penataan bidang kesehatan

1. Penataan Legislasi
Bidang Kesehatan
Melalui Metode Omnibus
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH

2. Penataan Legislasi dan Metode Omnibus
• Penataan legislasi dan regulasi di berbagai sektor dengan cara yang
“inovatif” merupakan beberapa kecenderungan yang terjadi sejak
politik hukum reformasi regulasi di dengungkan sejak tahun 2019.
• Metode Omnibus yang ditentukan dalam UU No 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan menjadi entry point disrupsi penataan legislasi.
• Metode Omnibus dianggap sebagai metode reformasi hukum yang
memiliki efektifitas yang signifikan secara teknis dikarenakan
menggunakan cara pandang makro dalam satu bentuk produk hukum

3. DAFTAR JUMLAH UNDANG-UNDANG
TERBANYAK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA (1)

4. DAFTAR JUMLAH UNDANG-UNDANG
TERBANYAK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA (2)

5. DAFTAR JUMLAH UNDANG-UNDANG
TERBANYAK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA (3)

6. DAFTAR JUMLAH UNDANG-UNDANG
TERBANYAK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA (4)

7. Metode Omnibus

8. Peraturan yang dicabut

9. Ratio Metode Omnibus di Bidang kesehatan
“Kejadian pandemi membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem
Kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi masif dan
menyeluruh di sektor Kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk
meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan
meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.”
(Penjelasan RUU Kesehatan, hlm 2)

10. Persoalan Kritikal mendasari Pengunaan
Metode Omnibus (1)
“pemenuhan jumlah dokter sesuai dengan rasio standar (1:1000),
menarik pulang talenta-talenta terbaik warga negara Indonesia
diaspora di bidang Kesehatan,
mendayagunakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara
asing dalam rangka penanaman modal asing di dalam negeri,
meningkatkan kemandirian farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri,
dan berbagai isu penting lainnya.”
(Penjelasan RUU Kesehatan, hlm 3)

11. Persoalan Kritikal mendasari Pengunaan
Metode Omnibus (2)
”Pembenahan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan mengingat struktur undang-undang di
bidang Kesehatan yang sangat kompleks yang dapat berpotensi tumpang tindih atau
disharmonisasi. Selain itu beberapa undang-undang lain yang terkait dengan penyelenggaraan
Kesehatan juga berpotensi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan transformasi sistem
Kesehatan. Untuk itu diperlukan penyederhanaan berbagai undang-undang dengan
menggunakan metode omnibus law.”
(Penjelasan RUU Kesehatan, hlm 3)

12. Beberapa Issue kritik dan Politik hukum RUU
kesehatan
No Isu Kritik Politik Hukum RUU Kesehatan (menurut Penjelasan RUU
Kesehatan, hlm 2 s/d 3)
Resolusi
1 Sentralisme
Kewenangan
Pada pemerintah
Pusat dan
menghilangkan
peran Organisasi
Profesi
Penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan
termasuk penyediaan Sumber Daya Kesehatan untuk
mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Penguatan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah diharapkan memberikan
keseimbangan dalam berbagai
kepentingan organisasi profesi
2 Liberalisasi dan
Kapitalisasi
Kesehatan
Penguatan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab
pemerintah dalam Upaya Kesehatan termasuk pemerataan
terhadap aksesibilitas Pelayanan Kesehatan, percepatan
pengadaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pemanfaatan
teknologi informasi serta komunikasi yang memberikan ”proteksi”
dari liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan
Berbagai pasal perlu ditegaskan
seperti Pasal 263 RUU Kesehatan
(tindak pidana bagi dokter asing). SIP
dan STR bagi dokter asing dan
kewenangan OP perlu regulasi yang
seimbang.
3 Proses
penyusunan
tidak partisipatif
Saat ini memasuki fase pembahasan, dengan draf yang tersebar
untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang
berkepentingan dan terdampak
Semua pihak yang berkepentingan
harus memberikan masukan yang
bermakna dalam proses partisipasi
publik dan pembentuk undang-
undang wajib memberikan penjelasan
(rights to be explained)

13. Partisipasi Publik Bermakna
• Partisipasi Publik memainkan peran yang sentral untuk memberikan akses
publik untuk menyampaikan (right to be heard), mendapatkan pertimbangan
(right to be considered) dan penjelasan (right to be explained) dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan
• RUU Kesehatan memerlukan berbagai masukan dan pendapat mengingat
terdapat pihak yang terdampak langsung (organisasi profesi, perguruan
tinggi, pelaku usaha di bidang kesehatan) dan masyarakat pada umumnya
• Beberapa isu yang menyangkut formulasi hubungan antara kewenangan,
tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan profesi kesehatan perlu
mendapatkan titik temu. Mengingat kedudukan keduanya yang saling
mendukung dan membutuhkan.

14. Penutup
• Penataan Legislasi kesehatan dipandang perlu untuk memenuhi
upaya memenuhitransformasi kesehatan yang terdiri atas
transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder,
transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan
kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan
transformasi teknologi kesehatan.
• RUU kesehatan dapat menjadi solusi selama mampu memberikan
sinergi antar pihak yang berkepentingan, peningkatan tanggung
jawab pemerintah, optimalisasi sumber daya dan peningkatan daya
saing.