Rumah Detensi Imigrasi Kupang bertugas menjalankan sebagian tugas Departemen Hukum dan HAM terkait penahanan orang asing. Tugas utamanya meliputi penindakan, pengisolasian, dan pemulangan terdetain. Organisasinya terdiri dari empat seksi yang menangani registrasi, administrasi, keamanan, dan perawatan kesehatan.
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....HumasRudenimKupang
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2004 menetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang terdiri atas 3 seksi dan 1 sub bagian untuk menangani pendetensian orang asing, mencatat data, dan memfasilitasi kebutuhan dasar mereka.
Keputusan Presiden ini mengubah susunan keanggotaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dengan menambahkan beberapa menteri dan pejabat sebagai anggota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas BAKORNAS PBP.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Keimigrasian di Indonesia. Undang-Undang ini mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan Keimigrasian dan mengatur tentang dokumen perjalanan, pengaturan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia, serta pelaksanaan fungsi Keimigrasian.
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mengatur tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia. Imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka akan dikoordinasikan dengan UNHCR untuk penentuan statusnya, dan dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitasi UNHCR asalkan mentaati peraturan. Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya wajib dikenakan tindakan keimigrasian.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, pemberian dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta pengangkatan pegawai negeri sipil keimigrasian. Peraturan ini mengatur secara terintegrasi dan rinci berbagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian untuk memud
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M....HumasRudenimKupang
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2004 menetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang terdiri atas 3 seksi dan 1 sub bagian untuk menangani pendetensian orang asing, mencatat data, dan memfasilitasi kebutuhan dasar mereka.
Keputusan Presiden ini mengubah susunan keanggotaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dengan menambahkan beberapa menteri dan pejabat sebagai anggota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas BAKORNAS PBP.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Keimigrasian di Indonesia. Undang-Undang ini mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan Keimigrasian dan mengatur tentang dokumen perjalanan, pengaturan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia, serta pelaksanaan fungsi Keimigrasian.
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mengatur tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia. Imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka akan dikoordinasikan dengan UNHCR untuk penentuan statusnya, dan dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitasi UNHCR asalkan mentaati peraturan. Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya wajib dikenakan tindakan keimigrasian.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, pemberian dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta pengangkatan pegawai negeri sipil keimigrasian. Peraturan ini mengatur secara terintegrasi dan rinci berbagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian untuk memud
Dokumen tersebut membahas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi, hak asasi manusia, dan meningkatnya kejahatan internasional. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan keimigrasian, melindungi kepentingan nasional, dan menegakkan hukum di bidang keimigrasian.
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dokumen ini menjelaskan empat tingkat pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah departemen kehakiman, dan direktorat jenderal imigrasi, dengan mengatur wewenang, prosedur pelaporan, dan pertimbangan d
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif dan aktif. Hubungan luar negeri diselenggarakan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum internasional, sedangkan perlindungan diberikan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, serta jabatan-jabatan terkait untuk mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara lebih terintegrasi.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pengaturan sistem informasi manajemen keimigrasian dan kerja sama internasional di bidang keimigrasian.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur penerbitan Surat Izin Pengerahan oleh Pemerintah kepada pelaksana penempatan tenaga kerja swasta, proses rekrutmen calon tenaga kerja, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Peraturan Pemerintah ini mengatur persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia, orang asing, anak berkewarganegaraan ganda, dan awak alat angkut. Persyaratan utama yang diatur adalah memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta tidak termasuk dalam daftar penangkalan atau pencegahan. Bagi orang asing tambahan dipersyaratkan memiliki visa kecuali yang dibebaskan, sed
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membahas tentang ketentuan umum keimigrasian, pelaksanaan fungsi keimigrasian, masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, rumah detensi imigrasi, pencegahan dan penangkalan.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Ditetapkan empat jenjang jabatan Penyuluh Hukum dari yang paling rendah hingga tertinggi beserta persyaratan pangkat dan golongan ruangnya. Instansi pembina jabatan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membina pelaksanaan jabatan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2021 memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang selama setahun terakhir. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tujuan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur administrasi pencatatan dan pendaftaran di Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang mengatur tentang penggunaan aplikasi WhatsApp untuk layanan informasi dan komunikasi dengan pengungsi serta petugas terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum, alur proses, peralatan yang digunakan, dan tanggung jawab petugas.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan penggantian kartu pengungsi yang hilang atau rusak di Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Nusa Tenggara Timur. SOP ini menjelaskan tahapan-tahapan proses penggantian kartu pengungsi mulai dari melaporkan kehilangan/kerusakan, wawancara, pembuatan berita acara, pencetakan dan penandatanganan kartu pengungsi baru,
Dokumen tersebut membahas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi, hak asasi manusia, dan meningkatnya kejahatan internasional. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan keimigrasian, melindungi kepentingan nasional, dan menegakkan hukum di bidang keimigrasian.
