Modul ini membahas perhitungan dan penetapan tarif air minum serta evaluasi BUMD dalam penerapan tarif Full Cost Recovery sesuai PermenDagri 21/2020, meliputi prinsip perhitungan tarif, alur perhitungan dan penetapan tarif, peran stakeholder, dan prosedur penetapan tarif oleh pemerintah daerah."

1. 1
DRAF MODUL PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
TARIF AIR MINUM DAN EVALUASI BUMDAM DALAM
PENERAPAN TARIF FULL COST RECOVERY (FCR)
SESUAI PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2020
Drs. Budi Harsoyo., M.Si
TENAGA AHLI FINANCIAL MANAGEMENT/ LG FINANCIAL
SPECIALIST (TACT – LG)
Jakarta, 7 Februari 2023

2. 2
PENDAHULUAN
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
01
EVALUASI BUMDAM DALAM PENERAPAN TARIF FCR
BERDASARKAN PERMENDAGRI 21/2020
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Pembatasan Pembahasan
4. Muatan Modul
1. Prinsip Dasar Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum
2. Alur Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum
3. Stakeholder Dan Peran Serta Masing-masing Dalam Perhitungan
Dan Penetapan Tarif
4. Prosedur Penetapan Tarif Air Minum
1. Evaluasi Bumdam
OUTLINE
02
03

3. 3
PENDAHULUAN
1

4. 4
LATAR BELAKANG
Berdasarkan data diatas Jumlah BUMD Air
Minum yang memenuhi tarif Full Cost Recovery
(FCR) masih sekitar 143 BUMD Air Minum,
selebihnya 245 BUMD Air Minum belum
memenuhi tarif FCR.
Sumber: Direktorat Air Minum, Tahun 2021
1. Dari 37 Provinsi baru 27 provinsi yang
menetetapkan tarif batas atas dan batas bawah
2. Skenario dan penetapan tarif batas atas dan batas
bawah berbeda-beda antar provinsi
3. Skema perhitungan dan Penetapan tarif air minum
di tingkat BUMD Air minum masih bersifat umum
dan perlu didetailkan dalam bentuk modul dan
petunjuk teknis
4. Mekanisme evaluasi tarif air minum oleh
pemerintah daerah perlu didetailkan mengingat
keragaman stakeholder dan peran masing-masing
Sumber : Direktorat Air Minum 2021

5. 5
Pembatasan Pembahasan yang ada pada modul ini yaitu:
1. Perhitungan dan penetapan oleh BUMDAM dan Pemda
2. Evaluasi BUMDAM yang dilaksanakan oleh daerah
MAKSUD & TUJUAN
PEMBATASAN PEMBAHASAN
Dimaksudkan sebagai alat bantu (toolkit) yang dapat memberikan Pemahaman kepada Pemerintah Daerah
tentang Penyesuaian serta Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan agar tercapainya tingkatan
pendapatan BUMD Air Minum yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam rangka
melindungi kepentingan para pihak terkait, dengan tujuan antara lain:
1. Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam upaya melakukan perhitungan dan penetapan tarif air
minum secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi BUMDAM dalam menetapkan tarif
full cost recovery (FCR).
3. Percepatan Implementasi Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020.

6. 6
MUATAN MODUL
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
Dalam modul menjelaskan mekanisme dan prosedur perhitungan
dan penetapan tarif air minum. Komponen perhitungan dan
penetapan tarif air minum yaitu;
1. Biaya Produksi
2. Tingkat Kehilangan Air (Non Revenue Water)
EVALUASI BUMDAM DALAM PENERAPAN TARIF FULL COST
RECOVERY (FCR) SESUAI PERMENDAGRI NO 21 TAHUN
2020
Dalam modul menjelaskan tentang cara evaluasi BUMDAM dalam
Penerapan Tarif Full Cost Revovery (FCR) sesuai Permendagri No 21
Tahun 2020

7. 7
PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN TARIF AIR
MINUM
2

8. 8
Prinsip Dasar Perhitungan & Penetapan Air Minum

9. 9
ALUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
Alur Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum ada 3 tahapan yaitu;
1. Pemprosesan Data
2. Proses Proyeksi & Simulasi
3. Proses Sosialiasi dan Pengesahan Tarif
Pemprosesan Data sampai dengan Proses
Sosialisasi dan Pengesahan Tarif terdiri dari:
1. Data Awal
2. Input Data
3. Asumsi Perhitungan Untuk Proyeksi
Keuangan
4. Cek Ulang Nilai FCR
5. Konsultasi Dewan Pengawas, Konsultasi
Publik, Serta Persetujuan Kepala Daerah
6. Usulan Tarif dilaporkan kepada Kementerian
Dalam Negeri

10. 10
STAKEHOLDER DAN PERAN SERTA MASING-MASING DALAM PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
No Stakeholder Peran
1 Direksi BUMD Air
Minum
Mengidentifikasi Jenis Pelanggan Tergolong Kelompok I,II,II Dan Khusus,
Input Data Terkait Pendapatan Usaha, Beban Usaha, Vol Air Terjual, Vol
Produksi Air
Asumsi Perhitungan Untuk Proyeksi Keuangan
Pengecekan ulang mengenai jenis tarif serta sudah FCR atau belum
2 Dewan Pengawas Konsultasi terkait Perhitungan dan Penetapan Tarif
3 Kepala Daerah Persetujuan dan Penetapan Tarif

11. 11
Kepala daerah menetapkan tarif air
minum paling lambat bulan November
setiap tahun.
Dalam perhitungan dan penetapan tarif
berdasarkan keterjangkauan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) dan pemulihan biaya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,
kepala daerah mempedomani tarif batas
atas dan tarif batas bawah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7A.
Penetapan tarif air minum sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada menteri.
Kepala daerah dapat mendelegasikan
penetapan tarif kesepakatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
huruf d kepada direksi
Penetapan tarif kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
oleh direksi dilakukan dengan
persetujuan dewan pengawas/komisaris.
Dewan pengawas/komisaris melakukan
evaluasi rancangan tarif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) paling
lambat bulan agustus.
Rancangan tarif hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikonsultasikan dengan wakil atau forum
pelanggan melalui berbagai media
komunikasi untuk mendapatkan umpan
balik.
Hasil konsultasi publik pada ayat (2)
dibahas bersama dengan dewan
pengawas dan selanjutnya rancangan
tarif diajukan secara tertulis kepada
kepala daerah melalui dewan
pengawas/komisaris.
Rancangan tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada
kepala daerah paling lambat bulan
oktober untuk selanjutnya ditetapkan
paling lambat bulan november.
Dalam hal kepala daerah memutuskan
tarif lebih kecil dari usulan tarif yang
diajukan direksi sebagaimana dimaksd
pada ayat (4) yang mengakibatkan tarif
rata-rata tidak tercapainya pemulihan
biaya secara penuh (Full Cost Recovery)
pemerintah daerah wajib menyediakan
kebijakan subsidi untuk menutup
kekurangannya melalui APBD.
Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan kepada
menteri.
Direksi melakukan sosialisasi keputusan
besarnya tarif kepada masyarakat
pelanggan melalui media massa atau
media online secara efektif.
Prosedur Penetapan Tarif

12. 12
EVALUASI BUMDAM
DALAM PENERAPAN
TARIF FCR SESUAI
PERMENDAGRI NO 21
TAHUN 2020
3

13. 13
EVALUASI BUMDAM
Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2020 evaluasi BUMDAM dilakukan dalam mempercepat pemulihan
biaya. Secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation, dalam bahasa Indonesia yang
berarti penilaian. Dari penjelasan tersebut evaluasi yaitu suatu proses penilaian dengan tujuan tertentu
agar hasil penilaian tersebut sesuai dengan yang diharapkan.
PP No 54 tahun 2017 Tentang BUMD Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dan realisasi. Evaluasi terdiri dari 2 yaitu
1. Internal dilakukan oleh BUMD
2. Eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian / Lembaga Pemerintah Non
Kementerian
Evaluasi dilakukan paling sedikit setahun sekali
Sekurang-kurangnya meliputi :
1. Penilaian Kinerja
2. Tingkat Kesehatan
3. Pelayanan

14. 14
TERIMA KASIH