Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi manajerial dan sosial kultural yang harus dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugas jabatannya. Dokumen ini menjelaskan delapan kompetensi inti beserta standar kompetensi untuk berbagai jenjang jabatan, serta mendefinisikan tingkat kemampuan untuk masing-masing kompetensi.
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Gandoes Wt
Teks tersebut membahas tentang good governance yang merupakan tata pemerintahan yang baik yang didasarkan pada nilai-nilai seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesepakatan, keadilan, efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Teks tersebut juga menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan good governance seperti penguatan lembaga perwakilan, peradilan, aparatur, dan masyar
Penyusun rencana dan program (perencanaan)Reddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut membahas pendekatan kerangka logis (logical framework approach) dalam perencanaan program. Terdiri dari beberapa bagian utama yaitu penjelasan konsep dasar perencanaan strategis, logical framework approach, tahap-tahap perencanaan menggunakan pendekatan ini, dan contoh pembuatan matriks kerangka logis beserta indikator-indikator kinerjanya.
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Good governance (tata pemerintahan yang baik)Gandoes Wt
Teks tersebut membahas tentang good governance yang merupakan tata pemerintahan yang baik yang didasarkan pada nilai-nilai seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesepakatan, keadilan, efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Teks tersebut juga menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan good governance seperti penguatan lembaga perwakilan, peradilan, aparatur, dan masyar
Penyusun rencana dan program (perencanaan)Reddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut membahas pendekatan kerangka logis (logical framework approach) dalam perencanaan program. Terdiri dari beberapa bagian utama yaitu penjelasan konsep dasar perencanaan strategis, logical framework approach, tahap-tahap perencanaan menggunakan pendekatan ini, dan contoh pembuatan matriks kerangka logis beserta indikator-indikator kinerjanya.
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
Dokumen tersebut membahas rancangan kerangka kerja dan standar operasional prosedur penerapan manajemen berbasis resort di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Termasuk penjelasan konsep MBR, tantangan, hasil diskusi, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kerangka acuan kerja, dan rancangan SOP untuk pelaporan kegiatan, sistem informasi, dan kelembagaan resort.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Dokumen ini berisi rincian target kinerja tahunan seorang guru di SMP Negeri 1 Bunguran Tengah untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Terdapat 6 target utama yang mencakup penyusunan dokumen administrasi dan pembelajaran, pelaporan kegiatan supervisi dan evaluasi, serta pelaporan tugas tambahan. Dokumen ini juga mencantumkan indikator kinerja, target yang harus dicapai, dukungan sumber daya, skema pertangg
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan...Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Blognya membahas topik-topik seperti mengintegrasikan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan;
3. Dokumen tersebut juga membahas konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan contoh penerapannya di beberapa daerah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum tentang format dan isi Term of Reference (TOR) yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, rencana anggaran, dan penutup proyek.
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan tatanan kesehatan di Kecamatan Antapani tahun 2015/2016 dengan fokus pada kawasan permukiman dan lingkungan yang bersih serta mencapai status bebas buang air besar sembarangan. Dokumen ini juga menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan masyarakat seperti kelompok kesehatan, sanitasi, dan pelestarian lingkungan serta tujuan membuat Kecamatan Antapani menjadi wil
Monitoring dan evaluasi proyek bertujuan untuk mengawasi kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi pencapaian tujuan proyek untuk perbaikan. Monitoring meliputi pengumpulan data secara teratur mengenai input, aktivitas, output, outcome, dan impact proyek. Evaluasi menilai capaian proyek secara keseluruhan dan memberikan umpan balik untuk perencanaan proyek berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merangkum presentasi tentang pengukuran kinerja pembangunan daerah di kawasan timur Indonesia. Presentasi menjelaskan tentang proses membangun sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, serta program-program pembangunan wilayah KTI.
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas mengenai pelatihan kepemimpinan untuk pengawas dan administrator yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta melalui pembelajaran tentang etika kepemimpinan, pelayanan publik, dan pengendalian kinerja. Struktur kurikulum dan jadwal pelatihan dirinci untuk mencapai tujuan tersebut.
