UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL wajib disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010, yang bertujuan memberikan informasi keputusan izin usaha atau kegiatan. Proses penyusunan UKL-UPL melibatkan pemrakarsa, instansi
3. IZIN LINGKUNGAN
UU No.32 Th.2009
Pasal 40
“Izin lingkungan
merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan”
4. Posisi Dokumen LH
Pasal 22-33
UU 32/2009 AMDAL
Peraturan MENLH No
05/2012
Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
Hidup wajib melaksanakan AMDAL
UKL-UPLPasal 34
UU 32/2009
Peraturan Gubernur/
Bupati/Walikota
Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup tidak wajib melaksanakan AMDAL
SPPL
Pasal 35
UU 32/2009
Peraturan MENLH No
05/2012
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting
serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
14. Pasal 1 Permen LH 13/2010
“Adalah dokumen pengelolaan
dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan
usaha dan / atau kegiatan”
16. Dimanakah UKL-UPL Diatur
• Pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH
• Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009
• Pasal 18 ayat (3) UUPLH: Dalam IZIN
USAHA dicantumkan persyaratan dan
kewajiban untuk melakukan UPAYA
PENGENDALIAN DAMPAK LH.
• Pasal 3 ayat (4) PP No. 27 Tahun 1999(PP
AMDAL): Bagi rencana usaha atau kegiatan
yang tidak termasuk wajib AMDAL (Permen
LH No. 11 Tahun 2006), WAJIB melakukan
UKL dan UPL.
• Pasal 36 ayat (3) UU No. 32 Th. 2010 ttg
PPLH
19. Informasi
Dampak lingkungan yang terjadi
akibat rencana usaha dan/atau
kegiatan
Langkah-langkah
pengendaliannya dari aspek
teknologi,sosial dan institusi,
pemantauan lingkungannya serta
komitmen pemrakarsa
21. MEKANISME PENYUSUNAN UKL & UPL
1. Pemrakarsa menyusun Dokumen UKL & UPL
2. Pemrakarsa mengajukan draft Dokumen UKL & UPL yang telah
selesai disusun kepada INSTANSI LH (yang ditugasi dalam
pengendalian dampak LH)
3. Draft Dokumen UKL & UPL diperiksa oleh INSTANSI LH dan
berkoordinasi dengan instansi yang membidangi
usaha/kegiatan
4. Penyempurnaan dokumen oleh pemrakarsa
5. INSTANSI LH mengeluarkan REKOMENDASI
6. Pemrakarsa mengajukan rekomendasi sebagai kelengkapan
permohonan izin U/K kepada instansi yang berwenang
7. Izin diterbitkan dengan mencantumkan UKL & UPL dan
tembusan izin disampaikan ke instansi LH
22. TERLIBAT LANGSUNG:
• PEMRAKARSA
• INSTANSI LINGKUNGAN
• INSTANSI PERIZINAN
USAHA/KEGIATAN
TERLIBAT TIDAK LANGSUNG:
1. PAKAR LINGKUNGAN & PAKAR TEKNIS
2. KONSULTAN
3. MASYARAKAT BERKEPENTINGAN
4. LEMBAGA PELATIHAN
Pihak yang Terlibat
27. APA ITU SAMPEL
Adalah bagian dari populasi yang
menjadi objek penelitian Sampel harus
"representatif" sehingga dapat
diperoleh informasi yang cukup untuk
mengestimasi populasinya.
28. FUNGSI SAMPEL
Agar dapat dilakukan penelitian
terhadap semua sub bidang dan
dengan biaya murah, peneliti
dapat melakukan sampling atau
pengambilan sampel terhadap
objek yang ditelitinya.
29. TEKNIK SAMPLING
– PROBABILITY SAMPLING
Yaitu teknik pengambilan sampel yang
didasarkan atas probabilitas bahwa setiap
unit sampling memiliki kesempatan yang
sama untuk terpilih menjadi sampel.
– NONPROBABILITY SAMPLING
Yaitu teknik pengambilan sampel yang
besarnya peluang anggota populasi untuk
terpilih menjadi sampel tidak diketahui.
30. Prosedur
1. Menentukan tujuan
2. Menetukan populasi
3. Menentukan jenis data
4. Menentukan teknik sampling
5. Menentukan besaran sampel
6. Menentukan unit sampel
7. Memilih sampel
8. Sampling