Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp 16

3 views

Published on

kabar jkpp 16

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp 16

  1. 1. MEMPERCEPAT TEGAKNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG ACCESS TO LAND ACCESS TO LAND (AKSES RAKYAT TERHADAP RUANG) ACCESS TO LAND (AKSES RAKYAT TERHADAP RUANG) No. 16, Mei 2010 KABAR JKPP1616
  2. 2. KABAR JKPP NO. 16, MEi 2010 KABAR JKPP 2 KABAR JKPP 2 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) berdiri pada bulan Mei 1996 di Bogor. Penggagas berdirinya JKPP adalah berbagai NGO dan masyarakat adat yang memanfaatkan dan mengembangkan pemetaan berbasis masyarakat sebagai salah satu alat pencapaian tujuannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan JKPP antara lain menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan magang pemetaan partisipatif, perluasan dan penyebaran ide-ide pemetaan partisipatif, menyelenggarakan dialog-dialog keruangan, melakukan kajian-kajian keruangan, penerbitan dan melakukan aliansi dengan berbagai pihak yang aktif dalam gerakan-gerakan sumberdaya alam kerakyatan DEWAN REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab : Kasmita Widodo, Pemimpin Redaksi : Harizajudin, Redaktur : Kasmita Widodo, Restu Achmaliadi, Imam Hanafi, M. Irwan. Distribusi : Diarman. Tata Letak : Deny. Alamat : Jl. Cimanuk Blok B7 No.6, Perumahan Bogor Baru, Bogor 16152 - INDONESIA Telp. +62 251 8379143, Fax. +62 251 8314210 , email. jkpp@bogor.net, www.jkpp.org Penerbitan KABAR JKPP ini atas dukungan dana dari : No. 16, Mei 2010 Yang dapat kami KABARi !!! ACCESS TO LAND, Antara Janji, Realisasi dan Strategi................3 HAK-HAK ADAT, PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PEMETAAN WILAYAH ADAT, Pengalaman dari Aceh ........................................7 Arsitektur REDD dan Konsekuensinya bagi Masyarakat Lokal/Adat .....10 PEMETAAN PARTISIPATIF Di Desa Talang Ratu ..............................14 PERENCANAAN DAN PEMETAAN LAHAN KELOLA Di Sarimukti .17 Forum AVATAR, Upaya Menuju Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang ........................................20 Pelatihan Pemetaan Partisipatif Bagi Kader Masyarakat Adat .............24 Kabar Redaksi
  3. 3. ACCESS TO LAND (AKSES RAKYAT TERHADAP RUANG) KABAR JKPP 3 ACCESS TO LAND Antara Janji, Realisasi dan Strategi Oleh : Martua T. Sirait (Peneliti ICRAF-SEA) akses terhadap tanah (ruang) merupakan sesuatu yang diperebutkan sejak dahulu, peradaban manusia dan bangsa-bangsa yang ada, tidak pernah lepas dari peperangan karena perebutan wilayah Pendahuluan Access to Land merupakan salah satu issue penting guna mencapai MDG (Millennium Development Goals), dimana kira kira 1/3 dari penduduk miskin (900 juta orang) tinggal di pedesaan tergantung hidupnya pada tanah dan sumber daya alam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga akses terhadap tanah bagi masyarakyat miskin pedesaan haruslah menjadi pusat dari kebijakan nasional maupun internasional. Secara khusus Sekretaris Jenderal PBB Kohfi Annan menyatakan bahwa akses tehadap tanah dan kepastian hak atas sumber daya alam adalah mendasar dan perlu dikaitakan pada 3 pilar untuk mencapai MDG ditahun 2015. Ke tiga pilar tersebut adalah Dukungan Pembangunan, Hak Asasi Manusia, Penyelesaian Konflik. Tentu kita tahu bersama, akses terhadap tanah (ruang) merupakan sesuatu yang diperebutkan sejak dahulu, peradaban manusia dan bangsa-bangsa yang ada, tidak pernah lepas dari peperangan karena perebutan wilayah. Setiap tanah dan wilayah memiliki arti penting bagi penggunanya, dalam bentuk kegunaan langsung (pertanian, hasil bumi, dan lain-lain) serta kegunaan tidak langsung, menguasai tanah dan sumber daya alam juga berarti menguasai manusia (baca: tenaga kerja) yang ada didalamnya. Maka, menguasai tanah yang luas berati pula memiliki kekuasaan yang besar. Karena itulah kepemilikan dan atau akses terhadap tanah/ruang terus diperebutkan hingga kini ! Kebijakan kehutanan jaman kolonial jelas mengklaim kawasan hutan secara sepihak termasuk juga manusianya sebagai tenaga kerja di hutan. Undang- undang Pokok Kehutanan nomor 5 tahun 1967 melepaskan (baca: memerdekaan) manusia dari ikatan tanah dan hutannya. Tetapi budaya penjabaran kebijakan Undang-undang tersebut maupun penggantinya, Undang-undang Kehutanan 41/1998 masih memperlakukan manusia yang tinggal di dalam hutan sebagai bawahan atau tenaga kerjanya (praktek-praktek ekploitatif terhadap masyarakat Magersari yang dikenal dengan nama Magersaren) di Jawa, atau tercermin juga adalam perlakuan ekploitatif terhadap masyarakat adat yang tinggal didalam hutan di luar jawa. Bahkan kebijakan kehutanan masih diterjemahkan bahwa di kawasan hutan (tanah hutan) hanya berlaku Undang-undang Kehutanan saja dan tidak memberlakukan Undang- undang Agraria. Politik Kehutanan untuk menguasai hutan, bukan saja flora faunanya tetapi juga tanahnya, dengan luasan 63% dari luas daratan Indonesia. Ini adalah manifestasi dari akumulasi kekuasaan di masa lalu yang perlu kita pikirkan kembali.
  4. 4. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 4 Asumsi, Bentuk dan Lamanya Hak Penerima Hak Kewajiban KDTI SK Menhut No 47/1999 & SK Masyarakat Terlanjur mengelola Kawasan Hutan dalam bentuk Wana Tani maka di tunjuk menjadi Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI), KDTI Masyarakat Adat Krui, tanpa batas waktu Masyarakat pengelolan wanatani asli, saat ini bergeser dari mengakomodir wanatani masyarakat menjadi kepatian bagi Hutan Hutan Penelitian Litbang atau Perguruan Tinggi (KDTK) Mengelola wanatani asli termasuk kayu dan non kayu menjadi mengelola hutan penelitian HKM Permenhut No 37/2007 Ijin HKM, 35 thn Masyarakat mendapat akses untuk turut mengelola kawasan hutan yang merupakan sumber nafkah masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat Contoh HKM di Hutan Lindung Lampung Barat Kelompok Petani Hutan (diarahkan dalam bentuk koperasi untuk Ijin Hasil Hutan Kayu) Mengusahaakan dan menjaga Hutan Hutan Desa Permenhut No 49/2008 Ijin Hutan Desa, 35 tahun Kawasan hutan yang berada pada wilayah desa, contoh Hutan Desa Lubuk Beringin, Jambi Masyarakat Desa (kelembagaan Desa) Mengelola Hutan Desa Hutan Tanaman Rakyat Permenhut No P.23/2007 Ijin HTR maksimal 60 thn, Akses masyarakat luas untuk mengelola hutan dalam bentuk hutan tanaman Perorangan, Koperasi dan kemitraan dengan perusahaan Menghasilkan kayu Hutan Adat UUK 41/1999 Hak Kelola, Kawasan Hutan yang berada pada wilayah adat. Masyarakat Adat (kelembagaan Adat) Mengelola Hutan Adat Hutan Rakyat/Hak Permenhut No P26/2005 Diarahkan pada Hak Milik, bukan kawasan hutan, hutan tanaman, dapat berubah statusnya menjadi kawasan hutan jika diperlukan Perorangan Menghasilkan kayu Redistribusi Tanah Negara PP 224/1961 Hak Milik Perorangan (SHM), Tanah Negara yang didistribusikan kepada petani penggarap untuk dimiliki perorangan dengan batasan luasan Petani Penggarap (diarahkan pada perorangan) Mengelola menjadi tanah pertanian produktif Pendaftaran Tanah Ulayat Permen BPN No 5/1999 Hak Kepunyaan Ulayat (Nomor Registrasi), contoh Tanah Masyarakat Adat Kanekes (Baduy), Lebak. Tanah Adat/Ulayat yang didaftarkan penguasaannya, tidak dibebani hak Kelembagaan Masyarakat Adat Dikelola secara komunal/bersama Pendaftaran Tanah Milik PP 24/1997 Sertifikat Hak Milik, Tanah Negara Mapun Tanah Adat yang dikonversi menjadi Hak Miliki Perorangan Digunakan langsung, bukan tanah absentee Kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) merencanakan akan meredistribusikan tanah bekas kawasan hutan seluas 8,3 juta hektar dalam bentuk hak milik kepada petani penggarap, tetapi secara bersamaan Departemen Kehutanan mengembangkan program Perhutanan Sosial dengan tujuan memberikan akses atas kawasan hutan dalam bentuk ijin pengelolaaan/pemanfaatan kawasan hutan negara. Program mana yang paling digemari oleh masyarakat? Apa kelebihan dan kekurangannya? Adakah kepastian atas keberlangsungan dan jaminan kepastian jangka panjang atas program program tersebut? Penjabaran kebijakan nasional ini diharapkan dapat menjawab masalah kemiskinan di tahun 2015, waktunya sudah tidak lama lagi, padahal kebijakan kebijakan ini memerlukan suatu reformulasi kebijakan pertanahan (agraria) dan penjabaran penjabaran yang pro rakyat untuk memberikan akses seluas luasnya atas tanah kepada rakyat penggarap secara tepat sasaran. Pilihan-pilihan Kebijakan Akses Atas Tanah Saat ini terdapat beberapa pilihan atas kebijakan, yang menjanjikan akses rakyat atas ruang yang di tawarkan oleh Departemen Kehutanan maupun Badan Pertanahan Nasional. Hampir semua pilihan pilihan kebijakan Departemen Kehutanan maupun BPN dibangun atas dasar asumsi bahwa Negara memberikan akses atas tanah kepada rakyat, hanya sedikit yang mengakui bahwa dalam kenyataannya masyarakat telah tinggal dan mengelola tanah/ruang tersebut, dan masyarakat memerlukan kepastian dalam bentuk kepastian hukum dari negara. Kebijakan ini beragam dan juga berkompetisi, antara program Kehutanan dan BPN serta sulit untuk memberikan akses tanah bagi program lainnya. Begitu pula program didalam kehutanan saling berkompetisi untuk wilayah pencadangannya masing masing. Dari waktu ke waktu nampaknya prioritas program juga berubah. Pada akhir masa pemerintahan orde baru, kebijakan KDTI diharapkan dapat menjawab masalah-masalah konflik kawasan hutan dengan rakyat.
