materi stunting

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali

2. 2

3. 2
105 cm 125 cm 100 cm
7 thn 7 thn 4 thn
Stunting:
• Dilihat berdasarkan Panjang Badan per Umur
(PB/U) atau Tinggi Badan per Umur (TB/U).
• Nilai Z-score <-2,0
Usia 4 tahun
4 bulan
Usia 2 tahun
2 bulan
STUNTING TERLAMBAT DIKENALI
(BARU DAPAT DILIHAT SETELAH 2 TAHUN)

4. MENGAPA FOKUS PADA STUNTING
?
 BUKAN SEMATA PADA UKURAN FISIK PENDEK, TETAPI
LEBIH PADA KONSEP BAHWA PROSES TERJADINYA
STUNTING BERSAMAAN DENGAN PROSES TERJADINYA
HAMBATAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ORGAN
LAINNYA, TERMASUK OTAK:
ARTINYA SEORANG ANAK YANG MENDERITA STUNTING,
KEMUNGKINAN BESAR JUGA TELAH MENGALAMI
HAMBATAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ORGAN
LAINNYA
STUNTING DIJADIKAN INDIKATOR KARENA LEBIH MUDAH
DAN LEBIH DINI DIKENAL DIBANDINGKAN DG EKPRESI

5. JENDELA KRITIS
PERKEMBANGA
N JANIN
8 minggu
pertama sejak
pembuahan
terjadi
pembentukan
semua cikal
bakal organ
tubuh
Perkembangan
penting sebagian
organ berlanjut
sampai akhir
kehamilan
Perkembangan
penting
sebagian organ
berlanjut
sampai 2 tahun
pertama
kehidupan

6. 25% berat otak
dewasa
70% berat otak
dewasa
90% berat otak
dewasa
1.4 KG
6
PERTUMBUHAN OTAK
Usia 2 tahun
Usia 5 tahun
Lahir
Dewasa

7. SITUASI DAN KONDISI STUNTING INDONESIA

8. SEBARAN STUNTING TINGKAT PROVINSI
8
27.5 27.3
32.6
26.3
28.7
34.8
33
42.6
36.8
44.7
39.7
42.6
27.6
39.2 37.9 37.2
35.3 36.7
41.1
36.7
42.5 41
38.9
35.8
40.1
44.2
38.6
45.2
40.6 41.3 40.9 41.5
48
51.7
17.7
21.4 21,9
23.5 23.6
25.5 26.6 27 27.3 27.4 27.8 28.1 28.8 29.4 30 30.1 30.8 31.1 31.2 31.4 32 32.3 32.3 32.4 32.7 32.9 33.2 33.5 33.7 34.1 34.2 35.6 37.3
41.8 42.6
0
10
20
30
40
50
60
DKI
Jakarta
DI
Yogyakarta
Bali
Kepulauan
Riau
Bangka
Belitung
Sulawesi
Utara
Banten
Kalimantan
Utara
Lampung
Riau
Papua
Barat
Bengkulu
Sulawesi
Tenggara
Kalimantan
Timur
Sumatera
Barat
Jambi
INDONESIA
Jawa
Barat
Jawa
Tengah
Maluku
Utara
Sumatera
Selatan
Sumatera
Utara
Sulawesi
Tengah
Gorontalo
Jawa
Timur
Papua
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Barat
Nusa
Tenggara
Barat
Maluku
Kalimantan
Tengah
Sulawesi
Selatan
Aceh
Sulawesi
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
2013 2018
Indikator tinggi badan menurut umur (TB/U):
⋆ Sangat pendek : TB/U<-3SD ⋆ Pendek: TB/U ≥-3SD s/d <-2SD

