BPOM dan obat tradisional

1. Kebijakan dan
Peran Badan POM
Pengawasan
Obat Bahan Alam
Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Disampaikan pada
Seminar “Memanfaatkan Obat Herbal Menuju Indonesia Sehat”
14 Desember 2023

2. OUTLINE
Pendahuluan
Perkuatan
Pengawasan
Pre- & Post-Market
Obat Bahan Alam
Penutup
Tantangan &
Peluang
Pemanfaatan
Obat Bahan Alam
Dukungan
Badan POM terkait
Obat Bahan Alam

3. Pendahuluan

4. VISI
PENGELOLAANPEMERINTAHANYANGBERSIH,EFEKTIF,
DANTERPERCAYADALAMPELAYANANPUBLIK
FASILITASIPERCEPATANDUNIA
USAHA(UTAMANYAUMKM)
MENINGKATKANEFEKTIFITASPENGAWASAN
DANPENINDAKANKEJAHATAN
MEMBANGUNSDMUNGGUL DAN
MENGEMBANGKAN KEMITRAAN
730,11 M
OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,
MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
4
Tugas dan Fungsi BPOM tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga fasilitasi riset dan pengembangan produk,
perkuatan dunia usaha, pengawasan jaminan keamanan dan mutu obat dan makanan, serta perlindungan keamanan
bangsa dari kejahatan obat dan makanan (kejahatan kemanusiaan)
MISI
Kelembagaan Badan POM
UPT di Daerah:
21 Balai Besar POM
21 Balai POM
34 Loka POM

5. INDUSTRI
R n D
PRODUK REGISTRASI
OBAT &
MAKANAN
NOMOR
IJIN EDAR
SERTIFIKAT
CPOB/CPOTB/
CPKB/CPPOB
FASILITAS
PRODUKSI
PERIZINAN
SARANA
DISTRIBUSI
SARANA
PELAYANAN
KONSUMEN
PENGAWASAN/PENINDAKAN
SAMPLING PRODUK
& PENGUJIAN LAB
INSPEKSI SARANA
MONITORING
IKLAN, PROMOSI &
LABEL PRODUK
FARMAKOVIGILANS
SARANA
PRODUKSI
Data dari: Industri
Farmasi & Tenaga
Kesehatan
Keterangan:
Data sbg input:
Dalam Proses Pre Market
Dari Pre ke Post Market
Dari Post ke Pre Market
Online Single
Submission (OSS):
e-Registrasi
e-GMP
e-CDOB
e-BPOM (Export-Import)
Dashboard Tracking
Identifikasi
DIGITALISASI
• Ease of Doing Business
• Digital Signature
Pengawasan Berbasis
Digital :
SIPT
SmartBPOM
BPOM Mobile
Halo BPOM
Dashboard Tracking
Otentifikasi
Pencegahan Produk ilegal
5
QR CODE
Kerangka Pengawasan Obat dan Makanan

6. Pemerintah
Pelaku Usaha
Masyarakat
Pengawasan oleh Pelaku
Usaha
• Memproduksi dan
mengedarkan produk yang
memenuhi syarat Cara yang
Baik (good practices)
• Monitoring mutu produk
• Monitoring efek samping
• Edukasi konsumen
Pengawasan oleh Pemerintah
• Penyusunan kebijakan,
peraturan, persyaratan, kriteria
dan pedoman (regulator)
• Pengawasan sebelum (pre
market) dan selama (post
market) produk beredar
• Pembinaan dan pendampingan
pelaku usaha
• Fasilitasi kemudahan berusaha
• Edukasi masyarakat konsumen
Pengawasan oleh Masyarakat
• Memeriksa kualitas produk
yang akan dibeli/ digunakan
• Memantau dan melaporkan
produk kedaluarsa, ilegal,
atau palsu
6
3 Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

7. OE
Kearifan lokal dan identitas
lokal (local genius)  dikenal
sebagai JAMU
Biodiversitas terbesar ke-3 di
dunia dengan 33,000 spesies
yang berpotensi untuk
dikembangkan
Sistem obat bahan
alam/obat tradisional:
1.Produk
2.Pelayanan
3.Praktek pengobatan
tradisional
Diatur oleh
pemerintah
Nilai aspek manfaat: Kesehatan – Ekonomi– Sosial Budaya
Obat Bahan Alam di Indonesia

