SlideShare a Scribd company logo
MILITER DAN POLITIK
Teori-Teori
Intervensi Militer dalam Politik
Polemik Teoritis ttg dalam keadaan
bagaimana militer mengambilalih
kekuasaan?
• Kerelaan dan kapasitas militer adalah
faktor utama (diilhami Janowitz)
• Akibat kelemahan sistem (Huntington)
• Sintesa faktor2 tersebut, internal dan
eksternal (Sundhaussen)
Bagaimana kudeta itu
berkembang?
Huntington pilihan kebijakan militer setelah kudeta
• Mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi
• Mempertahankan kekuasaan dan memperluas
partisipasi
• Mengembalikan kekuasaan dan membatasi partisipasi
• Mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasi
Mengapa Militer Intervensi?
Faktor Intervensi Militer dalam
Politik
Faktor Penjelasan
Internal Perwira2 intervionis terutama didorong oleh

motivasi untuk membela atau memajukan
kepentingan militer yg berlawanan dgn norma
konstitusional.
Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas
untuk membela nilai2 dan aspirasi kelas menengah
yg darinya mereka berasal
Kemahiran profesional dikalangan militer
menyebabkan perwira2 percaya bahwa mereka lebih
mampu dari segi kepemimpinan nasional dibanding
kelompok sipil
Intervensi militer dalam politik sebagai akibat
ambisi pribadi perwira2 yang haus kekuasaan
Faktor Intervensi Militer dalam
Politik
Faktor

Penjelasan
Eksternal Intervensi militer dalam politik sebagai
akibat dari struktur politik masyarakat yg
masih rendah dan rentan.
Kegagalan sistem politik dari kalangan
sipil yg memerintah.
Kelompok sipil dianggap tidak mampu
melakukan modernisasi ekonomi.
Terjadinya disintegrasi nasional
Hubungan Sistem Politik dan
Intervensi MIliter
Tingkat
Intervensi

Sistem Politik / Budaya Politik

Matang

Sudah
Maju

Rendah

Minim

Tinggi

Tidak

Tidak

Ya

ya

Rendah

Ya

Ya

Tidak

tidak
Menurut Nodlinger
• Kepentingan Korporat militer
• Dukungan Dana
• Otonomi Militer
K.Man Haim
• Ambisi pribadi para perwira
• Kepentingan kelompok, yakni keinginan
untuk mendominasi kelompok lain.
• Kepentingan nasionalintegrasi bangsa
• Perwira militer percaya bahwa mereka
lebih mampu dari segi kepemimpinan
nasional dibandingkan dengan kelompok
sipil
Bagaimana Militer & Politik di
Indonesia?
• Orde Baru
Militer sangat kuat
Ada dwi fungsi ABRI
Pembentukan peran teritorial
Jalur ABG
Orde Reformasi
• Peran menurun
• UU 34 tentang TNI yang menghendaki TNI
profesional
Q&A

More Related Content

What's hot

Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
dinnianggra
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
Yudi 4
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
Bayu Rizky Aditya
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Dadang Solihin
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
maneicon22
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politik
bedhess
 

What's hot (20)

BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
SRI SUWANTI - study kasus dan studi sejarah - METHODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN -...
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara  Antara Negara China Dan Indonesia Perbandingan Administrasi Negara  Antara Negara China Dan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptxMateri 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politik
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 

Similar to Intervensi militer dalam politik (10)

Ria edit
Ria editRia edit
Ria edit
 
Soeharto before
Soeharto beforeSoeharto before
Soeharto before
 
Soeharto1
Soeharto1Soeharto1
Soeharto1
 
Soeharto
SoehartoSoeharto
Soeharto
 
Chapter i
Chapter iChapter i
Chapter i
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
 
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
 
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdfDOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
DOKUMEN - 2 PERSOALAN MILITER DAN POLITIK.pdf
 
Public Policy
Public PolicyPublic Policy
Public Policy
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 

More from bedhess

Bidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk IhwanBidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk Ihwan
bedhess
 
Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta  Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta
bedhess
 
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kayaSiapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
bedhess
 
Sejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesiaSejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesia
bedhess
 
Kelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politikKelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politik
bedhess
 
Hubungan sipil militer
Hubungan sipil militerHubungan sipil militer
Hubungan sipil militer
bedhess
 
Analisis sistem politik
Analisis sistem politikAnalisis sistem politik
Analisis sistem politik
bedhess
 
Kapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politikKapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politik
bedhess
 

More from bedhess (8)

Bidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk IhwanBidadari Untuk Ihwan
Bidadari Untuk Ihwan
 
Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta  Ketika derita mengabadikan cinta
Ketika derita mengabadikan cinta
 
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kayaSiapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
Siapa bilang jadi karyawan nggak bisa kaya
 
Sejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesiaSejarah sistem politik indonesia
Sejarah sistem politik indonesia
 
Kelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politikKelompok kepentingan & partai politik
Kelompok kepentingan & partai politik
 
Hubungan sipil militer
Hubungan sipil militerHubungan sipil militer
Hubungan sipil militer
 
Analisis sistem politik
Analisis sistem politikAnalisis sistem politik
Analisis sistem politik
 
Kapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politikKapabilitas sistem politik
Kapabilitas sistem politik
 

Intervensi militer dalam politik

  • 3. Polemik Teoritis ttg dalam keadaan bagaimana militer mengambilalih kekuasaan? • Kerelaan dan kapasitas militer adalah faktor utama (diilhami Janowitz) • Akibat kelemahan sistem (Huntington) • Sintesa faktor2 tersebut, internal dan eksternal (Sundhaussen)
  • 4. Bagaimana kudeta itu berkembang? Huntington pilihan kebijakan militer setelah kudeta • Mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi • Mempertahankan kekuasaan dan memperluas partisipasi • Mengembalikan kekuasaan dan membatasi partisipasi • Mengembalikan kekuasaan dan memperluas partisipasi
  • 6. Faktor Intervensi Militer dalam Politik Faktor Penjelasan Internal Perwira2 intervionis terutama didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yg berlawanan dgn norma konstitusional. Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai2 dan aspirasi kelas menengah yg darinya mereka berasal Kemahiran profesional dikalangan militer menyebabkan perwira2 percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibanding kelompok sipil Intervensi militer dalam politik sebagai akibat ambisi pribadi perwira2 yang haus kekuasaan
  • 7. Faktor Intervensi Militer dalam Politik Faktor Penjelasan Eksternal Intervensi militer dalam politik sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yg masih rendah dan rentan. Kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yg memerintah. Kelompok sipil dianggap tidak mampu melakukan modernisasi ekonomi. Terjadinya disintegrasi nasional
  • 8. Hubungan Sistem Politik dan Intervensi MIliter Tingkat Intervensi Sistem Politik / Budaya Politik Matang Sudah Maju Rendah Minim Tinggi Tidak Tidak Ya ya Rendah Ya Ya Tidak tidak
  • 9. Menurut Nodlinger • Kepentingan Korporat militer • Dukungan Dana • Otonomi Militer
  • 10. K.Man Haim • Ambisi pribadi para perwira • Kepentingan kelompok, yakni keinginan untuk mendominasi kelompok lain. • Kepentingan nasionalintegrasi bangsa • Perwira militer percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil
  • 11. Bagaimana Militer & Politik di Indonesia? • Orde Baru Militer sangat kuat Ada dwi fungsi ABRI Pembentukan peran teritorial Jalur ABG
  • 12. Orde Reformasi • Peran menurun • UU 34 tentang TNI yang menghendaki TNI profesional
  • 13. Q&A