Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS PEMBA (1).pdf
Similar to KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS PEMBA (1).pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS PEMBA (1).pdf
- 1. KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN DESA Drs. Luthfy Latief, M.Si Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT Disampaikan pada “Peringatan Hari Korupsi se-Dunia (Hakordia) Tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah” Semarang, Rabu 6 Desember 2023
- 2. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 2 KONDISI DESA SAAT INI Walaupun mengalami penurunan, namun kemiskinan di Desa masih tinggi 12,22% – BPS, Maret 2023 Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom (Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat, terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,42% tahun 2023 – BPS, Februari 2023 Pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif dan signifikan, namun masih terdapat desa tertinggal 7.154 Desa dan desa sangat tertinggal 4.850 Des – KemendesPDTT, Juli 2023 Angka stunting masih tinggi 21,6%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14% – SSGI 2022 2
- 3. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 3 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber Pendapatan Desa 1. Pendapatan Asli Desa; 2. Dana Desa dari APBN; 3. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota; 4. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD kab/kota dan/atau APBD provinsi; 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
- 4. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 4 Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi DULU ▪ Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa (Teori Residu) ▪ Pembangunan di Desa bersifat sentralistik ▪ Pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif ▪ Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa SEKARANG ▪ Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis ▪ Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal ▪ Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat SEMANGAT TRANSFORMASI DESA DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN
- 5. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 5 75.265 Desa Meningkatnya 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang Meningkatnya 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Mengentaskan 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal Berdasarkan RPJMN 2020-2024 Revitalisasi 52 Kawasan Transmigrasi Target Sasaran Lokus Bidang Pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 6. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 6 KEBIJAKAN SDGs DESA “Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan melalui SDGs Desa” ➢ Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan. ➢ Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menukik tajam menjawab permasalahan. ➢ Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- 7. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 7 7 SDGs Desa sebagai instrumen pembaharuan pembangunan desa , yang mengarahkan penajaman kebijakan perencanaan dan pembangunan desa dalam percepatan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs DESA DALAM MENDUKUNG Dasar pemikiran munculnya SDGs Desa No.18: • Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll. • Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang. TERWUJUDNYA DESA ANTI KORUPSI
- 8. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 8 8 1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% 2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan 3. Pekerja anak mencapai 0% 4. Perdagangan manusia mencapai 0% 5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% 6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik 7. Laporan pertanggungjawaban Kades & laporan keuangan diterima dalam Musdes 8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku 9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi 10. Perempuan dalam BPD dan peragkat desa mencapai minimal 30% 11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100 12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100% 13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100% 14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani Desa Damai Berkeadilan 1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama 2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa 3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin 4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun 6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes 7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota 8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B 9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif 10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50% 11. Aset desa meningkat 12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30% SDGs Desa No.16 Kelembagaan Desa Dinamis & Budaya Desa Adaptif SDGs Desa No.18
- 9. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 9 Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin KEBIJAKAN DANA DESA Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya 9 Untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kulitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ▪ Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll) ▪ Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa
- 10. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 10 KEBIJAKAN DANA DESA Rp 20,7 Triliun (74.093 Desa) Rp 280,3 Jt/Desa Penyerapan 82,82% Rp 46,98 Triliun (74.754 Desa) Rp 643,6 Jt/Desa Penyerapan 97,65% Rp 60 Triliun (74.954 Desa) Rp 800,4 Jt/Desa Penyerapan 98,54% Rp 60 Triliun (74.958 Desa) Rp 800,4 Jt/Desa Penyerapan 99,62% Rp 70 Triliun (74.953 Desa) Rp 939,9 Jt/Desa Penyerapan 99,54% Rp 71 Triliun (74.954 Desa) Rp 949,78 Jt/Desa Penyerapan 99,95% Rp 72 Triliun (74.961 Desa) Rp 960,5 Jt/Desa Penyerapan 99,80% Rp 68 Triliun (74.960 Desa) Rp 907,13 Jt/Desa Penyerapan 99,86% Rp 70 Triliun (74.954 Desa) Rp 933,9 Jt/Desa Rp 71 Triliun (75.265 Desa) Rp 943,33 Jt/Desa UU Desa 2014