  5. 5. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 5 Pemberi Pencadangan dan Akses Catatan Pencadangan (Ha/ijin) Realisasi (ijin/luasan) Departemen Kehutanan atas pengakuan Pemda, menjadi langsung dikelola Litbanghut, Perguruan Tinggi Kawasan Hutan (Hutan Lindung dan Produksi 2/27.000 ha bagi masyarakat, banyak bagi Hutan Penelitian Departemen Kehutanan atas Pertimbangan Pemda memberikan pencadangan dan akses Kawasan Hutan Negara (hutan Lindung, Hutan Produksi) 11.980 ha 20-an ijin luasan tidak ada data Departemen Kehutanan memberikan pencadangan, Pemerintah Daerah memberikan akses Kawasan Hutan Negara (hutan Lindung, Hutan Produksi) 2.356 ha 1 ijin/2.356 ha Departemen Kehutanan hanya melalukan pembinaan, akses oleh BPN Kawasan Hutan Negara, (Hutan Produksi) 310.542 ha 15.306 ha Departemen kehutanan Kawasan Hutan Negara, masih belum ada aturan pelaksana Belum ada yang dapat ijin Departemen Kehutanan hanya melalukan pembinaan, akses oleh BPN Diluar Kawasan Hutan Tidak ada data, banyak dilakukan secara swadaya BPN dan Pemda memberikan akses Diluar Kawasan Hutan, didukung program PPAN Tidak ada data Ratusan ribu sertifikat BPN berdasarkan pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dalam Perda 1 komunitas (5000 ha) BPN & PPAT/Camat Didukung program Prona, Larasita Jutaan sertifikat Dimasa awal reformasi, HKm justru dianggap sebagai kebijakan unggulan, dan saat ini nampaknya HTR menjadi andalan. Hutan Adat dan Hutan Rakyat nampaknya belum menjadi prioritas untuk ditangani dengan baik. Demikian pula dengan program BPN, kebijakan Pendaftaran Tanah di masa Orde Baru menjadi andalan dengan dukungan program pendanaan PRONA, di akhir masa Orde Baru nampaknya Pendaftaran Tanah Ulayat di gulirkan , saat ini nampaknya redistribusi tanah (dikenal dengan Land Reform beserta Akses Reformnya) menjadi andalan dengan dukungan peralatan pengukuran bergerak (Larasita). Pilihan mana yang paling tepat bagi masyarakat sangat tergantung dengan beberapa hal antara lain: 1. Asumsi kebijakan dan penterjemahannya pada program, yang sesuai dengan pemikiran masyarakat, dimana hak dan kewajibannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. 2. Kesiapan program dalam bentuk pelayanan di lapangan, prosedur yang ringkas, sehingga tidak salah sasaran 3. Biaya yang murah, sesuai dengan hak dan kewajibannya 4. Meminimalisir intervensi lanjutan (pajak, pungutan, evaluasi, pemaksaan pola penanaman, dan lain-lain) yang dapat mengganggu penataan produksi yang dinamis oleh masyarakat 5. Jaminan kepastian jangka panjang Kendala yang dihadapi Pilihan yang tepat kadang kala tidak ditemukan, karena hampir semua program merupakan hal baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih pilihan yang pragmatis dan sangat tergantung pada kelompok pendamping atau individu yang menjanjikan akan membantu proses- proses untuk mendapatkan kepastian tersebut. Ada yang memilih bekerja sama dengan penyuluh pertanian/ kehutanan, ornop, atau jaminan tokoh- tokoh masyarakat atau bahkan broker yang menawarkan jasa pendampingan secara komersil. Ini merupakan hal wajar yang dihadapi dalam kondisi kebijakan, kesiapan sistem dan kesiapan aparat yang belum sempurna.
  6. 6. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 6 Kendala utama yang dihadapi dalam kebijakan yang memberikan akses atas tanah pada masyarakat adalah: 1. Ketiadaan koordinasi sektoral untuk saling mendukung agenda pro poor. Sehingga kebijakan yang dibangun bias sektoral-nya masing masing. Misal program HTR memiliki bias untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi industri , tidak heran karena program ini lahir dari direktorat Bina Produksi Kehutanan (BPK) yang membidangi Hutan Tanaman Industri. Sedangkan HKM yang lahir dari Direktorat Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial sehingga programnya bias Rehabilitasi Hutan. Demikian pula program Redistribusi Tanah (BPN) nampaknya bias pada program sertifikasi tanah. Sehingga pelaksanaannya dilapangan sering kali jauh dari semangat awalnya yaitu memberikan akses tanah kepada masyarakat miskin, khususnya tuna kisma (landless) atau hampir tuna kisma (near landless). Hal ini ditunjukkan dalam program redistribusi tanah di Lampung Barat, diperlukan waktu 5 tahun utuk menyiapkan peta kerja yang mengkonsolidasikan batas kawasan hutan baru (Dephut) setelah pelepasan kawasan hutan untuk program redistribusi tanah oleh BPN dan Pemda. Koordinasi antar sektoral harus dilakukan dan diprioritaskan supaya program- program ini semakin tepat sasaran mensejahterakan masyarakat, bukan memperluas wilayah pencadangan yang berarti memperkuat posisi kekuasaan suatu direktorat atau departemen itu sendiri. 2. Kuatnya bias sektoral ini nampak seperti jebakan bagi masyarakat penerima manfaat, untuk ikut salah satu program, tanpa dapat merubah keputusannya kelak. Sekali mengikuti program HKm, HTR, Hutan Desa, KDTI, Hutan Adat, berarti mengakui bahwa tanahnya adalah kawasan hutan negara, bahkan dalam beberapa kebijakan dipaksa untuk membuat pernyataan tidak akan merubah status tanahnya. Demikian juga dengan program BPN, Redistribusi Tanah dan Sertifikasi Tanah, haknya menjadi hak milik perorangan yang dapat diperjual belikan, dan tidak dapat dikonversi menjadi hak lain. Seolah olah masuk dalam lorong gelap yang tak berhubungan satu sama lainnya. Padahal kita ketahui keadaan masyarakat selalu berubah, kebijakan juga berubah. Pengalaman di Filipina dalam program Community Based Forest Management (CBFM) dapat diikuti tanpa harus menghentikan usaha masyarakat mencari kebijakan kepastian tenure yang lebih cocok disuatu hari kelak. Pasal khusus dicantumkan dalam kebijakan tersebut dikenal dengan Non- Weaver Clauses , yang memberikan keleluasaan bagi penerima manfaat untuk pindah pada program dengan bentuk tenure lainnya, jika kelak ada kebijakan yang mengatur dengan lebih baik. Ini banyak berhubungan dengan perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan bentuk kepastian penguasaan yang cocok bagi masyarakat adat, tanpa harus terjebak menyerahkan tanahnya menjadi kawasan hutan negara, atau memilih menjadi tanah kepemilikan perorangan. Ini suatu kebijakan yang perlu ditiru dari Filipina guna mejawab kebutuhan masyarakat. 3. Ketidak siapan aparat pemerintah pusat maupun daerah beserta sistem pengadminsitrasiannya termasuk verifikasi atas aplikasi dan evaluasi kinerja untuk memberikan pelayanan bagi rakyat. Ini tercermin dari program HKm yang disiapkan kebijakannnya pada tahun 1999 (SK Menhutbun no 622/1999) berubah hampir setiap tahun kebijakan umumnya yang berkutat pada masalah pencadangan areal . Akan tetapi belum pernah disiapkan mekanisme administrasi penerimaan aplikasi, verifikasi dan sistem evaluasinya. Pada tahun 2001 Pemda Lampung Barat menyiapkan kebijakan sistem administrasinya, dan verifikasi. Tahun 2005 diterbitkan kebijakan Bupati Lampung Barat yang mengembangkan perangkat evalusi kinerja untuk perpanjangan ijin sementara HKm, bersama-sama masyarakat penerima manfaat yang telah memiliki ijin HKm. Proses ini menyebabkan calon penerima manfaat harus berkali-kali mendatangi kantor-kantor yang dituju untuk mempercepat proses, dan bahkan sering pulang dengan tangan hampa. Kebiasaan ini lazim bagi pengusaha swasta besar dalam mengurus perijinannya, dan tentunya pengusaha tahu betul bagaimana menghadapi prosedur yang panjang ini. Tetapi bagi penerima manfaat petani kecil, ini merupakan siksaan yang semakin menghilangkan semangat mereka mengelola sumber daya alam berwawasan jangka panjang. Hambatan ini dapat mematahkan semangat dan cenderung memilih kebijakan yang instan dan belum tentu cocok dengan pola pengelolaan sumber daya alam yang dia lakukan. Penutup Jika program dijalankan terus tanpa perbaikan dan perubahan perilaku pelaksanaanya serta perubahan kebijakan yang memberikan kesempatan untuk pindah program, maka yang terjadi adalah “salah sasaran” program yang dikenal dengan Elite Captured. Karena hanya para elit yang mampu menembus proses birokrasi yang berbelit belit, dengan kekuatan modal ekonomi maupun modal sosialnya, misalnya kedekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat yang berwenang. Diperlukan kesadaran kritis masyarakat luas tentang bahaya “salah sasaran” atau elite captured ini karena akses atas ruang akan masih tetap diperebutkan antara negara, pelaku usaha dan bahkan diantara masyarakat itu sendiri. Sehingga usaha-usaha bersama (colective) harus dilakukan guna mengamankan aset-aset tanah/ruang rakyat. Akses atas tanah /ruang beserta sumber daya alamnya tidak datang sendiri tetapi harus diperjuangkan. Jika pilihan kebijakan belum cocok bagi masyarakat, ada dua kesempatan: PERTAMA ikut dengan program yang ada dan memperjuangkan non weaver clause atau KEDUA memperjuangkan kebijakan baru yang cocok dengan pola penguasaan dan pola pengelolaan oleh masyarakat dengan konsekuensi memerlukan proses yang lebih lama. *** Penulis adalah peneliti ICRAF-SEA berbasis di Bogor, tenaga pengajar pada FISIP di Universitas Kristen Indonesia .
  7. 7. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 7 HAK-HAK ADAT, PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN PEMETAAN WILAYAH ADAT Pengalaman dari Aceh Oleh : Sanusi M. Syarif (Ketua Badan Pelaksana Yayasan Rumpun Bambu Indonesia) Pendahuluan Merujuk kepada sumber-sumber sejarah dan juga fakta yang hidup – berkembang di dalam masyarakat Aceh, dapat disimpulkan bahwa adat Aceh telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup masyarakatnya, baik dalam bidang sosial maupun dalam praktek pengelolaan kawasan/lingkungan. Hak-Hak Adat Dalam Masyarakat di Aceh Secara umum dan singkat, hak-hak masyarakat adat di Aceh meliputi:Hak untuk menguasai dan memiliki kawasan komunalnya, Hak untuk membentuk/netapkan aturan pengelolaan kawasan (adat-resam), Hak untuk memutuskan hukum, hak untuk turut serta dalam memutuskan dan menetapkan suatu keputusan yang berkaitan pengelolaan SDA, serta Hak untuk menyelenggarakan sejenis peradilan (Djuned 2002: 3). a. Hak Menguasai dan memiliki Sumber Daya Alam. Baik di daratan maupun di lautan, seperti kawasan tepi pantai, padang penggembalaan, hutan, laut, danau, sungai, paya dan kawasan pasang surut b. Hak Menetapkan aturan pengelolaan kawasan. Meliputi: Tatacara pemanfaatan, Penetapan kawasan lindung dan penggunaan terbatas, Penetapan waktu/musim penggunaan, Penetapan cara, teknik pemanfaatan, Penetapan pihak-pihak yang berhak mengakses dan yang tidak berhak, Pembatasan hak pemanfaatan (gugurnya hak) dan Hak Melindungi hak akses (hak jalan, hak jurong). c. Hak memutuskan hukum. Yaitu dalam hal menetapkan siapa yang berhak atas sumber daya alam tertentu, dan siapa pula yang tidak berhak, sesuai dengan adat setempat. Juga dalam hal menetapkan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran adat dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam d. Hak Turut serta dalam memutuskan suatu keputusan yang berkaitan pengelolaan SDA. Biasanya terkait dengan pelaksanaan pembangunan di dalam wilayah masyarakat adat, Hak untuk menerima atau menolak satu kegiatan pembangunan tertentu di dalam kawasan masyarakat adat, Hak untuk mempertahankan pola pemanfaatan sumber alam sesuai dengan adat setempat, Hak untuk menolak pihak lain yang akan melakukan aktifitas ekonomi tertentu tanpa mendapatkan persetujuan masyarakat. e. Hak membentuk peradilan adat. Yaitu, pada tingkat gampong dan mukim.
  8. 8. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 8 a. Di mulai pada tahun 2000 b. 2002 dikembangkan di 5 kampung di pesisir Aceh Besar c. 2003 dipetakan dua kampung di Aceh tenggara d. 2005-2006 pemetaan 15 kampung di Aceh Besar e. 2007-2008 pemetaan 10 kampung di Aceh Jaya f. 2007 mengintergrasikan peta- peta gampong menjadi peta mukim di Aceh Jaya g. 2008 penyiapan sosial di Mukim Lamteuba h. 2009 pemetaan wilayah Mukim Lamteuba i. 2010 melanjutkan pemetaan Mukim Lampanah (konsolidasi mukim telah dilakukan sejak 2002-2005) 1. Terdistorsinya pemahaman masyarakat tentang hak-hak tradisional mereka ke atas kawasan hutan 2. Sengketa batas antar gampong dalam satu wilayah adat (mukim) atau berbeda mukim 3. Terdistorsinya pemahaman masyarakat tentang ruang kelola yang menjadi wewenang mukim 4. Adanya kebutuhan untuk penetapan kawasan lindung berbasis masyarakat 5. Adanya kebutuhan untuk konsolidasi penataan kawasan kelola berbasis mukim a. Konflik batas antar mukim terjadi di banyak tempat di Aceh, hampir merata di semua kabupaten b. Selain itu ada pula konflik batas antara kawasan kelola masyarakat dengan pihak Pemegang konsesi HPH, HGU dan HTI. c. Konflik di kawasan perbatasan antara kawasan kelola masyarakat dengan kawasan yang diklaim berada di bawah otoritas departemen kehutanan/dinas kehutanan. Perkembangan Kegiatan Pemetaan Isu Utama dalam Pemetaan Gampong dan Mukim Pemetaan Wilayah VS Konflik Batas Antar Mukim Perbandingan Pendekataan Pemetaan Berbasis Gampong dan Mukim Berikut ini adalah perbandingan proses pemetaan berbasis gampong dan mukim Pemetaan Berbasis Gampong KELEBIHAN KELEMAHAN Proses koordinasi lapangan dan penggunakan waktu yang lebih singkat Dapat mendorong desanisasi harta komunal mukim yang berada dalam sebuah gampong Mudah untuk Menghasilkan peta yang detil/rinci Hanya Menggambarkan resources pada tingkat gampong secara individu Biaya lebih murah Kontra produktif dengan upaya penguatan masyarakat mukim Tidak dapat menghasilkan pola pengelolaan kawasan/lingkungan yang terpadu dalam satu bentang alam tertentu Pemetaan Berbasis Wilayah Adat Mukim (Persekutuan Gampong) KELEBIHAN KELEMAHAN Menjadi dasar untuk memelihara harta komunal mukim dan pemanfaatannya untuk semua warga gampong se mukim Proses koordinasi lapangan dan penggunaan waktu yang lebih panjang Menggambarkan resources pada tingkat mukim secara terintegrasi Memerlukan biaya dan energi yang besar Dapat menghasilkan pola pengelolaan kawasan/lingkungan yang terpadu pada tingkat mukim Menghasilkan kesepakatan yang kuat dan mendapatkan dukungan lebih luas
  9. 9. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 9 Pilihan tindakan a. Untuk keperluan konsolidasi sumber daya dan upaya pelestarian lingkungan, pemetaan wilayah adat berbasis mukim lebih tepat digunakan b. Namun demikian, harus menggunakan pendekatan yang “mengalir seperti air”, dan menghindari pendekatan “proyek” c. Pemetaan berbasis mukim harus didahului dengan upaya membangun pemahaman dasar tentang tatanan adat. d. kemudian barulah disertai dengan upaya konsolidasi dan membangun kesepakatan. e. Terakhir barulah aksi pemetaan lapangan f. Dengan cara itu, tujuan pemetaan sesungguhnya barulah dapat dicapai, yaitu: sebagai media pencerahan, pembelajaran, perencanaan dan perlindungan hak/ jaminan masa depan. Dengan cara itu itu semua, tujuan pemetaan sesungguhnya barulah dapat dicapai, yaitu: sebagai media p e n c e r a h a n , p e m b e l a j a r a n , perencanaan, perlindungan hak dan jaminan masa depan. Referensi: Djuned, T.M. 2002. Hukum adat Aceh, Gayo dan Alas. Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh. Sanusi M. Syarif.2008. Pengalaman Bersama di Mukim Lampanah Leungah: Belajar Dari Lembah Seulawah, Pustaka Rumpun Bambu. Banda Aceh. Sanusi M. Syarif. 2008. Menuju Pengelolaan Kawasan Berbasis Mukim dan Gampong di Aceh Rayeuk. JKPP Bogor dan Rumpun Bambu. Banda Aceh. Sanusi M. Syarif.2005. Gampong dan Mukim di Aceh: Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami” Pustaka Latin. Bogor. *** Mengembangkan Inisiatif Baru Untuk Rekonstruksi Mukim (Beberapa Prasyarat Praktis) 1. Perlu adanya dialog multi pihak untuk membahas komitmen bersama untuk mendukung proses rekonstruksi mukim 2. Perlu adanya inisiatif yang berimbang (baik oleh masyarakat mukim, maupun pihak luar) 3. Konsolidasi harus dimulai oleh dan pada tingkat mukim 4. Membangun pemahaman bersama 5. Melakukan kajian bersama 6. Menyepakati ulang tata ruang kawasan mukim, termasuk menyepakati pembagian ruang kelola antara mukim dan gampong. 7. Melakukan Pemetaan wilayah mukim 8. Melakukan Perencaan untuk Pengembangan Mukim 9. Melakukan dokumentasi dan pengukuhan kembali adat setempat 10. Melengkapi dan memperkuat kelembagaan adat
  10. 10. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 10 Arsitektur REDD dan Konsekuensinya Bagi Masyarakat Lokal/Adat Oleh: Mumu Muhajir (Staf Learning Center HuMa) RED REDD REDD+ ? Hutan sebenarnya sudah masuk dalam strategi penurunan pemanasan global ketika muncul perdebatan soal LULUCF dan menjadi bagian dalam CDM/Clean Development Mechanism atau Mekanisme Pembangunan Bersih dalam kerangka Protokol Kyoto. Tapi banyak negara tropis yang tidak terlalu bahagia dengan peran kecil hutan itu. Dalam CDM misalnya, peran hutan hanya dipandang dalam segi Aforestasi/Reforestasinya dengan meninggalkan kontribusi hutan yang ada dalam mitigasi perubahan iklim. Mereka melihat bahwa hutan yang ada seharusnya diikutsertakan dalam strategi mitigasi global perubahan iklim, karenanya mempertahankan keberadaan hutan sekarang, baik dari segi luasan maupun kualitasnya, penting untuk diperhatikan. Di COP 11 di Montreal, usulan itu muncul dalam bentuk term RED atau Reduc- ing Emission from Deforestation yang merupakan penerjemahan dari konsep “avoiding deforestation”. Konsep itu terus menerus berubah. Di COP 13 di Bali, peran pencegahan kerusakan hutan mengemuka yang kemudian diakomodir dalam Bali Action Plans dengan nama REDD. Tidak berhenti di sana, REDD berubah menjadi REDD+ ketika disadari bahwa sumbangan hutan dalam mitigasi perubahan iklim tidak berhenti pada perubahan dari sisi negatif (avoiding defor- estation dan degradation) tapi juga dari sisi perubahan sisi positif, seperti peningkatan stok karbon, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi hutan. REDD+ menemui bentuk formalnya ketika dibicarakan di COP 14, Poznan. Dalam dua tahun ini, kita menyaksikan silih bergantinya berita terkait dengan hutan, REDD dan perubahan iklim. Ratusan literatur telah dibuat untuk membicarakan apa REDD, bagaimana dia diimplemetasikan, dari mana dananya, siapa yang bisa menarik untung, dan seterusnya. REDD menjadi semakin menarik dibicarakan karena dia diproyeksikan menjadi pengganti komitmen pertama dalam Protokol Kyoto yang berakhir pada tahun 2012 atau menjadi bagiam komplementer dari perjanjian penurunan emisi pasca 2012. Karena itu, sebenarnya belum ada skema REDD yang didukung dan disepakati oleh masyarakat internasional. Walaupun belum ada kejelasan di dunia internasional, tidak berarti tidak ada usaha di tingkat implemetasi yang saling berkompetisi untuk “meyumbang” pada bentuk skema REDD post-2012 nanti. Pilot Project REDD Dengan demikian, pengertian REDD dalam tulisan ini adalah skema pilot project atau aktivitas uji coba yang ditujukan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan di lokasi tertentu. Secara global tercatat sudah ada 109 aktivitas REDD (Wertz-Kanounnikoff and Kongphan-Apirak, 2009) dengan perincian: 44 buah pilot project yang ditujukan secara langsung untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan (“Demonstration activities”) dan 65 proyek untuk “Readiness activities” yakni kegiatan yang memang ditujukan untuk membuat kerangka skema REDD. Indonesia merupakan Negara yang paling banyak aktivitas pilot proyek REDD-nya
  11. 11. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 11 Indonesia merupakan Negara yang pal- ing banyak aktivitas pilot proyek REDD- nya. Tercatat ada 29 aktivitas REDD yang sekarang ada di Indonesia yang bisa dikategorikan ke dalam 3 versi (Madeira, 2009): 1. Proyek REDD yang dilakukan dengan cara mengajukan ijin konsesi hutan (“Model Konsesi”), seperti IUPHHK Restorasi Ekosistem atau bentuk ijin konsesi hutan lainnya. 2. Proyek REDD yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah (“Kerjasama Pemerintah”), seperti KFCP atau Skema di bawah payung UN- REDD 3. Proyek REDD yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan para pemilik ijin/lahan (“Kerjasama Pengguna Lahan”), misalnya pemrakarsa melakukan kerja sama dengan pemilik Ijin HTI, HGU Sawit, Hutan Desa, dst. Sebenarnya ada satu lagi kategori namun tidak dimasukkan karena mereka tidak mencari karbon kredit, yakni mereka yang melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk membangun proyek karbon namun tidak mencari kredit karbon buat mereka sendiri. Kegiatan ini biasanya didukung oleh organisasi bilateral atau NGO. Model Konsesi dan Konsekuensinya bagi Masyarakat Dari 3 kategori pilot proyek itu, kebanyakan di Indonesia mengikuti model konsesi (Madeira, 2009). Model konsesi ini bisa dilakukan dengan pemrakarsa mengajukan ijin konsesi baru atau pemilik suatu konsesi merubah atau menambahkan ke ijin awalnya usaha-usaha pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan. Banyaknya model konsesi ini bisa dicarikan alasannya, pertama, untuk mencegah terjadinya deforestasi yang direncanakan. Di Indonesia, deforestasi lebih banyak terjadi karena aktivitas yang direncanakan, bisa oleh pemerintah atau oleh mereka yang mendapatkan ijin dari pemerintah (lihat Greenomics, 2009). Mereka mengajukan ijin di lahan hutan yang sudah rusak, yang kemudian bisa dikonversi jadi perkebunan atauaktivitas pembangunan non- kehutanan lainnya atau di lahan hutan lainnya yang menunggu untuk dikonversi. Kedua, kebijakan kehutanan Indonesia selalu memihak pada perusahaan besar. Ketiga, usaha konservasi yang selama ini dilakukan di Indonesia selalu gagal atau terhambat karena adanya ketidaksesuaian dengan kepentingan aparat pemerintah. Mengajukan ijin konsesi dapat meminimalisir intervensi terlalu jauh dari aparat pemerintah. Keempat, terkait masalah teknis pembiayaan, proyek REDD untuk sampai mendapatkan kredit karbon memerlukan dana awal yang besar. Kelima, model konsesi menjamin kepastian hukum, sesuatu yang sangat penting dalam REDD yang dipergunakan untuk menunjukkan bahwa akses terhadap karbon bisa dipertahankan sesuai dengan perjanjian jual beli kredit karbon. Tapi umumnya sistem konsesi yang dipakai dalam rencana skema REDD ini sebenarnya memanggil kembali ingatan akan apa yang mereka lakukan di tingkat masyarakat dan lingkungan hidup. Tidak terhitung berapa banyak konflik yang merugikan masyarakat dari adanya sistem konsesi ini. Dari penemuan awal dari riset yang sedang kami lakukan, tampaknya masyarakat mengkhawatirkan praktek REDD akan sama dengan praktek HPH selama ini. Mereka akan kembali menghadapi ketidakbebasan dalam mengakses hutan atau hanya sekedar menjadi penonton dan mendapatkan remahan rente dari proses itu. Belum lagi masalah ternyata lokasi REDD tersebut berada di dalam kawasan yang diklaim masyarakat sebagai wilayah kelola/ adatnya. Pengalaman selama ini menunjukkan, klaim itu akan selalu tersisihkan ketika berhadapan dengan versi lain dari rejim pemerintah. Tidak hanya berhenti di sana, model konsesi dipakai karena tujuannya adalah mencegah pihak luar mengkonversi hutan untuk keperluan di luar urusan konservasi atau penyimpanan karbon di pohon dan lahan. Pihak luar ini tidak hanya perusahaan sawit, tetapi juga masyarakat sekitar yang dikawatirkan akan melakukan perambahan. Pihak pemrakarsa proyek REDD bukan tidak menyadari peranan penting masyarakat sekitar hutan (local shareholder). Mereka selalu memasukkan faktor keterlibatan masyarakat dalam proposal REDD-nya. Mereka menyadari biarpun, misalnya secara de jure suatu kawasan yang akan dijadikan pilot proyek REDD itu tidak dikuasai oleh masyarakat, tetapi secara de facto, masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan proyek itu, misalnya di lihat dari sisi permanence atau leakage. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang kami temukan di lapangan, masyarakat masih kesulitan untuk mengetahui “apa sebenarnya” yang sedang dilakukan oleh para pemrakarsa itu. Ada pemrakarsa yang datang ke suatu kampung untuk maksud yang berbeda jauh dengan maksud sebenarnya. Awalnya datang dengan maksud untuk melakukan pendataan serta pembuatan koridor orang utan, tapi setelah lama baru ketahuan bahwa
  12. 12. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 12 mereka sebenarnya sedang melakukan assessment soal REDD dan lokasi itu cocok untuk dijadikan lokasi REDD. Atau ada pemrakarsa yang menutup diri ketika ada warga yang bertanya soal- soal mendasar yang seharusnya diberitahukan secara terbuka, seperti soal apa itu REDD, bagaimana pelaksanaan konkritnya di lapangan, dst, terlepas dari apakah masyarakat akan mengerti atau tidak. Melakukan konsultasi dengan local shareholder, terutama masyarakat sekitar hutan, merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan REDD. Selanjutnya ada mekanisme Free Prior Informed Consent (FPIC) yang juga harus dilakukan agar masyarakat tahu dan sesadar-sadarnya paham konsekuensi jika menerima atau menolak proyek REDD. Kedua hal ini sudah dimasukkan dalam standar sertifikasi karbon sebagaimana ada di dalam Voluntary Carbon Standard (VCS) dan the Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standards. Kebanyakan yang dilakukan para pemrakarsa dalam menentukan lokasi REDD lebih bersifat “lingkungan”: tipe pohon, tipe tanah, iklim regional, dan topografinya. Faktor masyarakat adalah faktor yan dibicarakan selanjutnya. Ini juga akan memberikan konsekuensi lain. Mengapa Masyarakat rentan? Masyarakat diperkirakan akan rentan sebagai dampak jika REDD dilakukan karena ditunjang sedikitnya dua factor: [1] Perbedaan besar pandangan antara masyarakat lokal/Adat dan pemrakarsa REDD dalam melihat hutan dan fungsinya; serta [2] insentif REDD berasal dari luar negeri suatu Negara. Perbedaan besar pandangan antara masyarakat lokal/adat dan pemrakarsa REDD dalam melihat hutan dan fungsinya. Pengurangan emisi untuk mencegah dampak yang lebih besar dari perubahan iklim sekarang lebih banyak bergerak di tataran elit dan internasional. Jika dilihat dari sisi siapa yang paling berkepentingan, sebenarnya Negara-negara maju yang terikat dalam Protokol Kyoto-lah sebenarnya yang palig berkepentingan dengan adanya REDD. Selain murah, ia juga menjadi dasar untuk mengajak Negara berkembang dengan perekonomian raksasa seperti China dan India untuk juga memegang beban pengurangan emisi. Tujuan pemrakarsa REDD tidak lain adalah adanya kredit karbon dari hutan yang bisa diperjualbelikan di tingkat internasional, jika masuk dalam kategori Pasar, atau kredit karbon yang bisa dikompensasikan dengan sejumlah dana, jika masuk dalam kategori Public Fund. Tujuan ini bisa jadi tidak akan sejalan dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan di Negara-negara tropis. Jembatan itu harusnya dibangun lewat konsultasi atau program FPIC yang dilakukan secara benar di lapangan. Bukan berarti bahwa masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kepentingan pengurangan emisi itu. Mereka harus tetap dihormati cara hidupnya, keberadaan mereka di lokasi, dst. Hanya saja, usaha untuk membuat jembatan di antara perbedaan tujuan bisa diusahakan. Jangan sampai, demi tujuan pengurangan emisi, masyarakat diarahkan untuk mengganti livelihood- nya atau bahkan dipindahkan ke lokasi lain [biarpun secara tidak langsung meminta, misalnya, dengan mengatakan bahwa daerah itu akan dijadikan taman nasional (plus lokasi REDD), sebenarnya mengindikasikan bahwa penduduk di lokasi itu harus pindah atau makin sengsara karena hidup di dalam kawasan taman nasional]. Diarahkannya masyarakat ke tipe pekerjaan yang tidak lagi bergantung pada hutan menjadi mimpi besar para konservasionis yang nampak dikerjakan dalam program-program In- tegrated Conservation and Develop- ment Program (ICDP). Tapi, hanya sedikit yang berhasil. Dalam REDD, sebenarnya proses ini hanya membuat masyarakat tidak terlibat dalam skema REDD. Konsekuensinya adalah jika pun berhasil maka masyarakat tidak akan mendapatkan ‘kompensasi” dari skema REDD yang berlangsung disekitarnya dan justru dia akan dibebani dengan “cost” tertentu, tergantung pada bagaimana pemrakarsa memandang hubungan antara proyeknya dengan masyarakat tersebut. Ini menjadi bantahan bahwa REDD bukanlah skema Payment for Environmental Ser- vices (PES). Sebaliknya, jika tidak berhasil, maka justru akan akibatnya akan mengganggu keberlanjutan proyek REDD. Di sisi lain, ada inisiatif yang dikerjakan oleh pemerintah, sebagai pemilik hutan, untuk melibatkan masyarakat dalam skema REDD dengan mengajak mereka untuk masuk dalam proyek HTR atau Hutan Tanaman Rakyat. Sebuah model konsesi tapi lebih diarahkan untuk rakyat dan skala kecil. Di satu lokasi di Kalteng, semua warga, tidak peduli apakah dia punya kemampuan mengelola pepohonan atau tidak, dimasukkan ke dalam kelompok tani dan terbentuk sekitar 75 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 – 7 kepala keluarga dan akan mengusahakan lahan seluas 15 hektar/kelompok. Kepala Mantirnya sampai mengatakan bahwa jika HTR ini jalan, maka tidak akan ada lagi nelayan, semuanya akan mengusahakan HTR. Mereka dijanjikan akan mendapatkan bantuan pembiayaan sebesar kurang lebih 8 juta/ha, bantuan bibit, konsultasi penanaman dan perawatan pohon dst. Namun HTR dalam benak masyarakat adalah jalan legal untuk memotong Dari penemuan awal dari riset yang sedang kami lakukan, tampaknya masyarakat mengkhawatirkan praktek REDD akan sama dengan praktek HPH selama ini. Mereka akan kembali menghadapi ketidakbebasan dalam mengakses hutan atau hanya sekedar menjadi penonton dan mendapatkan remahan rente dari proses itu
  13. 13. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 13 kayu. Lokasi yang mereka pilih ternyata adalah lokasi yang masih ada pohonnya. Mereka menyatakan bahwa dengan keterlibatan dalam HTR ini, mereka bisa memotong pohon secara legal. Masalahnya adalah, tidak ada pemberitahuan kepada mereka, dalam skema REDD, pemotongan kayu/ pohon mengandung konsekuensi terlepasnya karbon, memberi pupuk terlalu banyak atau peerwatan tanah yang tidak baik akan berkonsekuensi pada terlepasnya karbon dan gas rumah kaca lainnya. Belum ada info bagaimana soal ini diselesaikan. Dalam proses awal, masyarakat mungkin diperbolehkan untuk memotong pohon demi pembersihan lahan, tapi apa nasibnya pohon yang mereka tanam: masih berhakkah mereka atas pohon itu ketika skema REDD dijalankan? Insentif REDD berasal dari luar negeri suatu Negara. Terlihat bahwa pemerintah seperti berjalan sendiri dalam mengeluarkan kebijakan soal REDD atau perubahan iklim. Hal yang sering terjadi ketika insentif tidak berasal dari dalam negeri suatu negera tetapi berasal dari luar negeri. Insentif REDD tidaklah datang dari dalam negeri, ia merupakan jalan bagi terlaksananya offset emisi Negara- negara maju dengan membeli kredit karbon yang dijual oleh Negara-negara pemilik hutan tropis. Insentif yang datang dari luar negeri ini dapat melemahkan aspek akuntabilitas Negara terhadap rakyatnya. “Proyek lingkungan hidup”, termasuk perubahan iklim dan REDD, yang berjalan di Indonesia umumnya mengalirkan insentif dari luar negeri dan belum bisa menghidupkan insentif dari dalam negeri, sehingga rentan gagal dan kurang mengakomodasi kepentingan lokal shareholder. Pada titik ini, menjadi sebuah keharusan untuk terus menerus menyuarakan suara masyarakat dalam perencanaan kebijakan yang terkait maupun tidak terkait dengan perubahan iklim atau REDD dan bahkan menjadikan “perspektif masyarakat” bersandingan dengan “perspektif pengurangan emisi”. Menjadikan keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam tataran formal, tapi terlibat penuh dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pilot proyek REDD. *** * Tulisan ini sebagai makalah yang disajikan dalam acara Seminar “Workshop on Climate Change and REDD”, Grand Nangroe Hotel - Banda Aceh, 26 April 2010. Email: mumu.muhajir@gmail.com Referensi Greenomics Indonesia. 2009. “Menguji” Rencana Pemenuhan Target Penurunan Emisi Indonesia 2020 dari Sektor Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan Gambut. Kertas Kebijakan. Jakarta, Indonesia: Greenomics Indonesia. Madeira, Erin Myers. 2009. REDD in Design: Assessment of Planned First- Generation Activities in Indonesia, RFF Discussion Paper 09-49, Washington D.C: Resources for the Future Wertz-Kanounnikoff, Sheila, and Meta Kongphan-Apirak. 2009. Emerging REDD+: a preliminary survey of emerging demonstration and readiness activities. CIFOR Working Paper No 46. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research. Bukan berarti bahwa masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kepentingan pengurangan emisi itu. Mereka harus tetap dihormati cara hidupnya
  14. 14. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 14 PEMETAAN PARTISIPATIF Desa Talang Ratu Oleh : R. Nursidi & Adi Syaputra * Pengantar Kabupaten Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong cukup unik, yakni hampir 70 % wilayahnya masih tergolong hutan perawan (virgin forest). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong merupakan kawasan hutan/kawasan konservasi. Kabupaten Lebong, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan konservasi, dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 2003; hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong. Luas kabupaten ini adalah 192.924 ha. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu — hasil Pemaduaserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Bengkulu dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 420/kab-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan — setelah diproyeksikan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu maka Kabupaten Lebong memiliki kawasan hutan seluas 134.834,55 ha (69,88%) dengan pembagian sebagai berikut: 20.777,40 ha (10,76%) hutan lindung, 111.035 ha (57,55%) Taman Nasional Kerinci Sebelat, 3.022,15 ha (1,56%) suaka alam, serta areal permukiman dan peruntukan lain sekitar 58.089,45 ha (30,10%). Secara geografis, wilayah Kabupaten Lebong berada pada ketinggian antara 100 – 1000 m dari permukaan laut, dengan wilayah seluas 171.719 ha (89%) berada pada ketinggian e” 500 m dpl. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Lebong berada di dataran tinggi, yang berarti juga tingginya potensi rusak (erosivitas) air limpasan (run off). Kondisi topografi Kab. Lebong bergelombang sampai berbukit; wilayah dengan kelerengan e” 40 ° meliputi areal seluas 122.735 ha (63,80%) dari seluruh wlayah Kabupaten Lebong. Melihat kondisi geografis Lebong yang seperti itu, dengan berbagai variasi konflik pemanfaatan lahan yang ada di dalamnya, sangatlah sulit tentunya mengharapkan model pembanguan yang ideal tanpa adanya proses penataan ruang yang partisipatif dan berbasis kerakyatan. Atas dasar ini dan dengan keinginan tulus untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat, minimal pada wilayah kelola mereka sendiri, maka dilakukanlah kegiatan pemetaan partisipatif di wilayah Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang sebagai langkah awal membangun proses tranformasi pemetaan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Lebong. Wilayah kelola masyarakat yang selama ini digunakannya untuk bertani dan berkebun kemudian diklaim secara sepihak menjadi tanah negara; berubah nama menjadi hutan lindung dan taman nasional
  15. 15. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 15 Pra Pemetaan Sebagaimana banyak desa di tepian kawasan hutan yang lain, Desa Talang Ratu telah kenyang dengan berbagai represi aparat keamanan, akibat konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat dengan Negara. Wilayah kelola masyarakat yang selama ini digunakannya untuk bertani dan berkebun kemudian diklaim secara sepihak menjadi tanah negara; berubah nama menjadi hutan lindung dan taman nasional. Puncak kemarahan masyarakat Talang Ratu adalah adalah terjadinya pembakaran pondok (rumah) masyarakat Talang Ratu oleh Polisi Kehutanan (Polhut) pada tahun 2005 Masyarakat dituduh melakukan pembalakan liar di dalam kawasan hutan lindung sehingga Polhut melakukan tindakan represif, yakni dengan melakukan penangkapan beberapa masyarakat yang membuka areal di hutan lindung, skaerta melakukan pembakaran dan pemusnahan pondok-pondok masyarakat. Melihat tindakan represif Polhut tersebut, masyarakat menyikapinya dengan marah dan anarkis. Salah satu Polhut dipukul dan dibacok telinganya. Klaim sepihak Negara atas wilayah kelola masyarakat masih terus berlangsung. Sebagian persaawahan masyarakat dianggap “masuk” wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hal ini membuat masyarakat semakin kwatir. Masih banyak lagi kasus konflik pemanfaatan lahan lain yang terjadi di Desa Talang Ratu. Sangat disayangkan mengapa konflik ini harus terjadi yang sebenarnya merugikan kedua belah pihak. Kerugian terbesar tentunya dirasakan oleh masyarakat Desa Talang Ratu. Posisi tawar masyarakat dalam mengurus sumberdaya alam ternyata lemah; padahal mereka mengolah tanah adat yang telah diwarisinya secara turun-temurun. Yang lebih parah lagi adalah bahwa kerusakan hutan lindung dan kawasan hutan lainnya disebabkan oleh masyarakat yang melakukan pembalakan hutan secara liar. Masyarakat dijadikan kambing hitam atas kerusakan yang terjadi di kawasan hutan lindung. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya pemetaan partisipatif di Desa Talang Ratu ini. Masyarakat ingin memperjelas wilayah hidup yang telah diwarisinya tersebut. Proses Pemetaan Partisipatif Melalui komunitas adat Jurukalang Suku Rejang pada pertengahan bulan Februari tahun 2006 masyarakat Desa Talang Ratu berkomunikasi dan meminta fasilitasi kepada Yayasan Kelopak Bengkulu, agar wilayah desanya dipetakan. Hal ini dilakukan guna menjawab keraguan masyarakat akan wilayah kelola yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Paduserasi antara RTRW dengan TGHK Provinsi Bengkulu dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 420/ kab-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan diketahui bahwa luas wilayah Desa Talang Ratu adalah 1150 Ha. Namun berdasarkan penggalian data, informasi, dan proses survey pemetaan partisipatif dilakukan — berdasarkan kesepakatan adat serta informasi yang diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat Desa Talang Ratu — diketahui bahwa luas wilayah Desa Talang Ratu secara keseluruhan adalah 5648, 430 ha. Klasifikasi tata guna lahan Desa Talang Ratu adalah sebagai berikut: Sawah dengan luas 221,532 ha, Kebun Masyarakat dengan luas 2223,059 ha, Kawasan Hutan Lindung (HL. Rimbo Pengadang) 1425,209 ha, Belukar dan Eks. Kebun Masyarakat 1653,744 ha, Luas Mukim penduduk 124,886 ha (dimana teridiri area pemukiman penduduk , Luasan Sungai (Sungai Ketahun) dan, Luasan area jalan dan di Desa Talang Ratu juga terdapat kawasan HAS Danau tes yang masuk ke wilayah desa seluas 311,700 Ha. Masyarakat Desa Talang Ratu berharap agar dengan pemetaan partisipatif menjadi jelas lah wilayah kelola dan pemanfaatan masyarakat yang telah diwarisinya secara turun-temurun. Masyarakat berharap bisa mengakses dan memanfaatkan wilayah mereka tanpa rasa takut. Konflik Keruangan Pada mulanya masyarakat Desa Talang Ratu cukup bebas memanfaatkan wilayah kelola yang telah diwarisinya secara turun-temurun. Tetapi berbagai aturan yang dibuat oleh Negara — seperti padu serasi antara RTRW dan TGHK – ternyata telah menghalangi akses masyarakat terhadap wilayah kelolanya sendiri. Pemerintah secara semena-mena telah menjadikan wilayah kelola masyarakat Desa Talang Ratu menjadi hutan lindung dan kawasan konservasi. Bahkan pada tahun 2005 Dinas Kehutanan Kabupaten Lebong juga melakukan pemasangan patok batas kawasan hutan di wilayah kelola masyarakat. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pengusiran masyarakat besar-besaran dari lahan kebunnya yang dianggap telah masuk kawasan hutan. Masyarakat ketakutan dan resah akibat kejadian pengusiran ini. Kebijakan Dinas Kehutanan – melakukan klaim sepihak atas kawasan hutan dan kemudian melakukan pengusiran masyarakat dari lahannya – merugikan ekonomi masyarakat Desa Talang Ratu.
  16. 16. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 16 Berdasarkan pemetaan partisipatif diketahui bahwa ada 5648,430 ha wilayah desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Talang Ratu; tetapi secara sepihak telah ditetapkan menjadi hutan lindung dan hutan suaka alam (HSA) Danau Tes. Maka tertutuplah akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan tersebut. Jika dinilai secara kuantitatif, maka kerugian yang diderita masyarakat karena adanya perubahan fungsi kawasan kelola ini adalah sebagai berikut. Satu hektar kebun dapat menghasilkan 5 ton kopi per tahun dengan harga jual kopi 12.000 rupiah per kilogram. Jika dikalikan dengan jumlah luasan wilayah yang beralih fungsi menjadi kawasan hutan, maka kerugian masyarakat Desa Talang Ratu mencapai 123.000.000.000 per tahun. Di dalam penyelenggaran hutan, berdasarkan pasal 2 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa penyelenggaraan hutan di Indonesia meliputi asas-asas: (1) asas manfaat dan lestari, (2) asas kerakyatan dan keadilan, (3) asas kebersamaan, (4) asas keterbukaan, dan (5) asas keterpaduan. Namun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Talang Ratu malahan bertentangan dengan asas- asas peraturan ini. Pemetaan partisipatif yang dilakukan di Desa Talang Ratu memberikan harapan pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam pengelolaan kawasan hutan. Di sisi lain, gambaran konflik ruang yang terjadi di Desa Talang Ratu ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lebong, mengingat wilayah Kabupaten Lebong merupakan wilayah yang diapit oleh taman nasional dan hutan lindung. Masih dibutuhkan proses yang panjang untuk membangun suatu pemahaman bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah. *** Catatan : * Staff Pemetaan Yayasan Kelopak Bengkulu ** Pemetaan partisipatif dilakukan pada bulan Maret 2006 Dengan gambaran ini terlihat dengan nyata bahwa kebijakan pemerintah menetapkan kawasan secara sepihak sangat merugikan masyarakat Desa Talang Ratu. Tetapi, di sisi lain, memang ada kebutuhan untuk melestarikan hutan tersebut. Oleh karena ini dibutuhkan suatu formulasi kesepakatan bersama – antara masyarakat dan pemerintah — yang dapat mengakomodir kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemetaan partisipatif yang dilakukan di Desa Talang Ratu memberikan harapan pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam pengelolaan kawasan hutan
  17. 17. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 17 PERENCANAAN DAN PEMETAAN LAHAN KELOLA Di Sarimukti Oleh: Restu Achmaliadi * Lahan Garapan Lahan Sengketa Sarimukti adalah salah satu desa di Kec. Pasir Wangi, Garut, Jabar. Letaknya sekitar 40 km dari Garut; ke arah barat daya kota Garut. Ada lebih dari 5000 jiwa warga yang menghuni Sarimukti; terdapat sekitar 1700 rumah untuk tempat tinggal. Dengan total luas lahan milik yang hanya sekitar 590 hektar, maka banyak penduduk di Sarimukti yang tidak memiliki tanah, dan menggantungkan nafkah hidupnya menjadi buruh tani. Kekurangan tanah ini tidak hanya terjadi sekarang saja, tetapi telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Sarimukti terletak di lereng Papandayan. Meskipun keseluruhan desa berlereng-lereng curam, tetapi tanah di Sarimukti sangat subur. Sebagian besar tanah di Sarimukti diusahakan untuk kebun sayur; sisanya – sekitar 30% — diusahakan untuk sawah tadah hujan. Bagian barat Sarimukti adalah lereng Papandayan yang sangat subur. Sebelum kemerdekaan, sebagian lereng ini dikonsesikan (Ehrpacht) oleh Belanda untuk tanaman Kina kepada N.V. Kina Cultuur Mjo Chinchona. Ketika Belanda “diusir” oleh tentara Jepang, perkebunan ini terlantar. Masyarakat Sarimukti dan sekitarnya telah memanfaatkan lahan bekas perkebunan kina ini sejak perkebunan ini ditelantarkan, baik untuk tanaman padi maupun sayuran. Lahan bekas perkebunan ini bahkan sebagian telah diredistribusikan kepada masyarakat (obyek landreform) pada tahun 1970-an. Akan tetapi — melewati prosedur yang tidak terlalu jelas — bersamaan dengan keberadaan Perhutani Unit III di Jawa Barat pada tahun 1978, sebagian lahan bekas perkebunan kina yang lain telah berubah menjadi hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani Unit III. Pengalihan status sebagian bekas perkebunan ini menjadi kawasan hutan menimbulkan konflik dengan dengan masyarakat penggarap. Pada tahun 1970-an para penggarap di lahan garapan ini memohon kepada pemerintah agar lahan garapan ini, sebagaimana lahan yang lain, bisa menjadi obyek landreform juga. Proses mediasi, pada waktu itu, telah berlangsung. Tetapi sampai saat ini hasilnya tidak jelas. Tuntutan masyarakat penggarap ini kelihatannya berlalu begitu saja, sementara itu Perum Perhutani terus bekerja di lahan garapan ini. Setelah reformasi 1998, penggarapan di lahan bekas perkebunan kina – yang telah diakui sebagai kawasan hutan – semakin marak. Terdapat lebih dari 250 keluarga dan 23 kelompok yang menggarap di lahan ini. Perum Perhutani merasa keberatan terhadap keberadaan para penggarap ini, tetapi para penggarap – yang merasa lahan itu merupakan bekas perkebunan dan bukan kawasan hutan – tidak peduli terhadap keberatan Perhutani. * Anggota Individu JKPP, tinggal di Bogor
  18. 18. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 18 Operasi Wanalaga Lodaya Setelah reformasi 1998, Pemerintah Indonesia membuat kesepakatan dengan International Monetery Fund (IMF – lembaga keuangan internasional yang “membantu” krisis ekonomi) tentang langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Salah satu butir kesepakatan itu adalah upaya untuk mengatasi pembalakan liar (illegal logging) yang dianggap telah menghancurkan sumberdaya hutan Indonesia. Untuk melaksanakan butir kesepakatan tentang pengatasan pembalakan liar ini, Departemen Kehutanan (Dephut) meluncurkan proyek memberantas pembalakan liar di 4 provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat proyek ini diwujudkan dalam bentuk “operasi pembalakan liar” yang kemudian disebut dengan Operasi Wanalaga Lodaya. Operasi ini dilaksanakan di Kabupaten Garut, karena Garut “dianggap” sebagai wilayah yang kegiatan pembalakan liarnya pasca reformasi sangat tinggi. Operasi Wanalaga Lodaya – proyek Dephut – di Garut dilaksanakan pada tahun 2002 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jabar, bekerja sama dengan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan seTatar Sunda (DPKLTS), sebuah LSM yang berpusat di Bandung. Proyek operasi ini bernilai 500 juta rupiah; melibatkan, paling tidak, 100 orang aparat kepolisian dari Polda Jabar. Operasi Wanalaga Lodaya, tepatnya, dilakukan di Cagar Alam Sancang (Garut Selatan) dan di areal yang “dianggap” kawasan hutan di lereng Papandayan. Lahan garapan warga Sarimukti, yang statusnya masih merupakan lahan sengketa antara masyarakat dan Perhutani, termasuk menjadi sasaran operasi ini. Operasi Wanalaga Lodaya – memberantas illegal logging – di lereng Papandayan (khususnya di lahan garapan masyarakat Sarimukti) sangatlah salah sasaran. Karena masyarakat Sarimukti bukanlah perambah hutan, tetapi mereka menggarap tanah bekas perkebunan kina yang seharusnya di luar wewenang Departemen Kehutanan. Operasi ini membuat masyarakat Sarimukti ketakutan, karena polisi bersenjata lengkap bersliweran di kampung-kampung Sarimukti, mencari dan menangkap orang-orang yang dianggap para perambah hutan. Sebagian besar penggarap diinterogasi dan diintimidasi, sebagian penggarap ditahan, dan satu orang penggarap dipenjarakan. Operasi Wanalaga Lodaya jela-jelas melanggar hak asasi manusia. Operasi Wanalaga Lodaya membuat OTL Sarimukti pecah dan tidak berfungsi,karena cerai berainya para anggota serta rasa saling curiga di antara para anggota; meskipun ini hanya untuk sementara waktu. Para warga Sarimukti tidak akan pernah melupakan operasi kepolisian yang sangat menakutkan ini. Pemetaan dan Rencana Kelola Lahan Garapan Lahan garapan Organisasi Tani Lapangan (OTL) Sarimukti merupakan areal berbukit-bukit, berlereng curam,serta terletak pada ketinggian antara 1500 – 1900 meter dari permukaan laut. Kondisi dan ketinggian lahan yang seperti ini merupakan tantangan bagi OTL Sarimukti untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjaga fungsi lindung areal lahan garapan, di samping mendapatkan manfaat ekonomi dari lahan ini. Terjaganya fungsi lindung areal ini akan menyediakan sumber air yang cukup untuk daerah di bawahnya, serta akan menjaga kesuburan tanah di areal ini sendiri. Pada ketinggian lahan seperti ini menyebabkan terbatasnya pilihan jenis- jenis tanaman pertanian yang bisa dibudidayakan. Sebagian besar tanaman buah-buahan tidak akan menghasilkan buah pada ketinggian seperti ini. Tanaman-tanaman palawija juga sulit untuk tumbuh baik di lokasi dengan ketinggian seperti ini. Praktis hanya sayuran dan kopi yang bisa dibudidayakan di daerah dengan ketinggian seperti ini. Para petani harus terus mencari tanaman-tanaman yang cocok dengan ketinggian seperti ini; yang bernilai ekonomi memadai serta memiliki fungsi lindung yang baik. Tantangan lain yang dihadapi oleh OTL Sarimukti adalah ketidakpastian status lahan garapan. Sejak tahun 70-an masyarakat telah memohon kepastian atas lahan garapan, tetapi sampai sekarang permohonan itu tidak karuan timbanya; bahkan lahan garapan itu telah diklaim oleh Perhutani sebagai kawasan hutan. Sangatlah sulit menerima tanggung jawab mengelola suatu areal sementara tidak ada kepastian hak atas tanah itu. Berbagai masalah itu tidak mengurangi semangat OTL Sarimukti untuk menggarap lahannya dengan baik. Pada tanggal 20 Desember 2007 OTL Sarimukti memutuskan untuk memperjelas rencana pengelolaan lahan garapan. Inti dari pertemuan ini adalah beberapa tahapan kegiatan: 1. pemetaan partisipatif lahan garapan secara global; 2. pendataan ulang para penggarap / anggota OTL dan luas lahan garapannya; 3. membuat proyeksi dan persiapan lahan desa untuk rumah orang jompo; 4. membuat pengukuran rincikan tanah untuk warga yang menggarap Wahi yang akan dipindahkan, karena lahan Wahi akan dipergunakan untuk sekolahan; 5. membuat proyeksi dan persiapan lahan Wahi untuk sekolah lanjutan atas; 6. membagi garapan kembali sehingga menjadi lebih adil. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, antara tanggal 7 dan 22 Januari 2008 diselenggarakan pemetaan partisipatif lahan garapan secara global. Pemetaan ini merupakan langkah permulaan dalam mengelola lahan garapan secara lebih baik. Peta global lahan garapan yang dihasilkan akan dijadikan acuan untuk mengatur lahan garapan. Peta lahan garapan juga bisa dipergunakan untuk alat advokasi pada tahap berikutnya.
  19. 19. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 19 Berdasarkan hasil pemetaan, luas garapan OTL Sarimukti adalah 165,5 hektar. Dengan jumlah penggarap sekitar 250 orang maka setiap penggarap – apabila dibagi secara rata – bisa menggarap lebih dari 0,5 hektar. Tetapi untuk memberikan lahan garapan yang adil merupakan persoalan tersendiri yang harus diatasi oleh OTL Sarimukti pada masa mendatang. Ada beberapa temuan menarik selama penyelenggaraan pemetaan ini. Pertama, masih ditemukan tangkal (akar tersisa) dari pohon-pohon kina di lahan garapan OTL Sarimukti. Ini makin menguatkan klaim masyarakat, bahwa yang digarap masyarakat adalah bekas perkebunan kina, dan bukan kawasan hutan. Fakta ini seharusnya diformulasikan lebih lanjut agar menjadi argumen yang terstruktur dan bisa mendukung klaim masyarakat Sarimukti. Kedua, masyarakat Sarimukti sangat beruntung, karena memiliki lahan garapan yang sangat subur; sebagian besar tanah di Sarmukti adalah lapukan debu vulkanik Papandayan. Akan tetapi lahan desa Sarimukti terletak di lereng-lereng yang curam. Mempertahankan kesuburan tanah akibat erosi adalah tantangan besar yang dihadapi para penggarap Sarimukti di masa mendatang. Proses penggarapan lahan ini harus terpimpin dengan baik; harus ada keseimbangan antara fungsi produksi dan fungsi lindung terhadap tanah dan air. Penutup Pemetaan partisipatif lahan garapan Sarimukti merupakan langkah awal menuju pengelolaan lahan garapan yang lebih baik; seimbang antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Paraga penggarap di Sarimukti harus memiliki rencana kelola yang lebih detil, serta menerapkan rencana kelola itu dengan konsisten. Para anggota OTL Sarimukti harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa mengelola lahan di daerah berlereng curam dengan baik. Untuk bisa mengelola lahan dengan baik, para penggarap perlu meningkatkan kerjasama di antara para anggota. Karena itu pembagian lahan garapan harus lebih adil sehingga tidak ada jarak lagi antara petani kaya dan petani miskin. ***
  20. 20. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 20 Forum AVATAR, Upaya Menuju Partisipatif Publik Dalam Penataan Ruang Latar Belakang Semenjak pengesahan Undang-undang No. 26 tahun 2007 hingga saat ini masih banyak aturan turunannya belum diselesaikan oleh pemerintah. Begitu pula mandat lainnya seperti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi / Kabupaten yang harus diselesaikan dua dan tiga tahun setelah UU tersebut disahkan. Beberapa provinsi sudah membuat usulan revisi, ada yang sudah hampir di sahkan menjadi perda namun ada juga yang menjadi polimek sampai ketingkat nasional seperti RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. RTRW Nasional telah selesai dibuat (PP No. 26 tahun 2008), namun Perpres RTR Pulau saat ini masih dalam proses penyusunan. Kebijakan Penataan Ruang seperti RTRWN, RTR Pulau, sampai RTRW Kabupaten merupakan dasar dalam proses pembangunan wilayah. Melalui kebijakan penataan ruang yang baik, pelaksanaan pembangunan, khususnya pemanfaatan ruang menjadi lebih teratur dan juga dapat melindungi kepentingan orang banyak. Namun begitu, sebagai sebuah produk politik, kebijakan penataan ruang sarat kepentingan politik yang menimbulkan perdebatan tajam sejak disusun dan juga berpotensi konflik ketika diimplementasikan. Dalam menjamin penyelenggaraan Tata Ruang dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun asas – asas yang menjadi dasar dalam penataan ruang guna mencapai tujuan dalam penyelanggaraan tata ruang itu, ialah : 1. Keterpaduan 2. Keserasian, Keselarasan dan keseimbangan 3. Keberlanjutan 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 5. Keterbukaan 6. Kebersamaan dan kemitraan 7. Perlindungan kepentingan umum 8. Kepastian hukum dan keadilan 9. Akuntabilitas Semangat dalam partisipatif publik dalam proses penyelenggaraan penataan ruang serta untuk memperbaiki kondisi tata ruang melalui inisiatif lokal mewujudkan suatu Forum yang diberi nama Forum Advokasi Penataan Ruang (Avatar). Forum ini merupakan sarana komunikasi dan melakukan advokasi kebijakan penataan ruang oleh CSO, dimana sebagai wadah sharing informasi dan melakukan perbaikan dalam penyelanggaraan tata ruang di suatu wilayah. Untuk itu dalam perjalanan Forum Komunikasi dilakukan beberapa kegiatan yang akan diceritakan prosesnya dalam ringkasan ini. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan setiap kebijakan, rencana dan program, termasuk Rencana Tata Ruang, harus disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  21. 21. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 21 Diskusi Terbuka “Tantangan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Jaminan Kesehateraan Rakyat” Kebijakan penataan ruang berdasarkan mandat UU. No 26 tahun 2007 seperti tertuang dalam pasal 7(1) “Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Jadi sudah jelas sebenarnya dasar penentuan atau pembuatan kebijakan penataan ruang. Namun pertanyaannya apakah RTRW yang telah dibuat sudah mengarahkan pola dan struktur ruang untuk kemakmuran rakyat? Tentunya perlu dicermati oleh kita semua. Salah satu yang ingin diwujudkan dalam kebijakan penataan ruang adalah perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Jangan sampai RTRW malah menjadi pemicu bencana ekologis akibat fungsi perlindungan lingkungan hidup tidak terwujud. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan setiap kebijakan, rencana dan program, termasuk Rencana Tata Ruang, harus disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS ini diharapkan menjadi rambu agar setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dilandasi atas kajian dampak strategis pada lingkungan hidup. Melihat tantangan kedepan kebijakan penataan ruang, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan (P4W), JKPP, CAPPA dan beberapa NGO di Jakarta – Bogor menginisiasi adanya diskusi terbuka mengenai kebijakan penataan ruang. Diskusi terbuka yang bertema kan ‘Tantangan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Jaminan Kesehateraan Rakyat” dilaksanakan di Aula A. Baehaqie Gedung P4W Kapus IPB Baranangsiang pada hari Rabu, 7 Januari 2010. Dari diskusi terbuka ini diharapkan akan terungkap fakta-fakta umum yang berkaitan dengan penataan ruang, rumusan strategi advokasi penataan ruang untuk menjawab fakta-fakta yang berkaitan dengan penataan ruang, Pembagian peran dan kelembagaan dalam mengawal stategi advokasi penataan ruang dan Penyusunan Agenda prioritas yang harus ditindak lanjuti dalam waktu dekat berkaitan dengan permasalahan penataan ruang. Rekomendasi Diskusi Terbuka “Tantangan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Jaminan Kesehateraan Rakyat” 1. Diketemui model penguasaan dalam penataan Ruang, yaitu memalui Tata Kuasa – Tata Guna – Tata Produksi – Tata Konsumsi dalam setiap kondisi untuk menjamin keselamatan rakyat, produktifitas rakyat, keberlanjutan layanan alam; 2. Target advokasi akan dilakukan kepada PU melalui Tata Ruang Nasional dan Pemda (revisi RTRW) maupaun dalam penyelenggaraan dan pengawalan Tata Ruang; 3. Terdapat beberapa peluang yang bisa dilakukan intervensi di dalam melakukan advokasi penataan ruang, yaitu melalui penyusuna tata ruang (revisi RTRW), Prolegnas, KLHS sebelum RTRW di sahkan. 4. Wadah koordinasi sebagai tempat koordinasi – pertukaran informasi – saling belajar tentang Tata Ruang; sebagai perwujudan dari mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses TR di nasional ke daerah dan sebaliknya, mendorong proses resolusi konflik ruang, melakukan lingkar2 belajar TR, melakukan monitoring implementasi penataan ruang — intervensi di pengendalian; dengan sebagai Host: JKPP Diskusi lanjutan pun dilakukan dalam memantapkan keberadaan Forum Komunikasi dan Advokasi Tata Ruang (Forum Avatar), dengan disusun berbagai perencanaan, diantaranya : A. Tim Kerja Advokasi Tata Ruang Pembentukan tim kerja advokasi tata ruang ini, telah direncanakan pada pada Februari 2010 yang perlu ditindak lanjuti di antaranya: a. JKPP diminta untuk menyusun agenda Forum kerja tata ruang b. Menyusun rencana kerja ke depan dalam melakukan advokasi tata ruang c. Rencana pertemuan dengan Dirjen Penataan Ruang B. Sharing Informasi : a) Di Sulawesi Selatan telah ada Pokja Tata Ruang Sulsel. Pokja ini sekarang melakukan pengkajian dokumen Tata Ruang dan perlu adanya update nasional ke daerah terkait dengan status RTRW di setiap wilayah; b) Hubungan antara Perguruan Tinggi yang lebih pada konseptual dan NGO yang menguasasi advokasi sangat dibagus dalam melakukan advokasi bersama pada penataan ruang; c) Trend Kebijakan yang berkembang sekarang lebih cepat, dibandingkan dengan turunan dari UU Penataan Ruang, seperti PP No.26/2007, PP No. 26/2008, PP No. 15/ 2010, UU No. 32/2009; PP tahun 2010 mengenai wilayah hutan lindung untuk perencanaan pertambangan; d) Status RTRW Provinsi sekarang di tingkat nasional secara substansi sudah ada 10 RTRW yang telah di setujui, 14 RTRWP pada tahap proses, dan 9 RTRWP tahap revisi. e) UU Keterbukaan Informasi Publik yang akan di undangkan pada bulan April nanti, bisa
