Materi Analisa & Pengukuran Kerja di Teknik Industri topik kedua bagian kedua tentang Sistem Manusia Mesin berisi tentang bagaimana konsep sistem manusia mesin, perbedaan manusia dan mesin
Materi Analisa & Pengukuran Kerja di Teknik Industri topik kedua bagian kedua tentang Sistem Manusia Mesin berisi tentang bagaimana konsep sistem manusia mesin, perbedaan manusia dan mesin
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Buku inovasi daerah seri ini bercerita perjalanan tim LAVA DIAN LAN memfasilitasi kota jJayapura menemukan ide gagasan inovasi. BAnyak hal menarik yang kami temui di sana.
Di era globalisasi, inovasi di sektor publik merupakan suatu strategi yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi (willingness to innovate) dan kemampuan berinovasi (ability to innovate) di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Inovasi masih merupakan hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan berjalan terus namun harus dihentikan dan bahkan perlu dibalik. Kalangan birokrasi pemerintah perlu diyakinkan bahwa berinovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah dilakukan.
Atas dasar itulah kami menyusun pedoman pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk memudahkan para champion inovation atau fasilitator laboratorium inovasi administrasi negara dalam membantu setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) untuk berinovasi di sektor publik. Dalam pedoman ini, ditegaskan bahwa pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ditempuh melalui lima tahap yaitu tahap drum up, diagnose, design, deliver dan display. Setiap tahap memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan suatu inovasi di sektor publik. Penguasaan yang baik dari champion innovation terhadap keseluruhan tahap tersebut diharapkan dapat mengubah mindset atau pola pikir pejabat pada instansi pemerintah untuk menyukai inovasi, mau berinovasi, dan mampu berinovasi.
Sebagai sebuah proses awal, pedoman ini tentu masih membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih inovatif lagi. Untuk itu, berbagai pemikiran dan kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan mewujudkan administrasi negara yang inovatif. Salam Inovasi Tiada Henti…!!
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi
Pelayanan Publik memandang perlu untuk menyusun Direktori Inovasi
Administrasi Negara. Inovasi tersebut tersedia dalam bentuk ringkasan/
intisari/ epitome inovasi yang terangkum dalam bank data. Tujuan dari
penyusunan direktori inovasi administrasi negara adalah untuk mempermudah
daerah daerah dalam mengadopsi, mereplikasi bahkan memodifikasi inovasi
disesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Untuk keperluan tersebut
dilakukan identifikasi bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/
model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis
dengan indikator yang telah ditetapkan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Disampaikan dalam Webinar Administrasi Negara Univ. Tidar
"Akselerasi Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Agile Governance”
Selasa, 21 Juli 2020
Bahan Ajar untuk Diklat Change Management and Innovation
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
tahun 2022
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA & Tim PIAN
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...Dr. Zar Rdj
Inspektorat Jenderal (APIP) Kementerian Perhubungan
“Sebuah peradaban baru, kalau tak disikapi dengan cara BERFIKIR BARU, hanya akan menghasilkan TUDINGAN-TUDINGAN NEGATIVE pada praktek-praktek baru. Padahal praktek barulah yang akan menyelamatkan MASA DEPAN sebuah bangsa” Prof. Rhenald Kasali
Setiap rupiah yang kita belanjakan secara tidak efisien akan menghilangkan kesempatan untuk membangun Republik
Kecenderungan penggunaan anggaran kita bukan berdasarkan kebutuhan atau kepatutan tapi karena sudah dianggarkan dalam DIPA/POK dan sepanjang tidak melanggar aturan
TIDAK BOLEH ADA SATU RUPIAH PUN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK MEMILIKI/MANFAAT BAGI MASYAKARAT
Dipaparkan pada Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Untuk Meningkatkan Daya Saing
Jakarta, 13 November 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Kritik implementasi inovasi daerah saat ini, sebagian besar tidak terencana dengan baik, tidak berdampak nyata pada pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak berkelanjutan.
Pendampingan SMP, Puskesmas dan Rumah Sakit di Lingkungan Kabupaten Tangerang menemukan ide kreatif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
Model kesejahteraan ASN yang bekerja di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal. Jenis kompensasi apa saja yang harus diberikan kepada mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Buku ini sangat penting untuk para pengelola kinerja dan sistem reward ASN. Bagaimana strategy memotivasi ASN dengan memberikan reward yang tepat yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi
Reoadmap Inovasi sangat penting untuk mengakselerasi pencapaian visi RPJMD Kabupaten Banjar. Roadmap juga sangat penting untuk mensinergikan inovasi ASN, unit kerja, masyarakat, akademisi.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
3. i
ewasa ini, perkembangan global sedang dihadapkan pada suatu keadaan dimana
revolusi Industri sedang menuju revolusi generasi keempat yang dikenal dengan
revolusi industri 4.0. Semangat perubahan revolusi industri 4.0, merubah
paradigma mendasar dari cara pandang konvensional yang masih memiliki keterbatasan
menjadi suatu system interaksi dan konektivitas yang semakin tinggi melalui proses digitalisasi
tanpa batas.
Tantangan yang tidak terhidarkan dari era industri 4.0 adalah persaingan yang semakin terbuka
antar negara. Posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Index yang dirilis World
Economic Forum (WEF) pada tahun 2017, menempati posisi ke 45 dari 140 negara. Di
lingkungan Negara –negara ASEAN, posisi ini masih kalah dibandingkan Malaysia (25),
Thailand (38) dan Singapura (2).
Menghadapai tantangan ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya
saing nasional yang salah satunya dilakukan dengan mengeksplorasi spirit baru melalui
pengembangan inovasi nasional yang disebarluskan di lingkungan ASN, baik pada tingkat
pusat maupun daerah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengembangan inovasi,
sehingga inovasi tidak hanya dilakukan untuk sektor industri saja, tetapi juga di lingkungan
birokrasi yang menjalankan sector public. Komitmen ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan
negara dan pemerintah antara lain seperti undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah dan peraturan pemerintah no 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.
Inovasi di lingkungan instansi pemerintah saat mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Data terakhir sampai dengan September 2018 kurang lebih mencapai 70 ribu inovasi. Inovasi
ini dihasilkan dari berbagai kegiatan yang dilakukan K/L/D seperti proyek perubahan diklat
kepemimpinan, laboratorium inovasi, inovasi mandiri pemerintah daerah, TOP 99 SINOVIK,
IGA, dan lain-lain.
D
SAMBUTAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
4. ii
Namun demikian, capaian yang sudah sangat baik ini masih perlu ditingkatkan lagi, terutama
terkait kemanfaatannya, karena keberhasilan inovasi bukan hanya diukur dari jumlah inovasi
saja, melainkan lebih pada kemanfaatannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintah.
Menyadari bahwa penyebaran inovasi yang belum merata di lingkungan pemerintahan, baik
di Pusat maupun Daerah, maka pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengakselerasi
inovasi di lingkungan instansi pemerintah dan Daerah melalui Perpres No. 79 Tahun 2017
Tentang Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2018, yang salah satunya adalah Akselerasi
Inovasi Tata Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah. Kebijakan yang
bersifat affirmative dan equality tersebut, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk
mendistribusikan semangat berinovasi di seluruh penjuru negeri. Sehingga ke depan negara
Indonesia akan lebih maju lagi dengan daya saing yan lebih kompetitif.
Laporan yang ada di hadapan anda ini telah merekam dengan ringkas perjalanan Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam mengelola Program Prioritas
Nasional 2018 tersebut. Sepanjang tahun 2018, LAN-RI telah melaksanakan 3 kegiatan di 29
lokus yang berupaya untuk menumbuhkembangkan inovasi. Laporan ini menyajikan berbagai
fakta, kendala, dan pelajaran yang kami temui selama mengelola program tersebut. Sehingga
ke depan, siapapun instansi pemerintah yang akan menjadi motor penggerak inovasi dapat
mengambil informasi dan referensi dari laporan ini.
Saya selaku Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara memberikan apresiasi kepada seluruh
satuan kerja LAN-RI yang telah bekerja keras dalam melaksanakan Program Prioritas Nasional
2018 tentang Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing
Daerah hingga berjalan dengan sukses. Semoga upaya kita dalam mendorong inovasi sektor
publik, dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan negara Indonesia tercinta.
SALAM INOVASI !!
Jakarta, Desember 2018
Dr. Adi Suryanto, M.Si
5. iii
ada satu dasawarsa terakhir, pertumbuhan inovasi sektor publik di Indonesia
cukup menggembirakan. Telah banyak kebijakan pemerintah yang mendukung
tumbuh suburnya inovasi di lingkungan pemerintahan, baik Pusat maupun
Daerah, mulai dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU ASN
No 5 tahun 2014, PP No 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, hingga berbagai program
pemerintah yang mendorong tumbuhnya inovasi di tubuh birokrasi, seperti: Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik (TOP 99 SINOVIK) Kemenpan RB, dan Innovation Government Award
(IGA) Kemendagri, dan berbagai program lainnya. Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (LAN-RI) juga turut dalam arus utama penumbuhkembangan inovasi dengan
penyelenggaraan program Laboratorium Inovasi dan Diklat Kepemimpinan.
Melalui berbagai program yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga tersebut, telah
dihasilkan puluhan ribu inovasi di Indonesia. Mulai dari Diklat Kepemimpinan dengan 90.226
Inovasi Proyek Perubahan sejak tahun 2014-2018. Lalu terdapat 7.234 proposal inovasi yang
ikut berkompetisi dalam TOP 99 SINOVIK Kemenpan RB sejak tahun 2014-2018. Kemudian
3.736 proposal inovasi dalam kompetisi IGA Kemendagri, dan sekitar 7.051 gagasan inovasi
yang telah dihasilkan oleh laboratorium inovasi pada tahun 2015-2018.
Akan tetapi sebaran inovasi yang cukup banyak tersebut masih belum merata di seluruh
wilayah Indonesia. Data pemenang TOP 99 SINOVIK Kemenpan RB 2014-2017
menunjukkan bahwa sebagian besar inovasi masih terkonsentrasi di Wilayah Barat Indonesia.
Bahkan terdapat satu provinsi di pulau Jawa yang cukup mendominasi. Begitu pula dengan
program Laboratorium Inovasi yang dikelola oleh LAN-RI pada tahun 2015-2017 yang hanya
terpusat pada Wilayah Barat Indonesia dan sedikit Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.
Program Prioritas Nasional 2018 Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan Dalam
Meningkatkan Daya Saing Daerah merupakan jawaban dari ketimpangan pertumbuhan
inovasi di Indonesia. Melalui program tersebut LAN-RI berupaya mengakselerasi dan
meredistribusi persebaran inovasi kepada wilayah Tengah dan dan Timur Indonesia. Program
P
SAMBUTAN
DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
6. iv
Prioritas Nasional 2018 ini menawarkan 3 (tiga) kegiatan dalam mengakselerasi inovasi di
tubuh birokrasi Indonesia. Kegiatan pertama adalah Laboratorium Inovasi (Labinov) yang
merupakan kegiatan fasilitasi penumbuhkembangan inovasi administrasi negara pada level
organisasi perangkat daerah. Kegiatan kedua adalah Workshop Champion Innovation (WCI)
yang bertujuan menciptakan kader atau fasilitator inovasi (champion innovation) guna
mempercepat proses penyebarluasan semangat dan wawasan berinovasi. Sedangkan kegiatan
ketiga berupaya mengevaluasi dampak inovasi yang telah diimplementasikan laboratorium
inovasi yang berkerjasama dengan LAN-RI pada tahun-tahun sebelumnya, melalui kegiatan
Pengukuran Dampak Inovasi (PDI).
Melalui trisula inovasi yang telah kami laksanakan di sepanjang tahun 2018, kami telah
berhasil menciptakan ribuan ide inovasi, ratusan champion innovation dan mengukur dampak
inovasi yang telah dikelola laboratorium inovasi LAN-RI pada tahun sebelumnya. Laporan ini
merupakan sebuah rangkuman atas berbagai data, fakta, kendala dan cerita di balik pelaksanaan
ketiga kegiatan yang dilaksanakan pada 29 pemerintah daerah tersebut.
Harapan kami laporan ini tidak hanya berakhir di meja saja. Namun dapat memberikan
informasi dan menjadi pijakan awal bagi berbagai pihak yang berkomitmen tinggi dalam
mendorong inovasi administrasi negara di Indonesia.
Semoga semangat berinovasi yang menjadi ruh pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2018
dapat menyebar ke seluruh wilayah Inonesia tercinta ini dan dapat menjadi inspirasi sekaligus
motivasi para pembaca laporan ini untuk turut andil dalam upaya peningkatan daya saing
nasional melalui program inovasi di daerah.
SALAM INOVASI TIADA HENTI !!
Jakarta, Desember 2018
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.
7. v
Uji syukur kami haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan segala
kuasa-Nya, telah memberikan kami kekuatan dan kesempatan untuk dapat
menyelesaikan Laporan Program Prioritas Nasional 2018 Akselerasi Inovasi
Tata Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah. Pertama kali, kami
ucapkan terimakasih kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Dr. Adi Suryanto,
M.Si, atas segala arahan yang diberikan kepada kami atas Program Prioritas Nasional 2018.
Lalu kami juga menghaturkan terimakasih kepada Deputi Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri
Widodo Wahyu Utomo, SH.MA. sebagai Penanggungjawab Program yang telah memberikan
bimbingan kepada kami tentang pengelolaan program nasional ini.
Kemudian kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja LAN-RI yang
turut bekerja keras dalam menyelenggarakan Program Prioritas Nasional, mulai dari Pusat
Inovasi Tata Pemerintahan (INTAN), Pusat Inovasi Pelayanan Publik (PIPEL), Pusat Inovasi
Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur (PIKSA), Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan
Kapasitas (PROSPEK) serta PKP2A I LAN Bandung, PKP2A II LAN Makassar, PKP2A III
Samarinda, dan PKP2A IV LAN Aceh. Berkat kerja keras yang tidak mengenal kata lelah dari
seluruh pihak yang terlibat, Program Prioritas Nasional 2018 ini dapat berjalan dengan sukses.