9. SEBARAN WASTING TINGKAT PROVINSI
9
8.8
11.6
14.8
10.9
9.4
11.1 11.4
9.9 10.2
11
10.2
12.1
14.8
13.8
10.8
11.8 12.3 12.6 12.3
15.7
11.4
12.2
13.5
14.9
15.6 15.4 15.5
9.4
12.8
16.2
12.4
18.7
11.7 11.9
4.6
6.3
7.5
8.3 8.4 8.4 8.5
9.2 9.6 9.9 10 10.1 10.2 10.3 10.5 10.5 10.7 11.2 11.3 11.4 11.9 11.9 11.9 12 12.1 12.2 12.2 12.8 12.9 13.1 13.1
13.9 14.3 14.4 14.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Kalimantan
Utara
Bali
Kalimantan
Timur
Bengkulu
Jawa
Barat
DI
Yogyakarta
Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Sulawesi
Utara
Bangka
Belitung
Sulawesi
Selatan
DKI
Jakarta
INDONESIA
Papua
Banten
Sulawesi
Barat
Lampung
Kepulauan
Riau
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Aceh
Sulawesi
Tenggara
Maluku
Utara
Jambi
Sumatera
Utara
Riau
Papua
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
Sulawesi
Tengah
Kalimantan
Selatan
Maluku
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Barat
Gorontalo
Nusa
Tenggara
Barat
2013 2018
Indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB):
⋆ Sangat kurus: BB/TB<-3SD ⋆ Kurus: BB/TB ≥ -3SD s/d <-2SD

10. KAJIAN DETERMINAN STUNTING

11. FAKTOR DETERMINAN PENTING TERJADINYA
STUNTING DI INDONESIA
Kajian Terhadap Determinan Stunting di Indonesia
Beal, Tumilowicz, Sutrisna, Doddy Izwardy, Neufeld (2018)

12. STUNTING ADALAH SIKLUS YANG AKAN BERLANGSUNG TERUS-MENERUS JIKA TIDAK SEGERA DIATASI SAAT INI
ANAK STUNTING
REMAJA PUTRI KURANG GIZI
BUMIL KEK/ KURANG GIZI
BAYI BBLR
SIKLUS
STUNTING

13. Di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan menikah di
bawah usia 18 tahun (Susenas 2016)
= 375 menikah setiap harinya!
Anak perempuan di wilayah
pedesaan berpeluang 3x lebih
besar untuk menikah di usia
anak
Anak perempuan dari rumah
tangga berpendapatan rendah
berpeluang 5x lebih besar
untuk menikah di usia anak
Anak perempuan berpeluang 3x
lebih rendah untuk menikah di
usia anak jika kepala Rumah
tangga mereka telah
menyelesaikan universitas
FAKTA YANG
MEMPERHATIKAN….
MENGERIKAN
……………………

14. 1 2
3

15. 4 5
6
7

16. 16
KEBIJAKAN
STRATEGI NASIONAL

17. KOMITMEN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (2017-2018)
CEGAH STUNTING, ITU
PENTING

18. pembangunan sumber
daya manusia Indonesia
sebagai fokus prioritas
berikutnya, setelah
infrastruktur.
“ MENINGKATKAN INVESTASI
RAPAT KERJA KESEHATAN
NASIONAL TAHUN 2019
KOMITMEN PRESIDEN TAHUN 2019

20. PILAR KE-1:
KOMITMEN DAN VISI PIMPINAN
RPJMN 2020-2024 : Proyek Prioritas
RKP 2020: ProyekPrioritas danTagging
StrategiNasional: TaggingdanitervensiSpesifik-Sensitif
RPJMD/RKPD
Visi Indonesia 2045 SDGs dan SPM
PerpresNo. 83/2017KebijakanStrategisPangan& Gizi
Peraturan-Menteri-PPN-1-Tahun-2018RANPangandanGizi
SKMenteriKesehatanNomorHK.01.07/MENKES/577/2018
tentangTimKoordinasiPenanggulangan Stunting
KESIMPULAN RAKERKESNAS 2019

21. PROGRESS REGULASI, DOKUMEN STRATKOM PERUBAHAN
PERILAKU KABUPATEN, DEKLARASI STUNTING, DAN
KAMPANYE STUNTING
 Memiliki regulasi terkait KPP
 Memiliki Strategi Komunikasi
 Deklarasi pencegahan stunting
Iklan Layanan Masyarakat (MPASI, TTD
Rematri)
Media Cetak dan Luar Ruang (Isi Piringku
dan Pencegahan Stunting)
Catatan:
 Target pencapaian regulasi KPP untuk 160 kab/kota lokus stunting 2018 &
2019
PILAR KE- 2 :