8. Perlu dilestarikan dengan
menyesuaikan kondisi masa kini
Transformasi Budaya Minum Jamu
Merupakan warisan budaya
untuk kesehatan
JAMU
Pengenalan Jamu ke generasi muda  menjadi
bagian dari gaya hidup
Iklan dan promosi yang menarik
Pengembangan bentuk sediaan & cara penyajian
Teknologi dan ramuan berkembang
melalui
DULU KINI
Teknologi sederhana (direbus, dipipis, ditumbuk)
Produksi skala rumah tangga
Ramuan sederhana
Dikonsumsi oleh kalangan terbatas
Teknologi lebih modern (ekstraksi, fraksinasi)
Produksi skala industri
Ramuan berkembang, penyajian lebih menarik
Mulai dapat diterima seluruh kalangan
Mulai banyak dikembangkan café Jamu dan klinik herbal
 pemanfaatan Jamu dan Obat Bahan Alam

9. Tantangan & Peluang
Pemanfaatan
Obat Bahan Alam

10. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam,
termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan,
dan obat kuasi
Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang
berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik,
mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari
bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau
sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk
pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan
pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.
1
2
Beberapa Perubahan Definisi dalam UU No 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan

11. 4 Golongan Obat Bahan Alam
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 321)
Jamu
Obat herbal
terstandar
Fitofarmaka
Obat Bahan Alam
lainnya
Obat Bahan Alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan
tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan
Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau
pemulihan Kesehatan.
Obat Bahan Alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia untuk
pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan,
dan/atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara
ilmiah dengan uji praklinik serta bahan baku telah distandardisasi.
Obat Bahan Alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan
kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan yang
telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji
klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi.
Meliputi produk obat bahan alam inovasi baru, produk obat bahan alam impor,
produk obat bahan alam lisensi, dan lain-lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Telah terdapat ketentuan bahwa Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggolongan
Obat Bahan Alam selain penggolongan sebagaimana dimaksud tersebut dan/atau perubahan
penggolongan Obat Bahan Alam dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
1
2
3
4

12. 12
Tantangan Kemandirian Nasional Obat Bahan Alam dan
Bahan Baku Obat Bahan Alam
Ketergantungan bahan baku Obat bahan
Alam, sekitar 25% masih impor
Belum optimalnya pemanfaatan Obat
Bahan Alam dalam Pelayanan Kesehatan
Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK
dalam teknologi produksi bahan Baku
Obat Bahan Alam pada IEBA untuk
mendukung aspek kuantitas,
sustainability dan kualitas ekstrak
Fasilitasi kebutuhan bahan Baku UMKM
OT dalam skala kecil dengan harga
terjangkau
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2019 2020 2021 2022 2023
(Desember)
61
73
77
81
79
24 24 25 22 22
Jumlah
Produk
Obat Herbal Terstandar Fitofarmaka
*data per Desember 2023 diperhitungkan berdasarkan jumlah NIE yang
terdaftar
Jumlah Obat Herbal Terstandar & Fitofarmaka Terdaftar

13. • 3 Tantangan terbesar pengembangan obat bahan alam yaitu :
13
Standardisasi bahan
baku
Kontinuitas suplai
bahan baku
Variasi mutu bahan
baku
Senyawa marker
masih terbatas
Riset
Pembiayaan
Masih terbatasnya
penelitian hingga
komersialisasi
produk Fitofarmaka
Akses pasar
Belum masuk dalam
sistem pembayaran
JKN
Data RISKESDAS
2018
- Penggunaan
obat tradisional
di sarana
Kesehatan
sebesar 31,4%
- Penggunaan
oleh dokter 2,7%
dan pengobat
tradisional
98,5%
Tantangan Pengembangan Obat Bahan Alam
Penggunaan obat
tradisional oleh tenaga
medis atau fasilitas
Kesehatan masih
terbatas

