Bank syariah dan Bank konvensional

MAKALAH
BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Dosen Pengampu :
Bahrul Huda, M. E. I
Penyusun :
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
Dian Fitra Amalia (G04219021)
Winda Yulia Restiana (G04219081)
Yunzil Aenul Ismi (G04219082)

2020
KATA PENGANTAR
‫ته‬ ‫كا‬ ‫بر‬ ‫و‬ ّ‫اّلل‬ ‫حمة‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫عليكم‬ ‫م‬ ‫ّال‬‫س‬‫ال‬
Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah sesuai dengan rencana.Sholawat
beriringan salam selalu tetap terlimpahkan kepada Rasullah Muhammad SAW yang telah
menuntun umatnya dari zaman kebodohan menuju jalan yang terang benderang berupa
ajaran agama islam yang agung ini.
Makalah disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan dengan judul “Politik dalam Islam ”.
Dengan terselesaikannya penulisan makalah ini penulis mengucapkan terimakasih
kepada:
1. Allah Swt karena hanya dengan seizin – Nya makalah ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr.H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag . Selaku dosen pengampu mata kuliah
Pengantar Studi Islam.
3. Serta semua pihak yang terlihat dalam penyusunan makalah ini baik secara
langsung atau tidak secara langsung.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun tugas makalah
ini.Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan
penulisan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.Aamiin.
‫ته‬ ‫كا‬ ‫بر‬ ‫و‬ ّ‫اّلل‬ ‫حمة‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫عليكم‬ ‫م‬ ‫ال‬ّ‫س‬ ‫و‬
Surabaya , 15 Februari 2020

DAFTAR ISI
MAKALAH.............................................................................................................................. 1
BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL................................................................... 1
KATA PENGANTAR............................................................................................................... 2
DAFTAR ISI............................................................................................................................ 4
BAB I....................................................................................................................................... 5
PENDAHULUAN..................................................................................................................... 5
A. LATAR BELAKANG.................................................................................................... 5
B. RUMUSAN MASALAH............................................................................................... 6
C. TUJUAN MASALAH.................................................................................................... 6
BAB II..................................................................................................................................... 7
PEMBAHASAN....................................................................................................................... 7
A. Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional............................................................. 7
B. Akad –Akad pada Bank Syariah dan Bank Konvensiaonal ................................................ 7
C. Struktur Organisasi Bank Konvensional dan Bank Syariah...............................................13
D. Penyelesaian Sengketa...................................................................................................18
E. Aspek Legalitas .................................................................................................................24
BAB III......................................................................................................................................25
KESIMPULAN............................................................................................................................25
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................................26

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pertumbuhan ekonomi suatu Negara memerlukan pola pengaturan sumber
ekonomi yang tersedia terarah dan terpadu serta dimanfatkan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat1. Eksistensi lembaga keuangan Khusus sektor perbankan
menepati posisis sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan
investasi di sektor rill dengan pemilikan dana.2
Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang digunakan untuk menyalurkan
dan menghimpun dana masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Penghimpunan yang dilakukan bank dengan cara simpan atau
tabungan, sedangkan penyaluran dana dilakuakan dengan melalui kredit atau
pinjaman kepada masyarakat. Lembaga bank sangat membantu masyarakat dalam
hal keuangan. Bank memiliki peranan strategis untuk Negara. Bank berfungsi
sbagai agent of trust, agen of development, dan agen of services.3
Dari segi fungsinya, menurut Undang-Undang perbankan Nomer 14 Tahun
1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: bank umum, bank
pembangunan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai dan lainya.
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikanya, bank milik pemerintah contohny: bank
BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan lain sebagainya.4 bank dilihat dari segala cara
menentukan harga, terbagi dalam dua kelompok yaitu: Bank yang berdasarkan
prinsip konvensional(Barat), bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam).5
1 Syakir Sofyan, 2016, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”,vol. 10 No. 2, Juni-Desember 2016,
hlm91
2 Syakir Sofyan,2016, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indones ia”,vol.10 No. 2, Juni-Desember 2016,
hlm 91
3Selemba Empat, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta Selatan, Selemba Empat, 2014) hlm207.
4 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta,Rajawali Pres,2015),hlm20.