22. PILAR KE-3:
Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi
Program Nasional, Daerah dan Masyarakat
KOORDINATOR
Pilar ini dikoordinasikan oleh Menteri Bappenas dan Menteri
Dalam Negeri

23. TUJUAN
Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan
ketahanan pangan.
STRATEGI
1. Akses pangan yang bergizi;
2. Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan
non tunai yang bergizi untuk keluarga kurang mampu;
3. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
4. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan;
PILAR KE-4:
Mendorong Kebijakan Nutritional Food Security
KOORDINATOR
Pilar ini dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan

24. KOORDINATOR
Pilar ini dikooordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden/TNP2K dan Bappenas
KOORDINATOR
Pilar ini dikooordinasikan oleh Sekretariat Wakil Presiden/TNP2K dan Bappenas
PILAR KE-5:
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Surveilans Gizi melalui E-PPGBM : informasi kasus sebagai
dasar intervensi konvergensi dan terintegrasi
Jumlah Kasus yang ditangani
Baduta
Stunting
(TB/U)
Balita
Wasting
(BB/TB)
Balita
Underweight
(BB/U)
Total Kasus
10.710
balita
Total Kasus
2399 balita
Total Kasus
4137 balita
Telah
diintervensi
782 balita
Telah
diintervensi
492 balita
Telah
diintervensi
109 balita
3110 Baduta
Stunting
(TB/U)
3898 Balita
Wasting
(BB/TB)
1032 Balita
Underweigh
t (BB?U)
Jumlah Kasus yang BELUM
ditangani/Dikonfirmasi
RUJUK KE PUSKESMAS
UNTUK
KONFIRMASI/VALIDASI KASUS
PROSES ASUHAN GIZI (PAG)
DI PUSKESMAS
INTERVENSI SPESIFIK :
- Tatalaksana Kasus
- Konseling : PMBA, Gizi terkait penyakit
- Pemberian PMT
- Rujuk ke RSUD
Total JUMLAH BALITA ter-entry sebanyak 151.552 Balita
(by name by adress) dari 322.445 (sasaran Proyeksi 47,0% (15
Sept 2019) *data bisa berubah

25. GIANYAR
BULELEN
G
BANGLI

26. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
a. Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi
b. Perbaikan Gizi khususnya Stunting
c. Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/ AIDS, Tuberkulosis & Malaria
d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas
& Kanker)
PRIORITASPEMBANGUNANKESEHATAN(RPJMNKESEHATAN2015-2019)
PENDEKATAN
KELUARGA
GERMAS

27. KONSEP PENANGGULANGAN STUNTING
2
7
PENCEGAHAN PENANGANAN
1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN (HPK)
STIMULASI – PENGASUHAN dan
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

28. Intervensi yang ditujukan
kepada anak dalam 1.000
Hari Pertama Kehidupan
(HPK). Kegiatan ini
umumnya dilakukan oleh
sektor kesehatan.
Intervensi spesifik
bersifat jangka pendek,
hasilnya dapat dicatat
dalam waktu relatif
pendek.
2.
IntervensiGizi
Sensitif
(berkontribusi 70 %)
1.
IntervensiGizi Spesifik
(berkontribusi 30%)
Intervensi yang ditujukan
melalui berbagai kegiatan
pembangunan diluar sektor
kesehatan. Sasarannya
adalah masyarakat umum,
tidak khusus untuk 1.000
HPK.
2.
IntervensiGizi
Sensitif
(berkontribusi 70 %)

29. 29

30.  Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan
diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 PenggunaaNnya Terfokus  mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa
pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan
desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
30
PERMENDES PDTT NO. 16 TAHUN 2018

31. 31

32. 32

33. PEMANFAATAN DANA DESA
33
untuk
PERMENDES PDTT NO. 16 TAHUN 2018
NO. KEGIATAN
1 Penyediaan air bersih dan sanitasi
2 Pemberian Makanan Tambahan dan bergizi untuk balita
3 Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu
menyusui
4 Bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala ibu
hamil atau ibu menyusui
5 Pengembangan apotik hidup desa dan produk holtikultura untuk
memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui
6 Pengembangan ketahanan pangan di desa
7 Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan

34. STUNTING ADALAH SIKLUS YANG AKAN BERLANGSUNG TERUS-MENERUS JIKA TIDAK SEGERA DIATASI SAAT INI
ANAK STUNTING
REMAJA PUTRI
KURANG GIZI
BUMIL KEK/
KURANG GIZI
BAYI BBLR
SIKLUS
STUNTING
PERBAIKAN POLA MAKAN DAN POLA ASUH

35. 3
3 KOMPONEN
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
POLA
ASUH
POLA
MAKAN
AIR BERSIH
SANITASI
Cegah Stunting, Itu Penting

36. POLA ASUH
yang kurang baik terutama
pada perilaku dan praktek
pemberian makan bayi dan
anak
MEMILIH BAHAN PANGAN
MENGOLAH BAHAN
PANGAN
MENYAJIKAN MAKANAN
DINAS
PENDIDIKAN
BADAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
CAMAT
LURAH
KEPALA DESA
MEDIA MASSA
ORANG TUA
KELUARGA
MASYARAKAT

37. PENDIDIKAN GIZI LANGSUNG OLEH BAPAK PRESIDEN

38. USIA
(BULAN)
ASI
BENTUK MAKANAN
MAKANAN
LUMAT
MAKANAN
LEMBIK
MAKANAN
KELUARGA
0 - 6*
6 - 8
9 - 11
12 - 23
24 - 59
Ket : 6* = 5 bulan 29 hari
Anjuran Pemberian Makanan Bayi dan Balita

39. Frekuensi Frekuensi Makan dalam
satu hari
Jumlah Jumlah makanan untuk
setiap kali makan
Tekstur Konsistensi Tepat
Jenis Jenis Makanan Bervariasi
(Seimbang/4*)
Aktif Pemberian Makan Aktif
Kebersihan Penyiapan yang bersih
MAKANAN PENDAMPING ASI TIDAK HANYA TEKAIT
DENGAN KETERSEDIAAN MAKANAN
TAPI 6 SYARAT DI BAWAH INI:

40. Praktik Pemberian
Makanan Bayi dan
Anak (PMBA)

41. 41
Rendahnya akses terhadap
MAKANAN dari
segi jumlah dan kualitas
gizi
BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DINAS
PERTANIAN
Program Pekarangan Organik
Meningkatkan
akses pangan
bergizi untuk
semua, dan
mendorong
pertanian skala
kecil sebagai
sumber
penghasilan

42. Umi Fahmida - SEAMEO RECFON
karbo karbo + sayur
karbo + sayur + protein nabati
karbo + protein nabati
minus
protein
hewani

43. ENERGI
43
66.2
48.3
43.5
35.8
52.6
62.3
53.9
74.4
50
44.1
43.9
50.6
41.8
51.2
51.7
53.9
40
44.9
59.8
71.5
61.7
51.9
47.9
46.9
60
57.4
61.3
68.4
58.6
58.8
82.9
61
69.9
61.4
53.9
11
14.9
16
15.1
11.1
14.3
14.2
10.2
12.8
16.2
13
13.1
16.8
11.9
14
13
12.3
13.7
11.9
8.7
10.4
12.5
10
12.7
13.2
13.4
10.5
11.1
12.9
12.9
7.1
10.7
11.7
11.6
13.1
19.7
28.6
32.4
34.2
26
21.8
27.7
13.4
28.8
32.2
33
28.6
33.5
29.3
27.5
28
37.3
30.7
22.8
14.7
21.3
26.8
30.7
32.8
21.5
24.4
21.2
17.3
25.2
21.8
7.8
22.6
15.3
18.5
26.3
3.1
8.2
8.1
14.9
10.2
1.6
4.2
2
8.4
7.5
10.1
7.6
7.9
7.5
6.9
5.2
10.4
10.6
5.5
5
6.5
8.8
11.4
7.5
5.3
4.8
7
3.3
3.3
6.5
2.2
5.7
3.1
8.5
6.7
A
C
EH
S
U
MU
T
S
U
MBA
R
RI
A
U
J
A
MBI
S
U
MS
EL
BENG
K
ULU
L
A
MP
U
NG
K
EP
BA
BEL
K
EP
RI
A
U
D
K
I
J
A
KA
RTA
J
A
BA
R
J
ATENG
D
I
Y
J
ATI
M
BA
NTEN
BA
L
I
NTB
NTT
K
A
L
BA
R
K
A
LTENG
K
A
L
S
EL
K
A
LTI
M
K
A
LTARA
S
U
L
U
T
S
U
LTENG
S
U
L
S
EL
S
U
LTRA
G
O
RO
NTALO
S
U
L
BA
R
MA
L
UK
U
MA
L
U
T
PA
P
UA
BA
RAT
PA
P
UA
I
ND
ONESI
A
Defisit Defisit Ringan Cukup Lebih
Nasional : 53,9% 13,1% 26,3% 6,7%
LEBIH DARI SETENGAH
IBU HAMIL DI INDONESIA
MENGALAMI DEFISIT
ENERGI

44. PROTEIN
44
60.4
45.2
47
35.1
50.6
64.9
47.2
69.4
39
41
45.2
54.7
44.2
50.6
46.3
54.4
33.8
39.8
61.4
61.9
53.1
50.6
49.3
46.7
57.3
51
54.2
49.3
45.3
50
87.4
56.4
62
70.1
51.9
20
21.4
22.1
22.7
17
19.4
19.7
16.4
19.7
22.4
20.1
17.9
21.3
20.1
18.6
20.2
19.4
19.8
16
13.6
17.1
20.1
16.1
18.3
16.7
22.1
17.6
20.2
21.2
21.5
5.6
19.4
16
11.5
18.8
19.6
33.3
31
42.2
32.5
15.7
33.1
14.1
41.3
36.6
34.7
27.4
34.5
29.3
35.1
25.4
46.8
40.4
22.5
24.4
29.8
29.3
34.6
35
26
26.9
28.2
30.5
33.5
28.5
7.1
24.2
22.1
18.4
29.3
A
CEH
S
UMUT
S
UMBA
R
RI
A
U
J
A
MBI
S
UMS
EL
BENG
K
ULU
L
A
MP
UNG
K
EP
BA
BEL
K
EP
RI
A
U
D
K
I
J
A
KA
RTA
J
A
BA
R
J
ATENG
D
I
Y
J
ATI
M
BA
NTEN
BA
L
I
NTB
NTT
K
A
L
BA
R
K
A
LTENG
K
A
L
S
EL
K
A
LTI
M
K
A
LTARA
S
UL
UT
S
ULTENG
S
UL
S
EL
S
ULTRA
G
O
RO
NTALO
S
UL
BA
R
MA
L
UK
U
MA
L
UT
PA
P
UA
BA
RAT
PA
P
UA
I
ND
ONESI
A
Defisit Defisit Ringan Cukup
Nasional : 51,9% 18,8% 29,3%
LEBIH DARI SETENGAH
IBU HAMIL DI INDONESIA
MENGALAMI DEFISIT
PROTEIN

45. Persentase Ibu Hamil Risiko KEK Menurut Provinsi
Pemantauan Status Gizi 2016-2017

46. KOMPONEN KENAIKAN BERAT BADAN IBU
HAMIL
KENAIKAN BERAT BADAN IBU HAMIL
PER TRISEMESTER BERDASARKAN INDEK MASSA TUBUH

47. 47
MAKANAN TAMBAHAN PABRIKAN
UNTUK IBU HAMIL
3 KEPING BISKUIT=
4 BUTIR TELUR
atau
4 potong lumpia tahu
untuk mencapai kalori
setara
3 keping biskuit
per 100 gram : 155 kalori
baru setara kalori, bagaimana
dengan zat gizi lainnya terutama
zat gizi mikro?
zat gizi makro
dan mikro pada
biskuit PMT
telah dihitung
sesuai
kebutuhan
sehingga dapat
berkontribusi
pada total
asupan gizi
secara
maksimal

48. Rendahnya akses terhadap
SANITASI
DAN AIR
BERSIH
DINAS PEKERJAAN
UMUM

50. Delapan Aksi Integrasi Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota
PIC:
BAPPEDA
PIC:
BAPPEDA
PIC: Sekda
PIC: BPMD
PIC:
BAPPEDA
PIC: Dinkes
PIC: Sekda &
BAPPEDA
PIC: BPMD
Dokumen lengkap dapat diunduh pada tautan:
http://bit.ly/pedomanintegrasi
Aksi integrasi adalah instrumen
dalam bentuk kegiatan yang
digunakan untuk meningkatkan
pelaksanaan integrasi intervensi gizi
dalam penurunan stunting
Pengukuran data stunting dapat didukung melalui SURVEILANS GIZI-ePPGBM

51. Kementerian/Lembaga Berkolaborasi untuk Percepatan Pencegahan Stunting

52. Kemkes:
Intervensi Spesifik
dan PMT
BKKBN:
Kampung KB Kemensos:
Program Keluarga
Harapan
Kemenag:
Program Catin
PUPR:
Bedah Rumah,
PAMSINAS, STBM
Kementan:
Kawasan Rumah
Pangan Lestari
KKP:
Kampanye Makan
Ikan
Kemendes:
Bantuan Kegiatan
Posyandu
KUKM:
Usaha UKM
Ormas:
Kampanye, Edukasi
Perusahaan:
CSR bantuan PMT
BOK
Dana Desa
Dana CSR
Dana PKH
Dana KRPL
Dana Bedah Rmh,
Sanitasi Dana Bibit Ikan
KUNCI:
• Integrasi Lokus (Desa)
• Integrasi Sasaran
(Keluarga Bumil dan
Balita)
Asupan
Makanan
Ketahanan Pangan Keluarga
Pola Asuh Balita
Survailans
Gizi
Lumbung Pangan Desa
PROSES KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI DESA
OPTIMALISASIP
OTENSI
SUMBERDAYA DI
34 PROV DAN
514 KAB/KOTA

53. PENANGANAN
STUNTING DI PROVINSI
BALI

54. 1. ORIENTASI SURVEILANS GIZI
 KEGIATAN DILAKSANAKAN DENGAN
MENGUNDANG TENAGA PELAKSANA
GIZI PUSKESMAS SERTA
ENUMERATOR (MAHASISWA JURUSAN
GIZI)
 TUJUAN PERTEMUAN : TERINPUTNYA
DATA HASIL OPERASIONAL PADA
BALITA DAN IBU HAMIL DI SELURUH
PUSKESMAS KEDALAM APLIKASI E-
PPGBM
 DIPEROLEHNYA BADUTA STUNTING,

55.  MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENIMBANGAN SETIAP BULAN
SERTA OPERASI TIMBANG
BULAN FEBRUARI, MEI,
AGUSTUS DAN NOPEMBER
 MENGINPUT DATA HASIL
OPERASI TIMBANG KE
APLIKASI E-PPGBM
(ELEKTRONIK PENCATATAN
DAN PELAPORAN GIZI
BERBASIS MASYARAKAT
 MELAKUKAN VALIDASI DATA
YANG ADA PADA ALLERT
SYSTEM

58. Belum ada regulasi sehingga intergrasi
kegiatan sulit
Kurangnya komitmen pejabat dalam upaya
penurunan stunting
Keterbatasan SDM di lapangan
Kurangnya sarana prasarana seperti
antropometri kit serta laptop

59. Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait seperti
Bappeda Litbang dan PMD
Mengadvokasi kab/kota agar mengalokasikan
kontrak gizi melalui dana BOK
Mengusulkan pengadaan antropometri kit melalui
dana desa

61. SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH