Dokumen tersebut membahas hasil koordinasi dan supervisi KPK terhadap penataan izin usaha pertambangan sektor mineral dan batubara. Temuan utama meliputi masih adanya IUP non CnC, IUP di kawasan hutan lindung dan konservasi, serta perlunya integrasi database izin antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah yang diambil antara lain pengumpulan data IUP, penertiban IUP non CnC dan di kawasan larangan, serta revitalisasi database
Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Aturan baru pertambangan mineral dan batubara mewajibkan perusahaan melakukan divestasi saham minimal 41% secara bertahap dan melakukan pengolahan mineral sesuai batasan minimum di dalam negeri sebelum diekspor. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia dan mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri.
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Syafril Ramadhon
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan untuk mineral dan batubara. WUP dapat terdiri dari radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan. Menteri akan menetapkan WUP berdasarkan kriteria seperti potensi sumber daya, singkapan geologi, dan rencana tata ruang. Gubernur dapat memperoleh kewenangan untuk menet
Dokumen tersebut membahas hasil koordinasi dan supervisi KPK terhadap penataan izin usaha pertambangan sektor mineral dan batubara. Temuan utama meliputi masih adanya IUP non CnC, IUP di kawasan hutan lindung dan konservasi, serta perlunya integrasi database izin antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah yang diambil antara lain pengumpulan data IUP, penertiban IUP non CnC dan di kawasan larangan, serta revitalisasi database
Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Aturan baru pertambangan mineral dan batubara mewajibkan perusahaan melakukan divestasi saham minimal 41% secara bertahap dan melakukan pengolahan mineral sesuai batasan minimum di dalam negeri sebelum diekspor. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia dan mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri.
Permen esdm 12 2011 tentang tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan da...Syafril Ramadhon
Peraturan ini mengatur tentang tata cara penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan untuk mineral dan batubara. WUP dapat terdiri dari radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan. Menteri akan menetapkan WUP berdasarkan kriteria seperti potensi sumber daya, singkapan geologi, dan rencana tata ruang. Gubernur dapat memperoleh kewenangan untuk menet
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Evaluasi ini menganalisis kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi kebijakan perizinan di daerah yang menemukan banyak masalah seperti tumpang tindih izin dan dampak lingkungan."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pendayagunaan aktiva tetap milik BUMN dengan cara:
1. Bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, atau pinjam pakai
2. Memilih mitra melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan
Laporan ini berisi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain belanja yang belum diverifikasi, partai politik belum menyerahkan laporan penggunaan dana, dan ketidakwajaran penyajian aset. BPK RI menyarankan tind
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009, diantaranya administrasi persediaan dan aset tetap yang kurang tertib, saldo investasi dan pendapatan anggaran yang tidak realistis, serta bukti pertanggungjawaban belanja yang kurang d
Perbedaan utama antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:
1. Perpres 54/2010 memperjelas organisasi dan tugas masing-masing unsur pengadaan seperti PA/KPA, PPK, ULP, dan PPHP.
2. Perpres terbaru ini juga meningkatkan batas nilai pengadaan yang menjadi tanggung jawab organisasi tertentu dan memperlu
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Laporan tersebut memberikan ringkasan tentang kegiatan tenaga ahli Badan Legislasi Daerah provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan September yang meliputi (1) penyusunan draf rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur, (2) penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD, (3) telaah retribusi dan perpajakan daerah, (4) risalah rapat koordinasi program legislasi, dan (5) penyusunan program
This document contains an outline for a business plan, including sections on an executive summary, mission and vision statements, business description, SWOT analysis, industry background, competitors, market analysis, marketing plan, operations plan, financial plan, and milestones. The SWOT analysis identifies strengths such as quality ingredients and cooking methods, while weaknesses include the rural location. Opportunities include the founder's popularity and trends towards healthier options, while threats include cheaper street food alternatives and impatient customers. The mission focuses on conducting competitive business through knowledge, innovation, and assisting Malaysian entrepreneurs, while the vision is to be recognized as a leading local franchise food brand.
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU). Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan BLU berdasarkan basis kinerja, biaya, dan kemampuan pendapatan. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu dan dicantumkan dalam ikhtisar RBA untuk digabungkan ke dalam
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Evaluasi ini menganalisis kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi kebijakan perizinan di daerah yang menemukan banyak masalah seperti tumpang tindih izin dan dampak lingkungan."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pendayagunaan aktiva tetap milik BUMN dengan cara:
1. Bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, atau pinjam pakai
2. Memilih mitra melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan
Laporan ini berisi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2009. Pemeriksaan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, antara lain belanja yang belum diverifikasi, partai politik belum menyerahkan laporan penggunaan dana, dan ketidakwajaran penyajian aset. BPK RI menyarankan tind
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009, diantaranya administrasi persediaan dan aset tetap yang kurang tertib, saldo investasi dan pendapatan anggaran yang tidak realistis, serta bukti pertanggungjawaban belanja yang kurang d
Perbedaan utama antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:
1. Perpres 54/2010 memperjelas organisasi dan tugas masing-masing unsur pengadaan seperti PA/KPA, PPK, ULP, dan PPHP.
2. Perpres terbaru ini juga meningkatkan batas nilai pengadaan yang menjadi tanggung jawab organisasi tertentu dan memperlu
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Laporan tersebut memberikan ringkasan tentang kegiatan tenaga ahli Badan Legislasi Daerah provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan September yang meliputi (1) penyusunan draf rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur, (2) penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD, (3) telaah retribusi dan perpajakan daerah, (4) risalah rapat koordinasi program legislasi, dan (5) penyusunan program
This document contains an outline for a business plan, including sections on an executive summary, mission and vision statements, business description, SWOT analysis, industry background, competitors, market analysis, marketing plan, operations plan, financial plan, and milestones. The SWOT analysis identifies strengths such as quality ingredients and cooking methods, while weaknesses include the rural location. Opportunities include the founder's popularity and trends towards healthier options, while threats include cheaper street food alternatives and impatient customers. The mission focuses on conducting competitive business through knowledge, innovation, and assisting Malaysian entrepreneurs, while the vision is to be recognized as a leading local franchise food brand.
Este documento presenta el diagnóstico comunitario realizado en el sector norte de la colonia Nicarao durante el periodo de abril a junio de 2012 por estudiantes de medicina. El resumen describe las condiciones socioeconómicas, higiénicas y de salud de la población, así como un plan de intervención comunitaria con actividades de promoción de la salud dirigidas a prevenir enfermedades prevalentes.
El documento describe los principios básicos del Aikido verbal, un arte marcial que busca controlar ataques sin dañar al atacante. Estos principios incluyen escuchar al oponente en lugar de callarlo, absorber y redirigir el ataque hacia una solución en lugar de usar la fuerza, y buscar entender diferentes puntos de vista sin aceptar su severidad o tratar de imponer el propio. El objetivo es mantener el equilibrio en una relación tensa de manera honorable.
This document describes an upcoming event called FabJam 2014 where fabspaces and companies from around the world will collaborate to prototype open source products and services related to open source mobility. In previous FabJams, fabspaces worked on projects like urban honey harvesting and urban farming education toolkits. This year's FabJam aims to strengthen links between fabspaces and private sector companies. Participants can visit local fabspaces to learn skills and make industry contacts. The event launches on June 14th as part of the OuishareFest conference in Barcelona.
This thesis explores the hypothesis that humor arises from the combination of abstract thought, memory, and self-aware consciousness. It argues that humor involves sophisticated cognitive skills and can promote new ways of thinking about complex concepts. As computer memory and digital information continue to grow rapidly, there may be greater potential to discover unexpected connections between disparate pieces of information, leading to new understandings and avenues for humor. The document also briefly outlines existing philosophical approaches to humor as involving incongruity, superiority, relief, or play.
The document discusses reviews of art works such as movies, plays, books, and music. It explains that reviews summarize, analyze, and respond to art works. Reviews typically include an orientation, interpretative recount, and evaluation. Language features of reviews include a focus on participants, direct expression of opinions, elaborating clauses, metaphors, and use of tenses. Reviews also use symbols, phrases, adjectives, and words to appraise and critique the art works. An example review is then provided that summarizes the movie "Get Married", evaluates its portrayal of unemployment and friendship in Indonesia, and critiques aspects like the jokes and fights.
ManpowerGroup\'s Fresh Perspectives Paper details specialized solutions for winning today\'s talent war. Learn about winning workforce strategies that help companies become thriving market leaders.
Orlando Enrique Rodríguez nació el 15 de febrero de 1940 en Mérida, Venezuela. Fue presentado a los 3 meses en La Grita, Táchira por su abuelo paterno. Sus padres fueron Manuel Antonio Luna García y Clara Antonia Rodríguez, y tuvo varios abuelos incluyendo a Julio César Salas, Paula Rodríguez, Pablo Luna y Mercedes de Luna.
Sudaksha offers various technical and non-technical training programs to help fresh graduates and experienced professionals upgrade their skills and become employable. Their programs include entry-level training, skill upgrade training, and re-skilling programs covering topics like Java, .NET, software testing, Oracle, SQL Server, mobile applications and soft skills. They have training facilities in Hyderabad and Chennai equipped with classrooms, projectors, networking and other infrastructure that can be leased to corporate clients.
8 dicas de como reservar um hotel pela internetelraganhan
O documento fornece 8 dicas para escolher bem um hotel para viagens pela internet, como verificar a localização do hotel, ler comentários de hóspedes, usar filtros de busca, confirmar o tipo de cama, tarifa e apartamento, procurar o menor preço em diferentes canais, se registrar em programas de fidelidade e depois avaliar o hotel.
Los arcos son segmentos de círculo y se pueden dibujar de varias formas en AutoCAD, como a través de tres puntos, el centro y los puntos inicial y final, o usando datos como el ángulo o radio. Los polígonos regulares como cuadrados y pentágonos pueden crearse usando la herramienta Polígono especificando el centro, número de lados y si será inscrito o circunscrito a un círculo. Los comandos Arc, Move, Copy y Distance permiten respectivamente dibujar arcos, mover objetos,
This thesis presents the hypothesis that humor emerges from the incongruities of digital experience. The hypothesis suggests that scanning behaviors and continuous partial attention associated with digital media have created a global digital culture that celebrates humorous absurdities and promotes divergent thinking. The document discusses various philosophers' perspectives on humor and examines how digital platforms can produce unintentional juxtapositions and allow for intentional interventions that reward active thinkers with feelings of mirth.
Trevor Hernandez was a senior on the 2012 wrestling team that went 20-7. The roster included seniors Danny May, Trevor Hernandez, and Laike Gardner, with Danny committing to Penn State Mont Alto, Trevor to York College, and Laike to Lehigh. The team competed in postseason districts.
Current and emerging trends in buying selling and valuing ambulatory surgery ...Ambulatory Alliances
Current and Emerging Trends in Buying, Selling, and Valuing Ambulatory Surgery Centers. Presenters discussed typical ASC pricing and valuation methods, buyers and their motivations, differences between physician and corporate buyers, heavy out-of-network centers, multiples trends, the buying and selling process, physician syndication, hospital partnerships, and key diligence issues. They also compared co-management to joint ventures and discussed anesthesia profitability in light of recent OIG opinions. The presentation was moderated by Robert Kurtz.
The document proposes an iOS app called 1UP that allows athletes to capture and share video performances with fans, peers and scouts. Users could shoot video on their mobile devices, challenge other users' videos for votes from the 1UP network community, and build a profile portfolio to showcase athletic ability. The app would use competitive game dynamics and crowd-sourcing to encourage participation and grow a sustainable niche social network for athletes.
Remember When... A glance at past print adsBarbara Lay
The document shows vintage advertisements from Burma-Shave from the 1930s through the 1990s. The ads, which were placed along highways, used short rhyming phrases to advertise the shaving product. As times changed, the ads evolved to reflect trends and technologies of each new decade. The brand continued advertising creatively on roadsides and exploring new techniques to engage consumers until the late 20th century.
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Joy Irman
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, yang survei, investigasi, disain, lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan atau SIDLACOM.
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2009 dan meliputi berbagai biaya seperti gaji penanggung jawab, sewa ruang rapat, perjalanan dinas, dan lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 dan meliputi berbagai satuan biaya seperti penanggung jawab pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang/
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.
PP 28 Tahun 2020 mengatur perubahan atas PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan agar pengelolaan BMN/D dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien seiring perkembangan zaman. Terdapat penambahan dan penyisipan pasal-pasal baru terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/D.
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
Reformasi manajemen keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta sumber daya keuangan negara melalui (1) pembaharuan peraturan perundang-undangan, (2) pengaturan kelembagaan, (3) penataan sistem dan prosedur, dan (4) peningkatan kapasitas SDM. Aspek kunci reformasi tersebut adalah pengembangan SDM di bidang perencanaan, penganggaran, ak
Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR...ItjenKLHK
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air M...infosanitasi
Instruksi Menteri Dalam Negeri menjelaskan pedoman penetapan tarif air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip dasar sistem tarif seperti pemulihan biaya, keterjangkauan tarif, subsidi silang, dan efisiensi pemakaian air. PDAM diwajibkan mengelompokkan pelanggan dan konsumsi air berdasarkan blok untuk menentukan tarif yang sesuai.
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu MigasEMLI Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu Migas
Presentasi pedoman 2012 yes
1. Sekali Di Udara Tetap Di Udara
PEDOMAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU & ASSET LPP RRI
2. INSTRUKSI DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NO : 446 /INSTR/DU/2012
TENTANG
REVISI TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU LPP RRI
Menimbang : 1.Bahwa kekayaan LPP RRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan,
sehingga merupakan BMN dan pengelolaannya mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah kecuali ditentukan lain.
2. Bahwa penerimaan pada LPP RRI yang dapat dikelola langsung yaitu iuran
penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang
terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
3. Bahwa pemanfaatan BMN berupa tower dan sebagian bangunan gedung
dalam bentuk sewa yang bukan merupakan usaha yang terkait dengan
penyelenggaraan penyiaran pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
3. 4. Bahwa pengelolaan dana Jasinonsi RRI harus sesuai prinsip Good Corporate
Governance.
5. Bahwa pengelolaan dana Jasinonsi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan Sistem Administrasi Keuangan Negara, dilakukan secara tertib dan
cermat agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hokum.
6. Bahwa peningkatan pendapatan Jasinonsi sangat penting untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai.
7. Bahwa Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011 perlu
disempurnakan/direvisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi
LPP RRI.
Mengingat : a. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
d. PP No. 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
e. PP No. 12 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia
Memperhatikan : 1. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tahun 2010-2011
2. Saran dan petunjuk Dewan Pengawas LPP RRI
3. Hasil rapat koordinasi revisi pedoman Dit. LPU di Semarang tanggal 28 – 30 Maret
2012 yang diikuti oleh 15 Ka Satker
4. MENGINSTRUKSIKAN
Menetapkan : Instruksi Direktur Utama LPP RRI tentang pemberlakukan revisi sebagian tata cara
penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011
Pertama : Jasa Siaran dan Non Siaran
a. Pengelolaan dana jasa siaran sebagaimana diatur dalam tata cara
penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011,khususnya yang terkait dengan jasa
penghubung, komponen beaya produksi, dan prosentase setoran ke pusat,
mengunakan tata cara yang telah disempurnakan (tata cara yg telah
disempurnakan terlampir ).
b. One gate system di Kantor Pusat dipusatkan pada Direktorat LPU, semua order
dikelola oleh Dit. LPU, dan diproses sesuai mekanisme pada pedoman
pelaksanakan LPU.
c. One gate system di RRI daerah wajib dilaksanakan secara konsisten, media order
harus ditandatangani oleh Ka Satker setelah diparaf oleh Kabid / Kasi LPU dan
ditandatangani oleh pemberi order.
d. Satker yang tidak memiliki bagian / bidang LPU,semua order harus melalui Dit.
LPU kantor pusat.
e. Invoice dibuat oleh bidang / seksi LPU dan ditandatangani oleh Bendahara
Penerima dan mengetahui Ka Satker.
f. RAB dibuat oleh Kabid / Kasi LPU (melalui koordinasi dg kabid / kasi siaran dan
atau pemberitaan ), diparaf oleh bendahara penerima dan ditandatangani oleh
Ka Satker.
5. g. Pembayaran biaya produksi dilakukan oleh Bendahara Penerima.
h. Untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan terpercaya kepada klien,
serta untuk sarana kontrol internal, mulai bulan Juni 2012, setiap Satker wajib
menyediakan bukti siar dg menggunakan Rekam print out komputer play back
disetiap studio programa.
i. Sewa / kerjasama asset ( nonsi ) untuk penggunaan dalam waktu 1 tahun atau lebih
harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ( PKS ) yang ditandatangani Ka Satker
dan mitra serta diketahui Direktur LPU.
j. Direktorat LPU memberlakukan tarif iklan spot / filler, sindikasi di programa 1, 2
dan 4 disetiap daerah yaitu 20% dari harga publish atau tarif iklan di daerah.
k. Target pendapatan setiap Satker tahun 2012, minimal naik 30 % dari pendapatan
tahun sebelumnya.
l. Tarif sewa tower tahun 2012 sesuai dengan ketentuan SK Direktur Layanan dan
Pengembangan Usaha yaitu minimal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh
juta rupiah), dan jika negosiasi akhir tidak dapat mencapai Rp.120.000.000 , harus
dikonsultasikan ke Dit. LPU.
m. Sesuai instruksi Dirut No.823 / instruksi / DU / 2011 tgl 29 Desember 2011
tentang komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP dan Surat
pemberitahuan Dirkeu no 228/Dir.Keu/Sek/2012 tgl 15 Pebuari 2012, maka
pendapatan dari sewa tower seluruhnya (setelah dipotong pajak - pajak ) harus
disetor ke Kas Negara.
6. n. Untuk sewa gedung / auditorium / ruangan rapat / studio / peralatan musik,
dalam jangka waktu sewa pendek (jam atau hari ), dapat diatur secara khusus,
yaitu dengan memisahkan pendapatan sewa yang disetor ke Kas Negara, dan
pendapatan yang digunakan untuk biaya kebersihan / kemanan dengan
memberlakukan dua kwitansi yaitu kwitansi pendapatan sewa yang disetor dan
kwitansi biaya kebersihan / keamanan.
o. Untuk sewa tower jangka waktu sewa maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang
sesuai kesepakatan baru kedua pihak.
p. Untuk sewa lahan / lading / kebun / halaman gedung / gedung luar (dinding
luar),dan pemasangan baliho di gedung atau halaman gedung, tarif dan jangka
waktu sewa diusulkan (dikonsultasikan) oleh Ka Satker kepada Dir. LPU untuk
ditelaah apakah dapat direalisasikan.
q. Setiap Satker harus dapat membuat / mengembangkan program siaran yang
mampu membentuk komunitas pendengar sehingga dapat mendukung strategi
pemasaran.
r. Setiap satker harus dapat menerapkan kebijakan redesign pola siaran yang
mudah dimengerti para Klien (marketable).
s. Satker wajib membuat laporan bulanan kegiatan Layanan Publik dan Komunikasi
Publik / Pencitraan.
7. t. Dalam membuat laporan bulanan kegiatan Layanan Publik dan Komunikasi
Publik / Pencitraan, pendapatan berupa barter berbentuk natura ( barang
),dilaporkan dalam bentuk perhitungan nominal, yaitu dengan cara untuk
kegiatan Layanan Publik perhitungan nominal dimasukkan dalam kolom Biaya
Non RRI (pedoman LPU 2011 halaman 62), sedangkan untuk kegiatan
Komunikasi Publik / Pencitraan, perhitungan nominal dimasukkan dalam kolom
Investasi Non RRI ( pedoman LPU 2011 halaman 64 ).
u. Dalam membuat laporan bulanan penerimaan jasa siaran setiap Satker selain
melampirkan copy media order dan invoice juga wajib melampirkan bukti siar
dalam bentuk print out komputer play back.
Kedua : Identitas Corporate
a. Warna luar (exterior) gedung RRI biru pantone 294 ,bisa dikombinasi dengan
biru pantone 299, dan untuk interior gedung warna dominan kombinasi putih
dan pantone 454 C atau warna lain yang sesuai dg estetika.
b.Seragam karyawan hari senin dan selasa atas putih , bawah biru dongker (
sesuai pedoman identitas corporate tahun 2011 ).
c. Warna kendaraan operasional kombinasi putih dan pantone 454 C.
Ketiga : Bonus Khusus
Klien potensial / pengiklan besar mendapatkan bonus pasang iklan gratis berupa
Banner pada Website rri.co.id.
Keempat : Revisi pedoman ini dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan
organisasi LPP RRI
8. Kelima : Dengan diberlakukannya revisi pedoman ini maka ketentuan sebelumnya dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Keenam : Revisi pedoman ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan.
Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Mei 2012
Direktur Utama LPP RRI
ttd,
Dra. Rosarita Niken Widiastuti,M.Si
NIP. 1960 1030 198302 2 002
Tembusan :
Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
Para Direktur LPP RRI
Satuan Pengawas Intern LPP RRI
9. Sekali Di Udara Tetap Di Udara
Lampiran
PEDOMAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU & ASSET LPP RRI
10. Dialog Interaktif
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 40 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 60 %
11. Contoh
nilai kontrak Rp. 2.000.000
ppn 10% Rp. 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)
pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)
___________
NETTO Rp 1.781.818 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat 40 % : Rp 712.727
Bagian Daerah 60 % : Rp 1.069.091
12. 1. pra produksi
- pembuatan proposal ( LPU ) 3 % Rp 32.073
- Bantuan komunikasi 3% Rp 32.073
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 106.909
2. produksi
- Supervisi 11,5 % Rp 122.945
- presenter 5% Rp 53.455
- pengarah acara 3% Rp 32.073
- tekhnik 7% Rp 74.836
- produser 4% Rp 42.764
- unit Manager/pembantu umum 2% Rp 21.382
3. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 213.818
- adm pelaporan ( LPU ) 2,5 % Rp 26.727
- DAERAH 29% Rp 310.036
Jumlah Total Rp 1.069.091
13. Iklan : Spot / Adlib
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 40 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 60 %
14. Contoh
nilai kontrak Rp. 2.000.000
ppn 10% Rp. 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)
pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)
___________
NETTO Rp 1.781.818 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat 40 % : Rp 712.727
Bagian Daerah 60 % : Rp 1.069.091
15. 1. pra produksi
- pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 32.073
- Bantuan komunikasi 3% Rp 32.073
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 106.909
2. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 213.818
- adm pelaporan ( LPU ) 2,50% Rp 26.727
TOTAL POINT 1,2 39% Rp 411.600
DAERAH 61,5% Rp 657.491
TOTAL KESELURUHAN 100,00% Rp1.069.091
* jika order datang langsung tidak ada bantuan komunikasi dan negosiasi
16. Siaran Langsung
Siaran Langsung berupa dialog interaktif/talkshow,
ceremony ataupun olahraga bekerjasama dengan
Lembaga / Instansi baik Pemerintah maupun Swasta
diatur sbb :
17. A. Dalam Kota
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 30 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 70 %
18. Contoh
Nilai kontrak Rp 2.000.000
ppn 10% Rp 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)
pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)
NETTO Rp 1.781.818
Bagian pusat 30 % Rp 534.545 (30 % x NETTO)
Bagian daerah 70% Rp 1.247.273 (70 % x NETTO)
19. 1. pra produksi
- pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 37.418
- Bantuan komunikas 3% Rp 37.418
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 124.727
2. produksi
- Supervisi 11% Rp 143.436
- produser 4% Rp 49.891
- pengarah acara 3% Rp 37.418
- Reporter 8% Rp 99.782
- tekhnik 10% Rp 124.727
- unit Manager/pembantu umum 2% Rp 24.945
3. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 249.455
- adm pelaporan ( LPU ) 2,5% Rp 31.182
DAERAH 23% Rp 286.873
TOTAL 100% Rp1.247.273
20. B. Luar Kota
Nilai Bruto : Rp xxxxx
Potong Pajak-pajak
PPN : xxxxx
PPh : xxxxx
___________ _
Rp xxxxx 100 %
Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 25 %
Bagian untuk operasional di daerah/satker : 75 %
21. Contoh
nilai kontrak Rp 10.000.000
ppn 10% Rp 909.091 (100/110 x 1000000 x 10%)
pph 2% Rp 181.818 (1.818,182 x 2%)
NETTO Rp 8.909.091
bagian pusat 25 % Rp 2.227.273 (25% x NETTO)
bagian daerah 75% Rp 6.681.818 (75 % x NETTO)
bersih daerah Rp 6.681.818
22. 1. pra produksi
- pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 200.455
- Bantuan komunikas 3% Rp 200.455
- Negosiasi-lobbying 10% Rp 668.182
2. produksi
- Supervisi 11,5% Rp 768.409
- produser 4% Rp 267.273
- pengarah acara 3% Rp 200.455
- Reporter 8% Rp 534.545
- tekhnik 10% Rp 668.182
- unit Manager/pembantu umum 2,0% Rp 133.636
- Akomodasi dan Transportasi 20% Rp 1.336.364
3. pasca produksi
- team monitoring 20% Rp 1.336.364
- adm pelaporan (LPU) 2,5% Rp 167.045
DAERAH 3% Rp 200.455
TOTAL 100% Rp 6.681.818
* jika tidak ada akomodasi maka komponen biaya akomodasi dan transportasi
cukup 10%