Peraturan ini mengatur tentang prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam atau sosial. Prosedur dimulai dari permohonan pemerintah daerah kepada Perum BULOG disertai data korban, kemudian penyerahan beras dari gudang ke pemerintah daerah dan desa beserta berita acara penyerahan. Jumlah beras yang disalurkan sesuai indeks 400 gram per korban per hari
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang bantuan sosial bagi korban bencana, meliputi definisi korban bencana dan jenis bencana, serta bentuk-bentuk bantuan sosial yang dapat diberikan seperti bantuan langsung berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, hunian sementara, serta penguatan kelembagaan dan aksesibilitas bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana.
Pedoman ini mengatur tentang pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana melalui pendekatan berbasis komunitas. Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dan menjelaskan prinsip, peran, dan kegiatannya seperti pengkajian risiko, perencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi.
Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan kriteria dan mekanisme pendataan fakir miskin serta orang tidak mampu di Indonesia. Terdapat dua kategori, yaitu yang sudah terdata (berdasarkan data tahun 2011) dan belum terdata, meliputi gelandangan, pengemis, korban bencana, dan lainnya. Kriteria fakir miskin antara lain tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, serta tinggal di rumah berkualitas
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang bantuan sosial bagi korban bencana, meliputi definisi korban bencana dan jenis bencana, serta bentuk-bentuk bantuan sosial yang dapat diberikan seperti bantuan langsung berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, hunian sementara, serta penguatan kelembagaan dan aksesibilitas bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana.
Pedoman ini mengatur tentang pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana melalui pendekatan berbasis komunitas. Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dan menjelaskan prinsip, peran, dan kegiatannya seperti pengkajian risiko, perencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi.
Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan kriteria dan mekanisme pendataan fakir miskin serta orang tidak mampu di Indonesia. Terdapat dua kategori, yaitu yang sudah terdata (berdasarkan data tahun 2011) dan belum terdata, meliputi gelandangan, pengemis, korban bencana, dan lainnya. Kriteria fakir miskin antara lain tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, serta tinggal di rumah berkualitas
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
Peraturan ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem fisik dan nonfisik penyediaan air minum secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan dan strategi ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan air minum daerah dengan memperhatikan kondisi sos
Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang pedoman penyaluran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1 miliar dan dapat digunakan untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...Oswar Mungkasa
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010-2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat selama 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pencapaian program pemb
Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung untuk merelaksasi beberapa aktivitas usaha guna mempertahankan perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_202...Rendra GUnawan
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan menambahkan jangka waktu bantuan langsung tunai desa dan mengubah lampirannya yang berisi contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa.
Peraturan Gubernur Jawa Barat ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dokumen ini menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bertugas dalam pelaksanaan kesehatan di Jawa Barat, termasuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dan memfasilitasi UPTD. Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas Dinas dan berkoordin
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pemerintah. Perubahan kedua mencakup penajaman target dan prioritas pembangunan untuk tahun 2013-2014 serta penyesuaian indikator kinerja.
Permensos no. 128 tahun 2011 idn journalIdnJournal
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB ditetapkan oleh bupati/walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesadaran, jejaring, dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Syarat pembentukan KSB adalah wilayah rawan bencana dan kesiapan masyarakat
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
Peraturan Bupati Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan Covid-19. Tujuannya adalah membatasi kegiatan dan pergerakan orang serta barang untuk menekan penyebaran virus, meningkatkan antisipasi, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pembatasan sosial, hak dan
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pedoman ini mengacu pada prinsip-prinsip nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif sesuai UU Jaminan Sosial. Peraturan ini juga memperbarui aturan sebelumnya tentang Jamkesmas.
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
Peraturan ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem fisik dan nonfisik penyediaan air minum secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan dan strategi ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan air minum daerah dengan memperhatikan kondisi sos
Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang pedoman penyaluran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1 miliar dan dapat digunakan untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...Oswar Mungkasa
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2010-2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat selama 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pencapaian program pemb
Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung untuk merelaksasi beberapa aktivitas usaha guna mempertahankan perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_202...Rendra GUnawan
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
Peraturan Gubernur Jawa Timur ini menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya. Pedoman tersebut mencakup pelaksanaan pembatasan aktivitas luar rumah, pembelajaran jarak jauh di sekolah dan institusi pendidikan, serta pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja selama masa PSBB selama 14 hari.
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan menambahkan jangka waktu bantuan langsung tunai desa dan mengubah lampirannya yang berisi contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa.
Peraturan Gubernur Jawa Barat ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dokumen ini menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan bertugas dalam pelaksanaan kesehatan di Jawa Barat, termasuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dan memfasilitasi UPTD. Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas Dinas dan berkoordin
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pemerintah. Perubahan kedua mencakup penajaman target dan prioritas pembangunan untuk tahun 2013-2014 serta penyesuaian indikator kinerja.
Permensos no. 128 tahun 2011 idn journalIdnJournal
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB). KSB ditetapkan oleh bupati/walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana dengan meningkatkan kesadaran, jejaring, dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Syarat pembentukan KSB adalah wilayah rawan bencana dan kesiapan masyarakat
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
Peraturan Bupati Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan Covid-19. Tujuannya adalah membatasi kegiatan dan pergerakan orang serta barang untuk menekan penyebaran virus, meningkatkan antisipasi, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pembatasan sosial, hak dan
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara menyeluruh, terstruktur, efisien dan akuntabel serta mengatur perubahan pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pedoman ini mengacu pada prinsip-prinsip nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif sesuai UU Jaminan Sosial. Peraturan ini juga memperbarui aturan sebelumnya tentang Jamkesmas.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka melalui serangkaian kegiatan. KAT didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya lokal yang terpencar dan kurang terlibat dalam jaringan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan KAT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan kesejahteraan sosial
Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi SPAM. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan air minum berkualitas dengan harga terjangkau serta mendorong efisiensi dan cakupan layanan air minum. Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan
No. 5 ttg organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kab. ppbppbkab
Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pakpak Bharat yang bertugas menangani penanggulangan bencana di daerah tersebut. BPBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan bencana.
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar pelayanan minimal mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan seperti ibu hamil, persalinan, balita, penyakit menular dan nonmenular tertentu.
Pmk no. 43_ttg_standar_pelayanan_minimal_bidang_kesehatan_.pdf-1629379133Herry Abi
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar pelayanan minimal mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan seperti ibu hamil, persalinan, balita, penyakit menular dan nonmenular tertentu.
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat dan Daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing."
Peraturan ini mengatur tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Badan Akreditasi dibentuk untuk menilai dan menetapkan tingkat kelayakan lembaga tersebut berdasarkan program, SDM, manajemen, sarana prasarana, dan hasil pelayanan. Lembaga dapat diakreditasi A, B, atau C untuk periode 2-5 tahun dan dapat diperpanjang setelah penilaian ulang.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 Kabupaten Tertinggal untuk melaksanakan percepatan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal, dengan tugas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program.
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."
The document repeatedly states that content was downloaded from the Indonesia Social Welfare Review website without providing any meaningful information about the content itself. It is unclear if any actual document content is being summarized.
Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 di bidang reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan lainnya. Instruksi ini juga menetapkan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan program-program tersebut serta pemantau
Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journalIdnJournal
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, tujuan, prinsip, sasaran, dan bentuk kegiatan peny
1. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf f Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk
Bantuan Sosial, perlu diatur Prosedur dan Mekanisme
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk
Penanganan Tanggap Darurat;
b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2006
tentang Pelaksanaan Penggunaan Cadangan Beras
Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat
dan Penanganan Pasca Bencana sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Prosedur dan
Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
untuk Penanganan Tanggap Darurat;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
2. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
3. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5294);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011
tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan
Beras Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROSEDUR DAN
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
4. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
4
1. Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalah
sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya di
danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai
Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG.
2. Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras
yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga
dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial.
3. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor.
4. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror.
5. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat
bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga
memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan beras,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.
7. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan manusia yang meliputi air bersih
dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan
dan tempat hunian.
8. Perusahaan Umum BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG
adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara
berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Instansi Sosial adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintah di bidang sosial, baik di tingkat pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
5. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
5
Pasal 2
Tujuan CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa
beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat
bencana.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :
a. prosedur dan mekanisme;
b. biaya penyaluran; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
BAB II
PROSEDUR DAN MEKANISME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Penentuan status tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah sesuai
dengan skala bencana.
(2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala
nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh
gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.
Pasal 5
(1) Jangka waktu pemberian CBP dilakukan sesuai dengan penetapan
status tanggap darurat.
(2) Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 14 (empat belas) hari .
(3) Dalam hal kondisi masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan
beras, jangka waktu tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diperpanjang dengan keputusan gubernur atau
bupati/walikota.
Pasal 6
Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban
sesuai nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang
per hari dikalikan dengan jumlah hari masa tanggap darurat.
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
6. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
6
Bagian Kedua
Prosedur
Pasal 7
Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan
dengan cara :
a. bupati/walikota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi
Regional/Sub Divisi Regional; dan
b. gubernur mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi
Regional/Sub Divisi Regional.
Pasal 8
(1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan
melampirkan :
a penetapan status tanggap darurat;
b data korban dari instansi sosial; dan
c surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan
tembusan kepada gubernur dan Menteri.
(2) Dalam hal CBP di kabupaten/kota sejumlah 100 (seratus) ton pada
tahun berjalan telah habis digunakan, bupati/walikota dapat
mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur dengan
melampirkan bukti pertanggung jawaban penggunaan.
Pasal 9
(1) Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam setahun, dengan
melampirkan :
a penetapan status tanggap darurat;
b data korban dari instansi sosial; dan
c surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan
tembusan kepada Menteri.
(2) Dalam hal CBP di provinsi sejumlah 200 (dua ratus) ton pada tahun
berjalan telah habis digunakan, gubernur dapat mengajukan tambahan
kebutuhan CBP kepada Menteri dengan melampirkan bukti
pertanggung jawaban penggunaan.
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
7. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
7
Bagian Ketiga
Mekanisme
Pasal 10
(1) Penyerahan CBP dari gudang Perum BULOG ke pemerintah daerah
diwakili oleh instansi sosial kabupaten/kota dan dibuat dalam Berita
Acara Penyerahan Barang.
(2) Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala
desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita
Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat.
(3) Kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis menyerahkan CBP
kepada korban bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar
nama dan alamat penerima.
BAB III
KEWENANGAN
Pasal 11
(1) Bupati/walikota mempunyai kewenangan menggunakan CBP untuk
penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya
paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal penggunaan CBP oleh bupati/walikota lebih dari 100
(seratus) ton, harus mendapatkan persetujuan gubernur.
Pasal 12
(1) Gubernur mempunyai kewenangan menggunakan CBP untuk
penanganan tanggap darurat akibat bencana yang terjadi di wilayahnya
paling banyak 200 (dua ratus) ton dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal penggunaan CBP oleh gubernur lebih dari 200 (dua ratus)
ton, harus mendapatkan persetujuan Menteri.
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
8. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
8
BAB IV
BIAYA PENYALURAN
Pasal 13
(1) Biaya penyaluran bantuan CBP dari gudang Perum BULOG Divisi
Regional/ Sub Divisi Regional ke lokasi bencana wilayah lintas
kabupaten/kota dalam satu provinsi menjadi tanggung jawab
pemerintah provinsi melalui anggaran pendapatan belanja daerah
provinsi.
(2) Biaya penyaluran bantuan CBP dari gudang Perum BULOG Divisi
Regional/ Sub Divisi Regional ke lokasi bencana wilayah
kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 14
(1) Pemantauan dan evaluasi CBP terhadap korban bencana dilaksanakan
secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,
instansi sosial bersama Perum BULOG sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
(3) Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh
Kementerian Sosial bersama Perum BULOG.
Pasal 15
(1) Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan CBP dilaksanakan secara
berjenjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan
bantuan kepada korban bencana dengan melampirkan daftar nama dan
alamat penerima bantuan.
(2) Perum BULOG sebagai pengelola stok melaporkan perkembangan stok
dan penggunaan CBP kepada Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat secara berkala dengan tembusan kepada Menteri.
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
9. MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
9
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial
Nomor 29/HUK/2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan Cadangan Beras
Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Penanganan Pasca
Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALIM SEGAF AL JUFRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 943
SALINAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review