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan
saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama
dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh
anggota.

6. Definisi ILO (International Labour
Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang
dikandung dalam koperasi, yaitu :
 Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
 Penggabungan orang-orang berdasarkan
kesukarelaan
 Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
 Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi
dan dikendalikan secara demokratis
 Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang
dibutuhkan
 Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat

7. Definisi Arifinal Chaniago (1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan
yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum, yang memberikan kebebasan
kepada anggota untuk masuk dan keluar,
dengan bekerja sama secara kekeluargaan
menjalankan usaha untuk mempertinggi
kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

8. Definisi Dooren
Tidak ada definisi tunggal (untuk
coopertive) yang umumnya diterima tetapi
prinsip yang umum adalah bahwa serikat
koperasi sebuah asosiasi anggota, baik
pribadi atau perusahaan yang telah secara
sukarela datang bersama-sama dalam
mengejar tujuan ekonomi umum.

9. Definisi Hatta
Koperasi adalah usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong. Semangat
tolong menolong tersebut didorong oleh
keinginan memberi jasa kepada kawan
berdasarkan „seorang buat semua dan semua
buat seorang‟.

10. Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong
menolong yang menjalankan „urusniaga‟
secara kumpulan, yang berazaskan konsep
tolong-menolong. Aktivitas dalam
urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi,
bukan sosial seperti yang dikandung gotong
royong.

11. Definisi UU No. 25/1992
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum koperasi, dengan melandaskan
kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas azas kekeluargaan.

12. 2. Tujuan Koperasi
 Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
 Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi:
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

13. 3. Prinsip-prinsip Koperasi
 Prinsip Munkner
 Prinsip Rochdale
 Prinsip Raiffeisen
 Prinsip Schulze
 Prinsip ICA (International Cooperative
Allience)
 Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12
tahun 1967
 Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No.

14. Prinsip Munkner
 Keanggotaan bersifat sukarela
 Keanggotaan terbuka
 Pengembangan anggota
 Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
 Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
 Koperasi sbg kumpulan orang-orang
 Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
 Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
 Perkumpulan dengan sukarela
 Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
 Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
 Pendidikan anggota

15. Prinsip Rochdale
 Pengawasan secara demokratis
 Keanggotaan yang terbuka
 Bunga atas modal dibatasi
 Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding
dengan jasa masing-masing anggota
 Penjualan sepenuhnya dengan tunai
 Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang
dipalsukan
 Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan
prinsip-prinsip anggota
 Netral terhadap politik dan agama

16. Prinsip Raiffeisen
 Swadaya
 Daerah kerja terbatas
 SHU untuk cadangan
 Tanggung jawab anggota tidak terbatas
 Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
 Usaha hanya kepada anggota
 Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

17. Prinsip Schulze
 Swadaya
 Daerah kerja tak terbatas
 SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan
kepada anggota
 Tanggung jawab anggota terbatas
 Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
 Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

18. Prinsip ICA (International Cooperative
Allience)
 Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya
pembatasan yang dibuat-buat
 Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang
satu suara
 Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
 SHU dibagi 3: cadangan, masyarakat, ke anggota
sesuai dengan jasa masing-masing
 Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan
secara terus menerus
 Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang
erat, baik ditingkat regional, nasional maupun

19. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU
No. 12 tahun 1967
 Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap
warga negara Indonesia
 Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai
pemimpin demokrasi dalam koperasi
 Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing
anggota
 Adanya pembatasan bunga atas modal
 Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat pada umumnya
 Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
 Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai

20. Prinsip Koperasi Indonesia versi UU
No. 25/1992
 Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
 Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai
dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal
 Kemandirian
 Pendidikan perkoperasian
 Kerjasama antar koperasi