- 11. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 11 JALAN DESA 325.408 KM JEMBATAN 1.791.580 METER PASAR DESA 14.168 UNIT BUM DESA 42.727 UNIT KEGIATAN TAMBATAN PERAHU 8.860 UNIT EMBUNG 6.427 UNIT IRIGASI 573.060 UNIT PENAHAN TANAH 532.136 UNIT SARANA OLAH RAGA 31.981 UNIT AIR BERSIH 1.670.434 UNIT MCK 513.175 UNIT POLINDES 25.713 UNIT DRAINASE 50.252.357 METER PAUD 68.378 KEGIATAN POSYANDU 43.657 UNIT SUMUR 86.581 UNIT PER 16 SEPTEMBER 2022 PER 19 JUNI 2023 PEMANFAATAN DANA DESA 2015-2023 Sumber : BPI Kemendesa PDTT
- 12. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 12 Sumber: Indeks Desa Membangun 2023 PERKEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), hanya ada 174 desa berstatus desa mandiri pada tahun 2016. Pada tahun 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam mencapai 11.456 dan melebihi target RPJMN tahun 2024 yaitu 5.000 desa mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, kemandirian desa terus meningkat, terjadi lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2015, yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 12 174 3.608 22.882 33.592 13.453 11.456 23.035 28.766 7.154 4.850 MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGAT TERTINGGAL 2016 2023
- 13. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 13 1 2 3 4 Pembangunan desa adalah pembangunan setiap elemen yang ada di desa, untuk itu seluruh warga Desa harus terlibat aktif dalam rangka pengawalan pelaksanaan pembangunannya SINERGISITAS DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA Pembangunan Desa perlu inovasi secara nyata, untuk itu Desa perlu data yang akurat dan detail terkait kondisi aktual desanya dan mengambil tindakan untuk menjawab kebutuhan tersebut Perlunya mengembangkan iklim transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa, sehingga diharapkan akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan Desa Perlunya menghargai potensi lokal desa, baik dari aspek ketersediaan SDM, SDA, kelestarian lingkungan, maupun potensi sosial ekonomi lainnya, dalam rangka pembangunan Desa secara berkelanjutan
- 14. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 14 Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka 01 03 STEP 3 04 STEP 4 01 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa 02 Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Penanggulangan Kemiskinan 03
- 15. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 15 AMANAT RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pasal 71 ayat (1) “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Pasal 71 ayat (3) “Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi”
- 16. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 16 Pembangunan PENGGUNAAN DANA DESA Pemberdayaan Masyarakat untuk mendanai : diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa 01 02 Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ✓ ✓
- 17. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 17 a.pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya untuk : 1) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 2) Perluasan akses layanan kesehatan; 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan 4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. b. pembangunan sarana dan prasarana desa, diantaranya untuk : 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik; 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 5) Pembangunan sarana dan prasarana infromasi dan komunikasi; 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. c. pengembangan potensi ekonomi lokal, diantaranya untuk : 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama; 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama; dan 3) Pengembangan Desa wisata. d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, diantaranya untuk : 1) pemanfaatan energi terbarukan; 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan 3) pelestarian sumber daya alam Desa PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN Sumber: Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 18. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 18 a.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat : 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika b.penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa : 1) Penguatan partisipasi masuarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa; 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani; 3) Penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan 5) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa : 1) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa; 2) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa Bersama; dan 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/ BUMDesa bersama d.pengembangan seni budaya lokal : 1) peningkatan kapasitas seni budaya warga desa e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam : 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan mengahadapi tanggap darurat bencana alam dan nonalam/ kejadian luar biasa PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sumber: Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 19. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 19 ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TA 2024 Sumber : UU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Penggunaan Dana Desa TA 2024 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani Dana Operasional Pemerintah Desa Program Prioritas Lainnya Maksimal 25% 20% 3% 52-77% Pasal 14 ayat (5) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan; b. program ketahanan pangan dan hewani paling rendah 2O% (dua puluh persen); c. program pencegahan dan penurunan sfimting skala Desa; dan/atau d. program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. ayat (6) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- 20. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 20 Reviu Rancangan APB Desa Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa Musyawaran Desa – RPJM Desa Penyusunan Rancangan APB Desa Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Penyusunan Rancangan Prioritas dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa ✓ Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa. ✓ Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. ✓ Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Prosedur Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 01 02 03 04 05 06
- 21. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 21 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola
- 22. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 22 Partisipasi Masyarakat Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara : terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa “Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa”
- 23. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 23 Add Text PUBLIKASI Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses masyarakat Desa, yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa Sarana publikasi dapat dilakukan melalui : • baliho; • papan informasi Desa; • media elektronik; • media cetak; • media sosial; • website Desa; • selebaran (leaflet); • pengeras suara di ruang publik; • media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa Publikasi terdiri atas : • hasil Musyawarah Desa; dan • data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa Publikasi APB Desa minimal memuat : • nama kegiatan; • lokasi kegiatan; dan • besaran anggaran Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa : • teguran lisan; atau • teguran tertulis. Sanksi administratif diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa
- 24. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 24 PEMBINAAN 01 02 03 Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa
- 25. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA CONTOH KEGIATAN RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA NO.7 TAHUN 2023
- 26. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 26 pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak Pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pembangunan melalui Pembangunan Sarana dan Prasana Desa 1 2 3 4 5 Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan beberapa contoh kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 27. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 27 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah; 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya; 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat; 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang; 6) pelatihan kepemimpinan perempuan; 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender; 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; 10)penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; 11)kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa beberapa contoh kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 28. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 28 Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 1. baliho; 2. papan informasi Desa; 3. media elektronik; 4. media cetak; 5. media sosial; 6. website Desa; 7. leaflet; 8. pengeras suara di ruang publik; 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. PUBLIKASI, SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK via baliho via website Desa
- 29. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 29 01 Memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan keuangan desa berjalan sesuai dengan aturan PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SANGAT DIPERLUKAN : 02 Mencegah agar tidak terjadi penyelewenangan, pemborosan, kebocoran dalam pengelolaan keuangan desa 03 Mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa Memberikan umpan balik untuk perbaikan 04 05 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat desa
- 30. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 30 1 2 3 4 5 6 Faktor lain yang mempengaruhi seperti sosial, ekonomi, pendidikan, budaya (sikap sungkan, takut dan nrimo), dll Elit desa masih berpengaruh terhadap proses pembangunan dan pengambilan keputusan Akses informasi yang belum memadai (masih sebatas baliho, papan informasi desa), perlu perluasan layanan informasi. Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah (ada yang kurang paham sama sekali, ada yang paham, ada yang aktif). Yang paham dan peduli biasanya yang sering terlibat dalam kegiatan RT/RW, pengurus lembaga yang ada di desa, sering hadir di PraMusdes, Musdes, Musrenbangdes . Forum Pra Musdes, Musdes, Musrenbangdes belum sepenuhnya menjadi forum partisipasi dan penyampaian aspirasi dari warga desa. Masyarakat desa hanya dilibatkan ketika pada saat pelaksanaan kerja, belum dilibatkan di semua proses/tahapan. TANTANGAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA
- 31. www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 31 Meningkatkan kompetensi dan pengawasan terhadap pemerintah Desa perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Mendorong Pemerintah Desa dan BPD memfasilitasi waktu dan forum-forum agar masyarakat desa terlibat aktif pada setiap tahapan pembangunan (interaksi dan diskusi/dialog dengan warga masyarakat Desa) Pemerintah dan pemerintah desa melakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam dalam setiap tahapan pembangunan dan pengawasan keuangan desa Mempermudah akses bagi masyarakat desa untuk melakukan pembangunan dan pengawasan keuangan Desa Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk melakukan pembangunan dan pengawasan keuangan desa seperti advokasi, pelatihan Mendorong lebih banyak bentuk kreatifitas dan inovasi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pengawasan keuangan desa 01 02 03 04 05 06 Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Untuk Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran
- 32. TERIMA KASIH www.kemendesa.go.id kemendespdtt KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA