Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral Sampe Purba
this presentation discovers that rare earth - is a very important component to support sophisticated products and renewable energy products. Yet, we find an anomaly, as most of the reserves and products are controlled by PRC countries, while the other G 7 countries not eager to discover and develop more. Indonesia has an abundance potential of rare earth resources yet to materialize
Untuk selengkapnya silahkan di
hendroagungs.blogspot.com adalah sebuah blog kumpulan materi kuliah dalam bentuk powerpoint maupun pdf dan word, bila ada kritik atau saran silahkan kontak bisnishendroagung@gmail.com
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan belanja di sektor sumber daya ekstraktif melalui penggunaan open data. Open data digunakan untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memantau aktivitas industri, dan mempengaruhi kebijakan publik.
Proposal ini mengajukan proposal pengelolaan website BPTP Sumatera Selatan tahun 2018. Proposal ini menjelaskan latar belakang perlunya pengelolaan website yang baik dan teratur untuk menyediakan informasi terkini dari hasil penelitian dan pengkajian BPTP Sumatera Selatan kepada publik. Tujuan proposal ini adalah meningkatkan pelayanan informasi pertanian melalui pengelolaan website yang baik.
Proposal ini mengajukan studi pembentukan Unit Pengelola Irigasi (UPI) di Daerah Irigasi Batang Anai dengan pendekatan pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management/KM). Tujuannya adalah membentuk UPI di beberapa daerah irigasi dengan melakukan penelusuran data, proses KM, dan hubungan kerja antar institusi pengelola irigasi. Hasilnya akan digunakan untuk menyusun payung hukum pembentukan UPI dan melakuk
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral Sampe Purba
this presentation discovers that rare earth - is a very important component to support sophisticated products and renewable energy products. Yet, we find an anomaly, as most of the reserves and products are controlled by PRC countries, while the other G 7 countries not eager to discover and develop more. Indonesia has an abundance potential of rare earth resources yet to materialize
Untuk selengkapnya silahkan di
hendroagungs.blogspot.com adalah sebuah blog kumpulan materi kuliah dalam bentuk powerpoint maupun pdf dan word, bila ada kritik atau saran silahkan kontak bisnishendroagung@gmail.com
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan belanja di sektor sumber daya ekstraktif melalui penggunaan open data. Open data digunakan untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memantau aktivitas industri, dan mempengaruhi kebijakan publik.
Proposal ini mengajukan proposal pengelolaan website BPTP Sumatera Selatan tahun 2018. Proposal ini menjelaskan latar belakang perlunya pengelolaan website yang baik dan teratur untuk menyediakan informasi terkini dari hasil penelitian dan pengkajian BPTP Sumatera Selatan kepada publik. Tujuan proposal ini adalah meningkatkan pelayanan informasi pertanian melalui pengelolaan website yang baik.
Proposal ini mengajukan studi pembentukan Unit Pengelola Irigasi (UPI) di Daerah Irigasi Batang Anai dengan pendekatan pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management/KM). Tujuannya adalah membentuk UPI di beberapa daerah irigasi dengan melakukan penelusuran data, proses KM, dan hubungan kerja antar institusi pengelola irigasi. Hasilnya akan digunakan untuk menyusun payung hukum pembentukan UPI dan melakuk
Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang mencakup program dan kegiatan Kementerian Kominfo dalam mendukung prioritas nasional transformasi digital meliputi penuntasan infrastruktur TIK, pemanfaatan TIK, serta infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan.
Top 9 Innovation in the Competition of the Public Service Innovation 2014
Seri Inovasi Administrasi Negara No. 10
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl. Veteran No. 10
Jakarta
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Asetfasilitatorsid
Sistem Informasi Desa (SID) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang responsif serta mendorong perencanaan berbasis bukti melalui pemetaan sumber daya desa, manajemen data, dan jejaring antar-desa. SID telah diterapkan di berbagai provinsi untuk memfasilitasi perencanaan, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan risiko bencana.
Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014) ...Mahadiputra S
Dokumen tersebut membahas tentang akses internet di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: jumlah pengguna internet mencapai 71,19 juta orang pada 2013 dan sebagian besar berada di Pulau Jawa; program PLIK dan MPLIK untuk meningkatkan akses di pedesaan menemui berbagai kendala; proyek Palapa Ring sedang dibangun untuk menyambungkan seluruh wilayah Indonesia dengan kabel serat optik.
Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)ICT Watch - Indonesia
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang 3 poin utama:
1. Akses internet di Indonesia masih belum merata, terkonsentrasi di Pulau Jawa dan perkotaan. Pemerintah mulai mengembangkan program seperti PLIK dan MPLIK untuk meningkatkan akses di pedesaan.
2. Infrastruktur telekomunikasi dan internet Indonesia masih bergantung pada seluler karena sulitnya pembangunan kabel. Proyek Palapa Ring sedang dikerjakan untuk meningkatkan j
CORE discussion pra debat kedua pilpres 2019Ismail Fahmi
Dokumen ini berisi ringkasan analisis tren pembicaraan mengenai isu-isu pangan, energi, dan infrastruktur di media sosial selama periode 15 Januari hingga 14 Februari 2019. Analisis ini mengidentifikasi topik-topik utama, sentimen masyarakat, jejaring sosial, dan perbandingan pandangan Jokowi-Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai ketiga isu tersebut.
Dokumen ini membahas tentang upaya keterbukaan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data, termasuk implementasinya di sektor kelautan dan perikanan, sumber daya energi dan mineral, serta pengalaman seorang wanita yang dulu terlibat pertambangan ilegal namun kini mengawasi aktivitas pertambangan.
Acara temu ilmiah membahas empat buku hasil riset Puslitbang Sosekling mengenai pengukuran outcome infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perhitungan tarif sewa rusun, dan pemetaan kerentanan fungsi jalan untuk mengurangi kemacetan perkotaan. Acara tersebut menampilkan narasumber dari berbagai instansi untuk memperkenalkan temuan dan konsep dalam buku-buku tersebut.
Video ini memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pembangunan smart city di Indonesia dengan fokus kota Jakarta. Terdapat wawancara dengan kepala smart city Jakarta dan penggunaan aplikasi Qlue untuk melaporkan masalah publik. Video ini menunjukkan bagaimana smart city dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan dengan teknologi, meskipun masih dibutuhkan dukungan masyarakat.
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle thembramantiyo marjuki
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan penyediaan jalan tol di Indonesia dan strategi pengurangannya. Jalan tol di Indonesia saat ini masih sangat kurang baik jumlah maupun ruang lingkupnya. Dokumen ini menganalisis mekanisme penyediaan jalan tol, tantangan-tantangannya, serta rencana pemerintah untuk memperluas jaringan jalan tol guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Tanggapan ICT Watch atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang kumpulan karya tulis ilmiah hasil lomba karya tulis ilmiah kota Medan tahun 2014 dengan tema 'Inovasi Medan Berhias (Bersih, Hijau, Asri dan Sehat)'. Dokumen ini berisi kata pengantar, kata sambutan, dan salah satu karya tulis ilmiah tentang pemanfaatan running text dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di kota Medan."
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aliansi masyarakat sipil menyampaikan masukan untuk RPJMD Jawa Tengah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi KLHS terkait Pegunungan Kendeng.
2. Kegiatan lingkar belajar advokasi kebijakan dan temu kartini Kendeng membahas keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdaya
More Related Content
Similar to Open Data dalam Pembangunan Inisiatif Satu Peta
Dokumen tersebut membahas rencana kerja pemerintah tahun 2022 yang mencakup program dan kegiatan Kementerian Kominfo dalam mendukung prioritas nasional transformasi digital meliputi penuntasan infrastruktur TIK, pemanfaatan TIK, serta infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan.
Top 9 Innovation in the Competition of the Public Service Innovation 2014
Seri Inovasi Administrasi Negara No. 10
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl. Veteran No. 10
Jakarta
Sistem Informasi Desa Menuju Visi Jaringan Pembangunan Komunitas Berbasis Asetfasilitatorsid
Sistem Informasi Desa (SID) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang responsif serta mendorong perencanaan berbasis bukti melalui pemetaan sumber daya desa, manajemen data, dan jejaring antar-desa. SID telah diterapkan di berbagai provinsi untuk memfasilitasi perencanaan, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan risiko bencana.
Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014) ...Mahadiputra S
Dokumen tersebut membahas tentang akses internet di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: jumlah pengguna internet mencapai 71,19 juta orang pada 2013 dan sebagian besar berada di Pulau Jawa; program PLIK dan MPLIK untuk meningkatkan akses di pedesaan menemui berbagai kendala; proyek Palapa Ring sedang dibangun untuk menyambungkan seluruh wilayah Indonesia dengan kabel serat optik.
Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)ICT Watch - Indonesia
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang 3 poin utama:
1. Akses internet di Indonesia masih belum merata, terkonsentrasi di Pulau Jawa dan perkotaan. Pemerintah mulai mengembangkan program seperti PLIK dan MPLIK untuk meningkatkan akses di pedesaan.
2. Infrastruktur telekomunikasi dan internet Indonesia masih bergantung pada seluler karena sulitnya pembangunan kabel. Proyek Palapa Ring sedang dikerjakan untuk meningkatkan j
CORE discussion pra debat kedua pilpres 2019Ismail Fahmi
Dokumen ini berisi ringkasan analisis tren pembicaraan mengenai isu-isu pangan, energi, dan infrastruktur di media sosial selama periode 15 Januari hingga 14 Februari 2019. Analisis ini mengidentifikasi topik-topik utama, sentimen masyarakat, jejaring sosial, dan perbandingan pandangan Jokowi-Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai ketiga isu tersebut.
Dokumen ini membahas tentang upaya keterbukaan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data, termasuk implementasinya di sektor kelautan dan perikanan, sumber daya energi dan mineral, serta pengalaman seorang wanita yang dulu terlibat pertambangan ilegal namun kini mengawasi aktivitas pertambangan.
Acara temu ilmiah membahas empat buku hasil riset Puslitbang Sosekling mengenai pengukuran outcome infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perhitungan tarif sewa rusun, dan pemetaan kerentanan fungsi jalan untuk mengurangi kemacetan perkotaan. Acara tersebut menampilkan narasumber dari berbagai instansi untuk memperkenalkan temuan dan konsep dalam buku-buku tersebut.
Video ini memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pembangunan smart city di Indonesia dengan fokus kota Jakarta. Terdapat wawancara dengan kepala smart city Jakarta dan penggunaan aplikasi Qlue untuk melaporkan masalah publik. Video ini menunjukkan bagaimana smart city dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan dengan teknologi, meskipun masih dibutuhkan dukungan masyarakat.
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle thembramantiyo marjuki
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan penyediaan jalan tol di Indonesia dan strategi pengurangannya. Jalan tol di Indonesia saat ini masih sangat kurang baik jumlah maupun ruang lingkupnya. Dokumen ini menganalisis mekanisme penyediaan jalan tol, tantangan-tantangannya, serta rencana pemerintah untuk memperluas jaringan jalan tol guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Tanggapan ICT Watch atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang kumpulan karya tulis ilmiah hasil lomba karya tulis ilmiah kota Medan tahun 2014 dengan tema 'Inovasi Medan Berhias (Bersih, Hijau, Asri dan Sehat)'. Dokumen ini berisi kata pengantar, kata sambutan, dan salah satu karya tulis ilmiah tentang pemanfaatan running text dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di kota Medan."
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aliansi masyarakat sipil menyampaikan masukan untuk RPJMD Jawa Tengah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi KLHS terkait Pegunungan Kendeng.
2. Kegiatan lingkar belajar advokasi kebijakan dan temu kartini Kendeng membahas keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdaya
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
Omnibus Law dianggap memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan RUU Cipta Kerja melemahkan proteksi lingkungan demi kepentingan investasi, dan menghilangkan mekanisme pengawasan seperti Komisi Penilai Amdal. Stranas PK berupaya meningkatkan tata kelola data perizinan sektor sumber daya alam melalui Kebijakan Satu Peta, namun menemui kendala karena ketersed
Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy.
As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.
Dokumen tersebut membahas tentang opsi-opsi yang diajukan Dewan EITI terkait keterbukaan kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif dalam standar EITI di masa depan, yaitu apakah kontrak tersebut harus dibuka secara umum, dibuka dengan pengecualian tertentu, atau hanya sebagai dorongan tanpa kewajiban."
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.
This document discusses contract transparency in the extractive industries according to the 2019 EITI Standard. It provides background on EITI and how contract transparency has developed over time in the EITI standards from 2013 to 2019. The 2019 standard now requires EITI implementing countries, including Indonesia, to publish all contracts issued after 2021 and encourages publishing existing contracts. However, Indonesia has yet to fully comply. The document outlines the roles EITI can play in facilitating greater contract transparency at the national level through discussion, publishing contracts, and influencing regulatory changes.
Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balances
The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan data dan informasi pertambangan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pertambangan. Meski merupakan langkah positif, masih diperlukan aturan turunan untuk memperjelas pelaksanaannya.
The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.
West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.
The need for contract (and licensing documents) openness in the extractive industries is currently getting stronger, along with public demands for a transparent and accountable extractive industry governance. Some cases have shown a good precedent of contract openness in the said sector in Indonesia
Kajian ini menemukan bahwa selama masa darurat Covid-19 di NTB, akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi yang seharusnya tersedia tidak merata, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi terkait Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintah
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum keterbukaan kontrak di sektor migas dan minerba Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, yang mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan sumber daya alam termasuk kontraknya. UU KIP juga mewajibkan keterbukaan dokumen publik seperti kontrak, me
Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) khususnya mengenai keterbukaan kontrak dan izin di sektor sumber daya alam. Standar EITI semakin mengharuskan negara anggota untuk mempublikasikan kontrak dan izin yang diberikan, meskipun sebelumnya hanya bersifat opsional. Indonesia sebagai negara pelaksana EITI belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.
Negara-negara di seluruh dunia memungut pajak dari rakyatnya dalam berbagai macam bentuk, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak bumi-bangunan, iuran dari ekstraksi sumber daya alam (royalti) dan lain sebagainya. John Locke menyatakan pembayaran pajak sebagai timbal balik atas pemenuhan kebutuhan rakyat untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut dapat dimaknai sebagai jaminan dan pemenuhan atas hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, sehat, memiliki properti, dan pendidikan. Richard Murphy mempertegas prinsip perlindungan tersebut bahwa negara yang memungut pajak harus melindungi warganya tanpa diskriminasi dan menyediakan kebutuhan publik (public goods).
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
1. Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.”
Jakarta, 17 November 2015
Open Data dalam Pengembangan
Inisiatip Satu Peta
Minerba One Map Indonesia (MOMI)
2. Open Data dalam Pengembangan
Inisiatip Satu Peta
Minerba One Map Indonesia (MOMI)
Pertanyaan:
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam pengembangan MOMI? – apa
tujuan dan peran dari MOMI dalam upaya perbaikan tata kelola migas
dan tambang?
2. Bagaimana peluang publik untuk dapat memanfaatkan dan
berpartisipasi dalam inisiatif MOMI?
3. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MOMI?
Konperensi Nasional Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif – Jakarta, 17-11-2015
3. 1.Tujuan Pengembangan MOMI
(Lanjutan)
Minerba One Map Indonesia (MOMI) adalah Sistem
Informasi Geografis Wilayah Pertambangan
berbasis web yang dibangun oleh mulai tahun 2011
sesuai amanat Permen ESDM No. 12 Tahun 2011.
Menampung data seluruh wilayah pertambangan
yang ada di Indonesia, dimana saat ini tercatat
10.312 IUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah (provinsi & kabupaten).
Terintegrasi dengan data spasial yang dimiliki oleh
beberapa kementerian/lembaga lain.
4. ANALISA TUMPANG TINDIH
ANALISA DATA STATISTIK
MONITORING MELALUI CITRA SATELIT
MONITORING
KEGIATAN
PASCATAMBANG
(REKLAMASI)
REBOISAS
I
PENATAAN
LAHAN
MONITORING
PEMBANGUNAN SMELTER
5. Tujuan: sebagai sumber data referensi untuk
penataan wilayah pertambangan
menghindari tumpang tindih antar wilayah
pertambangan (WIUP)
Menghindari tumpang tindih dengan lahan
peruntukan lain (misal hutan konservasi)
Menyediakan data untuk pemberian Izin Usaha
Pertambangan
Menghindari ketidakpastian usaha dan persoalan-2
kewilayahan
1.Tujuan Pengembangan MOMI
(Lanjutan)
6. 2. Keterlibatan publik dalam pemanfaatan dan
pengembangan MOMI?
Publik sebagai pengguna / pemanfaat MOMI
Publik dapat mengakses data MOMI melalui Ruang Pelayanan
Informasi dan Inverstasi Terpadu (RPIIT) di Jalan Prof. Supomo
No. 10, Gedung B, lantai dasar
Melalui layanan informasi publik Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara
Melalui website minerba.esdm.go.id
Publik dapat memberikan masukan/komentar terkait
layanan/pengembangan MOMI
Melalui “Hubungi Kami” pada website minerba.esdm.go.id
Pemerintah Propinsi (Kabupaten)
Akses langsung aplikasi MOMI dengan username dan password
tertentu
7. 3.Tantangan dan Kendala
Kriteria keberhasilan MOMI: memiliki data yang
lengkap, uptodate, dan kontektual
Tantangan:
Menyatupadukan seluruh Dinas Propinsi dan
Kabupaten untuk mengupdate data MOMI secara
berkesinambungan
Kendala:
Ketersediaan teknologi akses data yang belum
merata
8. Terima Kasih
Rinaldi Adam
Subdit Perencanaan Wilayah Kerja dan Informasi
Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Supomo No. 10
Jakarta Selatan
Telp. 021-8307557
email rinaldi@esdm.go.id