  22. 22. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 22 menjadikan suatu langkah kita mendapatkan beberapa informasi dan dokumen penataan ruang, dapat dijadikan sebagai proses pengawalan kebijakan penataan ruang; f) Masih banyak kawasan hutan yang belum di tata batas dan kawasan perijinan perkebunan – pertambangan yang berpotensi melanggar kebijakan penataan ruang; g) Deptan melalui Dirjenbun mencanangkan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga tahun 2010 mencapai 9 juta Ha, sampai 2009 sudah ada sekitar 7 juta Ha dan akan di kembangkan lagi sisanya yang 2 juta Ha pada tahun 2010 ini; h) Sekitar 8,9 juta Ha akan dilepaskan statusnya oleh Departemen Kehutanan, dimana 4,7 juta Ha baru ditanami dan 2,4 juta Ha berstatus HGU, dan dalam 10 tahun ke depan akan dilepaskan seluas 420.000 Ha/ pertahun; i) Bupati mengetahui proses perijinan yang berada di kawasan hutan, dimana setiap program antar departemen dan dinas melalui sepengetahuan dari Bupati mengenai status kawasan, pekembangan otonomi Kabupaten baru bisa menyebabkan kesimpangsiuran tata batas dan status kawasan. Maka juga diperlukan suatu uji publik investasi per sektor oleh Pemkab kepada publik. j) Banyak model dalam pengembangan status kawasan hutan, dimana banyak wilayah- wilayah yang sudah diploting terlebih dahulu untuk proyek- proyek investasi. Yang sekarang dikembangkan oleh Departemen kehutanan melalui Model KPH – KPH di setiap wilayah; k) WWF melakukan inisiasi pertemuan dan pembentukan Forum Gubernur se – Sumatera yang tujuannya untuk penyelamatan koridor ‘Gajah dan Harimau Sumatera’ yang akan di coba awalnya di wilayah Sumetera Barat – Riau – Jambi yang nantinya akan diusulkan untu se Sumetara dari Aceh sampai Lampung; l) Jaringan di Pulau Jawa dan Kalimantan (Kalimantan Barat) meminta kepada Forum untuk mendukung Workshop advokasi Tata Ruang. Untuk itu perlu didiskusikan, apabila dalam kegiatan workshop oleh Forum Advokasi Tata Ruang, seperti a. Materi workshop untuk setiap wilayah; b. Keterlibatan Forum di dalam workshop; m) Terdapat 2 permasalahan yang mendasar di dalam Tata Ruang sekarang : a. Tata ruang tidak konsisten antara rencana dan fakta dari perencanaan penataan ruang; b. Rencana Tata Ruang yang dibuat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan Tata ruang. Dimana sekarang ini hanya disesuaikan kondisi existing landuse tanpa ada daya dukung lingkungannya n) Di dalam RTRW sekarang tidak ada studi kelayakan dari fakta dan analisis, sehingga diperlukan suatu studi kelayakan bisa memaparkan suatu akibat dari pelanggaran Tata Ruang secara ekosistem (sistematis); o) Berdasarkan dari data Sawit watch, bahwa terdapat 630 konflik perkebunan kelapa sawit di komunitas namun belum diklasifikasikan ke dalam jenis pelanggaran Tata Ruang. Untuk kalimantan sudah tersusun jenis konflik yang terjadi di perkebunan sawit; p) Sudah ada PPNS Kimpraswil yang bisa melakukan Penyidikan alibat dari pelanggran Tata Ruang, namun posisinya masih belum berfungsi dan masih lemah; C. Rencana Tindak Lanjut ke depan a. Jangka Pendek 1. JKPP sebagai host dalam Forum Diskusi Advokasi Tata Ruang, bisa membuat matrik mengenai isu dan aktivitas kawan-kawan yang berada di Forum Avatar (Advokasi Tata Ruang) dalam melakukan pengawalan dan melakukan advokasi bersama pada RTRW; 2. Membuat Forum Diskusi Advokasi Tata Ruang melalui googlegroups untuk melakukan komunikasi update dari advokasi tata ruang di setiap wilayah dan nasional melalui “Forum Avatar”; 3. Pertemuan dengan Dirjen Penataan Ruang pada tanggal 22 Maret 2010 jam 10.00 pagi di Gedung SDA dan Penataan Ruang; 4. Membuat Lingkar Belajar dalam melakukan advokasi Tata Ruang, P4W bersedia bersama-sama; 5. Melakukan proses Tryout dalam mengawal RTRW di tingkat Provinsi dan nasional dan menjadikannya Provinsi Riau – Kalimantan Tengah – Sulawesi Tenggara sebagai wilayah dalam melakukan tryout advokasi bersama 6. Nasional “Analisis Kebijakan” 7. Terlibat di dalam kegiatan Forum Peduli Tata Ruang yang mana P4W menjadi host nya dan akan diselenggarakan pada tanggal 8 April 2010. Dimana akan hadir dari beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia; b. Jangka Panjang 1. Melalukan studi kelayakan dan analisis terkait Tata Ruang 2. Melakukan advokasi melalui kondisi ekosistem – Bioregion – Kelayakan – data yang valid – menawarkan model penataan ruang; 3. Melakukan workshop Tata Ruang di tingkat Nasional terkait dengan hasil studi kasus pelanggaran kebijakan Tata Ruang di Riau – Kalimantan Tengah – Sulawesi Tenggara; 4. Mempengaruhi Legislatif dalam melakukan advokasi kebijakan (DPRD dan DPR-RI) Untuk melakukan diskusi dan sharing informasi mengenai kebijakan penataan ruang sekarang ini secara intensif di Milist Forum Avatar (F_avatar@googlegroups.com)
  23. 23. ACCESS TO LAND (Akses rakyat terhadap ruang) KABAR JKPP 23
  24. 24. KABAR JKPP NO. 16 MEI 2010 KABAR JKPP 24 Pelatihan Pemetaan Partisipatif Bagi Kader Masyarakat Adat Tanggal 24 Januari – 4 Feburari 2010 di Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Propinsi Banten, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif bekerja sama dengan Forest Wacth Indonesia dan PB. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan pelatihan pemetaan partisipatif untuk kader AMAN di lima wilayah. Pelatihan ini diharapkan adanya kader AMAN yang mampu menfasilitasi pemetaan partisipatis di wilayahnya. Peserta pelatihan terdiri dari 3 orang dari Sulawesi Tengah, 2 orang dari Bengkulu, 4 orang dari Jawa, 2 orang dari Nusa Tenggara Barat, 2 orang dari Maluku Utara, 1 orang dari Kalimantan Barat. Selain itu ada peserta dari internal JKPP sebanyak 2 orang. Pada pelatihan ini tidak Cuma diberikan materi mengenai teknis pemetaan tapi juga diberikan materi mengenai gerakan masyarakat adat, tentang keorganiasasian AMAN, hak- hak masyarakat adat terhadap wilayah serta ideologi dasar gerakan pemetaan partisipatif dalam kerangka memperkuat gerakan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak, pengaturan tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata komsumsi. Pelatihan berupa materi dalam kelas dan materi praktek. Pada kegiatan praktek peserta pelatihan di coba untuk memfasilitasi 3 kali pertemuan kampung dan melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan wilayah maupun sosial, ekonomi dan aturan adat di Kasepuhan Cisitu. Pada pertemuan pertama, peserta memfasilitasi lokakarya pemetaan partisipatif di Pendopo Adat Kasepuhan Cisitu. Agenda yang dibahas pada pertemuan ini antara lain gambaran umum wewengkon Adat Kasepuhan Cisitu, Identifikasi permasalahan mengenai wewengkon adat, rumusan masalah dan pembuatan sketsa wewengkon adat. Pada pertemuan ini teridentifikasi permasalahan wewengkon seperti adanya wewengkon adat yang dijadikan kawasan pertambangan emas oleh PT. Antam tanpa persetujuan masyarakat adat Kasepuhan Cisitu, selain itu juga ada permasalahan mengenai perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pemetaan dijadikan salah satu kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kesepakatan lainnya yang dihasilkan pada pertemuan ini, karena keterbatasan waktu maka masyarakat akan membagi ke beberapa tim untuk menyelesaikan untuk mempercepat proses selesainya. Pertemuan kedua yang difasilitasi oleh peserta adalah membahas kesiapan teknis dalam melakukan pengambilan data dilapangan. Pada pertemuan ini disepakati pengambilan data lapangan kedalam 7 kelompok, jalur perbatasan dikerjakan oleh kelompok 1-4 sedangkan kelompok 5-7 mengambil data penggunaan lahan. Pertemuan ketiga tidak bisa dilaksanakan karena masyarakat minta hanya dilakukan secara internal. Pertemuan internal ini untuk membahas kondisi kewilayahan dan verifikasi hasil pemetaan. Diakhir pelatihan, peserta menyerahkan hasil pelatihan berupa draft peta wilayah kasepuhan Cisitu dan dokumen mengenai profil kasepuhan Cisitu. ***

×