Pembahasan kali ini akan menitik beratkan pada pembahasan bank Syariah
dengan Bank Konvensional. Akad bank syariah berbeda dengan bank konvensional,
cara menyelesaikan sengkta yang ada pada kedua jenis bank tersebut berebeda.
Salah satu bukti perkembangan dunia perbankan di Indonesia ditandai dengan
adanya bank syariah. Bank Syariah petama di Indonesaia adalah bank Muamalat
yang dibangun pada tahun 1991.6 Unruk mengetahuai perbedaan yang ada diantara
kedua bank tersebut akan dibahas dalam bab berikutnya.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa itu bank Syariah dan bank konvensional?
2. Bagaimana Akad yang ada pada Bank Syariah dan Bank konvensional ?
3. Apa saja Strktur organisasai Bank Syariah dan Bank Konvensional?
4. Bagaimana cara Bank Konvensiaonal dan Bank syariah menyelesaikan
sengketa ?
5. Apa yang dimaksud dengan legalitas Bank Syariah dan Bank Konvensional?
C. TUJUAN MASALAH
1. Untuk mengetahuai pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensiaonal.
2. Untuk memahami Akad-Akad yang ada pada Bank Konvensional dan Bank
Syariah.
3. Untuk mengetahui struktur organisasi yang ada pada Bank Syariah dan Bank
Konvensional.
4. Untuk mengetahui cara Bank Syariah dan Bank Konvensional
menyelesaikan sengket.
5. Untuk memahami legalitas Bank Syariah dan Bank Konvensional.
6 Syakir Sofyan,2016, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”,vol.10 No. 2, Juni -Desember 2016,
hlm 92

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional
Bank syariah adalah bank yang kegiatan dalam menghimpun penyaluran
dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah jual beli
dan bagi hasil. Sedangakn Bank konvensional adalah bank yang dalam
kegiatanya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya,
memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam
presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini
biasanya ditetapakn per tahun.7 Sedangkan pengertian bank sendiri adalah lembaga
keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank
lainnya.8
Prinsip utama oprasional bank yang berpegang pada prinsip syariah adalah
hukum islam yang berseumber dari Al-Quran dan Al- Hadish. Kegiatan oprasional
bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-quran dan Sunah Rasul
Muhamad saw. Larangan utama terutama terkait dengan kegiatan bank yang dapat
digolongkan dan dilkarifikasikan sebgai riba.9
B. Akad –Akad pada Bank Syariah dan Bank Konvensiaonal
Akad yang dilakukan dalam bank syariah dan bank konvensional sangatlah
berbeda . Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dan
prinsip konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau
jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya, bank berdasarkan pada
prinsip Syariah tidak menggunakan prinsip bunga dalam menentukan imbalan atas
dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap
dana yang dipinjmakan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinip
7 Selemba Empat, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta Selatan, Selemba Empat, 2014) hlm207.

bagi hasil sesuai dengan hukum islam.10 Sedangkan pada bank konvensional
menggunakan sitem bunga, yaitu imbalan penggunana dana dalam jumlah
presentase tertentu untuk jangka waktu tertentu., dalam hal ini merupakan
pelanggaran yang terjadi pada prinsip syariah. Dalam hukum islam bunga adalah
riba yang diharamkan.11di tinjau dari sisi pelayanan terhaadap masyarakat dan
pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani
dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak
menyukai sistem bunga. 12
Akad atau dalam bahasa Arab ‘aqad, artinya ikatan atau janji(‘ahdum).13
Akad adalah ikatan, putusan , atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau
transaksi yang dapat di maknai sbagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai
syariah.14
Bentuk-bentuk Akad Bank Syariah. Dalam secara fikih, akad berarti sesuatu yang
memberi tekad seseorang untuk mengajukan , baik yang muncul dsri dua pihak,
seperti wakaf, talak, dan sumpah, dan gadai. 15
Jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi menjadi enam kelompok.
a. Akad Wadi’ah
Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai
barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan
tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang
atau uang. Akad ini digunakan untuk transaksi Giro, dan Tabungan.16
b. Akad Mudharabah
Akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama
antara pihak pertaman(malik, sahibul mal, atau Nasabah) sebagai
pemilik dana dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana
10Selemba Empat, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta Selatan, Selemba Empat, 2014) hlm208.
11 Selemba Empat, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta Selatan, Selemba Empat, 2014) hlm208
12 ibid
13 BasariaNainggolan, Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta,Rajawali Pres,2016) hlm113
15Ibid
16 BasariaNainggolan, Perbankan Syariah Di Indonesia (Jakarta,Rajawali Press,2016) hlm123

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang
disepakati yang diutangkn dalam akad. Akad ini digunakan dalam
transaksi.17
c. Akad Musyarakah
Adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih dalam suatu
usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana
dengan ketentuan bahwa akad dibagi sesaui denhan kesepakatan,
sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-
masing.18
d. Akad Murabahah
Akad pembiyayan suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepda pembeli dan pembeli membayarnya dengan harg yang lebih
tinggi sebagai keuntungan yang telah disepkati.19
e. Akad Jual beli Salam
Akad salam adalah akad pembiyayan suatu barang dengan cara
pemesanan dan pembiyayan harga yang dilakukan terlebih dahulu
dengan syarat tertentu yang disepakati.20
f. Akad Istisna
Akan pembiyayan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dalam krtiteria dan persyaratan tertentu dalam kriteria
dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pebeli
dan penjual atau pembuat.21
Biyaya sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan
ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank
konvensiaonal di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep
dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat

memenuhinya . akibatnya dana titipan menjadi sangan likid. Likuiditas yang tinggi
inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat atau investasi yang
membutuhkan pengendapan dana.22 Sesuai dengan funngsi bank sebagai
intermediary, yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada
nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi
kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang
diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari dana nasabah yang disalurkan
kedalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabh. Jika hasil usaha
semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang aakan dibagikan kepada
nasabah. Jika hal usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungsn yang
dibagukan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungaya kecil otomatis
semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank keoada nasabahnya.23
Produk-Produk Bank Konvensional Bank konvensional, dalam hal ini bank
umum pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk
menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa keuangan
sebagai berikut 24:
a. Penyerapan Dana Masyarakat
 Tabungan (Saving Deposit)
Tabungan adalah simoanan yang penarikannya hanya dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat
ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu.25
 Simpanan Deposito (Time Deposit)
24 Edi wibowo dan Untung Hendi Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah?, (Bogor: Galia Indonesia,2005),
hlm 24-25.
25 Indonesia,Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998,Pasal 1 Butir (5)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan
dengan bank.26
 Simpanan Giro (Demand Deposit)
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran
lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.27
b. Pelayanan Jasa-Jasa
1) Kliring (Clearing)
Kliring adalah suatu metode perhitungan utang-piutang dalam bentuk
surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank-bank peserta
kliring dengan tujuan agar perhitungan utang-piutang dapat terjadi
dengan mudah, cepat, dan aman.28
2) Inkaso (Collection)
Inkaso adalah penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat diluar
wilayah kliring bank yang bersangkutan.29
3) Kirin Uang (Transfer)
Kiriman uang adalah jasa pelayanan bank dalam mengirimkan
sejumlah uang yang ditujukan pada pihak lain disuatu tempay sesuai
permintaa pengirim.
 Save Deposite Box
 Letter of Credit
 Jasa-jasa lainnya30
c. Penyaluran Dana
hlm 25
hlm 26
28 Ibid
29 ibid
30 ibid

Bank konvensional baik bank umum maupun BPR menyalurkan dana yang
telah dihimpunnya dengan cara mengeluarkan kredit. dapat diklarifikasikan
sebagai berikut31 :
 Segi Kegunaan : kredit investasi, kredit modal kerja.
 Segi Tujuan : kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan.
 Segi Jangka Waktu : kredit jangka pendek (maksimal 1 tahun),
kredit jangka menengah (1 tahun s.d 3 tahun), kredit jangka panjang
(diatas 3 tahun)
 Segi Jaminan : kredit dengan jaminan, kredit tanpa jaminan.
 Segi Sektor Usaha : kredit pertanian, kredit peternakan, kredit
industry, kredit pertambangan, kreadit pendidikan, kredit profesi,
kredit perumahan, sektor-sektor lainnya32.
Penerapan Metode Bunga ,Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak
luar, misalnya dari nasabah yang berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat
deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Pendapatan perbankan nasional Indonesia
selama ini masih tergantung dari hasil bunga kegiatan kredit33.
Pendapatan bank tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas kedalam
pos-pos berikut :
a) Cadangan primer untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum dan
keperluan operasi bank sehari-hari. Bentuknya adalah uang kas, saldo
rekening di Bank Indonesia dan bank-bank lain, dan warkat-warkat yang
masih dalam proses tertentu.
b) Cadangan sekunder untuk memenuhi kebutuhan likiditas berjangka waktu
kurang dari 1 tahun sekaligus memperoleh laba. Bentuknya berupa Sertifikat
31 Robinatan Sulaiman,masalah & solusi Letter of Ceredit DalamPraktek Perdagangan Bebas ( Jakarta:Pusat
Studi Hukum Bisnis FH-UPH,1998)hlm8
hlm 27
hlm 28

Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat
Deposito, dan commercial paper.
c) Penyaluran kredit untuk memperoleh pendapatan.
d) Investasi untuk memperoleh pendapatan dengan membeli saham dan
obligasi.34
C. Struktur Organisasi Bank Konvensional dan Bank Syariah
Organisasi hanya merupakan alat atau wadah dari sekelompok orang yang
bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan.organisasi
yang baik dan benar, tujuan yang optimal relative akan lebih mudah dicapai.35
Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal. Berstruktur dan berkordinasi
dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja36
Organisassi bank harus dibagi atas : Front Office dan black Office sehingga
pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat. Front Office adalah bagian- bagian
organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Setiap
karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaan. Back
Office adalah bagian- bagian organisasi, seperti pembukuan, audit , urusan sumber
daya manusia yang para karyawan tidak berhubungan langsung dengan nasabah
bank. 37
Dalam menjalankan oprasionalnya, manajer pemasaran yang berada di back
office merupakan kunci dari keberhasilan bank. Manajer pemasara ini membawa
Fundung Unite dan Lending Unit, Funding Unit (bagian penarikan ana ) adalah
bagian yang memasarkan produk jasa (sarana penabungan) yang tersedia di bank
kepada masyarakat surplus spending unit (SSU. Lending Unit adalah bagian yang
memasarkan jenis-jenis kredit yang disalurkan bank kepda masyarakat Defisit Unit
hlm 28-29
35 Malaya S.P Hasibuan ,Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta,Bumi Akra ,2015)hlm46
36 Ibid
37 Malaya S.P Hasibuan ,Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta,Bumi Aksara ,2015)hlm47

(DSU). Dengan demikian, manajer pemasaran bank harus menerapkan tugas
memasarkan produk tabungan dan menarik SSU untuk menabung sekaligus
memasasarkan jenis-jenis kredit yang disalurkan bank kepada DSU.38
Di dalam Struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya dewan
pengawasn Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar
selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Nasional (DNS). DSN dapat
memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang, DSN dapat
mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas. 39
Contoh Struktur Organisasi Bank Konvensional.
38 ibid

40
40 Malaya S.P Hasibuan ,Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta,Bumi Aksara ,2015)hlm48
Staf (Audit)
Manajer OprasionalLibang (POC)Manajer Pemasaran
aTransferTabunganTellerFFunding unitLending Unit
UmumUrusan HumasUrusan SDM
Pemimpin Bank

Bagan Struktur DSN-MUI
PLENO
Badan Pelaksana Harian
DSN-MUI
Institute
Bidang IKNAB
Bidang Industri
Bisnis dan Keuangan
Syariah
Bidang
Pasar Modal
Bidang
Pasar Modal
Badan Pengawas Syariah
DSN –
MUl
Perwakila
n
Lembaga
Sertifika
si
Profesi

Secara ringkas perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat
dari table berikut ini .
Bank Syariah Bank Konvensional
1. Berinvestasi pada usaha yang halal Bebas nilai
2. Atas dasar bagi hasil , margin keuntungan dan fee Sistem bunga
3. Besaran bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja
Usaha
Besaranya tetap
4. Profit dan falah oriented Profit Oriented
5. pola hubungan kemitraan Hubungan Debitur-Kreditur
6. Ada dewan pengawas syariah Tidak ada lembaga sejenis.41
Sitem bagi hasil dalam perbankan syariah serig mnjadi bahan pertanyaan selalu
dibandingkan dengan system bunga dalam perbankan ekonomi konvensional.42
Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil
1. Penentuan suku bunga dibuat pada
waktu akad dengan pedoman harus
selalu untung untuk pihak bank.
Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat
pada waktu akad dengan pedoman pada
kemungkinan untung dan rugi.
2. Besarnya presentase berdasarkan
pada jumlah uang (modal) yang
dipinjamkan.
Besarnya rasio (Nisbah) bagi hasil
berdasarkan pada jumlah keuntungan yang
diproleh.
3. Tidak bergantung kepada kinerja
usaha. Jumlah pembayaran bunga
tidak mengikat meskipun jumlah
keuntungan berlipat ganda saat
keadaan ekonomi sedang baik.
Bergantung pada kinerja usaha. Jumlah
pembagian hasil meningkat sesuai dengan
peningkatan jumlah pendapatan.
4. Eksistensi bunga diragukan
kehalallanya oleh semua agama
termasuk agama islam
Tidak ada agama yang meragukan
keafsahan bagi hasil.
5. Pembayaran bunga tetap seperti yang
dijanjikan tanpa pertimbagan proyek
yang dijalankan oleh pihak nasabah
untung atau rugi.
Bagi hasil tergantung kepada keuntungan
proyek yang dijalankan. Jika proyek itu
tidak mendapat keuntungan maka kerugian
akan ditanggung bersama oleh kedua belah
pihak43
41 Selemba Empat, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta Selatan, Selemba Empat, 2014) hlm 212
42 Ibid
43 Ibid

D. Penyelesaian Sengketa
1. Penyelesaian sengketa Bank Konvensional
a. Penyelesaian Sengketa Pasca Pengaduan
Penyelesaian sengketa adalah pentyelesaian yang dilakukan setelah
pengaduan yang disampaikan oleh konsumen terhadap perusahaan perusahaan
tidak mencapai kesepakatan. Yang dimaksud dengan pengaduan sebagaimana
ketentuan pasal 1 angka 12 peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor :
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor
Jasa Keuangan (disingkat POJK No. 1/POJK.07/2014) adalah penyampaian
ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian
atau potensi kerugian Finansial pada Konsumen yang diduga terjadi kesalahan
atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh
layanan dan / atau produk Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan yang dimaksud
dengan sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa
Keuangan (termasuk Perusahaan Pembiayaan) dalam kegiatan penempatan dana
oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pemanfataan
pelayanaan dan / atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses
penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan. 44
Pasal 2 ayat 1 POJK No. 1/ POJK.07/2014 menggariskan bahwa pengaduan
wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan. Mekanisme
penyelesaian pengaduan disektor jasa keuangan ditempuh melalui dua tahapan,
yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan
(internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga
peradilan atau lembaga diluar peradilan (external dispute resulation).45
Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian
44 Andika Wijaya, hukumperusahaan pembiyayan Konvensional dan Syariah di Indonesia (malang,Setara
Press,2017)hlm294-295.
45 Ibid

Sengketa dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).46
b. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
1) Syarat bagi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 angka 2 POJK No. 1/POJK.07/2014 memberikan definisi
atas lembaga alternative penyelesaian sengketa sebagai lembaga
yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Syarat agar lembaga penyelesaian sengketa paling kurang berupa,
mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Memiliki peraturan yang melimpah
dan lain sebagianya.
2) Prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Segketa
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa harus menerapkan prinsip
Aksebilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas
dalam setiap peraturanya.47
3) Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui Lembaga
Alternatif Penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan yang
ditunjuk oleh consume dan lembaga jasa keuangan untuk membantu
dalam mencapai kesepakatan.48
4) Ajudikasi
Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui lembaga
alternatif penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan yang
ditunjuk oleh konsumen dan lembaga jasa keuangan untuk
46 Ibid
Press,2017)hlm 297
Press,2017)hlm299

menjatuhkan putusan atas sengeta yang timbul diantara pihak
dimaksud.49
5) Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga
alternative penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan yang
didasarkan pada perjanjian arbritase yan dibuat secara tertulis oleh
konsumen lembaga jasa keuangan.50
c. Penyelesaian Secara Litigasi
1) Penyelesaian melalui Peradilan Umum
Penyelesaian sengketa secara litigasi atau penyelesaian sengketa
melalui jalur pengadilan negri antara perusahaan dilakukan atas
sengketa yang muncul dari kegiatan usaha pembiayaan
Konvensional. 51
2) Penyelesaian melalui pengadilan Agama
Pasal peradilan menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarian keadilan
yang beragama islam melalui perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini (UU Peradilan Agama). Perkara
tertentu tersebut dijelaskan melalui pasal 49 UU Peradilan Agama,
yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan
berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ditingkat pertama anrtara orang—orang yang beragama islam
dibidang : perkawinan, waris wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak,
sadaqoh dan Ekonomi Syariah.52
49 Andika Wijaya,hukumperusahaan pembiyayan Konvensional dan Syariah di Indonesia (malang,Setara
Press,2017)hlm300
Press,2017)hlm301
Press,2017)hlm304
Press,2017)hlm310-311

3) Penyelesaian melalui prosedur kepailitan dan /atau penundaan
kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga
Mekanisme ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomer 37 tahun
2004 tentang ke pailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang (disingkat UU 37/ 2004). Mekanisme penyelesaian melalui
mekaisme ke pailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang
erat kaitanya dengan adanya hubungan utang piutang antara
konsumen /debitur dengan perusahaan pembiyayan.53
4) Penyelesaian Sengketa Melalui Eksekusi Jaminan Kebendaan
Metode penyelesaian sengketa yang sering dilakukan serta menjadi
senjata utama bagi perusahaaan pembiyayan apabila dibitur lalai
dalam melakukan kewajibanya (wanprestasi) adalah melakukan
eksekusi terhadap objek yang dijadikan jaminan pelunasan utang.
Eksekusi dipahami oleh sebekti sebagai pelaksanaan utusan yang
dijalankan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati utusan
itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya
dengan “kekuatan umum”. Suatu jaminan kebendaan seperti :
jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas kapal yang telah
memenuhi syarat pendaftaran tertentu meliliki kekuatan selaknya
putusan pengadian yang telah berkekuatan hukum tetap. apabila
debitur lalai melakukan pembayaran, dengan menggunakan titel
eksekutorial yang melekat pada jaminan kebendaan, perusahaan
kebndaan akan melaksanakan titel ekesekutorial terhadap debitur
dengan melalui upaya paksa dalam bentuk penjualan benda yang
dijadikan objek jaminan, baik melalui pelelangan maupun penjualan
dibawa tangan. 54
2. Sengketa Bank Syariah
53 Andika Wijaya, hukumperusahaan pembiyayan Konvensional dan Syariah di Indonesia (Malang,Setara
Press,2017)hlm314
54 Andika Wijaya, hukumperusahaan pembiyayan Konvensional dan Syariah di Indonesia (Malang,Setara
Press,2017)hlm319-320

Sengketa perbankan syariah adalah perbedaan kepentingan di antara dua
kepentingan di antara dua pihak atau lebih dalam perbankan syariah yang
mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak atau pihak-pihak tertentu dan
perbedaan kepentingan atau kerugian tersebut dinyatakan kepada pihak yang
dianggap terjadinya penyebab kerugian atau kepada pihak lain, dan pihak lain
tersebut memberikan pendapat yang berbeda.55 Menurut john marlon M. dalam
masyaraat terdapat bebrabgai model penyeleesaian sengketa, baik formla
maupun informal, yang dapat dijadikan acuan dalam menjawab sengketa yang
mungkin timbul.56
a. Proses Konsensus, yakni onbudsman, perncari fakta secara netral, negosiasi,
mediasi dan konsiliasi.57
b. Proses adjudikasi semua, yakni mediasi arbitrasi, persidangan mini,
pemeriksaan juri secara sumir, dan evaluasi netral secara dini.58
c. Proses adjudikasi , yaitu litigasi dan arbitrase.59
Khusus unrtuk perbankan syariah dan lembaga- lembaga ekonomi syariah, pada
umumnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengendalian melalui prosedur yang
disepakati para pihak dengan cara konsultasi , meiasi, konsoliasi penilaian ahli atau
arbitrase.60
a. Penyelesaian Sengketa Bank Syariah oleh pengendalian Negara sebagai suatu
Anomali
Tujuan pendidikan bank islam adalah dlam rangka mengikuti perintah Tuhan dan
menjauhi larangan-Nya.61Ekonomi syariah dalam penjelasan pasal 49 UU No.3
Tahun 2006 sudah secara luas mengatur tentang bank syariah, lembaga keuangan
mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiyayan
55 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Jakarta,Galia Indonesia, 2016) hlm166
56 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Jakarta,Galia Indonesia,2016) hlm167
57ibid
58 Ibid
60 Ibid
61Rahmadui Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,2001)

syariah, pengandaian syariah, dana pensiun lembaga kekuasaan syariah, dan bisnis
syariah.62
b. Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui Nonlitigasi
Penyelesaian sengketa bank syraiah dengan menggunakan dua model, yaitu
penyelesaian secara litigasi dan nin litigasi pilihan penyelesaian sengketa nonlitigasi
dapat dibagi dua, yaitu arbitrase dan ADR.63
a. Arbitrase
Dalam prespektif islam disepati dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dri
kata hakkama, secara estimologoi berarti menjadikan seseorang sebagai
pencegah sesuatu sengketa.
Basyrnas adalah badab Arbitsase Syariah Nasional sebagai lembaga arbiter
yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi
syaruah.64
b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
Penyelesaian sengketa dalam terminilogi islam dikenal sebagai istilah ash-
shullhu, yag berarti memutuskan pertengkaran atau perselisihan.65 Apabila
sengketa itu tidak dapat terselesaikan, maka astas kesepakatan tertulis para
pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseprang
atau penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.66
c. Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Melalui Ligasi
A. Landasan yuridisi dan Kompentensi Pengadilan Agama
Pengadilan agama berfungi sebagai menyelesaikan sengketa perbankan
syariah,.67
B. Kekuasaan dan Kelemahan aPenyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Melalui Pengadilan Agama.68
64 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Jakarta,Galia Indonesia,2016) hlm 171
66 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Jakarta,Galia Indonesia,2016) hlm174-175

E. Aspek Legalitas
Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki kosekewensi duniawi dan
ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum islam. Produk apapun yang dihasilkan oleh
bank, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidak akan terlepas dari proses transaksi
yang dalam istilah fikih muelamaltnya disebut dengan ‘aqd, kata jamaknya al-uqud. Ada
beberapa asas al-udud yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah undang-undang
perbankan syariah.69
69 Gamala Dwi,Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan &Perasuransian Syariah di Indonesia
(Depok,Kencana,2017) hlm 104

BAB III
KESIMPULAN
Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang digunakan untuk menyalurkan
dan menghimpun dana masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Penghimpunan yang dilakukan bank dengan cara simpan atau
tabungan, sedangkan penyaluran dana dilakuakan dengan melalui kredit atau
pinjaman kepada masyarakat. Lembaga bank sangat membantu masyarakat dalam
hal keuangan. Bank memiliki peranan strategis untuk Negara. Bank berfungsi
sbagai agent of trust, agen of development, dan agen of services.70
Akad yang digunakan dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional
berebda. Akad syariah bukan hanya memikirkan keuntungan yang didapat dari salah
satu pihak, namun juga memberikan keuntungan untuk dua beah piihak dan sesuai
degan perintah Allah.
Dalam Struktur organisais ada badan DPS yang bertugas untuk mengawasi
seluruh aktifitas bank agar terhindar dari apa yang dilarang dan menjalankan sesaui
kaidah-kaidah yang ada
Penyelesaian sengketa dilakukan karena adanya seuatu yang berjalan
namun tidak sesai dengan adanya krtieria atau kaidah yang ada , ada bebrapa
lembga yang dibentuk untuk menyelesaiakan sengkta yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA
Nainggolan, Basaria, 2016, Perbankan Syariah Di Indoneisa, Jakarta :Rajawali Pres.
Hasibuan, Malayu S.P, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : Bumi Aksara.
Kosmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : Rajawali Pres
Salemba Empat, 2018, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Selemba Empat
Wijaya, andika,2016, Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syariah di
Indonesia, Malang :Setara Press
Dewi, Gamala, 2017, Aspek-Aspek dalam Perbankan & Perasuranisan Syariah Di
Indonesia, Jakarta: Kencana
Sutedi, Adrian, 2009, Perbankan Syariah, Jakarta : Ghalia Indonesia
Sofyan, S, (2016). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Bliancia,vol. 10, No.2.
Sulaiman,Robinatan ,1998, masalah & solusi Letter of Ceredit Dalam Praktek
Perdagangan Bebas, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis FH-UPH
Usman, Rahmadi,2001, Aspek-aspek HukumPerbankan di Indonesia,Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama

Bank syariah dan Bank konvensional

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Bank syariah dan Bank konvensional

Similar to Bank syariah dan Bank konvensional (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bank syariah dan Bank konvensional