Laporan yang berada di tangan anda sekarang merupakan bukti kesuksesan dalam
penyelenggaraan Program Prioritas Nasional 2018. Laporan ini merupakan kumpulan dari
seluruh rekam jejak perjalanan tiga kegiatan yang telah dilakukan di 29 lokus Program Prioritas
Nasional. Secara ringkas, laporan ini berisi data statistik dan cerita mengenai kegiatan
Laboratorium Inovasi yang dilaksanakan pada 11 pemerintah kota/kabupaten, Workshop
Champion Innovation di 11 pemerintah provinsi, dan Pengukuran Dampak Inovasi di 7
kabupaten/kota.
KATA PENGANTAR
P
8. vi
Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kami kepada publik. Namun harapan
kami laporan ini dapat memberikan ilustrasi dan informasi kepada berbagai pihak yang
berkecimpung dan memiliki minat pada inovasi sektor publik. Mulai dari instansi pemerintah
di pusat maupun daerah, pihak akademisi, peneliti lepas dan LSM pemerhati inovasi. Besar
harapan kami spirit Program Prioritas Nasional Inovasi 2018 yang ada dalam buku ini dapat
menyebar ke seluruh penjuru negeri.
Jakarta, Desember 2018
Tim Penyusun
9. vii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG............................................................................................................. 1
B. Tujuan dan Sasaran................................................................................................................ 5
C. Dasar Hukum.......................................................................................................................... 6
D. Output Kegiatan...................................................................................................................... 6
E. Manfaat Program dan Penerima Manfaat............................................................................ 7
BAB II METODE KEGIATAN......................................................................................................... 9
A. Laboratorium Inovasi............................................................................................................. 9
B. Workshop Champion Innovation ........................................................................................ 12
C. Pengukuran Dampak Inovasi............................................................................................... 15
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN......................................................................................... 18
A. Waktu Dan Pelaksanaan Kegiatan ...................................................................................... 18
1......... Rakornas Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya
Saing Daerah ............................................................................................................................. 20
2. Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator............................................................. 24
3. Laboratorium Inovasi....................................................................................................... 27
4. Workshop Champion Innovation .................................................................................... 34
5. Pengukuran Dampak Inovasi........................................................................................... 41
6. Seminar Nasional Program Prioritas Nasional Inovasi 2018......................................... 49
B. Tim Pelaksana Kegiatan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018 ................................. 54
BAB IV REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN ................................... 61
A. Realisasi Anggaran ............................................................................................................... 61
B. Realisasi Fisik........................................................................................................................ 64
BAB V................................................................................................................................................ 66
PENUTUP ......................................................................................................................................... 66
DAFTAR ISI
10. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada tahun 2017 Global Competitiveness Index merilis hasilnya yang menempatkan
Indonesia pada peringkat 40 dari 140 negara. Nilai ini tentunya sudah cukup baik, dimana
Indonesia masih dalam peringkat 40 besar dunia. Namun, jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, Indonesia mengalami penurunan 4 peringkat. Dan, untuk lingkungan ASEAN,
Indonesia masih dibawah Thailand (32), Malaysia (18) dan Singapura (2).
Kunci Kemenangan suatu negara/ daerah dalam kompetisi global ditentukan kemampuan
berinovasi. Dari empat indikator yang disurvei Bank Dunia (1995), Inovasi memiliki
pengaruh 45 %, Jejaring 25 %, Teknologi 20% dan Sumber Daya Alam hanya 10% untuk
memenangkan persaingan. Global Innovation Index menempatkan Indonesia pada
peringkat 88 pada tahun 2016. Posisi ini meningkat 9 peringkat dibandingkan tahun 2015.
Meskipun mempunyai progress yang cukup baik, tetapi peringkat inovasinya masih di
bawah Philipina (74), Vietman (59), Thailand (52), Malaysia (35), dan Singapura (6).
Data diatas seakan menyajikan hal yang ”kontradiktif” untuk Indonesia, dimana peringkat
inovasi meningkat tetapi peringkat daya saing menurun. Namun hal tersebut hal yang
sangat mungkin terjadi karena kemampuan inovasi negara tetangga yang lebih meningkat
dibandingkan indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan daya saing,
seluruh level pemerintahan di Indonesia perlu meningkatkan kemampuan berinovasinya.
Tumbuhkembang inovasi di lingkungan pemerintah saat ini semakin kondusif dengan
terbitnya berbagai kebijakan yang mendukung berkembangnya inovasi. Strategi Indonesia
untuk memenangkan persaingan telah berubah dari bermodal keunggulan komparatif
menjadi keunggulan kompetitif. Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah yang secara jelas tertuang dalam pasal 386 yang mengamanatkan
bahwa ”Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi”. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)
Inovasi Daerah No. 38 Tahun 2017 semakin menegaskan pentingnya inovasi dalam
birokrasi pemerintahan. Selain itu, instruksi presiden dalam berbagai momen agenda
11. 2
kenegaraan menyatakan bahwa ” kita semua coba keluar rutinitas business as usual,
monoton, sekali lagi agar kita membawa tradisi-tradisi baru, pola baru, cara baru” dan
"semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur tapi hasil.
Prosedur itu mengikuti. Ini harus dibalik total. Semuanya harus pada orientasi hasil, bukan
prosedur.
Melalui dukungan berbagai kebijakan
inovasi sektor publik dan komitmen tinggi
presiden dalam berinovasi, pertumbuhan
inovasi di negara ini telah menunjukkan
perkembangan. Data inovasi pelayanan
publik pada TOP 99 SINOVIK
menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2017
telah terkumpul 7.234 proposal inovasi dari
puluhan pemerintah daerah di Indonesia. Begitu pula dengan data kompetisi Innovation
Government Award (IGA) tahun 2018 yang telah merekam 3.736 proposal inovasi.
Pertumbuhan inovasi sektor publik yang
telah didorong Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia (LAN-RI)
juga cukup menarik untuk dicermati.
Melalui Proyek Perubahan yang digagas
oleh Peserta Diklatpim I-IV seluruh
Indonesia telah menghasilkan 90.226
inovasi pada tubuh birokrasi. Meskipun
cukup banyak, namun jumlah tersebut mengalami stagnasi sejak tahun 2014 hingga 2017.
Di sisi lain, LAN-RI juga mendorong tumbuhkembang inovasi sektor publik melalui
program laboratorium inovasi sejak tahun 2015-2017. Laboratorium Inovasi merupakan
sebuah program yang menumbuhkembangkan inovasi sektor publik menggunakan model
5D yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang mendukung
slogan One Agency One Innovation tersebut memperlihatkan peningkatan seiring dengan
jumlah lokus yang difasilitasi. Mulai dari tahun 2015 telah dihasilkan sebanyak 281
inovasi; 2016 dengan 1.541 inovasi, dan 2017 dengan 1.767 inovasi.
15000
20000
25000
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
19840
23098 23765 23523
GAMBAR 2.
JUMLAH ALUMNI DIKLATPIM
NASIONAL 2014-2017
0
2000
4000
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
515
1189
2476
3054
GAMBAR 1.
DATA TOP 99 SINOVIK
2014-2017
12. 3
Gambar 3. Perkembangan Lokus dan Jumlah Ide Inovasi Laboratorium Inovasi
LAN-R Tahun 2015-2017
Dengan melihat data tersebut telihat pertumbuhan inovasi di lingkungan pemerintah dapat
dinilai sangat positif. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah satuan kerja di lingkungan
pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) yang hampir mencapai 100 ribu satker, maka
jumlah tersebut menjadi sangat kecil. Selain itu, perkembangan dan pertumbuhan inovasi
masih didominasi pemerintah daerah Indonesia wilayah barat terutama pulau Jawa dan
Sumatera. Hal ini dapat dilihat pada persebaran lokus pemda yang telah difasilitasi melalui
laboratorium inovasi LAN RI pada kurun waktu 2015-2017 (lihat gambar 4). Lokus
penyelenggaraan Laboratorium Inovasi LAN-RI masih terpusat pada Wilayah Barat
Indonesia (30 kab/kota) dan sedikit Wilayah Tengah Indonesia (5 kab/kota) dan Timur
Indonesia (2 kab/kota).
Gambar 4. Peta Laboratorium Inovasi LAN-RI 2015-2017
281
1541
1767
4
13
20
0
5
10
15
20
25
0
500
1000
1500
2000
2015 2016 2017
Jumlah Ide Jumlah Lokus
13. 4
Hal serupa dapat dilihat dari persebaran pemerintah daerah yang menjadi pemenang
kompetisi TOP 99 SINOVIK Kemenpan RB tahun 2014-2017 (lihat gambar 2). Nampak
sekali bahwa pemenang kompetisi inovasi tersebut terkonsentrasi pada Wilayah Barat
Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Bahkan secara khusus, Provinsi
Jawa Timur cukup mendominasi dalam perebutan 99 inovasi terbaik se-Indonesia tersebut
dengan total sebanyak 76 inovasi yang telah terdokumentasikan dalam TOP 99 SINOVIK
Kemenpan RB dari tahun 2014 hingga 2017. Kedua hal tersebut menunjukkan ketimpangan
wilayah dalam perkembangan inovasi sektor publik di Indonesia
Gambar 5. Peta Persebaran Pemenang TOP 99 SINOVIK Tahun 2014-2017
Oleh karena itu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) berupa
untuk mendorong upaya pemerataan inovasi di seluruh melalui Program Prioritas Nasional
bidang Inovasi Tahun 2018. Program berjudul “Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan
dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah" ini menyelenggarakan 3 sub-kegiatan yang
mampu mendorong dan mengevaluasi inovasi sektor publik. Terdapat 2 sub-kegiatan yang
bertujuan menumbuhkembangkan inovasi sektor publik berupa Laboratorium Inovasi
(Labinov) dan Workshop Champion Innovation (WCI) pada masing-masing 11 pemerintah
daerah. Secara khusus, terdapat 10 dari 11 lokus Laboratorium Inovasi yang dilaksanakan
pada kabupaten/kota di wilayah tengah dan timur Indonesia. Sedangkan WCI
diselenggarakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terdapat 1 sub-
kegiatan bernama Pengukuran Dampak Inovasi (PDI) yang bertujuan mengevaluasi
dampak inovasi yang telah dihasilkan dan diimplementasikan laboratorium inovasi LAN-
RI pada tahun 2015-2017. Dengan demikian, melalui Program Pioritas Nasional tersebut,
inovasi dapat diakselerasi pada dan didistribusikan pada seluruh penjuru negeri.
14. 5
Gambar 6. Peta Persebaran Lokus Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
B. Tujuan dan Sasaran
Program Prioritas Nasional “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam
Meningkatkan Daya Saing Daerah” ini memiliki peran yang sangat strategis dalam
mengakselerasi penerapan good governance dan peningkatan kualitas pelayanan publik
pada organisasi pemerintah. Program ini bertujuan untuk mengakselerasi dan
mendistribusikan secara merata pertumbuhan inovasi sektor publik terutama di wilayah
timur dan wilayah tengah Indonesia. Tujuan tersebut diselenggarakan melalui beberapa
sasaran yang ingin dicapai dalam Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI tahun 2018
antara lain;
1. Menciptakan inovasi melalui kegiatan Laboratorium Inovasi pada 11 Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menjadi lokus;
2. Menciptakan kader inovasi atau fasilitator inovasi (Champion Innovation) melalui
kegiatan Workshop Champion pada 11 Pemerintah Provinsi yang menjadi lokus;
3. Mengevaluasi dampak inovasi yang telah dihasilkan dan diimplementasikan melalui
laboratorium inovasi LAN-RI pada tahun 2015-2016.
15. 6
C. Dasar Hukum
Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum Program Prioritas
Nasional ini antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.
D. Output Kegiatan
Program Prioritas Nasional “Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan dalam Meingkatkan
Daya Saing Daerah” ini memiliki 3 kegiatan utama dalam upaya mendorong inovasi di
sektor publik yakni Laboratorium Inovasi, Workshop Champion Innovation dan
Pengukuran Dampak Inovasi. Ketiganya memiliki output kegiatan yang berbeda, antara
lain:
1. Laboratorium Inovasi merupakan kegiatan fasilitasi fasilitasi penciptaan inovasi
administrasi negara pada instansi pemerintah (SKPD) menggunakan model 5D.
Output kegiatan ini berupa ide inovasi yang dihasilkan oleh SKPD pemerintah
daerah lokus.
2. Workshop Champion Innovation merupakan kegiatan Workshop penciptaan
Champion Innovation/ kader/ fasilitator inovasi daerah yang diharapkan mampu
memfasilitasi laboratorium inovasi pada pemerintah daerah. Output kegiatan ini
berupa jumlah peserta Workshop Champion Innovation.
3. Pengukuran Dampak Inovasi merupakan kegiatan pengukuran dampak inovasi
16. 7
yang dihasilkan melalui fasilitasi laboratorium inovasi LAN pada tahun 2015 dan
2016. Kegiatan ini lebih bersifat kajian dan berbeda dengan dua kegiatan
sebelumnya yang bersifat mendorong penciptaan inovasi pada pemerintah daerah.
Output kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Kajian Pengukuran Dampak
Inovasi.
E. Manfaat Program dan Penerima Manfaat
Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan memiliki beberapa manfaat dalam program
reformasi birokrasi antara lain:
1. Penguatan kompetensi inovasi Aparatur Sipil Negara dengan indikator kesadaran
pentingnya berinovasi, kemampuan mendiagnosa dan berfikir kreatif, kemampuan
membuat rencana aksi inovasi, kemampuan mengimplementasikan inovasi dan
kemampuan menyajikan inovasinya.
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang meliputi delapan area perubahan program
reformasi birokrasi
3. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat
Selain itu, Program Prioritas Nasional 2018 juga dilaksanakan sebagai sarana mengevaluasi
dampak inovasi yang dihasilkan Laboratorium Inovasi Lembaga Administrasi Negara pada
tahun 2015-2016
Kemudian, penerima manfaat Program Prioritas Nasional ini terbagi menjadi penerima
manfaat langsung dan tidak langsung sebagai berikut:
1. Penerima manfaat langsung Program Prioritas Nasional adalah pemerintah daerah
(kabupaten/kota/provinsi) yang menjadi lokus kegiatan Laboratorium Inovasi dan
Workshop Champion Innovation. Pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokus
Laboratorium Inovasi menerima manfaat berupa terciptanya program kerja yang
inovatif di tiap SKPD. Sedangkan pemerintah provinsi mendapatkan benefit berupa
terciptanya kader atau champion inovasi, yang dapat menyelenggarakan
laboratorium inovasi secara mandiri atau mampu membangkitkan semangat inovasi
di lingkungan kerjanya.
2. Kemudian program ini juga memiliki manfaat tidak langsung kepada pemerintah
17. 8
daerah lain dan kalangan akademisi. Pemerintah daerah lain mendapat manfaat
berupa referensi replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Sedangkan pihak
akademisi dapat menggunakan hasil kajian Pengukuran Dampak Inovasi sebagai
referensi ilmiah evaluasi dampak inovasi sektor publik.
18. 9
BAB II
METODE KEGIATAN
Program Prioritas Nasional Bidang Inovasi tahun 2018 terdiri dari 3 sub-kegiatan yakni antara
lain (1) Laboratorium Inovasi, (2) Workshop Champion Innovation, dan (3) Pengukuran
Dampak Inovasi. Ketiganya memiliki metode yang berbeda dalam pelaksanaannya.
A. Laboratorium Inovasi
Gambar 7. Model 5D Laboratorium Inovasi
Laboratorium Inovasi adalah kegiatan fasilitasi penciptaan inovasi administrasi negara pada
instansi pemerintah (SKPD) dengan menggunakan model workshop bertahap yang
dikembangkan oleh LAN bernama 5D. Output kegiatan ini berupa ide inovasi yang dihasilkan
oleh SKPD pemerintah daerah lokus. Kegiatan laboratorium inovasi terdiri dari 5 tahap (5D)
yakni;
1. Drum-up (D1). Tahap pertama dari laboratorium inovasi yang bertujuan untuk
memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada peserta untuk melakukan
inovasi. Kesadaran dan kemauan untuk berinovasi ini menjadi conditio sine qua non
sebelum inovasi apa pun dilakukan. Tahap Drum-Up dilakukan oleh fasilitator kepada
peserta laboratorium inovasi dengan metode ceramah motivasi.
2. Diagnose (D2). Tahap ini bertujuan memampukan peserta untuk mampu mendiagnosa
masalah yang ada di organisasi, menentukan prioritas masalah, dan menemukan ide
19. 10
untuk mengatasi masalah tersebut. Pada sesi pertama para peserta diberikan materi
teknik mendiagnosa kebutuhan inovasi berbasis permasalahan dan teknik berfikir
kreatif. Pemberian materi diagnose ide inovasi dilakukan melalui metode ceramah.
Setelah itu para peserta diberikan kesempatan mempraktekkan apa yang telah dipelajari
pada materi Diagnose untuk membuat gagasan inovasi di kantornya masing-masing.
Pada sesi kedua peserta laboratorium inovasi mendapatkan kesempatan berkonsultasi
mengenai ide inovasi yang digagas kepada fasilitator laboratorium inovasi LAN.
Sehingga output tahap Diagnose berupa ide inovasi.
3. Design (D3). Tahap ini memfasilitasi peserta untuk mampu membuat rencana kegiatan
atas inovasi yang telah digagas pada tahap Diagnose. Pada tahap ini peserta
laboratorium inovasi diberikan ceramah mengenai pemahaman mengenai cara
mendesain inovasi, perbandingan visual sebelum dan sesudah inovasi, identifikasi
stakeholders, dan strategi komunikasi. Pada sesi berikutnya peserta laboratorium
inovasi mendapatkan kesempatan berkonsultasi mengenai rencana aksi inovasi yang
digagas kepada fasilitator laboratorium inovasi LAN.Output tahap Design adalah
rencana aksi inovasi.
4. Deliver (D4). Tahap ini bertujuan membimbing peserta agar mampu
mengimplementasikan rencana aksi inovasi secara efektif dan efisien. Melaluinya
dijelaskan dimensi-dimensi implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi, cara mengatasi hambatan, monitoring, dan sebagainya.
Dalam prakteknya, tahap deliver ini diawali dengan Launching Inovasi (D4-L) dan
dilanjutkan dengan kegiatan Monitoring Inovasi (D4-M). Launching Inovasi berbentuk
kegiatan seremonial penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Inovasi. Sedangkan
monitoring berbentuk kegiatan visitasi pemantauan fasilitator LAN kepada SKPD
inovator (pelaksana inovasi).
5. Display (D5). Tahap ini menjelaskan mengenai cara memamerkan inovasi secara
efektif: bagaimana metode yang digunakan, media apa yang sebaiknya digunakan, cara
menyajikan presentasi, teknik mendokumentasikan proses inovasi, dan sebagainya.
Tahap Display lebih bersifat pembekalan tentang teknis penyelenggaran Pameran
Inovasi dengan menggunakan metode ceramah.
20. 11
Dengan demikian, metode penyelenggaraan Laboratorium Inovasi cukup bervariasi pada
masing-masing tahapannya, mulai dari ceramah, konsultasi, visitasi, hingga penyelenggaraan
kegiatan seremonial. Pada penyelenggaraan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018,
Laboratorium Inovasi hanya dilakukan 3 hingga 4 kali kunjungan yang terdiri dari;
(1) Satu kali atau dua kali kunjungan untuk tahap D1-D3,
(2) Satu kali kunjungan untuk tahap D4-Launching Inovasi,
(3) Satu kali kunjungan untuk tahap D4-Monitoring.
Tahapan yang dilaksanakan hanya sampai pada tahap D4-Monitoring dikarenakan anggaran
tidak maksimal sesuai pagu yang direncanakan sejak awal. Tabel di bawah memperlihatkan
secara ringkas kegiatan dan metode yang dilakukan dalam laboratorium inovasi pada tiap
tahapnya.
Tabel. 1 Kegiatan dan Metode Pelaksanaan Laboratorium Inovasi
No Tahap Durasi Kegiatan Metode
1 Drum-Up (D1) 2-4 hari
(Satu atau
dua kali
Kunjungan)
sesi materi
2 Diagnose (D2) sesi materi, dan
sesi konsultasi
Ceramah
Desk
Konsultasi
3 Design (D3) sesi materi, dan
sesi konsultasi
Ceramah
Desk
Konsultasi
4 Deliver- Launching
(D4-L)
1-2 hari
(Satu kali
Kunjungan)
Penandatangan
Perjanjian
Pelaksanaan
Inovasi antara
Kepala Daerah
dan SKPD
Inovator
Acara
Seremonial
Deliver-
Monitoring
(D4-M)
2-4 hari
(Satu kali
Kunjungan)
Pelaksanaan
visitasi
Kunjungan
monitoring
5 Display (D5) 1 hari sesi materi Ceramah
Sumber: Diolah dari Panduan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi (2016) dan
disesuaikan dengan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Inovasi Tahun 2018
21. 12
B. Workshop Champion Innovation
Workshop Champion Innovation (WCI) merupakan sebuah program workshop Training of
Trainer (ToT) pencetak kader atau fasilitator inovasi pemerintah daerah yang disebut
Champion Innovation. Kegiatan WCI diciptakan untuk memperbanyak fasilitator inovasi
daerah yang mampu menyelenggarakan laboratorium inovasi secara mandiri pada level
pemerintah daerah.
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat menjadi Champion Innovation adalah pejabat
struktural, fungsional tertentu, maupun non-fungsional dari lingkungan Pemerintah Provinsi.
Untuk dapat menjadi Champion Innovation, mereka harus mengikuti Workshop Champion
Innovation yang diajar oleh seorang Master Innovation, lalu mendapatkan sertifikat sebagai
Champion Innovation. Dengan menjadi Champion Innovation, seseorang memiliki
kemampuan untuk memfasilitasi para peserta laboratorium inovasi di pemerintah
kabupaten/kota, yang disebut dengan Innovation Practicioner.
Gambar 8. Kerangka Hubungan Workshop Champion Innovation
dan Laboratorium Inovasi
Dalam sistem tata kelola laboratorium inovasi, Champion Innovation terletak di antara
master innovation dan innovation practicioner. Master Innovation merupakan pihak dari
LAN selaku pencipta program laboratorium inovasi dan Innovation Practicioner
merupakan pelaksana langsung dari laboratorium inovasi yang menemukan dan
menjalankan ide inovasi. Champion Innovation merupakan perpanjangan tangan dari
LAN untuk mengakselerasi ramifikasi laboratorium inovasi di pemerintah daerah yang
22. 13
lebih banyak. Untuk itu, Champion Innovation berada di tingkat pemerintah provinsi
sebagai level pemerintahan yang bersifat intermediary, menghubungkan pemerintah pusat
dengan pemerintah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Workshop Champion Innovation paling ideal adalah selama 4 hari
efektif dalam sekali kunjungan. Namun pada Program Prioritas Nasional jumlah hari
pelaksanaan menyesuaikan anggaran yang terdapat pada masing-masing satuan kerja LAN
yang menjadi penanggungjawab. Berdasarkan Buku Panduan Workshop Champion
Innovation, terdapat 6 tahapan atau sesi penyampaian materi yakni:
1) Pengarahan Program;
Materi ini diarahkan untuk memberikan orientasi kepada peserta melalui pemberian
informasi tentang tujuan, metode, evaluasi dan tata tertib workshop. Selain itu juga
memberikan arahan kepada pada peserta (ASN) dengan menekankan akan pentingnya
membangun karakter ASN untuk selalu berinovasi, yang siap untuk berdaya saing
dengan daerah lain. Penyampaian materi ini dilakukan pada saat setelah dilakukannya
pembukaan WCI secara resmi. Metode yang digunakan dalam pemberian informasi
terkait Workshop Champion Innovation dilakukan melalui ceramah.
2) Konsep Inovasi Administrasi Negara dan Inovasi Pemerintah Daerah;
Materi ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan konsep inovasi administrasi
negara secara luas, dan kaitannya dengan Inovasi Pemerintah Daerah, terutama
mengenai peran Champion Innovation dalam mengeakselerasi inovasi didaerahnya.
Metode yang digunakan dalam membekali peserta dengan konsep inovasi administrasi
negara adalah melalui ceramah.
3) Substansi Laboratorium Inovasi (Metode 5D);
Materi ini bertujuan membekali peserta tentang metode 5D laboratorium inovasi yang
berisikan konten materi dan metode pelaksanaannya. Pada sesi ini dilakukan
pembekalan atas 5 materi tahapan laboratorium inovasi antara lain; (1) Drum-Up,
Diagnose, (3) Design, (4) Deliver, dan (5) Display. Metode yang digunakan untuk
membekali peserta dengan model 5D Laboratorium Inovasi adalah melalui ceramah
dan diskusi kelompok.
4) Dimensi Administratif laboratorium inovasi
Materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta tentang dimensi teknis atau
dimensi administratif yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan laboratorium
inovasi. Selain itu, juga disampaikan adanya rencana tindak lanjut inovasi yang akan
23. 14
dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan, bahwa ide inovasi yang telah
dihasilkan akan benar-benar diimplementasikan di daerahnya.
5) Teknik Fasilitasi/Coaching
Materi ini bertujuan membekali peserta tentang konsep dan pentingnya teknik
fasilitasi, termasuk berbagai teknik dasar dalam memfasilitasi. Metode yang
digunakan dalam penyampaian teknik fasilitasi melalui ceramah
6) Praktek Presentasi
Sesi materi ini memfasilitasi peserta untuk berpraktek sebagai fasilitator dalam
penyelenggaraan laboratorium inovasi. Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah
praktik paparan (micro-teaching).
Secara ringkas, metode penyelenggaraan Workshop Champion Innovation terdiri atas beberapa
kegiatan dan metode yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel. 2 Kegiatan dan Metode Pelaksanaan Workshop Champion Innovation
No Materi Kegiatan Metode
1 Pengarahan Program sesi materi Ceramah
2 Konsep Inovasi
Administrasi Negara
sesi materi, Ceramah
3 Substansi Laboratorium
Inovasi
sesi materi, dan
sesi diskusi
Ceramah
Diskusi Kelompok
4 Dimensi Administratif
Laboratorium Inovasi
Sesi materi dan
Pembuatan rencana
tindak lanjut
Ceramah
Tugas Pribadi
5 Teknik Fasilitasi/
Coaching
sesi materi, dan
praktek presentasi
Ceramah
6 Praktek Presentasi Praktek Presentasi Micro-Teaching
Sumber: Diolah dari Panduan Pelaksanaan Workshop Champion Innovation
Program Prioritas Nasional (2018)
24. 15
C. Pengukuran Dampak Inovasi
Berbeda dengan kedua kegiatan sebelumnya yang bersifat workshop, Pengukuran Dampak
Inovasi berbentuk kajian. Pengukuran Dampak Inovasi bertujuan untuk mengukur dampak
inovasi kepada stakeholder yang dihasilkan oleh lokus laboratorium inovasi binaan LAN pada
tahun 2015-2016 yakni;
Tabel 3. Lokus Pengukuran Dampak Inovasi Program Prioritas Nasional 2018
No Nama Daerah Unit Pengukur Dampak Inovasi
1 Pemerintah Kota Yogyakarta (2015) Pusat Inovasi Pelayanan Publik
2 Pemerintah Kabupaten Muara Enim (2015) Pusat Inovasi Kelembagaan dan
Sumberdaya Aparatur
3 Pemerintah Kabupaten Ciamis (2015) Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
4 Pemerintah Kabupaten Kebumen (2016) Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
5 Pemerintah Kabupaten Purbalingga (2016) Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
6 Pemerintah Kota Pontianak (2016) Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
7 Pemerintah Kota Samarinda (2016) Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
Pemilihan lokus laboratorium inovasi tahun 2015-2016 memiliki pertimbangan program
inovasi telah berjalan minimal 2 tahun sehingga mampu diukur dampaknya. Selain itu kegiatan
Pengukuran Dampak Inovasi juga bertujuan untuk mengembangkan instrument analisis
dampak inovasi.
Pengukuran Dampak Inovasi pada tahun 2018 dilakukan pada level mikro yakni mengevaluasi
dampak secara langsung tiap-tiap program inovasi kepada stakeholders. Belum dilakukan
pengembangan kajian untuk mengukur dampak inovasi level meso atau level kinerja organisasi
atau level makro pada daya saing pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan
anggaran dan waktu penggalian data yang hanya dalam rentang waktu 2-4 hari.