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...Bajang Perdana
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dokumen ini menjelaskan empat tingkat pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah departemen kehakiman, dan direktorat jenderal imigrasi, dengan mengatur wewenang, prosedur pelaporan, dan pertimbangan d
Undang-undang ini mengatur tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif dan dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif dan aktif. Hubungan luar negeri diselenggarakan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum internasional, sedangkan perlindungan diberikan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, serta jabatan-jabatan terkait untuk mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara lebih terintegrasi.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pengaturan sistem informasi manajemen keimigrasian dan kerja sama internasional di bidang keimigrasian.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur penerbitan Surat Izin Pengerahan oleh Pemerintah kepada pelaksana penempatan tenaga kerja swasta, proses rekrutmen calon tenaga kerja, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Peraturan Pemerintah ini mengatur persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia, orang asing, anak berkewarganegaraan ganda, dan awak alat angkut. Persyaratan utama yang diatur adalah memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta tidak termasuk dalam daftar penangkalan atau pencegahan. Bagi orang asing tambahan dipersyaratkan memiliki visa kecuali yang dibebaskan, sed
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang membahas tentang ketentuan umum keimigrasian, pelaksanaan fungsi keimigrasian, masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, rumah detensi imigrasi, pencegahan dan penangkalan.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Ditetapkan empat jenjang jabatan Penyuluh Hukum dari yang paling rendah hingga tertinggi beserta persyaratan pangkat dan golongan ruangnya. Instansi pembina jabatan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membina pelaksanaan jabatan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2021 memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang selama setahun terakhir. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tujuan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur administrasi pencatatan dan pendaftaran di Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang mengatur tentang penggunaan aplikasi WhatsApp untuk layanan informasi dan komunikasi dengan pengungsi serta petugas terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan dasar hukum, alur proses, peralatan yang digunakan, dan tanggung jawab petugas.
Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan penggantian kartu pengungsi yang hilang atau rusak di Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Nusa Tenggara Timur. SOP ini menjelaskan tahapan-tahapan proses penggantian kartu pengungsi mulai dari melaporkan kehilangan/kerusakan, wawancara, pembuatan berita acara, pencetakan dan penandatanganan kartu pengungsi baru,
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang. SOP ini menjelaskan tentang tujuh langkah prosedur penanganan pengaduan masyarakat mulai dari pencatatan, pendisposisian, penindaklanjutan hingga pemberian tanggapan kepada pengadu. SOP ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Rum
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Draft tupoksi
1. Tugas Pokok dan Fungsi RUDENIM
Rudenim mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pokok
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia di bidang
Pendetensian orang asing.
Pasal 2
Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut pada Pasal 2, Rudenim
mempunyai fungsi :
Melaksanakan Tugas Penindakan;
Melaksanakan Tugas Pengisolasian;
Melaksanakan Tugas Pemulangan dan
Pengusiran/ Deportasi.
Pasal 3
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
c. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
d. Seksi Perawatan dan Kesehatan.
Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, yang menjalankan
sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi
Imigrasi. Rudenim mempunyai tugas dan fungsi dalam Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :
01 02
2. Sub Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok Kepala Urusan Umum
adalah sebagai berikut :
1. Mengkoordinir dan melaksanakan
tugas Urusan Umum.
2. Melakukan Pembinaan dan
pengendalian Administrasi umum.
Urusan Umum
Adapun Tugas Pokok Kepala Urusan
Kepegawaian adalah :
1. Mengkoordinir dan melaksanakan
tugas Urusan Kepegawaian.
2. Melakukan pembinaan dan
pengendalian Administrasi
Kepegawaian.
Urusan Kepegawaian
Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan adalah :
1. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas urusan
keuangan
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian
Administrasi Keuangan.
Urusan Keuangan
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan urusan
rumah tangga pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :
1. Melaksanakan urusan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan keuangan;
3. Melaksanakan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
01 02
03
3. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan
Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas
melakukan pencatatan, registrasi,
membuat dokumentasi sidik jari, foto
dan menyimpan serta mengamankan
benda-benda pribadi terdetensi
Sub Seksi Registrasi
Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan
mempunyai tugas menyiapkan berkas
pelaksanaan deportasi/pemulangan
terdetensi, membuat pengusulan
penangkalan, serta membuat laporan
pelaksanaan kegiatan pada bidang teknis
keimigrasian.
Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan
Seksi Registrasi, Administrasi,dan Pelaporan mempunyai tugas pencatatan terdetensi pada
saat masuk dan keluar,membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik
pribadi,serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan
mempunyai fungsi :
1. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta
mengamankan benda-benda millik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.
01
02
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas
mengatur jadwal pembagian tugas
pengamanan, melaksanakan tugas
penjagaan dan keamanan di lingkungan
Rudenim.
Sub Seksi Keamanan
Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas
melakukan pengaturan penempatan,
pengisolasian pelaksanaan pemindahan
terdetensi, serta menjaga ketertiban dan
pengeluaran terdetensi dalam rangka
pengusiran dan pemulangannya.
Sub Seksi Ketertiban
Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta
pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
1. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam
rangka pengamanan di lingkungan Rudenim;
2. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan deteni antar Rudenim, menjaga ketertiban serta
pengeluaran deteni dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.
01 02
5. Seksi Perawatan dan Kesehatan
Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan kebutuhan
makan, kegiatan olahraga dan
memfasilitasi kegiatan ibadah
terdetensi.
Sub Seksi Perawatan
Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan kebutuhan perawatan
kesehatan.
Sub Seksi Kesehatan
Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan
sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan,dan kegiatan olah raga,serta memfasilitasi kegiatan ibadah
terdetensi.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
2. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan
ibadah terdetensi.
01 02