1. EVALUASI KINERJA DAN KOMPENSASI
JAWABAN UAS
Di ajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Disusun oleh :
Nama : Firmansyah Dwi W.F
Kelas : 7 I – MSDM
NPM : 11150700
Dosen Pengampu : Bp. Ade Fauji, S.E.,M.M.
UNIVERSITAS BINA BANGSA BANTEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI MANAJEMEN
TAHUN 2018-2019
2. DETASEMEN GEGANA
NAMA UNIT : Markas Detasemen Gegana Satbrimob Polda Banten
ALAMAT : Jl. KH. Amin Jasuta No. 1 (Markas Komando Brimob
Polda Banten) Serang Banten
NOMOR TELEPON : (0254) 211090
Pasukan Gegana adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam Brigade
Mobil (brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan
bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif).
Dalam perjalanan sejarahnya, Gegana berhasil mengukuhkan keberadaannya
sebagai satuan khusus Polri mampu menangani tugas-tugas berkadar tinggi.
Beberapa tugas yang telah berhasil dilaksanakan oleh satuan ini antara lain
Konflik Aceh, Penangkapan teroris Poso, penjinakan bom, dan lain-lain.
Personel Gegana dalam melaksanakan tugas seringkali tidak diberitahukan
identitasnya secara luas untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, Keselamatan
Pribadi dan keluarga.
3. STRUKTUR ORGANISASI DETASEMEN GEGANA
UNSUR PIMPINAN
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKSANA STAF
UNSUR PELAYANAN
UNSUR PELAKSANA UTAMA
Note : Nama pejabat dilingkungan detasemen gegana sengaja tidak dicantumkan
dikarenakan menjaga kerahasiaan dinas dan personel.
KADEN
SUBDEN 1
PASI MIN
WAKADEN
SUBDEN 4SUBDEN 3SUBDEN 2
PASI SARPRASPASI OPS
PAURTU
PASI YANMA
4. Proses Pemberian Tunjangan / KOMPENSASI dilingkungan POLRI dengan dasar hukum
Perpres NO.103 Tahun 2018
SALINAN
PERATURAN PRESIDEN
R E P U B L I K I N D O N E S IA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan
organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dicapai Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu
mengganti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1. Pasa14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia T~hun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. PRESIDEI'J
REPUBLlI-, II"-lDONES IA
- 2 -
,:~
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ten tang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 125);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan ...
7. PRESIDEI'J
REP UB UI', 11'D-1ON E S IA
-3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURANPRESIDEN TENTANG TUNJANGANKINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara
penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasa12 ...
8. PRESIDEI'J
REPUBLlI-, II'-lD ONES1A
- 4 -
Pasal2
(1) Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan
tunjangan kinerja setiap bulan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi
birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja
individu.
Pasal3
(1) Tunjangan kinerja sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan
e. Pegaw ai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Pegaw ai ...
9. P'~ESIDEI'J
REPUBLlI' II'-lDONESIA
- 5 -
(2) Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan
diberikan tunjangan profesi rnaka tunjangan kinerja
diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sarna.
(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan kinerja
pada kelas jabatan yang sarna rnaka tunjangan profesi
yang diberikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak
diberikan tunjangan kinerja sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) dan selisih antara tunjangan kinerja dengan
tunjangan profesi pada kelas jabatan yang sarna
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pasa14
Tunjangan kinerja setiap bulan sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 2 tercanturn dalarn Larnpiran yang rnerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasa15
(1) Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 4 diberikan terhitung rnulai bulan Juli 2018.
(2) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) tidak rnenghilangkan tunjangan-
tunjangan lain yang diberikan (on top).
(3) Tunjangan kinerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
diberikan dengan rnernperhitungkan capaian kinerja
pegawai setiap bulannya.
Pasa16 ...
10. PRESIDEI,J
REPUBLlt-, 11'-lDONESIA
-6 -
Pasal6
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
mengepalai dan memimpin Kepolisian Negara Republik
Indonesia diberikan tunjangan kinerja sebesar 150%
(seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas
jabatan 17 (tujuh belas) di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(2) Tunjangan kinerja bagi Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhitung mulai bulan Januari 2017.
Pasal 7
Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal8
(1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan
kelas jabatan pada setiap jabatan di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi.
(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah
mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reform asi birokrasi.
(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan pagu
anggaran, persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
diberikan setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang
keuangan.
Pasal9 ...
11. PRESIOn,J
REPUBUI-, II'-lDONESIA
-7 -
Pasa19
(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh
Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia wajib melaksanakan agenda reform asi birokrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara
berkala oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-
masing maupun bersama-sam a.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai
di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sam pai dengan Pasal 9
diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pasal 11
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 178) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini.
Pasal 12
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
178) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
12. PR [SIDEI'J
R[PUBLlI- II'-lDON[SIA
- 8 -
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden mi dengan
dalam Lembaran Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 194
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
13. PR [SIDEI'J
R[PUBLlI- II'-lDON[SIA
No
1
KELAS JABATAN
2
TUNJANGAN KINERJA
PER KELAS JABATAN
3
1. Wakapolri Rp. 34.902.000,00
2. 17 Rp. 29.085.000,00
3. 16 Rp. 20.695.000,00
4. 15 Rp. 14.721.000,00
5. 14 Rp. 11.670.000,00
6. 13 Rp. 8.562.000,00
7. 12 Rp. 7.271.000,00
8. 11 Rp. 5.183.000,00
9. 10 Rp. 4.551.000,00
10. 9 Rp. 3.781.000,00
11. 8 Rp. 3.319.000,00
12. 7 Rp. 2.928.000,00
13. 6 Rp. 2.702.000,00
14. 5 Rp. 2.493.000,00
15. 4 Rp. 2.350.000,00
16. 3 Rp. 2.216.000,00
17. 2 . Rp. 2.089.000,00
18. 1 Rp. 1.968.000,00
LAMPIRAN PERATURANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 103
TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINER
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TUNJANGANKINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN
KEPOLISIANNEGARAREPUBLIK INDONESIA
PRESIDENREPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIANSEKRETARIATNE
GARA REPUBLIK INDONESIA
14. PR [SIDEI'J
R[PUBLlI- II'-lDON[SIA
FLOWCHART
Penjelasan Flowchart
Pemberian Kompensasi
Dalam pemberian kompensasi / tunjangan di lingkungan POLRI, mengacu pada dasar
hukum Peraturan Presiden No.103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kemudian dasar hukum yang
kedua yaitu Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Untuk pemberian kompensasi atau tunjangan, anggota POLRI wajib menjalankan
Tugas Pokok dan Fungsi nya dengan baik .
Berikut ulasan mengenai tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU
No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:
PerpresNo.103 Tahun2018
TentangTunjanganKinerja
POLRI
BebanKerja
Besaran Tunjangan Yang
Diterima
Tugas PokokdanFungsi
Pangkat/Gol
UU No.02 Tahun 2002 Tentang
POLRI
15. PR [SIDEI'J
R[PUBLlI- II'-lDON[SIA
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu pula melihat Beban Kerja yang dimiliki oleh masing-masing jabatan POLRI yang
dimiliki termasuk pula dengan Pangkat dan Golongan untuk penganturan besaran biaya
Remon/Tunjangan/Kompensasi yang diterima sehingga Tunjangan/Kompensasi bisa di
berikan kepada anggota POLRI sesuai dengan Jabatan, Beban Kerja dan Pangkat Golongan
