Recommended
More Related Content
Similar to Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN
Similar to Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN
- 1. Konsep dan Pola Pikir Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM
- 2. Pokok Bahasan • Landasan Hukum • Sinkronisasi sebagai amanat UU & NKRI • Landasan Teori & Konsep • Tujuan dan Pendekatan Sinkronisasi • Gambaran Modul Sinkronisasi
- 4. Landasan Hukum • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. lanjutan • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
- 6. Pengendalian & evaluasi Pasal 276 UU No. 23 Tahun 2014 • (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi. • (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
- 8. Sanksi jika tidak sesuai Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014 • (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD, tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN, ….., Gubernur bersama DPRD provinsi melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. • (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernurdan DPRD provinsi dan Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD Provinsi menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.
- 9. Fokus evaluasi: Kesesuaian Pasal 269 UU No. 23 Tahun 2014 • Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan untuk menguji kesesuaian RPJMD provinsi dengan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 11. Fokus evaluasi: Kesesuaian Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014 • Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 12. Sanksi jika tidak sesuai Pasal 271 UU No. 23 Tahun 2014 • (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD, tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, ….., bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. • (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.
- 13. KONSEP SINKRONISASI SEBAGAI AMANAT UU & NKRI Pokok Bahasan 2:
- 19. LANDASAN TEORI & KONSEP Pokok Bahasan 3:
- 20. Inti dari teori (1) • Pembangunan kesehatan harus “total football”, tidak hanya bisa oleh pelaku kesehatan
- 21. Determinants of Health and Well-Being - HL Blum (1981)
- 23. Inti dari Teori (2) • Pembangunan kesehatan jangan hanya fokus pada program dan kegiatan, tapi juga fokus pada Penguatan Sistem Kesehatan • Kinerja kesehatan buruk = akibat sistem kesehatan yang lemah • Satu komponen (subsistem) lemah sistem terganggu
- 24. Kepemimpinan & Kebijakan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan SDM Kesehatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Penelitian Pengembangan Upaya Kesehatan Manajemen & Informasi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Ekonomi Lingkungan Sosial- Agama-Budaya Lingkungan Politik & Hukum Lingkungan Fisik - Biologi Lingkungan IPTEKKES
- 25. Source: Berman & Bitran (2011) Kepemimpinan & Kebijakan Kes Pembiayaan Kes Litbangkes SDM Kes Sediaan Farmasi, alkes Manajemen & informasi Kes Upaya Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
- 26. ISU STRATEGIS 1 KIA, Remaja, Lansia 2 Gizi Masy 3 P2PL 4 Akses/Mutu PKD & Rujukan 5 Farmasi/Alkes/POM 6 SDMK 7 Promkes & Pemb.Masy 8 Litbangkes/SIK 9 Efektivitas Pembiayaan. Kes 10 JKN SASARAN POKOK BDG KES 1 IPM 2 IPKM 3 Gini Inkeks 4 % 7 Jml peserta JKN 5 LPP, TFR, CPR 6 Gizi Masy 7 MMR, IMR 8 Prev <5 kurang gizi & Stunting 9 Prev Tb & HIV 10 Prev darah tingi & obesitas 11 % <18th merokok 12 Jml Kec min 1Pusk terakrditasi 13 % Kab:80% imm lengkap 14 Jml Pusk min 5 jenis SDMK 15 Akses air minum dan samijaga 16 Tingkat kemiskinan 17 Peserta JKN 18 Akses pangan begizi 19 IMP di daerah tertinggal SASARAN POKOK SUB-BID KES 1 Status KIA 2 Status Gizi 3 PM/PTM/PL • tbc/HIV/Malaria • Kusta/filaria • PL (Kesling) • Hipertensi/obeeritas • Merokok • PD3I 4 Akses/Mutu Pelkes 5 Kepsertaan JKN 6 SDKM 7 Obat/Alkes/Mak-min 8 Promkes/Pember.masy 9 PHBS 10 OOP katarstropik << 11 Sistkes > responsif 12 Daya saing obat & Makanan ARAH KEBINAKAN 1 Akes pelkes KIA, remaja, lansia 2 Gizi masyarakat 3 P2PL 4 Akses & mutu PKD 5 Akses & mutu rujukan 6 Akses & mutu obat 7 POM 8 Jml,mutu,distribusi SDMK 9 Promkes & Pemb.Masy 10 Litbang & SIK 11 Kepsertaan JKN 12 Efektifitas Pembiayaan Kes NAWA CITA 1 NEGARA HADIR 2 GOOD GOVERNANCE 3 MULAI DR PINGGIR (Eequity) 4 PENEGAKAN HUKUM 5 MUTU MASNUSIA & MASY 6 PROD & DAYA SAING 7 EKONOMI MANDIRI 8 REVOLUSI KARAKTER BANGSA 9 KEBHINREKAAN & RESTORASI SOSIAL Huruf merah = penguatan sistem kes ascobat/situbondo/120516
- 27. TUJUAN DAN PENDEKATAN SINKRONISASI Pokok Bahasan 4:
- 28. Tujuan Sinkronisasi Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk: 1. Menjamin konsistensi sinergitas sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional; 3. Optimalisasi tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan yang berorientasi pada hasil; 5. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah; 6. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah. 28
- 29. Pendekatan Sinkronisasi • Kebijakan anggaran belanja: money follow program • Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial • Penentuan Prioritas melalui pelaksanaan multilateral meeting, bilateral meeting atau forum SKPD • Rancangan RPJMD dikonsultasikan kepada Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu 29
- 30. GAMBARAN MODUL SINKRONISASI Pokok Bahasan 5:
- 31. Bab I. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I terdiri dari dua topik bahasan: 1. Dasar Hukum Perencanaan Nasional 2. Hubungan RPJMN dan RPJMD
- 32. Bab II. Pokok-Pokok RPJMN 2015 - 2019 Bab II terdiri dari 2 pokok bahasan: 1. Filosofi RPJMN 2015 – 2019 2. Ringkasan RPJMN 2015 – 2019
- 33. Bab III. RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pada Bab III ini terdiri dari 2 pokok bahasan: 1. Permasalahan dan Isu Strategis 2. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Strategi Pembangunan dan Kerangka Pendanaan, Regulasi dan Kelembagaan di Bidang Kesehatan
- 34. Bab IV Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Sub Bidang Kesehatan & Gizi Masyarakat
- 35. Bab IV • Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan • Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis • Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan • Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran • Tahap 5: Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan • Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan Pemerintahan • Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional • Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program dihapus
- 36. Catatan • Tahap I (Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan) dalam Bab IV tidak dibahas khusus dalam pelatihan ini • peserta diminta mempelajarinya sendiri
- 37. TERIMA KASIH