Laporan ini menyajikan ringkasan data geografi, demografi, dan capaian indikator kesehatan keluarga di 10 desa di Kecamatan Jambe. Terdapat permasalahan utama di setiap desa seperti KB, hipertensi, rokok, dan JKN. Puskesmas telah melakukan berbagai intervensi seperti sosialisasi dan kunjungan rumah untuk menangani permasalahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan kepentingan standar kompetensi jabatan, penjabaran mengenai kompetensi teknis, manajerial dan sosial budaya, serta tips uji kompetensi untuk aparatur sipil negara.
Perbandingan Negara Jepang dengan Negara AmerikaSiti Sahati
Negara Jepang dan Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Jepang menganut sistem parlementer sedangkan Amerika presidensial. Keduanya memiliki pemisahan kekuasaan dan menganut prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Persamaan lain adalah sistem ekonomi liberal kapitalis.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
Dokumen tersebut membahas rancangan kerangka kerja dan standar operasional prosedur penerapan manajemen berbasis resort di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Termasuk penjelasan konsep MBR, tantangan, hasil diskusi, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kerangka acuan kerja, dan rancangan SOP untuk pelaporan kegiatan, sistem informasi, dan kelembagaan resort.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Dokumen ini berisi rincian target kinerja tahunan seorang guru di SMP Negeri 1 Bunguran Tengah untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Terdapat 6 target utama yang mencakup penyusunan dokumen administrasi dan pembelajaran, pelaporan kegiatan supervisi dan evaluasi, serta pelaporan tugas tambahan. Dokumen ini juga mencantumkan indikator kinerja, target yang harus dicapai, dukungan sumber daya, skema pertangg
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan...Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Blognya membahas topik-topik seperti mengintegrasikan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan;
3. Dokumen tersebut juga membahas konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan contoh penerapannya di beberapa daerah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum tentang format dan isi Term of Reference (TOR) yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, rencana anggaran, dan penutup proyek.
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan tatanan kesehatan di Kecamatan Antapani tahun 2015/2016 dengan fokus pada kawasan permukiman dan lingkungan yang bersih serta mencapai status bebas buang air besar sembarangan. Dokumen ini juga menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan masyarakat seperti kelompok kesehatan, sanitasi, dan pelestarian lingkungan serta tujuan membuat Kecamatan Antapani menjadi wil
Monitoring dan evaluasi proyek bertujuan untuk mengawasi kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi pencapaian tujuan proyek untuk perbaikan. Monitoring meliputi pengumpulan data secara teratur mengenai input, aktivitas, output, outcome, dan impact proyek. Evaluasi menilai capaian proyek secara keseluruhan dan memberikan umpan balik untuk perencanaan proyek berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merangkum presentasi tentang pengukuran kinerja pembangunan daerah di kawasan timur Indonesia. Presentasi menjelaskan tentang proses membangun sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, serta program-program pembangunan wilayah KTI.
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
Dokumen tersebut membahas mengenai pelatihan kepemimpinan untuk pengawas dan administrator yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta melalui pembelajaran tentang etika kepemimpinan, pelayanan publik, dan pengendalian kinerja. Struktur kurikulum dan jadwal pelatihan dirinci untuk mencapai tujuan tersebut.
Laporan ini menyajikan ringkasan data geografi, demografi, dan capaian indikator kesehatan keluarga di 10 desa di Kecamatan Jambe. Terdapat permasalahan utama di setiap desa seperti KB, hipertensi, rokok, dan JKN. Puskesmas telah melakukan berbagai intervensi seperti sosialisasi dan kunjungan rumah untuk menangani permasalahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum dan kepentingan standar kompetensi jabatan, penjabaran mengenai kompetensi teknis, manajerial dan sosial budaya, serta tips uji kompetensi untuk aparatur sipil negara.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai pelaksanaan program pembimbingan (pementoran) dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Ia menjelaskan konsep dan tujuan pementoran serta proses pelaksanaannya termasuk perancangan, pemilihan mentor dan menti, tanggungjawab mereka, dan cara berhubung dalam program tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kompetensi dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki pegawai agar dapat bekerja efektif dan memenuhi standar organisasi, sedangkan standar kompetensi menjelaskan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang har
BAB 1 membahas pentingnya komunikasi di tempat kerja dan proses komunikasi. BAB 2 membahas komunikasi dalam kelompok kecil dan tim, termasuk perkembangan tim dan penanganan konflik. BAB 3 membahas pentingnya mendengarkan dan komunikasi nonverbal di tempat kerja.
Modul ini memperkenalkan Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia yang terdiri daripada tiga nilai utama: Perkhidmatan Penyayang, Kerja Berpasukan, dan Profesionalisme. Ia menjelaskan makna setiap nilai dan cara untuk menerapkannya dalam organisasi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan.
Dokumen tersebut membahas pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara dengan menekankan pada pentingnya nilai-nilai moral dan profesionalisme. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, arahan kebijakan, manfaat, syarat, metode dan nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan kepemimpinan. Poin penting yang diangkat antara lain pengertian organisasi sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, hubungan antara organisasi, manajemen dan kepemimpinan, perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan serta sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin.
Organisasi merupakan unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manajer memiliki peran penting dalam mengkoordinasi organisasi dengan melakukan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Teknologi seperti internet dan email memungkinkan komunikasi organisasi menjadi lebih efektif dengan cara meningkatkan tind
Dokumen tersebut membahas pentingnya jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang jenis-jenis jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian serta tahapan-tahapannya. Dokumen juga menjelaskan prinsip dasar sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan kepemimpinan. Poin penting yang diangkat antara lain pengertian organisasi sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, perbedaan antara fungsi manajemen dan kepemimpinan, serta hal-hal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin seperti kemampuan memecahkan masalah dan memotivasi.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Sesuai dengan Permenpan 38/2017
SKJ KOMPETENSI MANAJERIAL
Merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan
tugas jabatan
Setiap pegawai dapat mengimplementasikan kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan
standar kompetensi jabatannya
No Kompetensi
Standar Kompetensi Jabatan
JPT Madya JPT Pratama Administrator Pengawas Pelaksana
1 Integritas 5 4 3 2 1
2 Kerja Sama 5 4 3 2 1
3 Komunikasi 5 4 3 2 1
4 Orientasi Pada Hasil 5 4 3 2 1
5 Pelayanan Publik 5 4 3 2 1
6 Pengembangan Diri & Orang
Lain
5 4 3 2 1
7 Mengelola Perubahan 5 4 3 2 1
8 Pengambilan Keputusan 5 4 3 2 1
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 2
3. LEVEL KEMAHIRAN
Sesuai dengan Permenpan 38/2017
Paham/dalam
pengembangan
Dasar Menengah Mumpuni Ahli
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 3
4. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan
langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang
menyertainya
INTEGRITAS
01
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Mampu bertindak sesuai nilai,
norma, etika organisasi dalam
kapasitas pribadi
• Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta;
• Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi
• Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.
2 Pengawas
Mampu mengingatkan,
mengajak rekan kerja untuk
bertindak sesuai nilai, norma,
dan etika organisasi
• Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi
dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik.
• Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;
• Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
3 Administrator
Mampu memastikan,
menanamkan keyakinan
bersama agar anggota yang
dipimpin bertindak sesuai nilai,
norma, dan etika organisasi,
dalam lingkup formal
• Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
• Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai,
norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
4 JPT Pratama
Mampu menciptakan situasi
kerja yang mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika organisasi
• Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala situasi dan kondisi;
• Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung
konsekuensinya;
• Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh
orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
5 JPT Madya
Mampu menjadi role model
dalam penerapan standar
keadilan dan etika di tingkat
nasional
• Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari
yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya;
• Menjadi “role model” /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional;
• Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma- norma
yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 4
5. KERJA SAMA
02 Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian
tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Berpartisipasi dalam kelompok
kerja
• Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim;
• Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim;
Bekerja sama dalam interaksi formal dan informal.
2 Pengawas
Menumbuhkan tim kerja yang
partisipatif dan efektif
• Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;
• Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim.; mempertimbangkan masukan dan keahlian
anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;
• Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3 Administrator
Efektif membangun tim kerja
untuk peningkatan kinerja
organisasi
• Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan
hambatan, dan mencari solusi yang optimal;
• Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok,
bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok
dan/atau unit kerja;
• Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja
kelompok.
4 JPT Pratama
Membangun komitmen tim,
sinergi
• Membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin;
• Memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
• Mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar unit, memberikan dukungan / semangat untuk
memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.
5 JPT Madya
Menciptakan situasi kerja sama
secara konsisten, baik di dalam
maupun di luar instansi
• Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma / etos / nilai-nilai kerja yang baik di
dalam dan di luar organisasi; Meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi;
• Secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam
maupun di luar organisasi;
• Membangun konsensus untuk menggabungkan sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan
bangsa dan negara.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 5
6. 03Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan
maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.
KOMUNIKASI
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Menyampaikan informasi
dengan jelas,lengkap,
pemahaman yang sama
• Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan
cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;
• Memahami instruksi/perintah yang diberikan;
• Membuat memo, surat secara sederhana.
2 Pengawas
Aktif menjalankan komunikasi
secara formal dan informal.
Bersedia mendengarkan orang
lain, menginterpretasikan pesan
dengan respon yang sesuai.
• Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;
• Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta
memberikan respon yang sesuai;
• Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dan lain lain sesuai arahan pimpinan.
3 Administrator
Berkomunikasi secara asertif,
terampil berkomunikasi lisan/
tertulis untuk menyampaikan
informasi yang sensitif/ rumit/
kompleks
• Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat,
sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;
• Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;
• Membuat laporan tahunan/periodic/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang
sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap;
4 JPT Pratama
Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi secara
lisan dan tertulis untuk
mendorong kesepakatan
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan
• Mengintegrasikan informasi-informasi penting hasil diskusi dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman
yang sama;
• Menuangkan pemikiran/konsep yang multidimensi dalam bentuk tulisan formal;
• Menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-
langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
5 JPT Madya
Menggagas sistem komunikasi
yang terbuka secara strategis
untuk mencari solusi dengan
tujuan meningkatkan kinerja
• Menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional;
• Menggunakan saluran komunikasi formal dan non formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional;
• Menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi
dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 6
7. 04 Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis
mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
ORIENTASI PADA HASIL
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Bertanggung jawab untuk
memenuhi standar kerja
• Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan;
• Memenuhi standar kerja;
• Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya.
2 Pengawas
Berupaya meningkatkan hasil
kerja pribadi yang lebih tinggi
dari standar yang ditetapkan,
mencari, mencoba metode
alternatif untuk peningkatan
kinerja
• Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang
ditetapkan organisasi;
• Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;
• Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih
efektif yang sudah dilakukannya.
3 Administrator
Menetapkan target kerja yang
menantang bagi unit kerja,
memberi apresiasi dan teguran
untuk mendorong kinerja
• Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;
• Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;
• Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
4 JPT Pratama
Mendorong unit kerja mencapai
target yang ditetapkan atau
melebihi hasil kerja sebelumnya
• Mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan;
• Memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi;
• Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target organisasi.
5 JPT Madya
Meningkatkan mutu pencapaian
kerja organisasi
• Memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi
pada pencapaian target prioritas nasional;
• Memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas
instansi/nasional;
• Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas
nasional.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 7
8. 05
Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional,
transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/
kelompok/ golongan/ partai politik.
PELAYANAN PUBLIK
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Menjalankan tugas mengikuti standar
pelayanan.
• Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;
• Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;
• Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.
2 Pengawas
Mampu
mensupervisi/mengawasi/menyelia dan
menjelaskan proses pelaksanaan tugas
pemerintahan/pelayanan publik
secara transparan
• Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menjelaskan secara obyektif bila
ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;
• Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;
• Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku
kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
3 Administrator
Mampu memanfaatkan kekuatan
kelompok serta memperbaiki standar
pelayanan publik di lingkup unit kerja
• Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan),
dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;
• Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar
dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan
publik unit kerjanya;
• Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku
kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.
4 JPT Pratama
Mampu memonitor, mengevaluasi,
memperhitungkan dan mengantisipasi
dampak dari isu-isu jangka panjang,
kesempatan, atau kekuatan politik
dalam hal pelayanan kebutuhan
pemangku kepentingan yang
transparan, objektif, dan profesional
• Memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi
organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objektif, transparan, dan professional dalam lingkup organisasi;
• Menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;
• Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan
dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
5 JPT Madya
Mampu memastikan kebijakan
kebijakan pelayanan publik yang
menjamin terselenggaranya pelayanan
publik yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif, serta
tidak terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok/partai politik.
• Mampu menciptakan kebijakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;
• Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional;
• Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.
9. 06 Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan
menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar
sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.
PENGEMBANGAN DIRI DAN ORANG LAIN
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana Pengembangan diri
• Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang
diperlukan;
• Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;
• Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.
2 Pengawas
Meningkatkan kemampuan
bawahan dengan memberikan
contoh dan penjelasan cara
melaksanakan suatu pekerjaan
• Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas
kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;
• Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;
• Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.
3 Administrator
Memberikan umpan balik,
membimbing
• Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan
kemampuannya;
• Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan
diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;
• Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan
tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang berkembang.
4 JPT Pratama
Menyusun program
pengembangan jangka panjang
dalam rangka mendorong
manajemen pembelajaran
• Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti
pelatihan / pendidikan / pengembangan kompetensi dan karir;
• Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi;
• Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya.
5 JPT Madya
Menciptakan situasi yang
mendorong organisasi untuk
mengembangkan kemampuan
belajar secara berkelanjutan
dalam rangka mendukung
pencapaian hasil
• Menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara
berkelanjutan di tingkat instansi;
• Merekomendasikan/memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi
orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi;
• Memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat
instansi.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 9
10. 07 Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses
lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan insiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab
pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
MENGELOLA PERUBAHAN
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Mengikuti perubahan
dengan arahan
• Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan
tersebut;
• Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman;
• Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.
2 Pengawas
Proaktif beradaptasi mengikuti
perubahan
• Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang
berlaku tanpa arahan orang lain;
• Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;
• Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.
3 Administrator
Membantu orang lain mengikuti
perubahan, mengantisipasi
perubahan secara tepat
• Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;
• Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;
• Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap
masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.
4 JPT Pratama
Memimpin perubahan pada unit
kerja
• Mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;
• Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya;
• Memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan di berbagai unit kerja dalam lingkup unit
kerjanya.
5 JPT Madya
Memimpin, menggalang dan
menggerakkan dukungan
pemangku kepentingan untuk
menjalankan perubahan secara
berkelanjutan pada tingkat
instansi/nasional
• Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas
nasional;
• Menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan
yang telah ditetapkan;
• Secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah
dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 10
11. 08 Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip
kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan
konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Mengumpulkan informasi untuk
bertindak sesuai kewenangan
• Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi;
• Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan;
• Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan
dan prosedur yang telah ditentukan.
2 Pengawas
Menganalisis masalah secara
mendalam
• Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;
• Mempertimbangkan berbagai alternative yang ada sebelum membuat kesimpulan
• Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan
pedoman yang ada.
3 Administrator
Membandingkan berbagai
alternatif, menyeimbangkan
risiko keberhasilan dalam
implementasi
• Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;
• Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik
yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian;
• Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.
4 JPT Pratama
Menyelesaikan masalah yang
mengandung risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat tindakan
pengamanan
• Menyusun dan/atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa/seluruh fungsi dalam
organisasi;
• Menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks, terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak
pada pihak lain;
• Membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya
(mitigasi risiko).
5 JPT Madya
Menghasilkan solusi dan
mengambil keputusan untuk
mengatasi permasalahan
jangka panjang/strategis,
berdampak nasional
• Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang;
• Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi/nasional;
• Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul.
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 11
12. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan
pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga
menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan,
dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia
PEREKAT BANGSA
01
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
L Jenjang Deskripsi Indikator Perilaku
1 Pelaksana
Peka memahami dan menerima
kemajemukan
• Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu/ kelompok masyarakat.
• Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan/kemajemukan masyarakat.
• Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang.
2 Pengawas
Aktif mengembangkan sikap
saling menghargai, menekankan
persamaan dan persatuan
• Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan.
• Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan.
• Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan. Yang
ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik
di lingkungan unit kerjanya.
3 Administrator
Mempromosikan,
mengembangkan sikap
toleransi dan persatuan
• Mempromosikan sikap menghargai perbedaan diantara orang orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.
• Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang
berlaku., Mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada.
• Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik.
4 JPT Pratama
Mendayagunakan perbedaan
secara konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan efektifitas
organisasi
• Menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat.
• Mendayagunakan perbedaan untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.
• Membuat program mengakomodasi perbedaan.
5 JPT Madya
Wakil pemerintah untuk
membangun hubungan
sosial psikologis
• Menjadi wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat
• Mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan keberagaman untuk membangun hubungan jangka panjang.
• Membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan serta berdampak positif secara nasional
INTEGRITY – PROFESSIONALISM – SINERGY – SERVICE - EXCELLENCE 12