ISTIMEWAKAH PENDIDIKAN DI DIY?
Oleh: Prof. Suyanto, Ph.D
Seluruh warga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah tenteram,
bernafas lega karena telah memiliki Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.
Bukti autentik keistimewaan DIY adalah dilantiknya Sri Sultan HB IX dan KGPAA
Paku Alam IX sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DIY pada tanggal 10 Oktober
2012 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Pesan presiden dalam
pelantikan itu antara lain perlunya jajaran pemda DIY terus melakukan langkah
terbaik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di DIY. Kesejahteraan beda dengan
kemakmuran. Orang bisa saja makmur, tetapi belum tentu sejahtera lahir dan bathin.
Kemakmuran hanya melihat dimensi lahir saja, tetapi kesejahteraan menyangkut
aspek bathin dalam kehidupan. Meskipun demikian, secara kualitatif kesejahteraan
memiliki demensi yang terkait erat dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
Oleh karena itu sejalan dengan pesan presiden di atas, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat di DIY, kita patut bertanya bagaimana pengelolaan sektor
pendidikan di DIY? Istimewakah pendidikan di DIY?
DIY memang menjadi salah satu propinsi yang terdepan untuk capaian
bidang akses dan mutu di samping propinsi lain seperti DKI, Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan Bali. Wajib belajar 9 tahun juga telah tercapai secara tuntas. Bahkan APK
tertinggi untuk SMP juga berada di DIY. Begitu pula dalam bidang sumber daya
manusia pendidikan, terutama guru, DIY memiliki stock SDM yang cukup baik dan
memadahi. Hasil uji kompetensi awal guru menunjukkan bahwa DIY juga menduduki
peringkat skor the best five. Sarana dan prasarana sekolah juga baik dan amat
1
memadai karena berkah dari gempa dan letusan gunung merapi, sehingga sekolah
yang jelek ambruk dengan sendirinya dan kemudian direhabilitasi menjadi sekolah
sekolah yang baik dan nyaman untuk proses belajar-mengajar. Bagaimana halnya
dengan uji kempetensi guru yang telah bersertifikat pendidik? Hasilnya juga
membanggakan, meski juga belum ideal. Nilai rata–rata terbaik di seluruh republik
ini juga berada di DIY. Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik bagi pendidikan di
DIY: kalau sumber daya manusia dan srana prasarana pendidikan di DIY baik,
mengapa nilai rata-rata UN selama tiga tahun terakhir ini tidak “moncer” seperti
Propinsi DKI, Jawa Tengah, Bali, dan juga Propinsi lainnya di luar Jawa seperti
Kepri, Aceh, Sumatera Utara, Riau? Ternyata setelah dianalisis dari pola jawaban
yang ada, DIY memang jujur dalam menyelenggarakan UN. Di samping itu, menurut
hasil kajian tiga tahun lalu secara kualititaif menunjukkan bahwa hubungan
fungsional antara pejabat pendidikan di DIY dengan sekolah memang kurang
intensif. Sekolah jarang mendapatkan kunjungan pejabat pendidikan yang disertai
dengan bimbingan teknis beserta pemberian motivasi untuk menggapai nilai-nilai UN
yang tinggi. Kondisi ini justru membawa hikmah UN di DIY menjadi lebih objektif dan
tingkat kejujurannya tinggi karena pejabat jarang berkunjung ke sekolah-sekolah,
sehingga mereka tidak sempat mendapatkan instruksi untuk menempuh cara apapun
agar nilai UN tinggi. Nah, itu semua merupakan cermin istimewanya pendidikan di
DIY.
Selanjutnya apa saja yang masih bisa diistimewakan lagi pendidikan di DIY
yang telah memiliki UU keistimewaan? Tentu banyak yang bisa dilakukan. Mengapa
begitu? Karena DIY memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dengan
didukung oleh SDM pendidikan yang kualitasnya baik. Di DIY pula sekolah-sekolah
2
telah tersambung dengan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan DIY
memiliki banyak perguruan tinggi yang bisa diajak untuk mengembangkan
pendidikan yang jauh lebih istimewa lagi. Ke depan perlu memikirkan agar
pendidikan di DIY menjadi pusat rujukan dari pendidikan di daerah lain secara unik
dan tiada duanya. Hal ini bisa ditempuh kalau pendidikan di DIY dikembangkan
dengan berbasis budaya secara komprehensif. Pendidikan di DIY sejak dari SD
sampai perguruan tinggi bisa dirancang untuk melahirkan kecerdasan kolektif
berbasis budaya. Dari sini diarahkan semua tamatan pendidikan UNY memiliki
kecerdasan sosial budaya yang pada akhirnya menjadi komponen penting bagi
terciptanya “social capital” yang amat kita perlukan di tengah tengah maraknya
berbagai kekerasan di sekolah dan perguruan tinggi yang berakibat pada hilangnya
nyawa anak muda dengan sia-sia. Semoga begitu.
Prof. Suyanto, Ph.D
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta,
Plt. Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud.
3

Istimewa pendidikan diy

  • 1.
    ISTIMEWAKAH PENDIDIKAN DIDIY? Oleh: Prof. Suyanto, Ph.D Seluruh warga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah tenteram, bernafas lega karena telah memiliki Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Bukti autentik keistimewaan DIY adalah dilantiknya Sri Sultan HB IX dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DIY pada tanggal 10 Oktober 2012 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Pesan presiden dalam pelantikan itu antara lain perlunya jajaran pemda DIY terus melakukan langkah terbaik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di DIY. Kesejahteraan beda dengan kemakmuran. Orang bisa saja makmur, tetapi belum tentu sejahtera lahir dan bathin. Kemakmuran hanya melihat dimensi lahir saja, tetapi kesejahteraan menyangkut aspek bathin dalam kehidupan. Meskipun demikian, secara kualitatif kesejahteraan memiliki demensi yang terkait erat dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu sejalan dengan pesan presiden di atas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di DIY, kita patut bertanya bagaimana pengelolaan sektor pendidikan di DIY? Istimewakah pendidikan di DIY? DIY memang menjadi salah satu propinsi yang terdepan untuk capaian bidang akses dan mutu di samping propinsi lain seperti DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Wajib belajar 9 tahun juga telah tercapai secara tuntas. Bahkan APK tertinggi untuk SMP juga berada di DIY. Begitu pula dalam bidang sumber daya manusia pendidikan, terutama guru, DIY memiliki stock SDM yang cukup baik dan memadahi. Hasil uji kompetensi awal guru menunjukkan bahwa DIY juga menduduki peringkat skor the best five. Sarana dan prasarana sekolah juga baik dan amat 1
  • 2.
    memadai karena berkahdari gempa dan letusan gunung merapi, sehingga sekolah yang jelek ambruk dengan sendirinya dan kemudian direhabilitasi menjadi sekolah sekolah yang baik dan nyaman untuk proses belajar-mengajar. Bagaimana halnya dengan uji kempetensi guru yang telah bersertifikat pendidik? Hasilnya juga membanggakan, meski juga belum ideal. Nilai rata–rata terbaik di seluruh republik ini juga berada di DIY. Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik bagi pendidikan di DIY: kalau sumber daya manusia dan srana prasarana pendidikan di DIY baik, mengapa nilai rata-rata UN selama tiga tahun terakhir ini tidak “moncer” seperti Propinsi DKI, Jawa Tengah, Bali, dan juga Propinsi lainnya di luar Jawa seperti Kepri, Aceh, Sumatera Utara, Riau? Ternyata setelah dianalisis dari pola jawaban yang ada, DIY memang jujur dalam menyelenggarakan UN. Di samping itu, menurut hasil kajian tiga tahun lalu secara kualititaif menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara pejabat pendidikan di DIY dengan sekolah memang kurang intensif. Sekolah jarang mendapatkan kunjungan pejabat pendidikan yang disertai dengan bimbingan teknis beserta pemberian motivasi untuk menggapai nilai-nilai UN yang tinggi. Kondisi ini justru membawa hikmah UN di DIY menjadi lebih objektif dan tingkat kejujurannya tinggi karena pejabat jarang berkunjung ke sekolah-sekolah, sehingga mereka tidak sempat mendapatkan instruksi untuk menempuh cara apapun agar nilai UN tinggi. Nah, itu semua merupakan cermin istimewanya pendidikan di DIY. Selanjutnya apa saja yang masih bisa diistimewakan lagi pendidikan di DIY yang telah memiliki UU keistimewaan? Tentu banyak yang bisa dilakukan. Mengapa begitu? Karena DIY memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dengan didukung oleh SDM pendidikan yang kualitasnya baik. Di DIY pula sekolah-sekolah 2
  • 3.
    telah tersambung denganteknologi Informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan DIY memiliki banyak perguruan tinggi yang bisa diajak untuk mengembangkan pendidikan yang jauh lebih istimewa lagi. Ke depan perlu memikirkan agar pendidikan di DIY menjadi pusat rujukan dari pendidikan di daerah lain secara unik dan tiada duanya. Hal ini bisa ditempuh kalau pendidikan di DIY dikembangkan dengan berbasis budaya secara komprehensif. Pendidikan di DIY sejak dari SD sampai perguruan tinggi bisa dirancang untuk melahirkan kecerdasan kolektif berbasis budaya. Dari sini diarahkan semua tamatan pendidikan UNY memiliki kecerdasan sosial budaya yang pada akhirnya menjadi komponen penting bagi terciptanya “social capital” yang amat kita perlukan di tengah tengah maraknya berbagai kekerasan di sekolah dan perguruan tinggi yang berakibat pada hilangnya nyawa anak muda dengan sia-sia. Semoga begitu. Prof. Suyanto, Ph.D Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Plt. Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud. 3