14. Sumber Bahan Alam:
1. Identifikasi dan inventarisasi
2. Budidaya dan Pengelolaan
3. Jaminan ketersediaan: Kualitas,
kuantitas, sustainabilitas
4. Fasilitasi dan Pembinaan petani/
penambang
Teknologi Manufaktur:
1. Pengembangan teknologi
2. Dukungan fasilitas
3. Standardisasi dan ketersediaan
bahan aktif/marker
4. Scale up dan produksi
5. Ketersediaan monografi
tanaman obat
Standarisasi Mutu, Khasiat –Keamanan:
1. Regulasi dan pedoman
2. Standardisasi mutu
3. Pendampingan penelitian (uji pra
klinik/uji klinik)
4. Ketersediaan fasilitas penelitian
(Laboratorium) dan hewan uji
5. Kerjasama dengan RS Pendidikan
(penyediaan site penelitan uji klinik)
6. Dukungan pembiayaan
Promosi dan Produksi :
1. Produksi
2. Daya Saing
3. Promosi
4. Perluasan pemanfaatan
Pemanfaatan :
1. Sistem pelayanan kesehatan
2. Formularium
3. Ketersediaan: kualitas, kuantitas,
sustainabilitas, keterjangkauan
4. Pembiayaan
PERAN MULTI SEKTOR DALAM SINERGISME KEMANDIRIAN NASIONAL OBAT BAHAN ALAM (OBA) & BAHAN BAKU OBA
H
U
L
U
H
I
L
I
R
1. Kementerian Pertanian
2. KKP
3. Kementerian Kesehatan
4. Pemda
5. Industri (petani binaan)
1. BRIN
2. Perguruan Tinggi/akademisi
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Kesehatan
5. BPOM
6. Industri/Asosiasi
1. Perguruan Tinggi
2. BRIN
3. Kemenkes
4. Kemendikbud
5. BPOM
6. BSN
1. Kementerian Kesehatan
2. BPOM
3. LKPP
4. Pemerintah Daerah
5. Asosiasi tenaga kesehatan
6. BPJS
1. Kementerian Kesehatan
2. BPOM
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perdagangan
5. Kementerian Keuangan
6. BPOM
7. Asosiasi (IDI, PERSI)
7. Industri
8. Asosiasi (APTFI,
GP Jamu, PERSI,
dll)
9. LPDP
10. Komisi Etik
14

15. Satgas Percepatan Pengembangan dan
Pemanfaatan Fitofarmaka
Pengembangan Obat Bahan Alam dalam Mewujudkan Kemandirian dan
Meningkatkan Daya Saing Bangsa menuju Indonesia Sehat
1
Memfasilitasi pengembangan obat dalam
rangka mendukung akses dan ketersediaan
obat untuk masyarakat sebagai upaya
peningkatan pelayanan kesehatan dalam
rangka Jaminan Kesehatan Nasional;
Mendukung investasi pada sektor industri
farmasi dan alat kesehatan melalui fasilitasi
dalam proses sertifikasi produksi dan penilaian
atau evaluasi obat; dan
3
Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan
kepatuhan terhadap regulasi dan standar dalam
rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat
serta peningkatan daya saing industri farmasi
Prioritas yang dikembangkan Badan POM:
2
Instruksi Presiden No. 6 tahun 2016 tentang
Percepatan Pengembangan Industri Farmasi
dan Alat Kesehatan
1) Inisiasi
Badan POM menginisiasi percepatan pengembangan
dan pemanfaatan fitofarmaka bersama 14 (empat belas)
Kementerian/ Lembaga yang terlibat dalam konsorsium
2) Pembentukan Satgas
Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan
Fitofarmaka melalui SK Menko Bidang PMK RI No. 22
tahun 2019
BPOM di Bidang III (Uji Pra Klinik dan Uji Klinik)
3) Pendampingan Hilirisasi Penelitian
Jumlah riset: 22 (7 riset sedang berlangsung)
Target riset: izin edar produk
Indikasi obat herbal: Obat KB pria, Antihipertensi,
Antidislipidemia, Antihiperurisemia, Gangguan fungsi hati,
Antidiabetes, dll.
Prioritas BPOM sejalan dengan rencana aksi tindak lanjut Inpres
6/2016, yaitu: Pengembangan bahan baku obat, produk biologi,
dan Fitofarmaka

16. Perkuatan
Pengawasan
Pre- & Post-Market
Obat Bahan Alam

17. 1 PERSETUJUAN UJI KLINIK DAN
UJI PRA KLINIK
REGISTRASI IKLAN
https://sireka.pom.go.id/
3
REGISTRASI PRODUK
https://asrot.pom.go.id/asrot/
2
Pengawasan Obat Tradisional di Bidang Perizinan (Pre-Market)
SERTIFIKASI CPOTB
https://e-sertifikasi.pom.go.id/
4
PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR &
SURAT KETERANGAN IMPOR
https://e-bpom.pom.go.id/
5
https://siap-uk.pom.go.id/

18. Pengawasan & Informasi Terkait Obat Tradisional Berbasis Digital
Pengecekan Legalitas Produk Public Warning Obat Tradisional
Pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Aplikasi mobile e-MESOT
atau
Subsite:
https://e-mesot.pom.go.id
Penerapan 2D Barcode Badan POM
Website : https://cekbpom.pom.go.id/
Aplikasi BPOM MOBILE
Aplikasi e-Public Warning
Obat Tradisional
atau
Subsite:
https://e-
publicwarningotsk.pom.go.id
Melalui:
atau
atau
Pengaduan & Informasi Seputar Obat dan Makanan
Aplikasi Halo BPOM Mobile Contact center BPOM
Sosial Media Resmi BPOM

19. Dukungan
Badan POM terkait
Obat Bahan Alam

20. Peran Badan POM dalam Mendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
sebagai Implementasi Perpres No 54 Tahun 2023
Strategi, program, dan kegiatan yang melibatkan Badan POM sebagai lembaga penanggungjawab, pada kegiatan:
1)
Pengembangan
diversifikasi produk
Jamu terdaftar di
Badan POM
Peningkatan sinkronisasi
kebijakan dalam
pengembangan sistem
mutu untuk bahan baku
serta produk Jamu
Penguatan olahan
Jamu berbasis
kearifan lokal
Peningkatan kegiatan
pendampingan/ fasilitasi
yang mendorong Jamu
Empiris menjadi OHT
dan/atau Fitofarmaka
1 2
3 4

21. Strategi, program, dan kegiatan yang melibatkan Badan POM sebagai lembaga pendukung, pada kegiatan:
Pengembangan sentra pengolahan Jamu
Penguatan olahan Jamu berbasis kearifan lokal
Penguatan pembinaan usaha mikro, kecil,
menengah Jamu
Kemudahan perizinan produksi Jamu
Pemenuhan kehalalan produk Jamu
Pengembangan diversifikasi produk jamu
melalui riset dan inovasi
Peningkatan koordinasi antar K/L & Pemda dalam
Pengembangan Jamu & Pemanfaatan Jamu
Peningkatan kebijakan Pengembangan Jamu &
Pemanfaatan Jamu sebagai warisan budaya
Peningkatan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan
sistem mutu untuk bahan baku & produk Jamu
Penyusunan regulasi terkait masuknya FF ke dalam jaminan
kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal
Pengembangan sinergi dan integrasi kebijakan dan regulasi
mengenai Jamu dalam sistem kesehatan nasional
Penguatan Jamu dalam industri pariwisata, ekonomi
kreatif, sosial budaya dan keagamaan
Peningkatan Pemanfaatan Jamu untuk promotif, preventif
umum, kuratif, biokultural, rehabilitasi umum, kecantikan,
kebugaran, gaya hidup, asuhan mandiri, dan kegiatan Iain
oleh komunitas
Peningkatan jumlah varian Jamu komunitas untuk
kesehatan tradisional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Peran Badan POM dalam Mendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
sebagai Implementasi Perpres No 54 Tahun 2023

22. Mendampingi dan mendorong industri Ekstrak Bahan Alam
(IEBA) untuk menyediakan bahan baku ekstrak
Melakukan pendampingan kepada peneliti
dan industri dalam pelaksanaan penelitian
Mengembangkan regulasi yang agile dan fleksibel
Menyusun pedoman dan panduan bagi peneliti
Meningkatkan kapasitas peneliti dan sponsor
Edukasi dan promosi kepada tenaga kesehatan dan
masyarakat dalam rangka meningkatkan
kepercayaan dan demand OBA
Strategi Badan POM dalam Mendukung Hilirisasi
Obat Bahan Alam