Pengukuran Dampak Inovasi dilaksanakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,
karena ingin menganalisa dampak secara riil terhadap stakeholder inovasi. Terdapat beberapa
teknik penggalian data yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi antara lain;
1. Studi Literatur, merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan,
mempelajari dan menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal maupun bahan
bacaan tertulis lainnya yang terkait dengan penentuan instrumen untuk pengukuran
dampak inovasi. Dalam hal ini, studi literatur yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-
teori mengenai dimensi atau aspek pengukuran dampak inovasi terdahulu.
25. 16
2. Focus Group Discussion (FGD). Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu
proses pengumpulan data primer dan informasi yang sistematis mengenai suatu
permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam Pengukuran
Dampak Inovasi, FGD dilakukan dengan memberikan arahan mengenai pengisian
instrumen pengukuran dampak inovasi.
3. Wawancara mendalam. Wawancara-Mendalam (In-depth Interview) adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau
tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Pada Pengukuran
Dampak Inovasi, wawancara dilakukan setelah FGD. Peneliti menentukan inovasi yang
dipilih untuk dilakukan wawancara dan observasi lapangan serta memilih instrumen yang
paling berdampak terhadap stakeholders serta menyusun pedoman wawancara.
4. Observasi lapangan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-
participant. Artinya, penulis melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek
penelitian akan tetapi tidak ikut serta dalam proses kerja. Pengamatan dilakukan dalam
rangka merekam keadaan, kegiatan, dan kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan
dengan instrumen pengukuran dampak inovasi.
Kerangka pikir Pengukuran Dampak Inovasi menggunakan dua tipe analisa data yakni before-
after (Patton and Sawicky) dan post-intervention project (World Bank, 2006). Pada pendekatan
before-after comparisons, program inovasi akan diukur dampaknya sebelum dan sesudah
inovasi dilaksanakan. Tipe analisa pertama digunakan pada inovasi yang dapat diukur variable
input, proses, output dan dampak baik sebelum maupun setelah inovasi dilaksanakan. Adapun
analisis post-intervention project menekankan pada pendekatan evaluasi yang tidak melibatkan
penggunaan baseline data ataupun perbandingan antar grup dalam proses pengukuran dampak
inovasi. Melalui dua tipe analisa data tersebut, Pengukuran Dampak Inovasi mampu digunakan
untuk menangkap dampak inovasi secara lebih tepat sesuai karakteristik inovasinya.
26. 17
Gambar 9. Kerangka Pikir Analisa Pengukuran Dampak Inovasi
Secara garis besar terdapat beberapa tahap kegiatan yang dilalui dalam Pengukuran Dampak
Inovasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Kegiatan dan Metode Pengukuran Dampak Inovasi
No Tahap Kegiatan Metode
1 Persiapan Rapat Pembahasan
Kerangka Konsep dan
Instrumen PDI
1. Rapat internal Pusat INTAN
sebanyak 4 kali
2. Rapat lintas unit PIC (Kedeputian
Inovasi) Pengukuran Dampak
Inovasi sebanyak 3 kali
3. Studi Literatur
2 Penggalian Data Penggalian data pada
masing-masing lokus
1. FGD
2. Wawancana
3. Observasi Lapangan
3 Analisa Data Pengolahan data yang
telah digali di lapangan
1. Transkrip Wawancara
2. Pengolahan Hasil Pengisian
Instrumen
3. Analisa Before-After dan Post
Intervention Project
4 Penyusunan
Laporan PDI per-
lokus
Penulisan laporan PDI
per-lokus
1. Penu
2. Review Internal Kedeputian
Inovasi LAN
5 Penyusunan
Laporan PDI
Keseluruhan
Penulisan Laporan Hasil
Kajian PDI
1. Laporan Hasil Kajian PDI
2. Review Pakar (pada acara Expose
Kajian LAN)
27. 18
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu Dan Pelaksanaan Kegiatan
Program Prioritas Nasional Inovasi Tahun 2018 merupakan sebuah program yang
diselenggarakan oleh 8 satuan kerja LAN yakni Empat (4) Pusat Inovasi pada Kedeputian
Bidang Inovasi Administrasi Negara (DIAN) LAN dan Pusat Kajian dan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur I, II, III, dan IV LAN yang terletak di Bandung, Makassar, Samarinda, dan
Aceh. Terdapat setidaknya 29 lokus penyelenggaraan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
yang terdiri atas 11 lokus Laboratorium Inovasi (Labinov), 11 lokus workshop Champion
Innovation (WCI), dan 7 lokus Pengukuran Dampak Inovasi (PDI). Persebaran lokus Program
Prioritas Nasional Inovasi 2018 bisa dilihat pada peta berikut ini.
Gambar 10. Peta Persebaran lokus Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
Kemudian persebaran satker LAN penanggung jawab kegiatan beserta lokusnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
28. 19
Tabel Pengelola dan Lokus Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
No Nama Satker LAN Lokus Labinov Lokus WCI Lokus PDI
1 Pusat Inovasi Tata
Pemerintahan
(INTAN)
1. Kota Jayapura
2. Kota Sorong
1. Provinsi Papua
2. Provinsi Papua
Barat
3. Provinsi Sulawesi
Tengah
4. Provinsi Sulawesi
Tenggara
1. Kota Pontianak
2. Kota Samarinda
3. Kab. Ciamis
4. Kab. Kebumen
5. Kab. Purbalingga
2 Pusat Inovasi
Kelembagaan dan
Sumberdaya Aparatur
(PIKSA)
3. Kab. Tidore
Kepulauan
5. Provinsi Maluku
Utara
6. Provinsi Bengkulu
6. Kab. Muara Enim
3 Pusat Inovasi
Pelayanan Publik
(PIPEL)
4. Kab. Belu 7. Provinsi Bangka
Belitung
8. Provinsi Kepulauan
Riau
9. Provinsi Jambi
7. Kota Yogyakarta
4 Pusat Promosi Inovasi
dan Pengembangan
Kapasitas (PROSPEK)
5. Kab. Kepulauan Aru - -
5 PKP2A I Bandung 6. Kab. Dompu - -
6 PKP2A II Makassar 7. Kab. Wakatobi
8. Kab. Minahasa Utara
10. Provinsi Sumatera
Barat
-
7 PKP2A III Samarinda 9. Kab. Tanah Bumbu
10. Kab. Kotawaringin
Timur
11. Provinsi
Kalimantan Selatan
-
8 PKP2A IV Aceh 11. Kab. Mentawai - -
Guna mengkoordinasikan gerak langkah seluruh satuan kerja LAN RI dalam penyelenggaraan
Program Prioritas Nasional Inovasi 2018, Pusat Inovasi Tata Pemerintahan selaku unit
koordinator, melaksanakan Koordinasi baik secara internal LAN dan maupun eksternal kepada
pemerintah daerah yang menjadi lokus. Kegiatan koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka;
(a) persiapan teknis penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk kegiatan Rakornas, (b) pelatihan
tenaga fasilitator berupa Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator, dan (c) Seminar
Nasional Program Prioritas Nasional Inovasi 2018 sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan. Setelah proses persiapan teknis dan fasilitator dilakukan, maka masing-
masing satuan kerja LAN dapat segera melaksanakan kegiatan pada lokus masing-masing.
Pelaksanaan ketiga kegiatan berada pada rentang waktu yang sama sejak bulan Februari hingga
November 2018. Namun demikian masing-masing kegiatan dimulai dengan start awal berbeda.
Laboratorium Inovasi dan Workhop Champion merupakan dua kegiatan yang dapat segera
dilaksanakan ke lokus bersangkutan setelah acara Koordinasi Internal-Eksternal berupa
Rakornas dan Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator selesai dilaksanakan. Sedangkan
29. 20
Pengukuran Dampak Inovasi dilakukan penyusunan instrument hingga bulan Juni sebelum
akhirnya dapat dilakukan penggalian data lapangan pada bulan Juli.
Tabel. Waktu Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI tahun 2018
No Tahapan Bulan
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov
1 Laboratorium Inovasi
2 Workshop Champion
Innovation
3 Pengukuran Dampak
Inovasi
4 Penyusunan Laporan
1. Rakornas Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Meningkatkan
Daya Saing Daerah
Kegiatan Koordinasi Internal dan Eksternal pertama yang dilakukan LAN adalah Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Prioritas Nasional Inovasi 2018. Kegiatan ini
diselenggarakan pada Hari Kamis, 8 Februari 2018 di Aula Prof. Agus Dwiyanto,
Gedung A, Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan Rakornas dilaksanakan untuk
mempertemukan seluruh satuan kerja LAN dengan pemerintah daerah yang menjadi
lokus penyelenggaraan kegiatan. Melalui pertemuan kedua belah pihak tersebut,
kegiatan Rakornas bertujuan untuk mempersiapkan teknis penyelenggaraan
Laboratorium Inovasi, Workshop Champion Innovation, dan Pengukuran Dampak
Inovasi pada 29 pemerintah daerah lokus.
Gambar 11. Laporan Penyelenggaraan Rakornas Pronas Inovasi 2018
Dan Penandatanganan MoU antara LAN RI dan TEMPO
Plt Kapus INTAN memberikan
Laporan Penyelenggaraan Acara
Rakornas Pronas 2018
Deputi Inovasi LAN RI menandatangani
MoU dengan Direktur TEMPO Inti Media
30. 21
Secara umum acara Rakornas Program Prioritas Nasional Inovasi 2018 terdiri atas 4
sesi antara lain; (a) sesi Penandatanganan MoU LAN-TEMPO, (b) sesi Diskusi Panel,
(c) sesi Cerita Sukses Daerah Laboratorium Inovasi, dan (d) Diskusi Koordinasi Teknis.
Acara Rakornas dibuka oleh Bapak Dr. Muhammad Aswad, , M.Si. selaku Plt. Kepala
Pusat Inovasi Tata Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Acara. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi Penandatanganan MoU antara LAN
dengan TEMPO guna menjalin kerjasama dalam mendukung pengembangan inovasi
daerah. Kepala LAN diwakili oleh Deputi Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo
Wahyu Utomo, MA., MM., dan Direktur TEMPO Inti Media, Bapak Toriq Hadad
menandatangani Nota Kesepahaman tersebut.
Gambar 12. Sambutan pada Acara Rakornas Pronas Inovasi 2018
Deputi Inovasi LAN RI memberikan sambutan Direktur TEMPO Inti Media memberikan sambutan
Setelah dilakukan penandatanganan MoU, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
memberikan sambutan bahwa Program Prioritas Nasional Inovasi 2018 telah
mendukung poin kedua Nawacita Presiden Jokowi, yaitu Membuat pemerintah tidak
absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya. Selain itu beliau menekankan bahwa Program Prioritas ini merupakan
milik bersama antara pemerintah pusat (LAN) dengan pemerintah daerah demi
mendorong terciptanya reformasi birokrasi di daerah. Pada kesempatan selanjutnya,
Direktur TEMPO memberikan sambutan bahwa inovasi bukan hanya tanggungjawab
pemerintah, tetapi juga para pelaku usaha. TEMPO merasa bangga untuk ikut
berpartisipasi dalam sebuah Program Nasional yang memiliki peran strategis dalam
mendorong inovasi sektor publik.
31. 22
Pada sesi kedua yakni Diskusi Panel, LAN menghadirkan tiga (3) orang narasumber
guna membahas tema seputar inovasi sektor publik, antara lain;
(a) Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,
MA. dengan materi “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam
Meningkatkan Daya Saing Daerah,
(b) Kepala Balitbang Kemendagri, Syafrizal ZA, M.Si., dengan materi “Sinkronisasi
Program Innovative Government Award (IGA) Dalam Mendukung Akselerasi
Inovasi Daerah”,
(c) Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN & RB, Diah Natalisa, dengan
materi “Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik: One Agency One Innovation”
Diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN, Erfi
Muthmainah, SS., MA ini berlangsung cukup interaktif. Terdapat banyak peserta yang
mengajukan pertanyaan dan terjadi dialog interaktif di antara narasumber. Sesi kedua
ini berlangsung selama 2 jam.
Gambar 13. Sesi Diskusi Panel Rakornas Pronas Inovasi 2018
Narasumber Diskusi Panel Rakornas dari kiri
ke kanan:
Kepala Balitbang Kemendagri, Deputi Bidang
Pelayanan Publik Kementerian PAN & RB,
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN RI
dan moderator diskusi, Kapus PIPEL.
Peserta Rakornas Pronas Inovasi yang berasal
dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi
lokus Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
dan satker LAN daerah
Sesi selanjutnya atau sesi ketiga adalah Cerita Sukses Daerah Laboratorium Inovasi
terdahulu. Pada sesi ini Walikota Surakarta, yang diwakili oleh Kepala BKPSDM Kota
Surakarta, Rahmat Sutomo memaparkan cerita perjalanan Laboratorium Inovasi Kota
Surakarta sejak awal hingga akhir di tahun 2017. Cerita diawali dengan
penandatanganan MoU antara LAN dan Pemerintah Kota Surakarta dan 20 pemerintah
daerah lainnya yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017. Setelah itu secara berturut-
32. 23
turut Walikota Surakarta menceritakan proses Laboratorium Inovasi dari tahap Drum-
Up dan Diagnose, Design, Launching Inovasi, Monitoring hingga Display Inovasi yang
bernama Gelar Karya Inovasi Kota Surakarta. Secara umum, melalui cerita sukses yang
telah disampaikan Walikota Surakarta, pemerintah daerah peserta Rakornas menjadi
termotivasi untuk menjalankan laboratorium inovasi di daerahnya masing-masing.
Gambar 14. Sesi Cerita Sukses Daerah Laboratorium Inovasi dan Koordinasi
Teknis Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
Rahmat Sutomo, Kepala BKPSDM Pemkot Surakarta
menceritakan kisah sukses Laboratorium Inovasi Kota
Surakarta
Suasana Diskusi Koordinasi Teknis antara Satker
LAN dengan daerah lokus Program Prioritas
Nasional 2018
Sesi keempat dan terakhir adalah Diskusi Koordinasi Teknis. Sesi terakhir ini bertujuan
mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
pada pemerintah daerah yang menjadi lokus. Pada sesi ini, masing-masing satuan kerja
LAN bertemu secara eksklusif dan intensif dengan pemerintah daerah lokus guna
membahas teknis penyelenggaraan kegiatan. Hampir sebagian besar satker LAN
berkumpul pada Aula Utama di Gedung A Lantai 2 yang menjadi lokasi tiga sesi
sebelumnya. Namun demikian terdapat 3 satuan kerja yang menemui pemerintah
daerah pada ruangan rapat masing-masing seperti (a) Pusat Inovasi Kelembagaan dan
Sumberdaya Aparatur, (b) Pusat Inovasi Pelayanan Publik, dan (c) Pusat Promosi
Inovasi dan Pengembangan Kapasitas. Pada sesi tersebut, masing-masing pemerintah
daerah mendapatkan penjelasan detail dan berdiskusi dengan satuan kerja LAN, mulai
dari metode 5D Laboratorium Inovasi, perancangan jadwal kegiatan, hingga rincian
penganggaran. Setelah dilaksanakan sesi keempat, Rakornas secara resmi ditutup oleh
Deputi Inovasi Administrasi Negara.
33. 24
2. Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator
Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator merupakan sebuah pelatihan bagi para
fasilitator Laboratorium Inovasi dan Workshop Champion Innovation yang tersebar di
seluruh satuan kerja LAN. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2018
bertempat di Ruang Kelas A dan B, Gedung A Kantor LAN Veteran. Workshop
Peningkatan Kompetensi Fasilitator berupaya mengupgrade kemampuan para
Champion Innovation atau fasilitator Laboratorium Inovasi LAN dengan pengetahuan
baru. Oleh karena itu, pada Workshop ini juga menghadirkan Pusat Data dan Analisis
(PDAT) TEMPO, dan lembaga Education Training and Consulting (EDUTRACO)
Jakarta sebagai pematerinya.
Pada hari pertama, Workshop
Peningkatan Kompetensi Fasilitator
ini dibuka secara resmi oleh Deputi
Inovasi Administrasi Negara, Bapak
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H,
MA. Pada sambutan pembukaannya,
beliau menekankan pentingnya membangun komitmen dan kepercayaan diri seluruh
satker LAN dalam menyelenggarakan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018.
Melalui Workshop ini beliau mengharapkan tidak hanya sekedar penyamaan
pengetahuan dan persepsi atas seluruh satker LAN atas kegiatan pada Program Prioritas
Nasional Inovasi 2018. Namun juga terbangun iklim kompetisi di antara satker LAN
untuk memberikan penyelenggaran yang terbaik kepada daerah lokus. Selain itu beliau
berharap bahwa Program Prioritas Nasional Inovasi 2018, dapat semakin membuktikan
kiprah LAN sebagai pendorong utama inovasi daerah dan memberikan manfaat bagi
masyarakat atas perbaikan kinerja birokrasi pemerintah.
Pada sesi pertama dengan materi “Urgensi Program Prioritas Nasional”, Deputi Inovasi
Administrasi Negara kembali menjadi pemateri. Pada sesi tersebut, beliau
menceritakan tentang bonus demografi Indonesia yang bisa menjadi pisau bermata dua
jika tidak dilakukan manajemen SDM yang baik. Beliau juga memperlihatkan
kesenjangan IPM dan ekonomi kawasan Indonesia Barat dan Timur masih sangat
tinggi. Kondisi tersebut menuntut instansi pemerintah untuk lebih cerdas dalam
berinovasi. Oleh karena itu, LAN melalui Program Prioritas Nasional Inovasi tahun
34. 25
2018, berupaya mengakselerasi tumbuhnya inovasi sektor publik di berbagai
kabupaten/kota pada Indonesia Timur.
Sesi kedua merupakan materi “Penyamaan Persepsi Program Prioritas Nasional” yang
disampaikan oleh Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (INTAN), Dr. Andi Taufik,
M.Si. Kepala Pusat INTAN menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan selain
membangun komitmen dan kepercayaan diri, juga berbagi pengetahuan mengenai
metode 5D Laboratorium Inovasi. Pada acara ini juga akan dibagikan format materi
paparan masing-masing tahapan Laboratorium Inovasi yang dapat dikembangkan dan
dikreasikan oleh tiap-tiap satker pengampu.
Hari pertama ditutup dengan sesi ketiga yakni materi Dinamika Kelompok yang
difasilitasi oleh Widyaiswara Utama LAN yakni Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc.
Beliau memberikan beberapa games seru dan beberapa kegiatan ice-breaking guna
membentuk kekompakan di antara para calon fasilitator Laboratorium Inovasi LAN.
Kemudian peserta Workshop diminta berdiskusi untuk menentukan seperti apa teknik
pemaparan dan isi materi 5D Laboratorium Inovasi. Masing-masing kelompok
kemudian memilih perwakilan untuk memaparkan hasil diskusinya dan mendapatkan
penilaian pemateri.
Gambar 16. Suasana Diskusi Materi 5D Laboratorium Inovasi pada Sesi Ketiga
Hari Pertama
Pemateri mengamati proses diskusi peserta
Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator
Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
Peserta Workshop memaparkan konsep dan teknik
pemaparan 5D Laboratorium Inovasi yang telah
digagas kelompoknya
Pada hari kedua, Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator dilanjutkan kembali
dengan pembekalan materi dari narasumber PDAT TEMPO dan Lembaga
EDUTRACO Jakarta. Pada sesi pertama, Bapak Fidelis Waruwu selalu direktur
35. 26
EDUTRACO menjelaskan materi “Strategi Membangun Karakter Berinovasi Bagi
Aparatur Sipil Negara”. Beliau menjelaskan tentang karakter dua jenis manusia dalam
berinovasi yakni; “Intuition” dan “Sensing”. Beliau juga menjelaskan mengenai
karakter sebuah inovasi dan tantangan yang dihadapi pelakunya ketika akan berinovasi.
Pengetahuan ini cukup berguna bagi para fasilitator LAN ketika akan menghadapi para
OPD penggagas inovasi. Pada kesempatan berikutnya beliau melakukan proses refleksi
diri kepada para peserta Workshop Peningkatan Kompetensi Fasilitator. Sesi pertama
di hari kedua ini diakhiri dengan pelaksanaan games secara berkelompok, yang
merangsang daya kreativitas peserta. Melalui games ini Bapak Fidelis menilai mana
peserta yang bertipe Sensing dan mana yang bertipe Intuition.
Gambar 17. Games Seru yang diusung oleh Fidelis Waruwu dan Pemaparan
Materi Dokumentasi oleh Tim PDAT TEMPO
Peserta Workshop Peningkatan Kompetensi
Fasilitator mengikuti games membangun
menara tertinggi yang diusung oleh Fidelis
Waruwu, direktur EDUTRACO.
Pemaparan konsep dokumentasi inovasi
(D6) oleh Bapak Priatna selaku Direktur
PDAT TEMPO
Sesi selanjutnya pada hari kedua menghadirkan narasumber dari PDAT TEMPO.
Bapak Priatna selaku Koordinator PDAT Tempo memamparkan dua materi yakni; (a)
Memaksimalkan Dokumentasi Hasil Kerja Inovasi Untuk Publik, dan (b) Pentingnya
Dokumentasi & Publikasi Hasil Kerja Inovasi di Era Digital. Materi pertama
menceritakan berbagai jenis perilaku pengguna media konvensional dan digital.
Sedangkan materi kedua berisikan urgensi dokumentasi hasil kerja kepada masyarakat.
Dokumentasi hasil kerja secara digital juga cukup berguna sebagai digital asset sebuah
organisasi sehingga dapat digunakan sebagai sharing knowledge antar pegawai dan
kompartemen, bahkan hingga lintas generasi. Pada materi kedua juga membahas
berbagai macam jenis dokumentasi baik konvensional berupa buku, jurnal dan berita
website, maupun non-konvensional seperti infografis, dan video. Secara keseluruhan
36. 27
acara workshop ini berlangsung cukup lancar dan dihadiri oleh seluruh fasilitator
Laboratorium Inovasi dan Workshop Champion Innovation, Program Prioritas
Nasional Inovasi 2018 dari berbagai satker LAN.
3. Laboratorium Inovasi
Laboratorium Inovasi merupakan sub-kegiatan pertama dalam Program Prioritas
Nasional Inovasi tahun 2018. Kegiatan ini merupakan ujung tombak dari seluruh
kegiatan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018. Kegiatan ini bertujuan mendorong
OPD di 11 pemerintah kota/ kabupaten untuk menciptakan program kerja inovatif di
lingkungan kerjanya. Persiapan teknis penyelenggaraan Laboratorium Inovasi telah
dilakukan sejak pertemuan pertama antara LAN dengan pemerintah daerah lokus pada
acara Rakornas Program Prioritas Nasional Inovasi 2018 pada tanggal 8 Februari 2018.
Begitu pula dengan pembekalan pengetahuan 5D dan Dokumentasi Inovasi kepada para
fasilitator laboratorium inovasi, yang dilakukan pada Workshop Peningkatan
Kompetensi Fasilitator pada 1-2 Maret 2018.
Gambar 18. Peta Persebaran lokus Laboratorium Inovasi
Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
Awal penyelenggaraan Laboratorium Inovasi dimulai dengan pelaksanaan tahap Drum-
Up (D1) hingga Design (D3). Terdapat setidaknya 3 daerah yang mengawali
pelaksanaan Laboratorium Inovasi di bulan Maret. Ketiga daerah tersebut antara lain
Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (12-14 Maret 2018), Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (20-22 Maret 2018), dan Kabupaten Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (26-28 Maret 2018).
37. 28
Pada bulan berikutnya yakni bulan April 2018, terdapat 5 lokus Laboratorium Inovasi
yang menyusul ketiga pemda sebelumnya. Secara berturut-turut dilaksanakan
Laboratorium Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan (16-20
April 2018), Kota Jayapura, Provinsi Papua (17-20 April 2018), dan Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat, (24-26 April 2018), dan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara (24-27 April 2018). Bulan Mei kembali terdapat 2 lokus yang memulai
laboratorium inovasi yakni; Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Selatan (3-7 Mei
2018), Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku (7-9 Mei 2018). Kabupaten
Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah terakhir yang
menyelenggarakan Tahap Drum-Up (D1) hingga Design (D3) pada 10-12 Juli 2018.
Secara khusus, Kabupaten Wakatobi dan Minahasa Utara melakukan tahap Design
(D3) secara terpisah pada tanggal 10-13 dan 17-20 Juli 2018.
Secara keseluruhan terdapat 1.685 ide inovasi yang digagas oleh 11 kabupaten/kota
yang menjadi lokus Laboratorium Inovasi pada tahap Drum-Up (D1) hingga Design
(D3) atau rata-rata 156 ide inovasi per-lokus. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi
lokus dengan jumlah inovasi terbanyak dengan 314 ide inovasi, dan Kabupaten Belu
menjadi yang paling sedikit dengan 71 ide inovasi. Namun demikian jumlah ide inovasi
yang dihasilkan melalui serangkaian tahap D1 hingga D3 ini masih bersifat tentatif dan
data berubah seiring dengan proses konsultasi dan revisi dengan pihak LAN.
Tabel Jumlah Ide Inovasi Laboratorium Inovasi
Tahap Drum-Up (D1) hingga Design (D3)
No Lokus Laboratorium
Inovasi
Satker Fasilitator
LAN
Tanggal
Pelaksanaan
D1-D3
Jumlah Ide
Inovasi
(tentative)
1 Kota Jayapura INTAN 17-20 April 103
2 Kota Sorong INTAN 24-26 April 130
3 Kab. Belu PIPEL 23-26 April 71
4 Kab. Tidore Kepulauan PIKSA 23-26 Maret 74
5 Kab. Kepulauan Aru P2IPK 7-9 Mei 168
6 Kab. Dompu PKP2A I Bandung 10-12 Juli 188
7 Kab. Wakatobi PKP2A II Makassar 3-7 Mei
10-13 Juli
94
8 Kab. Minahasa Utara PKP2A II Makassar 24-28 April
17-20 Juli
118
9 Kab. Tanah Bumbu PKP2A III Samarinda 20-22 Maret 238
10 Kab. Kotawaringin Timur PKP2A III Samarinda 16-20 April 314
11 Kab. Kepulauan Mentawai PKP2A IV Aceh 12-14 April 187
Jumlah Ide Inovasi 1.685
38. 29
Kunjungan berikutnya Laboratorium Inovasi adalah tahap Deliver – Launching
Inovasi (D4-L). Launching Inovasi merupakan kegiatan seremonial untuk menandai
pelaksanaan inovasi yang telah digagas pada tahap D1 hingga D3. Pada acara
Launching Inovasi, seluruh kepala OPD yang menggagas inovasi, melakukan
perjanjian pelaksanaan inovasi dengan Kepala Daerah lokus. Pada tahap Launching ini
biasanya jumlah ide inovasi telah mengerucut menjadi inovasi yang secara riil akan
diimplementasikan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokus. Karena sebelum tahap
Launching Inovasi diselenggarakan, ide inovasi telah direview dan dikonsultasikan
lebih intensif dengan fasilitator LAN. Oleh karena itu, Launching Inovasi mencatatkan
pengurangan jumlah inovasi daripada tahap D1-D3 sebelumnya. Secara total telah
dihasilkan 1.382 ide inovasi yang akan dilaksanakan oleh OPD peserta laboratorium
inovasi pada 11 lokus Program Prioritas Nasional atau berkurang 19,5% dari jumlah di
tahap sebelumnya yang mencapai 1.685.
Pada sejumlah daerah lokus, acara Launching Inovasi dihadiri oleh pejabat tinggi LAN.
Kabupaten Kepulauan Tidore, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Jayapura dihadiri
oleh Deputi Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo. Sedangkan
pembukaan tahap D1 – D3 laboratorium inovasi pada beberapa daerah seperti Kota
Jayapura dan Kota Sorong dihadiri dan dibuka oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala
LAN-RI. Pelaksanaan Launching sebagian besar lokus terdapat pada rentang bulan
September dan Oktober. Namun demikian terdapat 3 lokus yang lebih cepat
pelaksanaan Launching Inovasinya daripada lokus lain yakni; (a) Kabupaten Tanah
Bumbu (15 Mei 2018), (b) Kabupaten Tidore Kepulauan (6 Juni 2018) dan (c)
Kabupaten Belu (27-29 Agustus 2018).
39. 30
Tabel Jumlah Ide Inovasi Laboratorium Inovasi
Tahap Launching Inovasi (D4-L)
No Lokus Laboratorium
Inovasi
Satker Fasilitator
LAN
Tanggal
Pelaksanaan
Launching
Jumlah
Ide
Inovasi
1 Kota Jayapura INTAN 19-21
September
70
2 Kota Sorong INTAN 5-7 September 93
3 Kab. Belu PIPEL 27-29 Agustus 151
4 Kab. Tidore Kepulauan PIKSA 26 Juni 68
5 Kab. Kepulauan Aru P2IPK 8-10 Oktober 168
6 Kab. Dompu PKP2A I Bandung 19 September 74
7 Kab. Wakatobi PKP2A II Makassar 13 Oktober 126
8 Kab. Minahasa Utara PKP2A II Makassar 11 Oktober 63
9 Kab. Tanah Bumbu PKP2A III Samarinda 14 Mei 196
10 Kab. Kotawaringin Timur PKP2A III Samarinda 27 Oktober 218
11 Kab. Kepulauan Mentawai PKP2A IV Aceh 3 September 171
Jumlah Ide Inovasi 1.398
Setelah dilakukan Launching Inovasi, tahapan berikut Laboratorium Inovasi adalah
Deliver – Monitoring (D4 – M). Pada tahap ini, tim Fasilitator LAN memonitor
progress pelaksanaan inovasi yang telah dimulai pelaksanaannya oleh seluruh
pemerintah daerah lokus. Selain itu, pada kunjungan paling akhir tersebut juga
diberikan materi mengenai persiapan Display (D5) dan dokumentasi inovasi. Melalui
pemberian materi tersebut diharapkan para OPD peserta laboratorium inovasi dapat
mendokumentasikan inovasi yang telah dilaksanakannya menjadi sebuah cerita inovasi.
Selain itu materi persiapan Display diberikan dengan tujuan untuk mempersiapkan
Pameran Inovasi (Display) di tahun berikutnya ketika inovasi telah terlaksana cukup
lama.
41. 32
Secara keseluruhan terdapat sekitar 1.398 ide inovasi yang berhasil digagas oleh 11
pemerintah kabupaten/kota pada Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI 2018,
atau rata-rata 127 inovasi perlokus. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi lokus
yang terbanyak menyumbang inovasi dengan 218 inovasi. Sedangkan Kabupaten
Minahasa Utara menjadi lokus paling sedikit inovasinya yakni 63 inovasi. Namun
demikian jumlah inovasi tidak menunjukkan kualitas inovasi yang telah digagas oleh
masing-masing pemerintah daerah lokus.
Gambar 19. Jumlah Inovasi Laboratorium Inovasi Tiap Pada Tiap Lokus
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI 2018
Ribuan inovasi tersebut dihasilkan oleh 437 OPD/UPT/ satuan kerja pemerintah daerah.
Apabila dipetakan secara lebih detail, terdapat sekitar; (a) 297 OPD berupa Dinas,
Badan, dan Kantor (b) 51 unit Sekretariat Daerah, (c) 7 Sekretariat DPRD, (d) 2
Sekretariat KORPRI, (e) 17 UPTD berupa Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan (f) 54
Kecamatan, dan (g) 9 Kelurahan/Desa yang menjadi peserta Laboratorium Inovasi pada
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI tahun 2018.
151
74
168
171
218
63
196
68
126
70
93
0 50 100 150 200 250
Kabupaten Belu
Kabupaten Dompu
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tidore Kepulauan
Kabupaten Wakatobi
Kota Jayapura
Kota Sorong
42. 33
Gambar 20. Komposisi OPD/UPT/Satker Peserta Laboratorium Inovasi
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI 2018
Komposisi OPD tersebut juga turut mempengaruhi jumlah inovasi yang dihasilkan oleh
masing-masing jenis OPD. Inovasi yang digagas oleh OPD berjenis Dinas
mendominasi jumlah keseluruhan inovasi sebanyak 787 inovasi. Kemudian diikuti oleh
inovasi dari OPD berjenis badan sebanyak 62 inovasi, Kecamatan sebanyak 54 inovasi,
dan unit Sekertariat Daerah sebanyak 51 inovasi.Sedangkan untuk jenis OPD lainnya,
rata-rata hanya menghasilkan di bawah 10 inovasi.
Gambar 21. Jumlah Inovasi Berdasarkan Jenis OPD Peserta Laboratorium Inovasi
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI 2018
54%
14%
0%
12%
2%
12%
2%
1%
1%
2% 0% 0% Dinas
Badan
Kantor
Kecamatan
Kelurahan
Unit Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Sekretariat KORPRI
UPTD Rumah Sakit
UPTD Puskesmas
17%
56%
0%
10%
2%
2%
0%
8%
1%
0% 2%
2%
Badan
Dinas
Kantor
Kecamatan
Kelurahan
Sekretariat DPRD
Sekretariat KORPRI
Unit Sekretariat Daerah
UPTD Akademi
UPTD Penyiaran
43. 34
4. Workshop Champion Innovation
Workshop Champion Innovation (WCI) merupakan kegiatan kedua dari Program
Prioritas Nasional Inovasi Tahun 2018. WCI merupakan sebuah program workshop
Training of Trainer (ToT) pencetak fasilitator inovasi pemerintah daerah atau yang
disebut Champion Innovation. Kegiatan WCI diciptakan untuk memperbanyak
fasilitator inovasi daerah atau kader inovasi daerah. Melalui kegiatan WCI diharapkan
muncul fasilitator laboratorium inovasi daerah atau setidaknya kader inovasi yang dapat
mendorong semangat berinovasi di lingkup kabupaten/kota. Ruang lingkup
penyelenggaraan WCI terletak pada pemerintah provinsi dengan peserta yang bisa
berasal dari OPD Provinsi atau kabupaten/kota pada provinsi tersebut.
Gambar 22. Peta Persebaran Lokus WCI Program Prioritas Nasional 2018
WCI dilaksanakan di 11 pemerintah provinsi yang diselenggarakan oleh 5 satker LAN.
Pelaksanaan WCI hanya dilakukan dalam sekali kunjungan kepada 11 pemerintah
provinsi terpilih. Provinsi Papua menjadi lokus pertama diselenggarakan WCI oleh
LAN pada 17-19 April. WCI Provinsi
Papua dibuka secara khusus oleh
Kepala LAN RI (Dr. Adi Suryanto,
M.Si), Sekda Provinsi Papua (Hery
Dosinaen), dan Walikota Jayapura
(DR. Benhur Tomi Mano, MM).
Penyelenggaraan WCI Provinsi Papua
dihadiri oleh 63 orang peserta.
44. 35
Lokus penyelenggaraan WCI kedua
adalah Provinsi Bengkulu yang
diselenggarakan pada 25-26 April
2018. WCI Bengkulu dibuka oleh
Asisten 3 Pemerintah Prov. Bengkulu
(H. Gotri Suyanto, SE., M.Soc.Sc), Plt.
Kaban. BPSDM (Fevri Herlina), dan
Deputi Bidang Kajian Kebijakan
LAN (Dr. Muhammad Taufiq, DEA). WCI Provinsi Bengkulu dihadiri oleh 30 orang
peserta.
Provinsi Maluku Utara menjadi
lokus ketiga tercepat pelaksanaan
WCI pada 6-9 Mei 2018. Acara
ini dibuka oleh Asisten
Administrasi Umum Setda
Provinsi Maluku Utara (Haerudin
Djufri) dan Deputi Bidang
Kajian Kebijakan LAN (Dr.
Muhammad Taufiq, DEA). WCI Provinsi Maluku Utara menghasilkan 29 peserta.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lokus keempat yang melaksanakan WCI pada 25-
27 Juni 2018. Acara ini dibuka oleh Kepala LAN RI (Dr. Adi Suryanto, M.Si),
Kepala PKP2A III LAN Samarinda (Dr. Mariman Darto) dan Kabid Sertifikasi,
Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan.
WCI Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh 36 peserta.
Kemudian terdapat 3 lokus yang
melaksanakan WCI pada bulan Juli
antara lain pada Provinsi Bangka
Belitung (2-4 Juli), Provinsi Sulawesi
Tenggara (23-25 Juli), (30 Juli-2
Agustus). WCI Provinsi Bangka
Belitung dan dibuka oleh Kepala
Pusat PIPEL (Sudardi, SE, MM),
45. 36
Asisten III Bagian Administrasi Umum Provinsi Bangka Belitung (Drs. Yulizar, M.Si),
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Drs.
H. Sahirman, M.Si) dan Kabid Pengembangan SDM (Muhammad Iqbalsyah, SE). WCI
Bangka Belitung diikuti oleh 30 orang peserta.
Lalu WCI Keenam yang dilaksanakan di
Provinsi Sulawesi Tenggara dibuka oleh
Kepala Pusat INTAN (Drs. Riyadi, M.Si),
Staf Ahli Sekda, dan Kepala BKPSDM
Provinsi Sulawesi Tenggara. WCI Provinsi
Sulawesi Tenggara telah diikuti oleh 34
peserta. WCI penutup di Bulan Juli dilaksanakan di Provinsi Jambi pada 30 Juli – 1
Agustus 2018. Acara ini dibuka oleh Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN. (Dr.
Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., M.A.) dan Sekertaris Daerah Provinsi Jambi (Bapak
Drs. H. M. Dianto, M.Si.) serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Jambi (H.M. Iskandar Nasution, SH., M.Si). WCI Provinsi Jambi
diikuti oleh 33 orang peserta.
Pada bulan Agustus kembali terdapat dua lokus yang menyelenggarakan WCI. Provinsi
Kepulauan Riau diselenggarakan pada 8-10 Agustus 2018. Acara tersebut dibuka oleh
Sekda Provinsi Kepri (Dr. H.T.S.Arif Fadillah, MSi), didampingi Kepala Pusat
Inovasi Pelayanan Publik LAN RI, (Sudardi SE, MM) dan Kepala Badan
Kepegawaian Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Riau (Drs. Firdaus). WCI
Kepulauan Riau telah diikuti oleh 31 orang peserta. WCI Sulawesi Tengah menjadi
lokus kedua di bulan Agustus yang melaksanakan kegiatannya pada 13-15 Agustus
2018. Acara ini dibuka oleh Kepala
Pusat INTAN (Drs. Riyadi, M.Si),
Asisten Administrasi Umum dan
Organisasi (Mulyono), dan Kepala
Bidang BKPSDM Provinsi Sulawesi
Tengah (Lukman Suni). WCI Provinsi
Sulawesi Tengah diikuti oleh 47 orang
peserta.
46. 37
WCI Provinsi Papua Barat menjadi lokus kesepuluh yang menyelenggarakan kegiatan
di bulan September. WCI Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada 24-26 September
yang dibuka secara khusus oleh Kepala LAN RI (Dr. Adi Suryanto, M.Si), dan
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (Nataniel Mandacan). WCI Provinsi Papua
Barat telah menghasilkan 45 orang peserta. WCI Provinsi Sulawesi Barat menjadi lokus
penyelenggaraan WCI terakhir pada
31 Oktober- 2 November 2018.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi
Inovasi Administrasi Negara LAN.
(Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo,
SH., M.A.) dan Wakil Gubernur
Sulawesi Barat yakni Ibu Enny Anggraeny Anwar. WCI kesebelas dalam
penyelenggaraan Program Prioritas Nasional tersebut diikuti oleh 38 peserta.
Apabila dilihat secara keseluruhan, waktu penyelenggaraan WCI tersebar pada bulan
April hingga Oktober 2018. Namun terdapat setidaknya 3 bulan yang menjadi
konsentrasi pelaksanaan WCI yakni April, Juli dan Agustus 2018. Jumlah peserta juga
cukup bervariatif dari masing-masing lokus WCI. Meskipun target perserta pada
masing-masing lokus adalah 30 orang, namun Provinsi Papua menjadi lokus terbanyak
yang mampu menggalang peserta sebanyak 63 orang. Sedangkan WCI Provinsi Maluku
Utara menjadi lokus dengan peserta paling sedikit yakni 29 peserta. Berdasarkan data
terakhir yang dikumpulkan per-Bulan November 2018, terdapat sekitar total 416
peserta yang telah mengikuti WCI Program Prioritas Nasional Inovasi tahun 2018.
47. 38
Gambar 23. Jumlah Peserta Workshop Champion Innovation pada Tiap Lokus
Peserta WCI cukup beragam apabila melihat komposisinya. Terdapat setidaknya 9
orang Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) baik Madya maupun Pratama yang mengikuti
Workshop Champion. Meskipun hanya 2% dari seluruh total peserta WCI, namun
apabila melihat posisi mereka sebagai JPT Madya (Eselon I) dan Pratama (Eselon II),
maka diharapkan dapat mendorong semangat seluruh karyawan OPD yang
dipimpinnya atau bahkan seluruh pemerintah provinsi atau kota/kabupaten. Peserta
WCI didominasi oleh ASN yang berposisi sebagai Jabatan Administrator (JA)
sebanyak 227 orang (54%), yang terdiri dari 112 orang jabatan Administrator (Eselon
III) dan 115 jabatan Pengawas (Eselon IV).
Gambar 24. Komposisi Peserta Workshop Champion Innovation
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI 2018
30
30
33
36
31
29
63
45
38
47
34
0 10 20 30 40 50 60 70
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Bengkulu
Provinsi Jambi
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Papua
Provinsi Papua Barat
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
112
104
115
3
6
76
Jabatan Administrator
Jabatan Fungsional
Jabatan Pengawas
JPT Madya
JPT Pratama
Staf
48. 39
Peserta WCI terbanyak kedua berasal dari ASN dengan jabatan fungsional dengan 104
orang peserta (23%). Peserta Jabatan Fungsional ini terdiri Widyaiswara (88 orang),
Analis Kepegawaian (4 orang), Pranata Komputer (3 orang), Arsiparis (2 orang),
Perencana (2 orang), serta Peneliti, Fasilitator Perdagangan, Penyuluh Perindustrian
dan Perdagangan, Penyuluh Pertanian yang masing-masing menyumbang 1 orang
peserta. Fakta yang cukup menggembirakan adalah terdapat sebanyak 82 orang
Widyaiswara yang mengikuti kegiatan WCI atau sekitar 20% dari keseluruhan peserta
WCI secara nasional. Sehingga ke depan, para widyaiswara inilah yang akan menjadi
calon fasilitator yang dapat digandeng oleh LAN ketika akan menyelenggarakan
laboratorium inovasi di daerah.
