1. Kuliah ke-3
Perencanaan Pendidikan dalam
Konteks Desentralisasi Pembangunan
Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.
(Lektor K
(L kt Kepala, Ad i i t
l Administrasi Pendidikan FIP-UPI)
i P didik FIP UPI)
Materi Perkuliahan Perencanaan Pendidikan
“Program S2 Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh NAD”
(Semester Ganjil Tahun Ajaran 2010/2011)
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 1

2. Dasar pelaksanaan otonomi daerah
1. Bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme, tetapi membagi daerah
Indonesia ke dalam katagori daerah besar dan kecil yang akan diatur dengan undang‐undang.;
2. Pengaturan dalam UU tersebut harus berlandaskan pada permusyawaratan dalam sistem
g p p y
pemerintahan negara, dan mempertimbangkan hak‐hak, asal‐usul dalam daerah‐daerah yang bersifat
istimewa.;
3. Daerah besar dan kecil bukan merupakan ‘negara bagian’, melainkan daerah yang tidak terpisahkan
dan dibentuk dalam kerangka yang tidak terpisahkan, serta dalam kerangka negara kesatuan
dan dibentuk dalam kerangka yang tidak terpisahkan serta dalam kerangka “negara kesatuan”
(eenheidstaat);
4. Corak daerah besar dan kecil itu ada yang bersifat ‘otonom’ (streek en locale rechtsgemeenschappen),
dan ada yang bersifat daerah administrasi belaka.;
5. Sebagai konsekuensi daerah yang bersifat otonom, akan dibentuk Badan Perwakilan Daerah (BPD)
karena di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas azas permusyawaratan;
6. Daerah yang hak‐hak asal‐usul yang bersifat istimewa adalah ‘swapraja’ (zelfbesturende
landschappen), dan desa atau nama lain semacam itu yang disebut volksgemeenchappen;
landschappen) dan ‘desa’ atau nama lain semacam itu yang disebut volksgemeenchappen;
7. Negara Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah‐daerah yang mempunyai hak‐hak
asal‐usul yang bersifat istimewa;
8. Btas‐batas, isi dan luas otonomi yang diberikan kepada daerah, kebijakan dasarnya merujuk kepada
prinsip‐prinsip yang terkandung dalam alinea pertama penjelasan pasal 18 kitab UUD/1945.
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 2

3. Prinsip‐prinsip otonomi daerah
• Otonomi seluas‐luasnya. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Di samping itu, daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat;
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat;
• Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata dalam arti prinsip untuk menangani urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
Bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar‐benar sejalan
Bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar benar sejalan
dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
• Keserasian hubungan. Bahwa otonomi yang dilaksanakan harus mampu membangun kerjasama
antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.
Di samping itu, keserasian hubungan antar daerah tersebut harus serasi pula dengan Pemerintah
dalam memelihara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI;
• Pemerintah wajib memberikan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam
j p y g p p p p
penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, melalu penetapan standar, arahan,
bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Karena itu,
Pemerintah wajib pula memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan
g p g p
dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan
efektif sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 3

4. Karakteristik Otonomi Pemerintahan Daerah
1. Sebutan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menunjukkan bahwa
kebijakan tersebut bukan hanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
berazas desentralisasi, tetapi mengatur juga tentang penyelenggaraan pemerintah yang
berazas dekonsentrasi.
2. Istilah otonomi daerah diartikan sebagai penyerahan urusan yang bersifat hak, wewenang
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti
pemerintahan daerah.
3. Prinsip yang dianut, diistilahkan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam
arti lebih ditekankan pada kewajiban daripada hak.
4. Titik berat otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota, tidak konsisten karena daerah
tingkat p
g provinsi disebut j g sebagai daerah otonom.
juga g
5. Penyelenggaraan pemerintahan, menganut strong executive system dalam arti masih
dominannya kekuasaan kepala daerah otonom yang merangkap sebagai kepala wilayah yang
dapat mengontrol peranan DPRD.
6. Hubungan hi hi antara pemerintah pusat, Dati I d D ti II di
6 H b hirarhis t i t h t D ti dan Dati II, digambarkan d l
b k dalam structural
t t l
efficiancy model melalui jalur kepala wilayah.
7. Pembiayaan pemerintahan berorientasi pada model functions follow money yang dijatah oleh
p
pemerintah p
pusat melalui subsidi daerah otonom (
(SDO) dan instruksi p
) presiden ( p )
(Inpres).
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 4

5. Tingkatan daerah otonom
PEMERINTAH Bab I, pasal 1 ayat (1):
Presiden Republik Indonesia
DAERAH PROVINSI .
Bab I, pasal 1 ayat (3) dan (4) dan pasal 3:
Gubernur, DPRD dan Perangkat Daerah
DAERAH Bab I, pasal 1 ayat (3) dan (4) dan pasal 3:
KABUPATEN/ KOTA Gubernur, DPRD dan Perangkat Daerah
Bab I pasal 12, Bab XI pasal 200 dan 202:
DESA Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
Perangkat desa
Perangkat desa
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 5

6. Role Sharing Pusat dgn Daerah
Pembinaan & pembantuan
Hubungan Administrasi
dan Kewilayahan
dan Kewilayahan PEMERINTAH
PEMERINTAH
DAERAH
Dekonsentrasi & KAB/KOTA
Administrasi
PUSAT Administrasi, PEMERINTAH dan DESA
pembinaan dan
pembinaan dan DAERAH PROVINSI
DAERAH PROVINSI Kewilayahan
fasilitasi
CAMAT
Koordinasi, kerjasama,
& Kemitraan
Administrasi, pembinaan, fasilitasi & pembantuan
(operasional)
Administrasi, pembinaan, fasilitasi & pembantuan
PEMERINTAH PROPINSI KABUPATEN/KOTA
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 6

7. Arah Perubahan Paradigma Pembangunan Pendidikan
(Jalal dan Supriadi, 2001:5)
(J l l d S i di 2001 5)
Paradigma l
P di lama Paradigma b
P di baru
Sentralistik Desentralistik
Kebijakan yang top down
Kebijakan yang top down Kebijakan yang bottom up
Kebijakan yang bottom up
Orientasi pengembangan Orientasi pengembangan holistik: pendidikan
parsial: pendidikan untuk untuk pengembangan kesadaran untuk
pertumbuhan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi bersatu dalam kemajemukan budaya,
bersatu dalam kemajemukan budaya
stabilitas politik, dan menunjang tinggi nilai moral, kemanusiaan
teknologi perakitan dan agama, kesadaran hukum;
Peran pemerintah sangat
Peran pemerintah sangat Meningkatnya peran serta masyarakat secara
Meningkatnya peran serta masyarakat secara
dominan kualitatif dan kuantitatif
Lemahnya peran institusi Pemberdayaan institusi masyarakat:keluarga,
nonsekolah LSM, pesantren, dan dunia usaha.
LSM pesantren dan dunia usaha
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 7

8. Ruang Lingkup Desentralisasi Manajemen Pendidikan
Perundang‐
g Pengembangan
g g
undangan Tenaga
Pendidikan Kependidikan
Struktur & Desentralisasi Pembiayaan Proses
Kelembagaan Manajemen Pendidikan
Pendidikan
P didik Pendidikan
P didik
Pengembangan
P b Saran dan Prasarana
S d P
Kurikulum Pendidikan
Pendidikan
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 8

9. No Aspek Paradigma Pendidikan Birokratis Hirarkis Paradigma Pendidikan Demokratis
1 Perencanaan p
Top‐down Buttom‐upp
2 Pelaksanaan Didasarkan instruksi‐petunjuk Didasarkan atas profe‐sionalitas
3 Standar Output dan proses: Nasional‐makro Output Nas. Makro, Proses lokal Mikro
4 g
Target Nasional‐makro Level sekolah‐wilayah terbatas
y
5 Pemahaman tujuan‐ Didasarkan atas pedoman dari pusat Didasarkan atas kon‐disi sekolah
target
6 Sistem insentif Seragam dan kepatuhan Sistem prestasi
7 Umpan balik orang tua Tidak diperlukan, kecuali bagi peserta didik Diperlukan secara ter‐atur
yang ber‐masalah
8 Orientasi Pengembangan intelektual (NEM) Pengembangan aspek inteletual, personal
dan sosial
9 Persepsi terhadap input Masukan peserta didik diperlukan sebagai Masukan peserta di‐dik bukan merupakan
raw input yang menentukan hasil akhir
i t t k h il khi raw input, melainkan klien yang
i t l i k kli
memerlukan pela‐yanan jasa sekolah
10 Evaluasi Dilaksanakan pada titik‐titik waktu tertentu Dilaksanakan sepan‐jang waktu dengan
dan bersifat seragam menekankan kebutu‐han sekolah
11 Kontrol sekolah
Kontrol sekolah Oleh atasan
Oleh atasan Oleh orang tua peserta didik dan
Oleh orang tua peserta didik dan
masyarakat sekitar
12 Pengambilan keputusan Ada ditangan kepsek dengan perkenan Rapat guru, orang tua peserta didik dan
atasan Kepsek
13 Peran orang tua siswa Terbatas menyediakan dana Terlibat dalam seluruh proses pendidikan,
dan masyarakat ke‐cuali menentukan nilai
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 9

10. Tugas‐tugas!
Bahan diskusi kelompok:
• Jelaskan kembali apa yang dimaksud dalam istilah: otonomi,
desentralisasi dan sentralisasi dalam sistem pemerintahan dan temukan
bentuk‐bentuk dari setiap istilah tersebut dalam sistem manajemen!
• Coba pelajari kembali sistem pemerintahan menurut peraturan dan
perundang undangan, dan
perundang‐undangan dan temukan urgensi dan batas‐batas
batas batas
kewenangan setiap tingkatan pemerintahan!
• Khusus dalam manajemen pembangunan pendidikan, kewenangan apa
yang diberikan
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan di
bawahnya, dan bagaimana mekanisme sistem manajemennya?
• Setelah sepuluh tahun otonomi pemerintahan di daerah, coba
deskripsikan, analisis, dan
deskripsikan analisis dan tafsirkan bagaimana proses pembangunan
pendidikan di daerah, apakah dapat dicapai seperti apa yang telah
direncanakan sebelum pelaksanaan kebijakan desentralisasi
p
pembangunan pendidikan?
g p
29/09/2010 email: abah_jbi@hotmail.com 10