23. • Penyusunan/revisi pedoman/ regulasi terkait
Uji Klinik dan Uji praklinik.
• Agility dalam regulasi untuk percepatan dan
kemudahan dalam melakukan penelitian
fitofarmaka atau OHT, dengan tetap scientific
based dan risk based
• Usulan jasa evaluasi permohonan persetujuan
uji praklinik atau uji klinik dikenakan tarif PNBP
sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dalam hal uji
praklinik atau uji klinik didanai oleh
pemerintah.
• Dukungan pada Prioritas Riset Nasional (PRN)
OHT & Fitofarmaka
• Penyusunan Regulasi dan Pendampingan
Penelitian uji praklinik dan uji klinik
• Pendampingan penyusunan protokol
uji dan pendampingan pelaksanaan uji
• Pendampingan dalam rangka
pengajuan proposal pendanaan
penelitian melalui BRIN, LPDP
• Pelatihan Cara Uji Klinik yang Baik
(CUKB) bagi peneliti, Workshop
Mendorong pembentukan pusat
penelitian atau inkubator untuk
pengembangan bahan alam, termasuk
standardisasi dan pengembangan
senyawa marker, pengawalan untuk
peningkatan kapasitas dan kompetensi
Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) dan
obat tradisional
Terlibat dalam tim
penyusunan Formularium
Nasional Fitofarmaka
Konsultasi Online terkait Uji Praklinik/Klinik
1. Pengajuan konsultasi via email
ujiklinik_regotskkos@pom.go.id
cc ke subdit.ukdip@gmail.com
(Senin-Jum’at, pukul 08.30-16.00 WIB)
2. Konsultasi via Zoom
Senin-Jum’at pukul 09.00-15.00 WIB dengan
perjanjian melalui email di atas
PENDAMPINGAN
& PELATIHAN
ASPEK
REGULASI
LAYANAN
PUBLIK
KAPASITAS
INDUSTRI
PENGGUNAAN
DI FASKES
Peran Badan POM dalam Pengembangan Obat Bahan Alam

24. Formularium Fitofarmaka merupakan daftar sediaan Fitofarmaka yang dapat
digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Komnas Penyusun Formularium Fitofarmaka
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 01.07/Menkes/4820/2021
tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium
Fitofarmaka; Susunan terdiri dari:
• Penasehat: Menteri Kesehatan & Kepala Badan
POM
• 4 Tim yang terdiri dari:
a. Tim Ahli (termasuk Badan POM)
b. Tim Evaluasi
c. Tim Pelaksana
d. Tim Reviu
Peran Badan POM dalam Penyusunan
Formularium Fitofarmaka:
1. Menyediakan data yang dibutuhkan
terkait produk Fitofarmaka yang
telah terdaftar
2. Konfirmasi data mutu maupun
keamanan (uji praklinik/klinik) dari
produk Fitofarmaka yang telah
terdaftar
3. Memfasilitasi pendampingan uji
klinik produk Fitofarmaka yang
masih dalam tahap pelaksanaan uji
klinik
4. Melakukan pengawasan post
market produk fitofarmaka
Pengawasan Post Market Fitofarmaka:
1. Prioritas Sampling
2. Pengujian
3. Audit Sarana Produksi/CPOTB
4. Farmakovigilans
Tujuan :
1. Tersedianya informasi
Fitofarmaka sebagai pilihan
alternatif dalam membantu
pencegahan, pengobatan,
perawatan, dan/atau
pemeliharaan kesehatan.
2. Mendapatkan Fitofarmaka
terpilih yang tepat, aman,
bermutu, berkhasiat, dan
terjangkau.
3. Meningkatkan utilisasi atau
tingkat pemanfaatan Fitofarmaka
sebagai upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
5 Kelas Terapi dalam Formularium Fitofarmaka:
1. Sistem Kardiovaskuler
2. Sistem Metabolik
3. Sistem Pencernaan
4. Sistem Imun
5. Nutrisi
Peran Badan POM dalam Penyusunan Formularium Fitofarmaka