Gambar 25. Komposisi Jabatan Fungsional Peserta WCI
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI 2018
4
2 1 1
1
1
2
3
88
1
Analis Kepegawaian
Arsiparis
Fasilitator Perdagangan
Peneliti
Penyuluh Perindustrian
dan Perdagangan
Penyuluh Pertanian
Perencana
Pranata Komputer
Widyaiswara
50. 41
5. Pengukuran Dampak Inovasi
Berbeda dengan kedua kegiatan sebelumnya yang bersifat workshop, Pengukuran
Dampak Inovasi berbentuk kajian. Pengukuran Dampak Inovasi (PDI) bertujuan untuk
mengukur dampak inovasi kepada stakeholder yang dihasilkan oleh lokus laboratorium
inovasi binaan LAN pada tahun 2015-2016 yakni;
Tabel 3. Lokus Pengukuran Dampak Inovasi Program Prioritas Nasional 2018
No Nama Daerah Unit Pengukur Dampak Inovasi
1 Pemerintah Kota Yogyakarta
(2015)
Pusat Inovasi Pelayanan Publik
(PIPEL)
2 Pemerintah Kabupaten
Muara Enim (2015)
Pusat Inovasi Kelembagaan dan
Sumberdaya Aparatur (PIKSA)
3 Pemerintah Kabupaten
Ciamis (2015)
Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
(INTAN)
4 Pemerintah Kabupaten
Kebumen (2016)
Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
(INTAN)
5 Pemerintah Kabupaten
Purbalingga (2016)
Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
(INTAN)
6 Pemerintah Kota Pontianak
(2016)
Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
(INTAN)
7 Pemerintah Kota Samarinda
(2016)
Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
(INTAN)
Pemilihan lokus laboratorium inovasi tahun 2015-2016 memiliki pertimbangan
program inovasi telah berjalan minimal 2 tahun sehingga mampu diukur dampaknya.
Selain itu kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi juga bertujuan untuk mengembangkan
instrument analisis dampak inovasi. Pengukuran Dampak Inovasi pada tahun 2018
dilakukan pada level mikro yakni mengevaluasi dampak secara langsung tiap-tiap
program inovasi kepada stakeholders. Belum dilakukan pengembangan kajian untuk
mengukur dampak inovasi level meso atau level kinerja organisasi dan level makro
pada daya saing pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan
waktu penggalian data lapangan yang hanya dalam rentang waktu 2-4 hari.
Rakornas Inovasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018 merupakan langkah
pertama dalam Tahap Persiapan Pengukuran Dampak Inovasi (PDI). Masing-masing
tim PDI di tiap-tiap pusat inovasi menjanlin komunikasi awal dengan pemerintah
daerah lokus pada acara ini guna mempersiapkan agenda dan teknis pengumpulan data.
51. 42
Perjalanan pembuatan instrumen
Pengukuran Dampak Inovasi cukup
panjang. Sejak awal tahun 2018
hingga awal bulan Juli, terdapat
setidaknya lima (5) kali pertemuan
di tingkat Kedeputian Inovasi
Administrasi Negara LAN dan
belasan kali pertemuan internal
Pusat INTAN guna membahas instrumen PDI. Pada 17 Januari 2018, dilakukan rapat
pertama pembahasan konsep awal PDI oleh staf internal Pusat INTAN. Pertemuan ini
membahas berbagai literatur terkait dampak inovasi dan pengukuran inovasi sebagai
bahan diskusi konsep awal PDI untuk pertemuan tingkat Kedeputian yang pertama.
Pertemuan pertama tingkat
Kedeputian terlaksana pada 8
Februari 2018. Pertemuan ini
merupakan rapat awal tahun
Kedeputian Inovasi Administrasi
Negara (DIAN) LAN guna
membahas beberapa kegiatan
kajian di 3 pusat inovasi, yang salah satunya adalah PDI. Pertemuan ini dihadiri oleh
Deputi Inovasi Administrasi Negara dan seluruh staf DIAN LAN. Pada pertemuan ini,
konsep awal PDI yang ditawarkan menggunakan penelitian kualitatif dengan
mengambil indikator penilaian berasal dari 6 jurnal atau hasil survey pengukuran
inovasi. Konsep awal PDI tersebut masih cukup abstrak dan belum terlalu detail.
Pertemuan tersebut belum terlalu mengoperasionalkan arti dampak dalam pengukuran
inovasi. Selain itu juga belum nampak kriteria responden yang akan dilakukan
penggalian data.
Pertemuan Kedua Tingkat Kedeputian terlaksana pada 15 Maret 2018. Pertemuan
ini kembali dihadiri oleh Deputi Inovasi Administrasi Negara dan seluruh staf DIAN
LAN. Pertemuan kali ini khusus membahas konsep PDI dan instrumen yang telah
dibangun. Pada pertemuan kedua ini, telah dibangun draft Panduan Pengukuran
52. 43
Dampak Inovasi. Konsep
PDI telah semakin jelas
pada pertemuan ini. Pada
konsep PDI ini, dilakukan
pemilahan pengukuran
PDI pada level makro,
meso dan mikro. PDI telah
ditetapkan untuk
meengukur level mikro atau mengukur dampak inovasi secara langsung kepada
stakeholder inovasi, bukan kepada kinerja organisasi atau kinerja pemerintah daerah.
Sebelum inovasi diukur dampaknya, dilakukan proses klasifikasi inovasi menjadi 3
jenis sesuai PP Inovasi Daerah yakni (a) inovasi tata kelola pemerintahan, (b) inovasi
pelayanan publik dan (c) inovasi lainnya yang diterjemahkan sebagai inovasi
pemberdayaan. PDI pada pertemuan kedua ini menawarkan metode kualitatif (post
intervention project) yang diambil sebagai pengukuran dampak inovasi di antara 6
metode evaluasi dampak yang dirangkum World Bank (2006). Kriteria penentuan
responden FGD dan wawancara juga telah ditetapkan dalam draft Panduan Pengukuran
Dampak Inovasi.
Namun demikian, terdapat masukan Deputi Inovasi Administrasi Negara, bahwa PDI
seyogyanya musti mengambil penilaian pre and post intervention (before-after)
daripada sekedar penilaian kualitatif secara post-intervention. Selain itu beliau
mendorong PDI untuk dapat dibuatkan instrumen secara umum (general instrument)
untuk seluruh jenis inovasi dan ke depan dapat menjadi instrumen pengukuran dampak
inovasi secara mandiri oleh siapapun pemerintah daerahnya. Sehingga PDI tidak perlu
mengklasifikasikan inovasi yang akan diukur menjadi 3 jenis inovasi seperti dalam PP
Inovasi Daerah.
Pertemuan kedua tersebut mendorong munculnya Pertemuan Ketiga Tingkat
Kedeputian pada 15 Mei 2018. Pertemuan tersebut dihadiri kembali oleh Deputi
Inovasi Administrasi Negara dan tim PDI lintas pusat di DIAN. Pada pertemuan ini
ditawarkan kembali model PDI dengan pemilihan indikator sesuai dengan teori
indikator kerja yakni; (a) input, (b) proses, (c) ouput, dan (d) impact. Pertemuan ini
telah menyetujui dihapuskan proses klasifikasi jenis inovasi sebelum dilaksanakan
Pengukuran Dampak Inovasi. Pertemuan ketiga ini memunculkan serangkaian rapat
53. 44
internal Pusat INTAN pada bulan Juni dan Pertemuan Tingkat Kedeputian
Keempat.
Pertemuan Keempat
Tingkat Kedeputian hanya
melibatkan tim kecil PDI
lintas pusat guna membahas
terkait instrumen umum
pengukuran PDI. Pertemuan
ini terjadi pada 26 Juni 2018
yang mempertemukan Tim
PDI pada masing-masing pusat inovasi pada DIAN. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh
Deputi Inovasi Administrasi Negara, namun tim lintas pusat berupaya
mengkonseptualisasikan instrumen umum PDI yang akan digunakan saat turun lapang
pada bulan Juli-Agustus 2018. Pertemuan yang dipandu oleh Peneliti Madya INTAN
dan PIKSA, Abdul Muis, S.Sos., MM, Suripto, S.Sos, MAB, dan Agustinus Sulistyo
Tri P.,SE.,M.Si ini telah berhasil merumuskan 4 indikator dan 20 sub-indikator
instrument umum PDI. Instrumen ini kemudian direvisi dan diperbaiki kembali oleh
Pusat INTAN secara internal berdasarkan masukan dari Deputi Inovasi Administrasi
Negara dan Kepala Pusat INTAN.
Dalam waktu cukup singkat
dilakukan kembali terdapat
Pertemuan Kelima Tingkat
Kedeputian yang kembali
mempertemukan seluruh Tim
PDI DIAN dengan Deputi
Inovasi Administrasi Negara.
Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan instrumen yang telah digodog oleh
tim lintas-Pusat DIAN sebelum dilakukan tahapan penggalian data lapangan.
Pertemuan pembahasan PDI baik internal Pusat INTAN maupun tingkat kedeputian
merupakan bagian dari Tahap Persiapan Pengukuran Dampak Inovasi (PDI).
Pada bulan selanjutnya yakni Juli dan Agustus, tim PDI masing-masing pusat inovasi
mulai bergerak mengumpulkan data lapangan. Secara bersamaan Tim PDI Kabupaten
54. 45
Kebumen, Purbalingga dan Ciamis melaksanakan penggalian data pada 17-20 Juli
2018. Tim PDI ketiga daerah tersebut dipegang oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan
(INTAN). Pada lokus kabupaten Kebumen dilakukan penggalian data menggunakan
instrumen kepada 10 inovasi yang dihasilkan oleh 10 OPD dan dikerucutkan pada 4
inovasi terpilih yang diperdalam datanya. Sedangkan pada lokus Purbalingga dilakukan
penyebaran instrument kepada 10 inovasi yang dihasilkan 9 OPD yang dikerucutkan
menjadi 6 inovasi yang diperdalam datanya. Tim PDI Kabupaten Ciamis, dilakukan
penyebaran instrument kepada 10 inovasi dari 10 OPD dan diperdalam datanya pada 6
inovasi.
Selanjutnya terdapat PDI Kota Yogyakarta yang melakukan penggalian data oleh Pusat
Inovasi Pelayanan Publik (PIPEL) pada 23-24 Juli 2018. Tim PDI Kota Yogyakarta
menyebarkan instrument dan memperdalam data kepada 8 inovasi dari 8 OPD.
Kemudian penggalian data PDI Kota Samarinda yang diselenggarakan oleh Tim PDI
INTAN pada 24-27 Juli 2018 dan dilakukan penyebaran instrument kepada 9 inovasi
dan diperdalam datanya pada 8 inovasi. PDI Kota Pontianak menjadi lokus keenam
yang menyelenggarakan penggalian data pada 29 Juli – 1 Agustus 2018. Tim PDI
INTAN yang melakukan penggalian data di Kota Pontianak melakukan penyebaran
instrument kepada 7 inovasi dan diperdalam datanya 5 inovasi. Kabupaten Muara Enim
menjadi lokus terakhir PDI yang menggali data pada 28-31 Agustus 2018. Tim PDI
Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur (PIKSA) menyebar instrument
dan memperdalam data pada 6 inovasi pada lokus kota Yogyakarta.
Secara umum, pelaksanaan penggalian data PDI terpusat pada bulan Juli dan Agustus.
Sehingga pada bulan selanjutnya seperti Agustus dan September, Tim PDI pada
masing-masing lokus melakukan proses analisa data lapangan dan penyusunan Laporan
PDI per-lokus. Laporan PDI per-lokus inilah yang kemudian dikumpulkan menjadi satu
buku Laporan Hasil Kajian PDI oleh INTAN selaku Koordinator Program Prioritas
Nasional 2018. Tabel di bawah memperlihatkan pemetaan pelaksanaan pelaksanaan
tahapan PDI mulai dari tahap; (1) Persiapan, (2) Penggalian Data, (3) Analisis Data,
(4) Penyusunan Laporan PDI Per-Lokus hingga (5) Laporan Hasil Kajian PDI.
55. 46
Gambar 27. Foto-Foto Penggalian Data Pengukuran Dampak Inovasi
Program Prioritas Nasional 2018
Suasana FGD penggalian data PDI pada
lokus Kabupaten Ciamis
Observasi Lapangan salah satu inovasi yang
dievaluasi melalui PDI di Kabupaten
Ciamis
Wawancara kepada salah satu informan
kunci inovasi di lokus Kabupaten Kebumen
Wawancara dengan pasien penerima
dampak inovasi di kota Pontianak
57. 48
Selama proses penyusunan Laporan Hasil Kajian PDI, terdapat 2 event untuk
mensosialisasikan PDI. Acara pertama merupakan Ekspose Hasil Kajian dan Inovasi
LAN yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan LAN RI guna mereview buku hasil
kajian dan inovasi yang menjadi program prioritas. Pada acara tersebut, Kepala Pusat
INTAN Drs. Riyadi, M.si beserta salah satu staf INTAN mempresentasikan hasil kajian
PDI kepada seluruh pegawai LAN dan beberapa orang reviewer eksternal. Pada acara
ini PDI mendapatkan review dan masukan
dari 3 orang narasumber antara lain dari; (a)
Kepala Direktur Aparatur BAPPENAS Dr.
Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA, (b)
dosen ilmu administrasi publik Universitas
Indonesia, Dr. Vishnu Yuwono, SE., MIA
dan (c) dosen Universitas Terbuka, Prof. Dr.
Chanif Nurcholis, M.Si. Melalui acara ini
terdapat cukup banyak masukan terhadap Laporan Hasil Kajian PDI mulai dari; (a)
perlunya pembuatan instrument pengukuran dampak inovasi secara mandiri, (b)
mengarahkan pengukuran dampak kepada kesejahteraan masyarakat, (c) perlunya
pengukuran SDM dari aspek kualitasnya, hingga (d) pemetaan kesimpulan hasil kajian
per-sektor. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan perbaikan pengembangan
instrumen Pengukuran Dampak Inovasi ke depan.
Acara kedua adalah Seminar
Isu Aktual Sektor Publik yang
diselenggarakan oleh Pusat
Inovasi Kelembagaan dan
Sumberdaya Aparatur
(PIKSA). Pada acara ini
dilakukan sosialisasi tiga
produk hasil kajian Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN RI antara lain
Pengukuran Dampak Inovasi (INTAN), Grand Design Jabatan Fungsional (PIKSA),
dan Model Inovasi Berbasis Gender (PIPEL). Seminar ini mengundang Kepala
Direktur Aparatur BAPPENAS, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA sebagai salah
satu narasumber. Kepala Pusat INTAN Drs. Riyadi, M.si memaparkan hasil kajian PDI
yang telah disusun oleh INTAN.
58. 49
Apabila dilihat secara cermat, terdapat sebanyak 43 inovasi yang telah dibukukan
dalam Laporan Hasil Kajian PDI. Dari 43 inovasi, terdapat 13 inovasi yang diukur
dengan metode Before-After Comparison dan 30 inovasi yang diukur dengan metode
Post-Intervention Project. Dari 13 inovasi yang diukur dengan metode Before-After
Comparison terdapat 8 inovasi berjenis Pelayanan Publik, 3 inovasi Pemberdayaan
Masyarakat, dan 2 inovasi Tata Kelola Pemerintahan. Sedangkan pada 30 inovasi yang
diukur dengan metode Post-Intervention Project terdapat 17 inovasi berjenis Pelayanan
Publik, 7 inovasi Pemberdayaan Masyarakat, dan 6 inovasi Tata Kelola Pemerintahan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis inovasi yang diukur dampaknya melalui
kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi cukup beragam.
Gambar 28. Komposisi Jenis Inovasi dan Metode Pengukurannya
dalam Buku Laporan Hasil Kajian PDI
6. Seminar Nasional Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
Sebagai rangkaian terakhir penyelenggaraan Program Prioritas Nasional Inovasi, Pusat
INTAN selaku koordinator Program Prioritas Nasional Inovasi tahun 2018
menyelenggarakan sebuah Seminar Nasional pada hari Selasa, 13 November 2018.
Seminar yang bertema “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam
Meningkatkan Daya Saing Daerah” bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan Program Prioritas Nasional 2018 kepada para stakeholder. Terdapat
puluhan pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang diundang untuk mengikuti
seminar ini dan 5 narasumber yang mengisi 2 sesi materi.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Before-After
Comparison
Post Intervention
8
17
3
7
2
6
Pelayanan Publik
Pemberdayaan
Masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan
59. 50
Acara ini dibuka oleh Deputi Inovasi
Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo
Wahyu Utomo, SH., M.A. Beliau juga
menjadi pemberi keynote speech
sebagai panduan awal seminar. Salah
satu pesan penting yang disampaikan
oleh Pak Tri Widodo dalam keynote
speech-nya adalah masih banyak
pemerintah daerah yang ragu untuk melaksanakan inovasi karena besarnya resiko dari
inovasi itu sendiri, namun akan lebih berbahaya dan beresiko jika tidak melaksanakan
Inovasi.
Kemudian acara dilanjutkan pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Kepala Bidang
Promosi Inovasi pada Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas
(PROSPEK) LAN, Wardoyo, SE. Pada sesi pertama, terdapat 3 orang narasumber yang
berbicara mengenai upaya akselerasi inovasi di tubuh organisasi pemerintahan. Ketiga
narasumber tersebut adalah;
1. Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (INTAN) LAN RI, Dr. Riyadi, M.Si, yang
membawakan materi Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam
Meningkatkan Daya Saing Daerah.
2. Anggota I BPK RI, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna
3. Direktur Aparatur Negara BAPPENAS, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA
yang menyampaikan paparan dengan tema “Strategi Inovasi dalam meningkatkan
Daya saing Daerah”
Pada kesempatan pertama Dr. Riyadi,
M.Si memaparkan berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh
birokrasi saat ini. yang kurang lebih
masih sama seperti birokrasi pada masa
yang lalu. Padahal tantangan zaman saat
ini sudah semakin tinggi. Sehingga perlu
dilakukan inovasi untuk menjawab
tantangan zaman. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mengambil
60. 51
bagian dalam mendorong inovasi pada pemerintah daerah dan Kementrian/ Lembaga.
Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Program Prioritas Nasional Inovasi berupa
kegiatan laboratorium inovasi di 11 lokus yang menghasilkan 1.398 inovasi sektor
publik, Workshop Champion Innovation di 11 Provinsi dan menghasilkan 408 alumni,
juga pelaksanaan kegiatan Pengukuran Dampak Inovasi yang dilakukan pada 7 lokus
dan 43 inovasi yang merupakan hasil fasilitasi laboratorium inovasi LAN pada tahun
2015-2016.
Pada kesempatan kedua, adalah Anggota I BPK RI, Dr.
Agung Firman Sampurna memaparkan bahwa Inovasi
bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu
keniscayaan, inovasi tidak sama dan tidak harus dengan
melanggar hukum, serta harus memperkuat akuntabilitas
instansi pemerintah. Beliau menambahkan bahwa
Pemerintah perlu serius untuk berinovasi dikarenakan
berbagai kondisi seperti kemajuan teknologi, tuntutan
masyarakat, kompleksitas permasalahan di masyarakat, dan kompleksitas birokrasi.
Oleh karena itu beliau menambahkan bahwa ASN harus berfikir out of the box, dan
keluar dari zona nyaman.
Pada kali ketiga, Direktur Aparatur
Negara BAPPENAS, Dr. Velix
Vernando Wanggai, SIP, menekankan
inovasi sebagai bagian penting dalam
suatu birokrasi. BAPPENAS berupaya
menggali tentang konsep collaborative
innovation untuk jangka 5 tahun
kedepan. Beliau juga menjelaskan
mengenai Perkembangan Lingkungan Global yang meliputi beberapa hal seperti
demografi global, urbanisasi dunia, kelas menengah, persaingan sumber daya alam,
perubahan iklim, perubahan geopolitik. Indonesia juga akan menghadapi tantangan era
Industri revolusi 4.0 berupa tantangan ekonomi, tantangan lingkungan, tantangan
politik dan regulasi, tantangan sosial, dan tantangan teknis.
61. 52
Sesi pertama materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dikontrol oleh
Moderator, Wardoyo, SE. Terdapat beberapa isu yang cukup menarik dalam sesi ini
seperti saat Pemerintah Kabupaten Bogor yang mempertanyakan “Bagaimana
meningkatkan budaya inovasi bagi ASN? Bagaimana jika inovasi dilindungi perkada?”.
Peserta dari BKN juga turut mempertanyakan “bagaimana cara replikasi inovasi?”
Sesi kedua materi dimulai kembali setelah waktu istrahat. Pada sesi II ini diberikan
kesempatan kepada para kepala daerah yang sudah melaksanakan inovasi untuk berbagi
pengalaman dalam berinovasi sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Dalam
kesempatan ini hadir Bupati Banggai dan Walikota Sorong sebagai narasumber. Sesi
ini dimoderatori oleh Ibu Trixsaningtyas Gayatri, S.IP., M.Si, Pengelola Kajian dan
Inovasi Pusat Inovasi Pelayanan Publik (PIPEL).
Pemaparan Pertama pada sesi kedua ini
dilakukan oleh Bupati Banggai, Bapak
Ir. H. Herwin Yatim, MM dengan tema
“Upaya Menumbuh kembangkan Daya
Kreatifitas dan Inovasi Birokrasi dalam
Menghadapi Tantangan Global”. Bapak
Bupati Banggai berbicara mengenai
potensi daerah, profil daerah, dan
perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten
Banggai berupaya menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa dengan
mengarahkan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya inovasi. Oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen untuk menyelenggarakan Laboratorium
Inovasi melalui kerjasama dengan LAN dan telah menghasilkan 190 inovasi. Selain itu
Banggai juga melaksanakan kegiatan Bursa Inovasi Desa guna mendorong inovasi
masyarakat dapat muncul di tingkat desa.
Pemaparan kedua dilakukan oleh Walikota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau, MM.
pada kesempatan ini Beliau memaparkan beberapa hal terkait Kota Sorong. Mulai dari
visi dan misi Kota Sorong, gambaran umum Kota Sorong secara geografis, usia Kota
62. 53
Sorong Peningkatan, Indeks
Pembangunan Manusia Kota Sorong
yang meningkat 17,6%, dan
pertumbuhan PDRB Kota Sorong
mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Selain itu Pemerintah Kota
Sorong juga menggerakkan ASN kota
Sorong untuk menumbuhkan inovasi
di kota Sorong. Oleh karena itu,
pemerintah Kota Sorong menyambut baik kegiatan Program Prioritas Nasional berupa
Laboratorium Inovasi di daerahnya. Melalui laboratorium inovasi kerjasama dengan
LAN RI muncul beberapa inovasi di Kota Sorong seperti; (1) Bursa kerja online, (2)
Nyanduan, (3) Kampung Noken, (4) K-LADI, (5) Sobat Investor, (6) OPPO, dan (7)
Kejutan 17. Pemerintah Kota Sorong juga menjelaskan beberapa penghargaan yang
membuktikan keseriusannya dalam mengembangkan inovasi daerah.
Secara umum, acara Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Pemerintahan berjalan
secara lancar. Peserta yang hadir pada seminar ini berjumlah 225 orang dan telah
melebihi ekspektasi awal sebanyak 200 orang. Peserta seminar cukup bervariasi mulai
dari pemerintah daerah mitra laboratorium inovasi LAN, pemerintah daerah lainnya,
beberapa Kementerian dan Lembaga serta media massa seperti TEMPO. Pada acara ini
turut dipamerkan pula berbagai buku produk Kedeputian Inovasi Administrasi Negara
LAN RI sejak tahun 2014 hingga 2017, termasuk beberapa buku dokumentasi inovasi
hasil laboratorium inovasi Program Prioritas Nasional 2018.
63. 54
B. Tim Pelaksana Kegiatan Program Prioritas Nasional Inovasi 2018
Program Prioritas Nasional Inovasi LAN-RI tahun 2018 terdiri dari 3 sub-kegiatan yang
dilaksanakan di 29 lokus. Kegiatan pertama adalah Laboratorium Inovasi. Kegiatan
fasilitasi penumbuh-kembangan inovasi pemerintah daerah tersebut dilakukan dalam 3 atau
4 kali kunjungan ke lokus. Terdapat 8 satuan kerja LAN RI yang terlibat dalam
memfasilitasi 11 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokus. Berikut adalah tabel yang
memperlihatkan secara rinci Tim Pelaksana Laboratorium Inovasi, Workshop Champion
Innovation dan Pengukuran Dampak Inovasi pada Program Prioritas Nasional Inovasi
LAN-RI 2018.
64. 55
Tim Pelaksana Program Prioritas Nasional Inovasi LAN 2018
No Nama Satker
LAN
Lokus Labinov Tim Pelaksana Jabatan Dalam Tim
1 Pusat Inovasi
Tata
Pemerintahan
(INTAN)
Laboratorium
Inovasi:
1. Kota Jayapura
2. Kota Sorong
1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Tri Widodo Wahyu
Utomo, SH, MA
3. Drs. Riyadi, M.Si
4. Dra. Isti Heriani, MBA.
5. Irma Dewi Sofia, S.Sos
6. Sutilah
7. Mardiana A.Md
8. Mulia Ela Syifaurrahmah,
S.IP.
9. Mitro Santoso
10. Dita Shara Dewi (DEA),
A.Md
11. Rahayu Eka Putri, S.IP
12. Amrillah M.SIP.
13. Adhityo Nugraha Barsei,
S.AP.
14. Nova Yulanda P. Sipahutar,
S.AP., MPA.
15. M. Asphian Arwin, S.H.,
M.H.
16. Rengga Vernanda., S.Sos,
MA
17. Nurhuda Firmansyah,
S.K.M., M.AP.
18. Fahri Ardiansyah Tamsir,
S.Sos., M.A.
19. Abdul Muis, S.Sos, MM
20. Suripto, S.Sos, MAB.
21. Dewi Oktaviani, S.IP.
22. Dedi Cahyadi, SE.
23. Selfy Andreany S.AB.,
M.A.B.
24. Nugroho Ario Setiawan,
S.AP
25. Antonius Galih Prasetyo,
S.IP
26. Yulvikar Dwirendro
Ariawan, S.IP.
1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekertaris
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
10.Anggota
11.Non-Fungsional
Peneliti
12.Non-Fungsional
Peneliti
13.Non-Fungsional
Peneliti
14.Non-Fungsional
Peneliti
15.Non-Fungsional
Peneliti
16.Non-Fungsional
Peneliti
17.Non-Fungsional
Peneliti
18.Non-Fungsional
Peneliti
19.Peneliti Madya
20.Peneliti Madya
21.Peneliti Muda
22.Peneliti Pertama
23.Analis Kebijakan
Pertama
24.Analis Kebijakan
Pertama
25.Analis Kebijakan
Pertama
26.Analis Kebijakan
Pertama
Workshop
Champion
Innovation:
1.Provinsi Papua
2.Provinsi Papua
Barat
3.Provinsi
Sulawesi Tengah
4.Provinsi
Sulawesi
Tenggara
1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Tri Widodo Wahyu
Utomo, SH, MA
3. Drs. Riyadi, M.Si
4. Dra. Isti Heriani, MBA.
5. Irma Dewi Sofia, S.Sos
6. Sutilah
7. Mardiana A.Md
8. Mulia Ela Syifaurrahmah,
S.IP.
9. Mitro Santoso
10. Dita Shara Dewi (DEA),
A.Md
11. Rahayu Eka Putri, S.IP
1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekertaris
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
10. Anggota
11. Non-Fungsional
Peneliti
12. Non-Fungsional
Peneliti