25. Upaya Badan POM untuk Menggerakkan dan Mendukung Industri dan Usaha
Obat Bahan Alam
Badan POM secara pro aktif memberikan Bimbingan
Teknis, desk registrasi, dan desk konsultasi CPOTB/ CPOTB
Bertahap, Desk CAPA secara daring/zoom
1
L
ayananK
elilingdanTerpaduProA
ktif D
alamR
angka
PelayananPrim
aPercepatanIzinE
dardiB
erbagai D
aerah
B
im
binganTeknisCaraU
ji K
linikyangB
aik(CU
K
B
)bagi
Peneliti, Industri ,Organisasi R
isetK
ontrak, K
om
isi E
tik
m
elalui Pelatihan, W
ebinarSeries,W
orkshop
Pendam
pinganR
egistrasi
U
M
K
MdanStartU
p
Pem
bekalanbagi IndustriE
kstrak
B
ahal A
lamdalamR
angkaPercepatan
PenerapanCPOTBTerkini
Pemeriksaan sarana secara daring/zoom
Pengajuan sertifikasi CPOTB Bertahap
tanpa ada pungutan biaya.
Khusus untuk UMKM yang mengajukan
proses CPOTB secara menyeluruh (Full),
UMKM mendapatkan potongan biaya
sebesar 70% PNBP (Pendapatan Negara
Bukan Pajak)
Simplifikasi regulasi dan percepatan
pelayanan dengan tetap
mengedepankan pemenuhan standar,
khasiat, keamanan dan mutu
Keringanan pembayaran biaya
pendaftaran PNBP bagi UMKM OT
2
3
4
5

26. Dukungan Eksplorasi dan Pemanfaatan Obat Bahan Alam
Penggalian Informasi Empiris Bahan Alam di Seluruh Indonesia
Bentuk Komitmen BPOM
GO
HEALTH
LOCAL
Penambahan
pada
database
Registrasi
Obat
Tradisional
Pengkajian
Data Empiris
Penggalian
informasi
Empiris
Bahan Alam
di Seluruh
Indinesia
Sarasehan
Jamu
Nusantara
Sebanyak 17 IEBA di
Indonesia telah
menandatangani komitmen
untuk mendukung
ketersediaan dan kemudahan
pengadaan ekstrak bahan
alam bagi UMKM.
Virtual Expo ini memfasilitasi
kerja sama IEBA dan UMKM obat
tradisional dalam penyediaan dan
pemenuhan kebutuhan ekstrak
tanaman obat sebagai bahan
baku obat tradisional yang
berkualitas dan berdaya saing.

27. 27
UPAYA PENINGKATAN LITERASI KESEHATAN DIGITAL MELALUI
PEMENUHAN KETENTUAN IKLAN DI MEDIA ONLINE
78,11% 78,33% 80,92% 80,31%
45,07%
38,88%
47,59% 44,57%
21,89% 21,67% 19,08% 19,69%
54,93%
61,12%
52,41% 55,43%
2020 2021 2022 2023
Tren Data Pengawasan
Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
MK Offline MK Online TMK Offline TMK Online
PENINGKATAN
LITERASI
KESEHATAN
DIGITAL DI
MEDIA ONLINE

28. Penutup

29. Penutup
Pengawasan obat dan
makanan, termasuk
obat bahan alam
sangat penting dan
strategis, tidak hanya
menjadi pilar dari
sistem kesehatan
masyarakat, tetapi
juga berkontribusi
pada pembangunan
dan ketahanan suatu
bangsa demi menuju
Indonesia Sehat
Potensi bahan alam
memberikan peluang
besar untuk dapat
dimanfaatkan sebagai
berbagai macam
produk obat bahan
alam, termasuk Jamu,
OHT, dan
Fitofarmaka
Badan POM terus
melakukan pengawasan
terhadap Obat Bahan
Alam, baik secara pre-
market maupun post-
market, untuk
memastikan pelaku
usaha memenuhi
persyaratan mutu,
keamanan, dan khasiat
produk yang diproduksi
dan diedarkan sehingga
produk yang beredar
memenuhi persyaratan
mutu, khasiat, dan
keamanan
Pengembangan Obat
Bahan Alam yang
aman, berkhasiat,
bermutu dan berdaya
saing, memerlukan
komitmen kuat dan
tanggungjawab
semua pemangku
kepentingan, yaitu
pelaku usaha selaku
produsen dan
masyarakat selaku
konsumen; melalui 3
Pilar Pengawasan
Obat dan Makanan
Penguatan kemitraan
dan sinergisme Penta
Helix ABCGM
(Academia, Business,
Community,
Government, and
Media) perlu terus
diperkuat untuk
mengawal
pengembangan obat
bahan alam sesuai
peran masing-masing
2
1
4
3 5

30. TERIMA KASIH
30
SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI